Ditemukan 1935 data
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
Sartiman Mbeo, SH.
94 — 37
dimaksud dengan kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluangtersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa sarana adalah cara kerja atau metode kerjayang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidanakorupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus menunjukkan adanya hubungan causal
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Gatot Widodo
97 — 57
sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHPadalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakanterlebin dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkannyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu(Met voorbedachte rade).Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harusmemenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan, adanya suatukematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat (causal
213 — 140
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :7iap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
402 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;. Bahwa ternyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi persyaratanpersyaratan tersebut di atas karena:a.
59 — 16
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan
Turut Terbanding/Tergugat : Ny. Merry Aryanti R, DKK
57 — 20
Incasu positum melawan hukum, sebagai hubungan hukum sebab akibat(Causal Verband) maka secara yuridis dengan sendirinya petitum bataldemi hukum (Van Rechts Wege Nietig). Oleh karenanya mohon MajelisHakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,setidak tidaknya tidak diterima ;Berdasarkan bantahan Tergugat 3 tersebut diatas mohon kiranya MajelisHakim Yang Mulia memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seadil adilnya dengan amar :1.
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
348 — 262
., SelukBeluk dan AsasAsasHukum Perdata, PT Alumni, Bandung, 2006, halaman 267:Hubungan causal.Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yangmelakukan perbuatan melanggar hukum, selain harusadanya kesalahan, Pasal 1365 BW juga mensyaratkanadanya hubungan causal artinya hubungan sebabakibatantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Jadi,kerugianitu harus timbul sebagai akibat perbuatan orangyang merupakan perbuatan melanggar hukum tersebut.Dr.
45 — 10
;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatanatau kedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana jugaakan lepas
88 — 43
Menteri, dan lainlain;Menimbang, bahwa kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantumdalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian terdapat hubungan sebabakibat (causal) antara tindakan Termohon Kasasi yangmerampas/memerintahkan perampasan baju Para Pemohon Kasasi danpemberian fasilitas ala kadarnya dengan penyakit yang diderita ParaPemohon Kasasi.Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri,Saksi Jajang Nurjaman, Saksi Dadan Supardan, Saksi RahmatNugraha, Saksi Idan Ramdhani dan Saksi Lili Pintauli Siregar TermohonKasasi dan para mandor yang dipekerjakannya kerap melakukan tindakkekerasan
1.SUWITNO LUMBAN BATU
2.MARUBA LUMBAN RAJA
3.BONGSU SITUMEANG
4.MARDELINA SIAGIAN
5.Drs. JUNTER PANDIANGAN
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULLAH FITRIANTORO REKAN
6.CAMAT KANDIS
77 — 30
Junter Pandiangan Penggugat V;Bahwa Berdasarkanpada Point b, c, d di atas tidak ada lagi hubungan sebabakibat (causal verband)antara objek gugatan dengan Para Penggugat dalam arti secara otomatisi Kepemilikan atau Hak Atas Tanah dan Pihak yang Berhak Menjadi Hapus dan AlatBukti Haknya Dinyatakan Tidak Berlaku Dan Tanahnya Menjadi Tanah Yang DikuasaiLangsung Oleh Negaral Oleh karenanya Sudah Sangat Beralasan Hukum Untuk MenolakGugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;Berdasarkan halhal yang telahdiuaraikan
ABDUL HAFIDZ
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KEMBANG PARAMA
2.Ny. TUTI ELTIATI, SH
3.RACHMAD WIDHIASTA
4.KPKNL YOGYAKARTA
5.BPN SLEMAN
103 — 18
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang bahwa dengan demikian Kuasa Penggugat harusmembuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatanmelawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (schuld) yang dilakukan olehPara Tergugat;Menimbang bahwa di persidangan Penggugat dalam persidangan telahdiajukan bukti P2 yang berupa bukti Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor :104.11717 antara Abdul Hafidz dengan A. Joko Puji Iswanto.
72 — 22
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan
1.Yurizal Payong, SH.
2.Sampe Niat Sembiring
3.Misno
4.Nina Ariani
5.Apulina Br Karo
6.Tambar Malem Ginting
7.Litna Br Sembiring
8.Liwen Sitepu
9.Jumikem
10.Herman Ginting
11.Jusia Sembiring
12.Malem Jenda Sembiring
13.Rahman Ginting
14.H. Sukawati Samura
15.Kaem Ginting
16.Nimbangsa Ginting
17.Ucok Ginting
18.Enda Malem Br Bangun
19.Johom Ginting S
20.Jusub Ginting
21.Ngakurken Br Ginting
22.Murniati Br Ginting
23.Aman Ginting
24.Sekula Bangun
25.Taksin Tarigan
26.Frem Sembiring
27.Njakai Sembiring
28.Sumarni
29.Tenang PA
30.Setor Ginting
31.Ngempani Sembiring
32.Tuah Malem Br Ginting
33.Munah Br PA
34.Yusmaniyah
35.Ermi Dingin Br Tarigan
36.Rasmi Tarigan
37.Tambah Br Sitepu
38.Patma
39.Akbar Agus Salim Lubis
40.Novianti
41.Bedah Br Ginting
42.Irwan Ginting
43.Dolan SBR
44.Raja Sondi Eben Ezer Kem
Tergugat:
PT. Perkebunan Nusantara PTPN II Persero
Turut Tergugat:
1.PT. Langkat Nusantara Kepong LNK
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Langkat
3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Tbk Cabang Putri Hijau Medan
4.Notaris Sulaiman, SH. Notaris dan PPAT Wilayah Kabupaten Langkat
99 — 52
hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:Halaman 124 dari 136 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Stb1. adanya unsur perbuatan melawan hukum2. adanya kerugian3. adanya kesalahan4. adanya hubungan causal
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
167 — 95
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.33.Bahwa Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku, K.U.H.Perdata Buku Ill Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cet. Ketiga,Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 146147, mengatakan sebagaiberikut:sebelum sampai kepada arrest ini terlebih dahulu perlu diketahulsyaratsyarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatanmelawan hukum itu ada atau tidak.
M. SYAFII, SH. dkk
Tergugat:
KOPERASI PRODUSEN SAWIT MURNI
199 — 149
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :7iap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
975 — 1273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatandan akibat kematian (orang lain)Hal. 110 dari 121 hal. Put.
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
140 — 125
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan hukum atau causal
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marusel Marpaung mempunyai hubungan causal secara yuridis yangmengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikansebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belasribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R95/PW02/5/2015 tanggal 08Oktober 2015 maka unsur keempat dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;5.
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
44 — 98
berdasarkan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 100 ayat (1) Objekpengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau Ganti Kerugian TelahDititipkan di Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objekpengadaan tanah, 0 Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Berhak Dan Tanahnya HapusDemi Hukumi Bahwa Berdasarkan pada Point 1 s.d 8 di atas tidak ada lagi hubungansebabakibat (causal