Ditemukan 2039 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : juncto jonata jonita jono joto jonito jonato jonto jonco jonoto
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAMBI Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 9
  • oleh Pemohon, akan tetapi tidakpernah berhasil karena sikap Termohon sehingga antara Pemohon danHalaman 19 Putusan Nomor :477/Pdt.G/2020/PA.Jmb.Termohon telah pisah ranjang sejak diajukan permohonan cerai talak padatanggal 10 Desember 2018 dengan perkara a quo diajukan;10.Bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum apabila pernikahanantara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian dengan alasanalasan yang diatur dalam ketentuan perundangundangan ( vide Pasal 116Kompilasi Hukum Islam joncto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 24 Januari 2019 — ISTI ASTARI ANGGRAINI >< PT. GAYA FAVORIT PRESS
168 — 76
  • Biarpun pada faktanyaTERGUGAT telah melunasi pembayaran upah/gaji dari bulan Februari2016 hingga Juli 2017 dan THR 2017 hingga THR 2018 tidakmelepaskan kewajiban TERGUGAT untuk membayarkan dendaketerlambatan tersebut berdasarkan pasal 95 ayat 2 dan 3 Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Joncto pasal 55ayat 1 dan 2 Jo pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 78Tahun 2015 Tentang Pengupahan.Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPasal 95Ayat 2Pengusaha yang karena
Pengadilan PN RUTENG Perdata Tanah
Register : 07-08-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 25 Februari 2021 — - ROBERTUS DION, DKK LAWAN : - ANASTASIA NONA
157 — 96
  • Foto Copy sesuai dengan asli Relaas Pemberitahuan PeninjauanKembali Nomor 210/Pdt/2019 Joncto Nomor 2632 K/Pdt/2017 JunctoNomor 45/Pdt/2017/PN. KPG, juncto Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Rig,diberi tanda bukti Tl VIll.2 ;. Foto Copy sesuai dengan asli Berita Acara Perdamaian tanggal 30Nopember 1969, diberi tanda bukti TI VIII.3 ;.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 154/Pid.B/2017/PN Tdn
Tanggal 6 Nopember 2017 — Nama Lengkap : ABDIL MUSADDAD Als ABDIL Als SADAD Bin PAUZAN; Tempat Lahir : Palembang; Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 27 Oktober 1986; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : KTP: Jalan Tembesu No. 25 Pelita Sari Rt/Rw. 01/03 Kel. Pasar I Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Propinsi Sumetara Selatan, Alamat lain : Jalan Rama VIII No. 45 Rt/Rw. 03/01 Kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, alamat lain: Jalan Mualim Air Pelempang Timur Rt/Rw. 16/04 Desa Air Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Propinsi Kep. Bangka Belitung; Agama : Islam; Pekerjaan : Pendamping Desa / Wiraswasta;
42 — 3
  • sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, perobuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yangdidakwakan padanya;Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor : 154/PID.B/2017/PN.TdnMenimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaanalternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana joncto
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
278 — 177
  • dalam berita acara sidang perkara ini;Keabsahan legalitas alat buktiMenimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6.) dan(P.8) sampai dengan (P.12), adalah alat bukti surat yang aslinya adalah aktaotentik dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang dan dibuat dalambentuk yang ditentukan untuk itu (vide pasal 1868 Kitab Undang UndangHukum Perdata), telah bermeterai cukup sehingga telah sesuai pasal 2 ayat(3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea meterai joncto
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
247 — 153
  • Bernardi Lukmansyah selaku Direktur WAI serta WAIP yang diwakilioleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama;Bahwa, menjadi perbuatan TERGUGAT selaku Direkur Utamamewakill TURUT TERGUGAT membuat perjanjian yang tidak notarilPerjanjian Dibawah Tangan sehingga tidak lazim sebagaimana hal ini telahmenjadi ketentuan dan kebiasaan pada BUMN/ BUMD dengan demikianperbuatan tersebut telah melanggar hukum vide Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah Joncto
    selaku DirekturUtama mewakili TURUT TERGUGAT membuat peranjian yangtidak notariil Perjanjian Dibawah Tangan sehingga tidak lazimsebagaimana hal ini telah menjadi ketentuan dan kebiasaan padaBUMN/BUMD dengan demikian perbuatan tersebut telahmelanggar hukum vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilkDaerah Joncto Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milk Daerah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 15 Agustus 2016 — AW. NOFIADI MAWARDI ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
243 — 212
  • untukmensukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaandan peredaran narkotika dan harus menjadi sebuah kebutuhan bersama,termasuk melalui badanbadan peradilan, manurut Majelis Hakim haltersebut haruslah diartikan sebagai peranserta semua lembaga termasuklembaga yudikatif untuk mendukung pencegahan dan pemberantasanbahaya narkotika sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tidakmelanggar aturan hukum yang ada, karena secara institusional berdasarkanUndangUndang Nomor 35 tahun 2009 joncto
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 01-01-1970 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 38 /Pdt.G/2013/PN.SBB
Tanggal 14 Juli 2014 — JONG SUSANTO HAMZAH MELAWAN 1. SUWANDI BRATAJAYA 2. RACHMAN HAKIM 3. P. SUANDI HALIM, S.H
61 — 42
  • pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanyadapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatanMenimbang bahwa dari Yurisprudensi tersebut dapatlah di tafsirkanbahwa suatu akta Otentik dapatlah di nyatakan tidak benar sepanjang Pihakyang menyatakan akta Tersebut tidak benar dapat membuktikanketidakbenarannya: === === 2 2292 ono nnn ene nee nnnMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah AktaNomor 64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham Joncto
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 25-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 112/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 16 Januari 2018 — TJAN FEE WEN JULIANA TJANDRA, SE, lawan HERU ARTTAN'S, dkk
61 — 29
  • Yoncto PutusanPengadilan Tinggi Palembang, tanggal 27 Nopember 2002No. 121/PDT/ 2002/PT.PLG. joncto Putusan KasasiMahkamah Agung RI, tanggal 21 Maret 2005 No. 1218 Halaman 53, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG. K/PDT/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gwijsde) bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1506/R,Gambar Situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990meter persegi atas nama H. M. Harun bin R. M.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Tdn
Tanggal 15 Oktober 2015 — Perdata - RISADI, pekerjaan pegawai BRI, alamat Jl. Saidan No. 20, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai ………………….PENGGUGAT ; MELAWAN 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang selanjutnya disebut sebagai……………………………………….. Tergugat I ; 2. BRI Cabang Tanjungpandan, Jl. Merdeka No. 11 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai …..................................................................................................Tergugat II ; 3. Sefry Andriyanto, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Trem Rt.15/Rw.07, Kelurahan Baru Kecamatan Manggar Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………………..Turut Tergugat ;
69 — 4
  • Putusan No.02/Pdt.G/2015/PN.TDN.dengan Staatsblad 1941:3 berbunyi, Juru lelang tidak berwenang menolakpermintaan akan perantaranya untuk mengadakan penjualan umum didaerahnya joncto ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 menyatakan, Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Iltidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — TA’AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumterhadap kertas berisi gambar tersebut sebagai bukti perbuatan pencemaran nama baik yang tidak cukup unsur untuk menghukumPemohon Kasasi/Pembanding/T erdakwa.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas sudah cukup alasanbagi ketua Mahkamah Agung R.I Juncto Majelis Hakim Agung yangmenyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan PutusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PTBNA tertanggal 29 Januari 2014 Joncto
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PN MUARO Nomor 34/Pid.B/2010/PN.MR
Tanggal 30 Juni 2011 — Drs. AFRIZAL HS. M.Pd
113 — 12
  • Aprizal HS, M.Pd bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiuraikan dan diancam pidana Pasal 3 joncto pasal 18ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan' Tindak PidanaKorupsi dalam Dakwaan Subsidiair.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2012 — IPMAH hal ini diwakili oleh Andi Baso Manambung sebagai PENGGUGAT M E L A W A N : 1.WAKIL WALIKOTA MAKASSAR sebagai TERGUGAT 2. AHMADI ALWIE sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
95 — 41
  • Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak tepat, karena apa yang dilakukan olehPenggugat dalam mengajukan gugatannya merupakan hal yang keliru dan sepantasnya apa yangdidasarkan dalam gugatannya menyangkut masalah Perdata atau jelas merupakan kompetensiabsolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UndangUndangNomor 5 tahun 1986 joncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 April 2019 — FADHOL WAHAB, dkk >< PT POS INDONESIA (PERSERO) dan MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
197 — 83
  • Bukti T ll 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatasce Bukti T ll3 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan IndustrialMenimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebutdiatas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan ternyata telah sesuai sertatelah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalamPasal 2 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1Peraturan Pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-01-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
INKOPPABRI
Tergugat:
1.Pontjo Sutowo
2.Yayasan EKA SWADHARMA EKA KERTA
3.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
4.Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia
5.Perusahan Pertambangan Minyak Gas Negara PERTAMINA
6.Menteri Keuangan Republik Indonesia
7.Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia saat ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris ARIEF AFDAL ,SH,
2.Kantor Notaris PPAT ABDUL SALAM,
3.Kantor Notaris PPAT Ny. Sulami Mustafa,SH
4.Kantor Notaris PPAT Adi Triharso,SH
199 — 38
  • , V dan VI, Penggugat tidakmengajukan bukti awal pada persidangan meskipun telah diberikan kesempatanuntuk itu;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat , III, IV,V dan VI tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya danternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehinggaHalaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pstmenurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13Tahun 1985 tentang bea materai joncto
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Blb
Tanggal 17 Oktober 2016 — - DAHLAN SINGARIMBUN ( PENGGUGAT ) - 1. PT. Bandung Pakar, (TERGUGAT ) - 2. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I ) - 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II) - 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan Cq. Kepala Desa Wilayah Desa Mekarsaluyu, ( TURUT TERGUGAT III )
63 — 14
  • terima pengganti jalan desa tertanggal 28 Juni 2005yang ditandatangani oleh Drs.Herman Satra Widjaja,SH, selaku Direktur UmumPT.Bandung Pakar dan Asep Tatang selaku kepala Desa Mekarsaluyu yangbertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, oleh karena itu untuk dan atasnama serta mewakili Pemerintah Desa Mekarsaluyu; (bukti T6);Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur/Kepala Daerah tingkat Jawa Barat Nomro 1438.1/1019/Pem.Des, tanggal 7 April 1995 Juncto Nomor143.1/3700 Pemdes tanggal 25 Oktober 1996 joncto
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 26-02-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 8-K/PM.III-14/AD/II/2020
Tanggal 6 April 2020 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Drajat Setiyawan
852 — 1537
  • .: Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi ataukeberatan yang pada pokoknya bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tersebut adalah Batal DemiHukum karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil Sesualketentuan Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang PeradilanMiliter joncto pasal 143 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,dengan bantahan sebagai berikut
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 129 / Pdt.G / 2012/ PN.BKS
Tanggal 3 April 2013 — NY. CINDEI-FIA GLORITY sebagai Penggugat Melawan GUNAWAN SUSILO sebagai Tergugat I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Direktorat jendral Kekayaan Negara /DIKN (dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) sebagai Tergugat II PT. BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL TBK sebagai Turut Tergugat I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinqi Jawa Barat, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (BPN) sebagai Turut Tergugat II SITHA LAKHSMI, S.E sebagai Penggugat Intervensi
234 — 65
  • SH Notaris di Jakarta joncto AktaPerjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 11 Januari 2001, yang telahdilegalisasi oleh HASANAL YANI ALI AMIN. SH Notaris di Jakarta tanggal11 Januari 2001 dengan Nomor 595/2001;2. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah mengalihkan piutangpiutang milik Lippo Bankberdasarkan Akta Peanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP4/BPPN/O101 adalah tidak benar, sebelum PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 06-05-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 898 K/PID.SUS/2014
Tanggal 6 Mei 2015 — EFRAL SEMBIRING MELIALA alias EFRAL bin TAREN SEMBIRING MELIALA
351 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, Faktur Pajak PT Mahkota SariNembah Sejahtera yang diterbitkan tersebut di atas tidak berdasarkan adanya transaksi jual beli barangdan/atau jasa yang nyata sesuai nama Barang Kena Pajak yang tercantumdalam Faktur Pajak, namun sematamata hanya transaksi jual beli Faktur Pajak;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a UndangUndang Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Joncto
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 347/Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 1 Juni 2016 — REKSON SITORUS sebagai Pelawan Melawan 1. PT.BANGUN TJIPTA PRATAMA sebagai Terlawan 2. ARGA bin TABENG sebagai Terlawan I 3. IROH binti BAROK sebagai Terlawan II 4. DR.H.M.RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,SH., sebagai Terlawan IV 5. KEPALA DESA JATIRASA sebagai Terlawan V 6. Pemerintah Kota Bekasi Cq Walikota Bekasi, sebagai Terlawan VI 7. Semula MENTERI KEUANGAN RI CQ DIRJEN PAJAK CQ KEPALA KANTOR PAJAK WILAYAH VII JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI, kemudian dirubah menjadi WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PENDAPATAN KOTA BEKASI sebagai Terlawan VII
105 — 31
  • Bks tanggal 23 April 2012 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Joncto Berita Acara AanmaningNomor : 46/EKS.G/2012/PN.Bks tanggal 19 September 2012, bukan menjadipenghalang untuk dieksusinya putusan yang dimohonkan eksekusi tersebut;Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan duduk perkara a quo, makauntuk memperoleh kepastian hukum perlulah dipertimbangkan bahwa sesuai dengankeberadaannya, apabila