Ditemukan 2375 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA SELONG Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5738
  • Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap / sempurna baik secaraformil maupun materil yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur(obscuur libel) karena dalam hal surat gugatan waris mal waris namun padaposita angka 17 yang pada intinya meminta bahwa tindakan Para Tergugatdan Turut Tergugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukumsementara dalam petitumnya para Penggugat tidak merincikan berapakerugian materiil dan mooril yang diderita oleh Para Penggugat, tidaksesuai dengan salah satu/semu kriteria
Register : 11-03-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Hernowo Hadiwijaya, HEE
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk, Kantor Cabang Surabaya Mulyosari
2.Kukuh Mulyo Raharjo, SH
5317
  • Namun faktanya, semua yang di inginkan danyang diharapbkan PENGGUGAT menjadi keinginan dan harapan semu, karenaPENGGUGAT malah bangkrut atas perbuatan PARA TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT, dan khususnya istri PENGGUGAT sampai terganggu kejiwaannya akibat perbuatan hukum dan tekanan begitu hebat dari PARA TERGUGAT,serta PENGGUGAT merasa malu pada istri, keluarga, kerabat, serta PENGGUGAT malu dan kehilangan kepercayaan diri dihadapan para patners bisnis sertatetangga di lingkungan PENGGUGAT, sehingga semua
Upload : 12-07-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. SAPARWIN SIREGAR
4860
  • dipersidangan, karena tidak memenuhistandart hukum untuk dapat dibuktikan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, karena nyatanya pembebanan pertanggung jawabanpidana hanya pada Terbanding/Terdakwa secara tunggal;Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukanpenuntutansecara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang53jelas bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuatsesuatu peristiwa yang semu
    Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secaraterpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang jelas bahwasurat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwayang semu dan hanya seolaholah perbuatan dilakukan secara bersamasama;3. Bahw harusnya Pembandin ksa Penun mum harus mencantumkanhasil audit menurut Undangundang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
11534
  • Dmktelah menyatakan bahwa hubungan hukum jual beli tanah obyeksengketa dengan hak menebus / membeli kembali antara Penggugatdengan SAERI bin KANAN tanggal 20 5 1989 bukan merupakanjual beli tanah obyek sengketa melainkan adalah hubungan hutang piutang yang semu dengan jaminan tanah obyek sengketamaka dalam diktumnya antara lain menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik PenggugatKarmani................Halaman 20 dari 47 Putusan
Register : 21-03-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
M. Machru Rozi
Tergugat:
1.Ir. Djoko Wahjudiono
2.Hajjah Umi Habibah
Turut Tergugat:
Dedi Wijaya, SH, MKn
14839
  • Bahwa telah Tergugat kKemukakan sebelumnya di dalam dalilpembelaan ke5.4. pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini,bahwasanya jika Penggugat memaksakan kehendaknya gunadidudukkan sebagai pihak pembeli di dalam Akta Nomor: 972tanggal 23 April 2013, tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, justrumalah terjadi apa yang dinamakan perjanjian semu/ataupurapura, dimana perjanjian hutang piutang dengan jaminantanah dan/atau bangunan, yang dibungkus sebagai perjanjianjual beli tanah dan/atau bangunan dengan hak
Register : 11-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1631/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4712
  • berbunyi:245 Meslwud e520 ab ab luoArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemasalahatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun mutah, nafkah madliyah, nafkah iddah dan nakfah anak bulanpertama merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harusdibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehinggaapa yang dituntut Penggugat bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Register : 11-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 April 2016 — HERMAN SANTOSO melawan 1. PT.BUMI REDJO , dkk
7132
  • Bahwa kemudian kepemilikanobyek sengketa yang didaku oleh PENGGUGAT saat ini olehTERGUGATII dan TERGUGATIII tengah di permasalahkanperolehannya oleh TERGUGATII dan TERGUGATIII dengandiajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Nomor :11 / Pdt.G / 2015 / PN.BTG. sehingga klaim kerugian tersebut adalahtidak benar dan mengadaada serta jauh dari fakta yang sebenarnya ;Bahwa dalil poin 25 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, olehkarena kerugian tersebut adalah kerugian semu, maka tidak
Putus : 24-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1614 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Juli 2014 — PT. PULAU MAS UTAMA, ; PT. SANGGAR HURIP, PT. INDAH KARYA,
5861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu, ia diposisikansebagai turut Tergugat (Tergugat semu). Sebenarnya dalam posisiyang demikian itu, pihak lain tersebut seharusnya tetap diposisikansebagai Tergugat, dengan cara memodifikasi formulasi posita maupunpetitum gugatan, misalnya hanya ditetapkan agar tidak dibebaniHal. 31 dari 48 Hal. Putusan Nomor 1614 K/Padt/2013hukuman, dengan bentuk seperti ini tidak akan mengubah ketentuanhukum acara perdata, knususnya HIR/RIB yang tidak mengenal istilahTurut Tergugat.
Putus : 31-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2565 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — PT SONGGORITI lawan PT WAHANA MULTITRON dan PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI
4428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PihakPenggugat maupuan Para Tergugat tidak menggunakan haknyauntuk mengajukan saksi(saksi) untuk didengarkan keterangannyadi depan persidangan meskipun telah diberikan kKesempatan olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo (vide Berita AcaraPersidangan);Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti tingkat Bandingyang berbunyi Majelis Hakim telah menjatunkan Putusan tanpamempertimbangkan buktibukti tertulis dan keterangan saksisaksiyang telah diajukan pemohon banding, adalah pertimbangan yangbersifat semu
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
7829
  • Sistem dan badan yang bertindakmelakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial. Kedudukandan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itudengan PN (peradilan umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnyapemisahan kewenangan absolut dimaksud.
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
336215
  • Namun di masasekarang Terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadibentuk Beschikking (Keputusan/Penetapan) saja, Sedangkan untuk yangberbentuk Peraturan disebut dengan Peraturan Presiden (PERPRES).Selain Bentuk Regeling (Stau Regering Besluit) dan Beschikking, Adapulabentuk lainnya seperti Pseudo Wetgeving (Perundangan Semu salahsatunya adalah Beleidsregel), Concrete Normgeving (Norma Jabaran),dan Plan (Rencana). kesemuanya akan tunduk pada kaidah Hukum Publikkrena secara karakteristik sepihak
Register : 08-10-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbn
Tanggal 2 Mei 2019 — Mulyani lawan Amrinsyah dkk
11217
  • Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaituseluruh tanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepadaM.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang keduakali ini melalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugattersebut sedikitpun tidak benar, bohong sama sekali.
Register : 23-12-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pyh
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
WISNAR M
Tergugat:
1.RENNY YUDIANTY Pamggilan RENNY
2.M.ALFI.S
15327
  • ganggam bauntuak pagang bamansiang olehanggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala warissesuai dengan hukum adat minangkabau;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 517K/Sip/1968 memuat kaidah Ganggambauntuak menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggiadalah tetap harta pusaka, hanya pengelolaan dan pengambilan hasil sajauntuk kaum;Menimbang, bahwa penggunaan ganggam bauntuak terkandung artikepemilikan yang semu
Putus : 16-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — 1. BUYUNG TADANG, selaku (Mamak Kepala Waris), dkk. VS I. 1. ANWAR SANUSI Pgl NUAR, (adik laki laki dari Hj.Yuslinarti), dkk., II. 1. YUSNELI GAMI PGL SIYUIH, dkk., III.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADAN PERTANAHAN PUSAT, cq. KANWIL PERTANAHAN PROV. SUMATERA BARAT, cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan JAINA
6121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • khawatir dimana nantinya sewaktu perkara inimasih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terouka kemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri' maupun secara bersamasama akanmengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhan tanah sawah objekperkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadi disamping Penggugatakan sangat dirugikan juga akan mempersulit pengadilan ini dalammemeriksa perkaranya dan untuk menghindari ada keputusan hukum yangsia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Register : 27-02-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Blg
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
1.MANGSUR SIMBOLON
2.JUNAN SIMBOLON
Tergugat:
1.DEH ROLIS SIMBOLON
2.DINAR SIMBOLON
3.DAULAT SIMBOLON
4.MUJUR SIMBOLON
5.JASIMBER SIMBOLON
6.HOTJON SIMBOLON
7.BOGOR SIMBOLON
8.RAULI BR SIMBOLON
9.KONDINER M.T. NAIBAHO
10.SUDUNG SIMBOLON
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
8958
  • Jadi, fakta yangabstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayaliatau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan kebenaran gugatan Para Penggugat;9.
Register : 28-11-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 148/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
Y.B. PAYANGAN
Tergugat:
PIUS PULO SAKKU' TANDUNG
7040
  • Manggi untuk membantu menggarap sawah tersebut.Bahwa terakhir saksi melihat Mangngi menggarap sawah sengketatersebut sekitar tahun 1970an.Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2017/PN.MakBahwa setelah Mangngi meninggal digarap oleh anaknya/Pius Pulo,itusaksi lihat karena tahun 1980 saksi Kepala Kampung di Talion.Bahwa pada waktu saksi Kepala Kampung di sana yang menagih pajaksawah baling tersebut adalah saksi, karena disuruh oleh Kepala Lembangpada saat itu Kepala Lembangnya bernama Pak Semu
Putus : 24-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — 1. MENTERI PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT RI (KASAD TNI-AD) Cq. PANGDAM XII/TANJUNGPURA, dkk vs GUSTI SURYA DARMA,
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 517 PK/Pdt/2015sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugatdengan para tergugat dalam perkara daftar Nomor 103/Pdt.G/2011/PN Ptkkarena selain tidak ada kepentingan hubungan hukum dengan para pihakjuga permohonan yang diajukan Pemohon bersifat kaku dan semu;Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan jawaban terhadappermohonan Intervensi tertanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :1.Dalam permohonanya Penggugat Intervensi mendalilkan
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WEMPI WETIPO, SH.,MH., DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
9242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permasalahan tersebut misalnya, perdamaian negatifperdamaian semu yang bertahan dengan dampak tingkat kemiskinan yangtinggi, politik perwakilan yang menghadirkan Majelis Rakyat Papua dengantugas pokok dan fungsi yang tidak utuh, kebijakan yang tidak sepadandengan budaya lokal, ekstraksi sumberdaya alam yang tidak seimbang,pendekatan keamanan yang kerap menjadi pilihan Pemerintah dalammenghadapi kecurigaan terhadap separatisme, rendahnya tingkat modalHalaman 9 dari 62 halaman.
Register : 11-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 1474/Pdt.G/2020/PA.Kis
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30110
  • Bahwa bantahan Termohon yang menyatakan dijebak dan difitnah telahselingkuh dengan lakilaki lain, tersebut Ssungguh pemutar balikan fakta danpembenaran semu semata, karena yang menangkap basah Termohonadalah saudara Termohon sendiri, dan dalam penggrebekan tersebut tidakada wnita yang Termohon katakana Termohon datang ke koskosan tersebutatas undangan teman wanita Termohon;6.
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 72/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
8228
  • mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu