1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/20156/Ist/Cs-T/09 tertanggal 31-12-2009 atas nama MUTIA;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tanggal lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/20156/Ist/Cs-T/09 tertanggal 31-12-2009 atas nama MUTIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/20156/Ist/Cs-T/09 tertanggal 31-12-2009 atas nama MUTIA dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum tanggal lahir pemohon 10 November 1991 adalah keliru seharusnya tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 06 Juni 2001;

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menetapkan, memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yangbernama XXXXX Bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX Binti XXXXXdi hadapan petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 0056/Pdt.G/20156/PA. Mkd3.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : KK.11.08.07/PW.01/Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 0056/Pdt.G/20156/PA. Mkd051/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan denganaslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagaibukti kode P.5.

Mengabukan permohonan Pemohon;Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 0056/Pat.G/20156/PA.Mkd2. Menetapkan, memberkan dispensasi kepada Sdr. XXXXX bin XXXXX untukmenikah dengan Sdr. XXXXXbinti XXXXX) ;3.

ISKANDAR EKO PUTRO, MH.Panitera PenggantittdHal 9 dari 10 hal Putusan No. 0056/Pat.G/20156/PA.MkdABD. HALIM M, BARincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 90.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5.

G/20156/PA.Mkd

919/Pdt.G/20156/PA.Bta

PUTUSANNomor 919/Pdt.G/20156/PA.BtaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di RT.09 RW.04 DesaKarang Binangun Kecamatan Belitang Madang RAyaKabupaten Ogan Komering Ulu timur, sebagai Penggugat;melawanTergugat

Putusan No.919/Pdt.G/20156/PA.BtaBaturaja pada hari itu. juga dengan register perkara Nomor919/Pdt.G/20156/PA.Bta, mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja cq. MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikutPRIMER:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menyatakan penikahan Penggugat dengan Tergugat putus karenaperceraian;3.

Putusan No.919/Pdt.G/20156/PA.

Putusan No.919/Pdt.G/20156/PA.Bta3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;4.

Putusan No.919/Pdt.G/20156/PA.BtaDra. Hj Amila RozaPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00ATK Perkara : Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 400.000,00 Redaksi :Rp 10.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 PNBP :Rp...,00Jumlah :Rp 496.000,00(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama BaturajaDrs. Suratman HardiHal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/20156/PA.Bta

Tapanuli Utaratepatnya didalam rumah milik saksi koroban BONTOR SIREGAR, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarutung, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masukketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,Putusan No 101/Pid.B/20156

sandal dan jaket dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.Perbuatan terdakwa RIO PAKPAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 ayat (1) Ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa tidak akanmengajukan Keberatan / Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :Putusan No 101/Pid.B/20156

sudah rusak dan 1 buah engsel yang sudah rusak adalah barangbukti yang saksi temukan dirumah saksi;Bahwa seingat saksi uang pecahan yang dicuri dari rumah saksi terdiri daribeberapa lembar uang pecahan;Bahwa seingat saksi bahwa sebelum saksi berangkat meninggalkan rumah ,terlebin dahulu pintu rumah belakang dan depan sudah dikunci oleh suamisaksi kecuali pintu kamar tidak saksi kunci;Atas keterangan saksi diatas tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakantidak ada keberatan;Putusan No 101/Pid.B/20156

mencurigai barang bukti Laptop dan perhiasan emas yangdidimpan oleh terdakwa dirumah orangtua saksi , oleh karena itulah disuatusaat saksi sudah pernah menganjurkan kepada terdakwa supaya barang barang tersebut dikembalikan kepada siapa pemiliknya , akan tetapi terdakwatidak mengindahkan anjuran saksi ; Dan 3 hari setelah penangkapanterdakwa , petugas Polisi bersama terdakwa datang lagi kerumah orangtuasaksi untuk menyita barang curian terdakwa berupa : Camera, HP danKeybord;Putusan No 101/Pid.B/20156

Menyatakan terdakwa RIO PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN :Putusan No 101/Pid.B/20156/PN.Trt. hal 14 dari 152. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO PAKPAHAN oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan barang bukti berupa : 12 (dua belas)lembar uang pecahan kertas Rp.100.000.(seratus ribu), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Smd. kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Nomor SP DIPA-005.04.2.309053/20156 Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Sus/20156/PNSda.Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 20.00.

Sus/20156/PNSda.saksi;Bahwa keterangan saksi di Penyhidik sudha benar semuanya dan tidakada perubahan ;Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 20.00.

Sus/20156/PNSda.Bahwa terdakwa dalam menjual pil koplo/Double L tersebut kepada SIGITTRI HANDOKO sebanyak 1.000 butire dengan harga Rp. 400.000.

Sus/20156/PNSda.rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap : Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar Pukul 20.00.

Sus/20156/PNSda.dihadiri oleh METY K, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjodan Terdakwa.Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis,SUPRIYANTO,SH SIH YULIARTI, SH.MULYADI,SHPanitera Pengganti,RAHMAD ISA, SH.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid. Sus/20156/PNSda.

Perkara No. 0175/Pdt.P/20156/PA Jmb.Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0175/Pdt.P/2016/PA Jmb. tanggal 17Oktober 2016 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalildalil dalam surat permohonannya, dengan perbaikan: a) Mengenai dalil para Pemohonpada angka 2, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yangbernama Muhammad, b. tentang maharnya bukan berbentuk emas, melainkan uangsebesar Rp

Perkara No. 0175/Pdt.P/20156/PA Jmb.(Reglement of de Rechtsvordering) yang menyatakan: Penggugat (baca: Pemohon)berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpaboleh mengubah atau menambah pokok gugatannya (baca: permohonannya).

Perkara No. 0175/Pdt.P/20156/PA Jmb.menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan ituada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul,sebagaimana dikemukakan oleh Abd alRahman alJaziriy di dalam Kitab alFighala alMadzahib alArbaah berikut:dauo Ylaabi wy 479) To) 1 dod TIKI!

Perkara No. 0175/Pdt.P/20156/PA Jmb.pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanDanau Sipin.

Perkara No. 0175/Pdt.P/20156/PA Jmb.Perincian Biaya Perkara: NihilHal. 10 dari 9 Hal. Pen. Perkara No. 0175/Pdt.P/20156/PA Jmb.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukur Pardomuan Sipahutar bin Sahminan Sipahutar) dengan Pemohon II (.Risna Yanti Hasibuan binti Mara Sutan Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 20156 di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Sandean Julu, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

BANJARNEGARA, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;e Telah membaca surat surat perkara;e Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18April 2016 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 0754/Pdt.G/2016/PA.Pbg,tanggal 18 April 2016, dengan dalildalil sebagai berikut :Halaman 1 dari 14Putusan No. 0754/Pdt.G/20156

Tergugat tidak hadir dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaspanggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggilsecara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri,Halaman 3 dari 14Putusan No. 0754/Pdt.G/20156

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA selamakurang lebih 5 tahun dan sudah dikaruniais eorang anak yangsekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi sejakbulan Desember 2013 berturutturut mulai sering terjadi perselisihandan pertengkaran;Bahwa penyebab perselisinan dan petngkaran tersebut adalah karenamasalah ekonomi dalam rumah tangga, yaitu Tergugat amalasbekerja;Halaman 5 dari 14Putusan No. 0754/Pdt.G/20156

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat danselama kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernahkirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibkepada Penggugat, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan)Penggugat, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal 116 huruf gKompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah melanggar sighat talik talakpada angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib PenggugatHalaman 9 dari 14Putusan No. 0754/Pdt.G/20156

Ahmad Faiz, S.H., M.S.l.Halaman 13 dari 14Putusan No. 0754/Pdt.G/20156/PA.PbgPANITERA PENGGANTItidHeru Wahyono, S.H.Rincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 326.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Meterai Putusan Rp. 6.000,Jumlah Rp. 417.000, ( empat ratus tujuh belas riburupiah ) ;

rumah Suharto dimana 5 (lima) paket ekcilshabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Afit Hermawan (penuntutanterpisah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa kePolres Banyuasin untuk proses hukum lebih lanjut;Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu tanpadilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab:1540/NNF/2015, tertanggal 30 Juni 20156

asapnya dihisap melalui pipet kecil setelah menggunakan shabu tersebutterdakwa merasa badanya sehat, lidah terasa pahit, rajin bekerja dan tidakmengantuk, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawake Polres Banyuasin untuk proses hukum lebih lanjut;Bahwa Perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yangberwenang;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab:1540/NNF/2015, tertanggal 30 Juni 20156

selanjutnya dilakukanpenggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecilyang ada dibawah bambu dihalaman rumah Terdakwa, bahwa terdakwamengetahui shabu tersebut milik Afit Hermawan (penuntutan terpisah) yangnantinya paket shabu tersebut akan dijual lagi, setelah itu selanjutnya terdakwaberikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk proseshukum lebih lanjut;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab:1540/NNF/2015, tertanggal 30 Juni 20156

Hermawan yang disimpanya di lobang bambutiang antena telivisi yang ada di depan rumah terdakwa;Bahwa benar terdakwa pernah diberikan 1 (satu) paket kecil shabu olehAfit Hernawan dan telah terdakwa gunakan sendiri dengan caradimasukkan kedalam pirek kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisapatau bong kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api danasapnya dihisap melalui pipet kecil ;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab:1542/NNF/2015, tertanggal 30 Juni 20156

Bahwa atas fasilitas kredit investasi yang diterima oleh Penggugat dariTergugat tersebut, maka telah diajukan dan diserahkan agunan kredit /Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT MKSpembiayaan kepada Tergugat berupa : tanah dan bangunan rumah tempattinggal Sertifikat Hak Milik No. 20156 / Kelurahan Ballaparang, luas tanah168 m?

Bank Negara Indonesia (Persero), TokSentra Kredit Investasi (Tergugat I) mengenai lelang eksekusi atas jaminanaset berupa SHM No. 20156 / Ballaparang seluas 168 M? atas namaHal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT MKSPRASETYA PERDANA PUTRA terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 50A Makassar.

Penggugat danTergugat dapat menyelesaikan hutang piutang dalam perjanjian KreditInvestasi Nomor : 58 / 2013 tanggal 31 April 2013;Berdasarkan halhal dan keadaankeadaan yang telah dituturkan tersebut diatas maka Penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq.Majelis Hakim dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan menuruthukum sebagai berikut :DALAM PROVISI :Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaanlelang eksekusi atas jaminan aset berupa SHM No. 20156

Menetapkan dan memerintah kepada Tergugat II untuk menunda lelangeksekusi atas jaminan aset berupa SHM No. 20156 / Ballaparang seluas168 M2 atas nama PRASETYA PERDANA PUTRA terletak di Jalan SungaiSaddang Baru No. 50 A Makassar;7. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bilamana yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq.

;Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/Mattoangin seluas 3995 m2 tanggal 9 April2007, Surat Ukur Nomor : 00248/2007 tanggal 05 April 2007 atas WennyTandiary ;Sertifikat tersebut, terbit diatas tanah milik Penggugat masingmasing :aTerletak di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar seluas22.605 m2 yang diperoleh melalui surat pernyataan pengoperan/ pengalihan hakatas tanah yang dibuat didepan Camat Mariso tanggal 23 Agustus 1995 ;Terletak di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar

Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/Mattoanging seluas 3995 m2 tanggal 9 April2007 Surat Ukur No : 00248/2007 tanggal 05 April 2007 atas Wenny Tandiary ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini dapatmemutuskan yang amarnya sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.;2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa :1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 20131/Mattoanging

Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/Mattoanging seluas 3995 m2 tanggal 9 April2007, Surat Ukur Nomor : 00248/2007 tanggal 05 April 2007 atas WennyTandiary ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa sertifikat;1.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/Mattoanging seluas 3995 m2 tanggal 9 April2007, Surat Ukur No.: 00248/2007 tanggal 05 April 2007 atas Wenny Tandiary ;4.

merugikankepentingan hukum Tergugat ;2 Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa ( Verjaring) :2.1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yangmengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit SertipikatHak Milik (SHM) Nomor : 20131/Mattoanging, SHM Nomor : 20151/Mattoanging, SHM Nomor : 20154/Mattoanging, SHM Nomor : 20155/Mattoanging, SHM Nomor : 20156

Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yangsaat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif(taatbestand) atau objek pajak.

Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.Bahwa kata yang digunakan dalam pasal 16B adalah Memproduksibukan Menyerahkan.

Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/20156. 18.6. 19. Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yangmengkapitalisasi Pajak Masukan kebun ke dalam HPP danperusahaan Integrated yang mengkreditkan Pajak Masukankebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentukharga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidaksehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan kebun; Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensimemunculkan persaingan yang tidak sehat.

Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/20156. 20.pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapatdikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) maka penghitungan PPN adalah sebagaiberikut: Uraian PT. XPerkebunan Kelapa Sawit PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM!

Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/20156. 21.6. 22.6. 23."

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragendengan Register Nomor 0284/Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 27 Januari 2016, yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2015, di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal,Kabupaten Sragen sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor288/19/X/20156

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 288/19/X/20156, tanggal 13Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanNgrampal, Kabupaten Sragen, (P2).B. Bukti saksisaksi :1.

supaya bersabardan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mejelis hakim tidakdapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugattidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan surat gugatan Penggugatdan bukti (P2), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 288/19/X/20156

Tinggi Jambi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa berkas permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menilitidengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sengeti tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 19/Pdt.G/20156

dalam putuisannya telahmempertimbangkan dasar hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepatdan benar sesuai keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalamputusan dan telah dianggap telah tercantum kalau putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dalam demikian , maka putusannya pertimbanganhukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasar dalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan PengadilanNegeri Sengeti tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 19/Pdt.G/20156

tanggal 26 Maret 2009 Surat Ukur Nomor 00247/2007 tanggal 15Maret 2009 atas nama6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/Mattoanging seluas 3995 m?

tanggal 26 Maret 2009 Surat Ukur Nomor 00247/2007 tanggal 15Maret 2009 atas nama6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/Mattoanging seluas 3995 m?tanggal 9 April 2007 Surat Ukur No.: 00248/2007 tanggal 05 April2007 atas Wenny Tandiary ;4. Menghukum............ kehalaman 94 Menghukum Tergugat untuk membayar biayaperkara.

Sertifikat............ kehalaman 12Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20156/Mattoanging tercatat atas nama Hajjah Najmiah, SuratUkur Nomor : 00248/2007 tanggal 5 April 2007 luas3.935 M?, merupakan pemecahan dari SHM Nomor :20152/Mattoanging, kemudian beralih kepada WennyTandiary (Wenny L.

, atas nama NyonyaWenny Tandiary (Wenny L.Tandiary) ;Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20155/Mattoanging, Surat Ukur Nomor : 00247/2007 tanggal15 Maret 2007 luas 11.390 M2, atas namaSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20156/Mattoanging, Surat Ukur Nomor : 00248/2007 tanggal5 April 2007 luas 3.935 M?, atas nama WennyTandiary (Wenny L.

Sertifikat,............ kehalaman 25e Sertifikat Hak Milik Nomor : 20156/MattoanginSurat Ukur Nomor : 00248/ 2007 tanggal 5 April2007 seluas 3.935 m? atas nama Wenny Tandiary(Wenny L.. Tandiary);f Sertifikat Hak Milik Nomor : 20157/Mattoangin2007 Surat Ukur Nomor : 00249/ 2007 tanggal 5April 2007 seluas 7.917 m?

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagiankalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/20156. 10.diatur dengan Peraturan Pemerintah;Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan Salah satu prinsipyang harus dipegang teguh di dalam undangundang perpajakanadalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalambidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegangteguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) menghasilkan TBS.

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/20156. 18.6. 19." Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensimemunculkan persaingan yang tidak sehat.

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/20156. 21.6. 22.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapatdipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBStidak dapat dikreditkan;Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajakyang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktorobjektif (taatbestand) atau objek pajak.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olehPengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajakpemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebutmenjadi tidak dapat dikreditkan;Bahwa kata yang digunakan dalam pasal 16B adalahMemproduksi bukan Menyerahkan.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 7.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 8.6. 9.Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukanPKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 17.tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;.

Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.6. 7.pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa UU PPNmengatur dua kali.

Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/20156. 11.6. 12.d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanismeredistribusikesejahteraan di dalam suatu masyarakatdengan menerapkan equal treatment ini DJP telah melaksanakanAzasAzas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas persamaanperlakuan.Bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B menekankan kepada aspekkeadilan dan pendapat ahli juga menekankan adanya keadilan dalampungutan pajak.Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (1) bahwa penyerahan TBSdibebaskan dari pengenaan PPN dan

Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/20156. 14.Bahwa dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkanPajak Masukan terkait pemakaian TBS.. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakimkonstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/20156. 18.unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebihrendah."

Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/20156. 20. Uraian PT. XPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 2.6. 3.mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangankerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakankebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus;Bahwa namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harustetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam undangundangperpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yangsama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalambidang perpajakan yang pada hakekatnya

Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 4.adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaanPPN, maka: Tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumiif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk); Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidak ada PajakMasukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);Bahwa penjelasan Pasal 16 B ayat 3 menyatakan Berbeda denganketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupapembebasan

Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 11.6. 12.d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya dalam halaman 3237 menyebutkan beberapakriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang beradapada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajid Pajak yang memiliki basis pajak yangsama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang samac) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan

Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 20. Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang ~~ menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahandilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkansebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut: Uraian PT. XPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 21.6. 22.