., Notatis/ PPAT diKabupaten Bekasi (vid bukti T.I1) yang diikuti dengan pembuatan AktaKuiasa Untuk Menjual No. 12, tanggal 05 Agustus 2009 (vide bukti T.12) telahdibuat tanpa adanyd paksdari dani tekanan dati Tergugat , tetapi telah dibuatdalam kadaan sehat jasmani dan tohani oleh Pnggugat dah telah piladitandatangani oleh suami Penggugat, sehingga adalah faif apablla Hal. 8 Putusan No. sabe G/2010/PN. Jkt.

secara fundamentum petendi mengisyaratkan telahterjadi sengketa tata usaha negara sebagai akibat dilakukannyapendaftaran peralihan hak yang dilakukan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Sertipikat HakMilik Nomor: 152/Tualang pada pada tanggal 02 Juni 2016 yangdidasarkan pada lelang sebagaimana yang tertuang pada RisalahLelang Nomor 417/2016 tanggal 09052016 yang diperbuat oleh EdyP Sebayang, SE, Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara Medan;Bahwa apablla

rupiah), kemudian terdakwamenjual dengan mencari pembeli dengan cara menawarkan kepada calon pembelidengan HP setelah sepakat barulah terdakwa mengantar barang berupa daun ganjatersebut;Bahwa cara terdakwa menawarkan daun ganja tersebut adalah pertama terdakwamenelopn calon pembeli dan kemudian apabila setuju, calon pembeli akan memesanberapa banyak barang yang diinginkan, setelah sepakat barulah terdakwa mengantarkankepada pembeli tersebut, yang kedua dengan cara calon pembeli menelpon terdakwa ,apablla

/IIV2008 tanggal 12 Maret2008 pada Pasal 12 menyatakan:1) Berkas rekam medis miiik sarana pelayanan kesehatan;2) si rekam medis merupakan miiik pasien;3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekam medis;4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdiberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atauatas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan apablla

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyarrupiah) dan apablla tidak dibayar diganti dengan pindana penjara selama6 (enam) bulan;4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi shabushabu seberat ,32 gram (bruto)atauHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Cjr.

Menetapkan harta bersama poin 4 tersebut dibagi 2 (dua) bagian, menjadi hak milik (bagian) Penggugat Rekonpensi dan bagian menjadi hak milik (bagian) Tergugat Rekonpensi;

5.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagan Penggugat Rekonpensi secara natura dan apablla tidak memungkinkan, harus dilakukan penjualan secara lelang oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dua, bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan bagian lagi untuk Tergugat Rekonpensi setelah dipotong

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul menurut hukum.Atau apablla Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalilsebagai berikutGugatan PMH 21/2009 Prematur (Exceptie Van Connexiteit).Dalam gugatan PMH 21/2009 angka 9 sampai dengan angka11, dikemukakan oleh Penggugat mengenai barang barangberharga milik Penggugat yang menurut

Unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalah gunakanadalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; didalam undangundang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakanTU eerecrreeeeremeneuanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya,sehingga apablla dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yangberwenang

Sehinggajelaslah bahwa dalam hal ini terbukti Penggugat tidak beralasan secaraBahwa Penggugat telah salah dan tidak berdasar apablla merasa terlanggar hakhukum administrasinya, karena Penggugat telah diterima dan menurut hematTergugat II Intervensi terdapat perbedaan secara yuridis antara bakal calon KepalaDesa dan Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan umum pasal angka 2 danangka 12 Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang PencalonanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bakal Calon

Hal ini berarti sudah tidakberdasar hukum apablla Penggugat menyatakan sebagai pelanggaran dan ancamanbagi Penggugat ;Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar dapat kiranya memutus sebagai berikut :IIDALAM EKSEPSI:e Menerima EksepsiTergugat II Intervensi secarakeseluruhan ;DALAM POKOK PERKARA:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugattidak dapat diterima ;Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Camat Paseh Nomor: 141.1

padadasarnya menyatakan bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 3adalah alasan yang tilidak benar oleh karena sebaliknya Pemohon yangsering marahmarah dan berkata kasar jika Termohon bertanya darimanaki sehingga terlambat pulang dan saya hanya takut dan sendiri akantetapi serta merta Pemohon marah dan berkata kasar bahkan mengusirTermohon pulang ke rumah orang tuanya dst .... hal ini hanyalah versiTermohon yang berusaha memojokkan Pemohon karena yangsebenarnya Termohon tidak bisa menerima Pemohon apablla

Mengingat antara positadan petitum saling bertentangan (obscuur libel) maka sesuai asas hukum acaraserta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Terdapat Yurisprudensi Apablla Majelis Hakim TidakMempertimbangkan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi.4.

Apablla ibu saya memberikan restuuntuk melanjutkan transaksi tersebut maka saya akan bersedia untukmelanjutkan proses jual beli dihadapan Notaris untuk proses legalitasnya.Karena saya ingin sekali untuk bisa menuruti keinginan ibu saya untuk saatini.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Muth'ah dimanaPenggugat Rekonpensi telah mengabdi kepada Tergugat Rekonpensisebagai istri yang baik, taat dan setia sejak kawin sampai tahun 2019 sampaiawal terjadinya perselisian dan pertengkaran sebesar Rp. 000, (Tiga puluhjuta rupiah);Mencabut gugatan harta gono giniMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;Atau apablla Majelis hakim Pengadllan Agama Sldoarjo yang memeriksadan Menagdlll perkara Ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensimohon

Bahwa postita angka 8 s/10 tidak Tergugat tanggapai.Bahwa terhadap Petitum Penggugat yang mengajukan gugatanperceraian, sedangkan penggugat nusyuz, maka tergugat mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.Dalam Rekonvensi :Bawah apablla Majells Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talakTergugat terhadap Penggugat, Tergugat mengajukan gugatanrekonvensi berupa Harta Bersama: Satu buah rumah tinggal terletak diDusun 02 Induk Pekon Umbul Buah Kecamatan Kota Agung TimurKabupaten Tanggamus

sebab menuruttergugat ketika tanah obyek sengketa selama ini dikuasai olehtergugat secara bersamasama dengan saudara kandung lainnya,sebenarnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi parapenggugat karena penguasaan tanah obyek sengketa tersebut samasekali tidak melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak parapenggugat, karena tanah sengketa adalah benarbenar tanahwarisan secara turun temurun dari kakek buyut, kakek dan ayahkandung tergugat ; Sehingga oleh sebab itu, sangat tidak beralasanhukum apablla

atas dasar fakta sebagaimana disebutkan pada butir 8 danbutir 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali secara resmi telahmemberitahukan perihal ini kepada Termohon Peninjauan Kembalimelalui Surat Pemberitahuan Keputusan Pengelolahan limbah B3Nomor O8/SHE/III/12 tanggal 2 Maret 2012 dan kemudiandiberitahukan kembali melalui Dokumen Surat Pemberitahuan tanggal4 Juni 2012 sebagai jawaban dari proposal yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali, kedua surat tersebut pada pokoknyamenjelaskan bahwa apablla

Telkom Bengkulu secara resmloleh terdakwa apablla pihak sekolah membayar uang administrasi sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan PJFO wifiId.School + 50 Meter FO line cabel dari SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah kepadaterdakwa, serta terdakwa menjanjikan untuk waktu pemasangannya akan dilakukanterdakwa dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah dilakukan pembayaran uangadministrasi tersebut.

KMA/002/SK/1/1994 tanggal 29April 1994,yang dikemukakan Penggugat diputus jauh sebelumdiundangkannya UUHT No. 4 Tahun 1996, sehlingga tidak relevandikemukakan dalam perkara aquo;Bahwa sesuai dengan latar belakang dibentuknya UndangUndangHak Tanggungan, kehadirannya secara filosofls memberi kemudahan kepadaKreditor yaitu biasanya plhak Bank dalam mengatasi kredit macet.UndangUndang Hak Tanggungan telah mengatur apablla Debitur wanprestasi,Kreditur dapat langsung mengeksekus atau menjual objek benda

berdasarkanlitel Eksekutorial.Bahwa UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah menjamin Hak Kredlturdan itikad buruk Debitur untuk memenuhl prestasinya denganmembayar (utangdan bunganya), dengan memberi hak Kredltur untukmengeksekusi menjual lelang benda jaminan tanpa melalui Pengadilan, halini sebagai terobosan penghematan waktu dan biaya apablla harus melaluiPengadilan.Bahwa tindakan Tergugat Il memohon pelaksanaan lelang/ penjualanumum

Unsur Menyalah gunakan Narkotik: longan I i diri sendiri ;Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalah gunakanadalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; didalam undangundang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya,sehingga apablla dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yangberwenang, maka termasuk menyalah

Hal ini sesuai dengan Pasal31 ayat (8) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yang menyatakan:;Apablla dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenultllkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehinggaperhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, DirekturJenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasilpemeriksaan kepada Walib Pajak dan memberikan hak kepada wajibPajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalambatas waktu

perbuatanmelawan hukum, sehingga daill Penggugat Halaman angka 14, Halaman 9angka 15, halaman 13 angka 24, halaman 16 angka tersebut di atas sangatlahmenyesatkan;SELAKU KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM, PENGGUGAT ADALAHPENANGGUNG PAJAK PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT) YANGBERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK PT METROBATAVIABahwa keliru dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 10 alinea 2 yangmenyatakan:"Bahwa quad non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Iltetap menganggap apablla