Ditemukan 784 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1672 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 12 September 2011 — SUTJIPTO ;
2722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan dan UndangUndang lain yang bersangkutan ;Bahwa selain itu berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundangundangan atau Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum
Register : 16-01-2012 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50613/PP/M.XII B/15/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
28391
  • Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga berdasarkanPasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 Terbanding menentukan penjualan yang wajar menggunakan pendekatan metodeCost Plus dengan program Osiris sebagai mesin pencari data dengan hasil arms lengthrange full range minimum to maximum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi
579521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DCOutput current: 100mA, Xray tubemodel: XD42 9/100,Xray tube smallfocus: 1.8mm, Xraytube big focus: 4.3mmBed Face:(LxWxH) 1900 mm x695 mmx 700 mmresistance : Less than 10 XrayTube : Model XD6C0,55,4/125,Max Countinous Power: 230 W,Normal value of the fokus : 1,5,Maximum anode thernalcapacity : 35 KJ, Bias Betweenthe focus and dantum axis :
Register : 14-11-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/ PID.SUS/ 2013 PN. Jkt . Sel
Tanggal 16 Mei 2013 — IGHI SARI SANTIKA
4124
  • Penyalahgunaan Narkotika untukdiri sendiri tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara roses Rehabilitasi ituhanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Vide Psl. 127, maka Hakim tidakbisa menyatakan terbukiti bersalah kepada terdakwa tindak pidana yang tidak didakwakan kepada dirinya ;Bahwa Sema No.4/2010, No.3/2011 tentang Penanganan korban PenyalahgunaanNarkotika jika didalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosialmenggariskan tentang standar daam proses terapi dan rehabiitassi maximum
Register : 07-06-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 22 Juni 2017 — Penuntut Umum: DJONNI SAMSURI, SH Terdakwa: BUDI HERMAWAN bin SUGIYARTO
304
  • B1580PFE menabrak pejalan kaki ; Bahwa saksi menerangkan dilokasi kejadian adalah kawasan tertiblalu lintas dimana batas maximum kecepatan di kawasan tertib lalulintas tersebut adalah 30 km/jam ; Bahwa akibat kejadian tersebut korban pejalan kaki mengalami lukapada bagian kepala serta hidung dan telinga mengeluarkan, laludibawa ke RSUD Wonogiri dan meninggal dunia ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM A;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan ;SAKSI III SUPARMIBahwa
Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1207 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2011 — JPU; IBNU MALIK Bin M.KASIM, DKK
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Karenaputusan judex facti sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkansecara cukup sesuai fakta fakta hukum yang terungkap didepan persidangan,serta tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran penerapan hukum;Bahwa berkenaan dengan masalah berat ringan nya pidana yangdijatuhnkan merupakan kewenangan judex facti kecuali terdapat pelanggaranpenerapan batas minimum atau maximum
Putus : 13-04-2010 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231 K/PID.SUS/2009
Tanggal 13 April 2010 — ACHMAD HENDRA alias SOKRAN BIN MISNARI ; MUHAMAD ANDRI bin MISNARI ; dkk.
4028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VisumEt Repertum tanggal 6 September 2008 dan ditandatangani oleh Dr.TinaSoelistyani pada tanggal 6 September 2008 No.440.04/430.03/ 105/9/2008 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai beratringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yangtidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidanamelampaui batas maximum
Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 12 September 2011 — ABRIANTO Alias PONCO ;
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan dan UndangUndang lain yang bersangkutan ;Bahwa selain itu berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundangundangan atau Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum
Putus : 27-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2668 K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Maret 2017 — TALIP
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan karena mengenai beratringannya pemidanaan suatu kasus adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualipidana yang dijatunkan Judex Facti telah melampaui pidana yang ditetapkanundangundang, baik pidana maximum maupun minimum khusus; dan dalamperkara a quo Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yangmemberatkan atau yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197Huruf f KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
Putus : 07-06-1978 — Upload : 10-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150K/Kr/1972
Tanggal 7 Juni 1978 — Liem Tjie Sian (G) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff (Bob Liem)
10450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undangundaiig No.1/Drt/1951, Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkanberkas yang ada, sedangkan syarat bahwa putusan harus diucapkan dalam sidangterbuka ex pasal 18 Undangundang No. 14/1970, ternyata telah dipenuhimengenai keberatan ad. p:bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi20kecuali kalau judex facti tersebut menjatuhkan suatu hukuman yang melampauibatas maximum
Putus : 25-09-2012 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 597/PDT.G/2012/PN.DPS
Tanggal 25 September 2012 — I GUSTI OEIDYANA, DRS , dkk. melawan I MADE CETIG, dkk.
4141
  • Bahwa tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat adalahberdasarkan SHM No. 791 / Desa Penatih Dangin Puri dan SHMNo. 792 / Desa Penatih Dangin Puri sekarang sudah menjadi hakmilik tergugat dan tergugat II.kepemilikan tanah trsebut olehtergugat dan Lepud (kakek tergugat II ) merupakan tanahkelebihan dari batas maximum, kepemilikan tanah menurutperaturan Land Reform, dan Lepud kakek dari tergugat II dapat39memiliki tanah tersebut,berdasarkan surat keputusan GubernurKepala Daerah tingkat Bali No.
    berasal dari perbuatan melawan hukum49dengan cara mengajukan permohonan oleh Lepud dan Cetig,tanpa persetujuan para Penggugat, tetapi menurut tergugat , Il danlll, bahwa tanah warisan peninggalan Gusti Made Gede (Alm),tanah pipil No. 66 persil 21 luas 0.325 Ha, dan pipil 66 persil 29 luas0.295 Ha.Desa Penatih Dangin Puri terletak di Subak Temaga.Adalah tanah yang diwariskan oleh Gusti Putu Oka (Alm), anak dari Gusti Made Gede dan ayah dari tergugat III, kepada Negara karenatanah kelebihan dari batas maximum
    Tergugat , Iladalah tanah leluhur para Penggugat, lergugat III dan Turut Tergugatyang diterbitkan karena perbuatan melwan hukum, tidak ataspersetujuan Para Penggugat, sedangkan Tergugat ,II dan Tergugatlll, membantahnya sebagai milik leluhur para penggugat karenamenurut tergugat I.I dan tergugat III, tanah tersebut adalah tanahyang merupakan kelebihan batas maximum yang diserahkankepada Negara, berdasarkan peraturan Land Reform, yang telahdimohonkan Lepud dan Cetig, sebagai Resdistribusi, sebagaipenggarap
Register : 19-03-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN SRAGEN Nomor 23/Pid.B/2024/PN Sgn
Tanggal 6 Mei 2024 — Penuntut Umum:
AFRIYENSI, SH.
Terdakwa:
SULKAN BIN NASRUN (ALM)
6042

Dikembalikan kepada saksi ANIK MURNIYATI Binti MARTO SUDARSO (Alm)

  • 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua merk MAXIMUM.
  • 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua.
  • 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk adidas ukuran 40.
Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 109/Pdt/2019/PT.DPS.
Tanggal 16 Oktober 2019 — PUTU ARMANA KADJAR, melawan 1. MANGKU JENEK,, dkk
9557
  • Wajib Lapor WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluargaterdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah tanah pertaniandalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.V. Berhubung dengan Diktum I, II, Ill dan IV tersebut diatas, maka wajiblapor WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).VI.
    Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihidari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhisyarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusisesuai dengan ketentuan yang berlaku.Vil. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Badan Pekerja PanitiaLandreform Daerah Tk.
    Al7/18/A/Agr/BIl sepanjangyang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajiblapor WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran Illsurat keputusan ini.Wajib Lapor WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluargaterdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah tanah pertaniandalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.Berhubung dengan Diktum , Il, Ill dan IV tersebut diatas, maka wajiblapor WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).Xlll.Berkenaan dengan Pedum Pamong
    tersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihidari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo1 (satu) tahun harus mengalinkan kepada orang lain yang memenuhisyarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusisesuai dengan ketentuan yang berlaku.XIV.
Register : 09-01-2020 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 5 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : TN AGUNG HARDONO, SELAKU PESERO PENGURUS DENGAN SEBUTAN DIREKTUR CV PUTRA PRESTASI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat II : NY SRI HAPSARI TYAS REJEKI SURYANINGRUM Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat III : NY YUNI FITRIA SARI SELAKU PESERO KOMANDITER CV PUTRA PRESTASI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat IV : TN AGUS MARYADI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat V : TN SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cq PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Klaten
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Erlin Mulyatriani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Klaten
140116
  • Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur telah menandatangani AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 33 (tiga puluh tiga) tanggal 16Juni 2016 dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara RekeningKoran dengan Maximum Crediet Overenkomst (CO) Tetap sampaijumlah = setingitingginya Rp.2.000.000.000, (dua milyar Rupiah),selanjutnya yang terakhir Akta Addendum Perjanjian Kredit ModalKerja dan Restrukturisasi Kredit Nomor : 53 (lima puluh tiga) tanggal21 Juni 2017 dengan masa perjanjian yang berakhir
    Menyatakan tidak sah menurut hukum, Batal Demi Hukum terhadap AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 33 (tiga puluh tiga) tanggal 16 Juni2016 dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara Rekening Korandengan Maximum Crediet Overenkomst (CO) Tetap sampai jumlahsetingitingginya Rp.2.000.000.000, (dua milyar Rupiah), selanjutnyayang terakhir Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja danHalaman 24 Putusan No. 21/ Pdt/ 2020 / PT SMGRestrukturisasi Kredit Nomor : 53 (lima puluh tiga) tanggal 21
    Merubah jenis kredit dari Kredit Modal Kerja (KMkK)secara Rekening Koran dengan Maximum CreditOverenkomst (CO) Tetap menjadi Kredit Modal Kerja(KMK) secara Rekening Koran dengan Maximum CreditOverenkomst (CO) Menurun sebesar Rp. 2.000.000.000(dua milyar rupiah).2.
Register : 05-12-2012 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 223/PDT.G/2012/PN.SLMN
Tanggal 20 Juni 2013 — Perdata: 1.EVAN WAHYU JATMIKA 2.KUSBANDRIYATI 3.ike tofanita 4.ERIKE NUR UTAMI 5.ERIKE SUKOJANTI 6.SUSANA 7.RENNY SIE 8.KOO KOK HWA X 1.Ir. KPH. WIJOYOKUSUMO 2.IRIANA PRAMASTUTI 3.KPH. SONGKOKUSUMO
1059
  • X 30 Hari = Rp 56.250.000, ( hasil per bulan dari setoranHarian )b Uang Jaminan Sopir untuk menalangi kurang setor ( minimum 2sopir maximum 2 supir per taxi) sebesar Rp. 1.000.000, per sopir ,minimum satu unit taxi 2 supir x 75 unit taxi =Rp. 150.000.000,c Pemasukan karena adanya denda keterlambatan setoran 50 % darisetoran.d Pemasukan dari pengenaan administrasi beaya Ganti kepemilikanTaxi Rp. 2.000.000, setiap terjadi pergantian kepemilikan.Sehingga setidaknya pendapatan perusahaan yang pasti dari
    X 30 Hari = Rp 56.250.000, x 58 bulan sejak 2007 hinggaoktober 2012 = Rp. 3.262.500.000,b Uang Jaminan Sopir untuk menalangi kurang setor ( minimum 2sopir maximum 2 supir per taxi) sebesar Rp. 1.000.000, per sopir ,minimum satu unit taxi 2 supir x 75 unit taxi =Rp. 150.000.000,Sehingga total pendapatan Rp. 3.262.500.000, + Rp. 150.000.000, =Rp . 3.412.500.000,Sedangkan Pos Pengeluaran : aefGaji karyawan ; Rp. 15.000.000, per bulan x 58 bulan =Rp. 870.000.000,Sewa tempat 25 juta x 5 tahun = Rp. 125.000.000
Register : 08-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN Mrb
Tanggal 16 September 2015 — Ilhamsyah Harahap bin Syahlan Harahap
714
  • sehingga terjadikecelakaan, perobuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis adalah bentukdari kelalaian Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan dan mengakibatkanRian Saputra meninggal dunia berdasarkan surat visum et repertumNomor 445/2546/V/RSUD/2015 Tanggai 21 Mei 2015 atas nama RianSaputra dengan kesimpulan: Korban adalah laki laki berumur 34Tahun,korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran(keadaankoma), tekanan darah tidak terdengar,Nadi tidak teraba dan tanpak pupilmata sebelah kiri dilatasi maximum
Register : 24-04-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Smd
Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : Faisal bin Amari Diwakili Oleh : Faisal bin Amari
Terbanding/Penggugat : Nani Kamsiah binti Muhammad Aini
10558
  • Bahwa penghasilan Pembanding dalam 1 bulan Rp.10.000.000 (Sepuluhjuta rupiah) adalah tidak benar, mengingat Pembanding mampu membayarcicilan KPR (Ketika masih bersama Terbanding) sebesar Rp.7.000.000 (tujuhjuta rupiah) setiap bulan selama hamper 5 tahun belakangan, dan berhentimembayar cicilan tersebut setelah pengadilan mengeluarkan keputusan cerai.Adapun kebijakan pihak Bank dalam menentukan cicilan maximum adalahsebesar Rp 30% dari gaji, dengan kata lain penghasilan Pembanding dalamsebulan adalah
Putus : 14-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2810 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 14 Januari 2011 — MANGIHUT SIREGAR ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut :Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ic.Pengadilan Negeri Simalungun dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, lagi pulamengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Factiyang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidanamelampaui batas maximum
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PZ CUSSONS INDONESIA
12072 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan tersebut telah PemohonBanding sampaikan kepada Terbanding dalam proses keberatan;Bahwa sehingga, dengan menggunakan informasi yang PemohonBanding miliki seperti tersebut di atas, maka data pembanding Terbadingseharusnya adalah sebagai berikut: Licensee Kode Tarif RoyaltyPT Mandom Indonesian Tbk TCID 4.08%PT Sara Lee Body Care Tbk PROD 4.00%PT ScheringPlough Indonesian Tbk SCPI 5.00%PT DariaVaria Laboratoria Tok DVLA 7.00%minimum 4.00%lower quartile 4.06%median 4.54%upper quartile 5.50%maximum
    Adapun rentang wajar dari datapembanding tersebut adalah sebagai berikut: minimum 2.00%lower quartile 3.75%median 4.75%upper quartile 5.50%maximum 10.00% Bahwa dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tarif royalty yangdibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar 3% merupakan pembayaran dalambatas kewajaran (arm's length), karena masih di bawah kuartil pertama darirentang wajar tersebut, yang berarti Pemohon Banding tidak membayar royaltydengan tarif yang melebihi rentang wajar dari data pembanding,
    o11,82%913,53 7,34%) 8.22% 114,14 2,03 19,93% 11,33Bahwa dari data komparasi rasio keuangan di atas, dapatdisimpulkan bahwa pada level laba kotor dan laba bersih operasi,tingkat laba Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tahun 2008 baik pada level laba kotor maupun labaoperasi berada di bawah ratarata pasar sejenis;Bahwa dari 8 data pembanding perusahaan sejenis diperolehrentang laba operasi wajar sebagai berikut:Minimum 5 8,22 %IstQOuartile 13.99%Median i 18.41%3thOuartile f 23.35%Maximum
Register : 23-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN BATAM Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
1.ACHMAD
2.SAMRIN SINAGA
3.HEZRON SIPAHUTAR
5315
  • Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus,menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yangkeluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp10.000, dibayar bandar Rp 50.000, ; Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis daduguncang tersebut adalah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan maximum Rp.50.000.
    ;Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncangtersebut adalah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan maximum Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) ;Bahwa untuk bisa menentukan kemenangan bagi pemain, pemain harusbisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang Saksi guncang danpemain tersebut bersifat untunguntungan dan tidak memerlukan keahliankhusus ; Bahwa pihak Kepolisian mengamankan barang bukti dari Saksi berupa :1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah,