Tetapi lebih tepat untukdikatakan acara rapat ;Bahwa notulen rapat tidak ditanda tangani oleh pihak yangbertanggung jawab atas ke absahan rapat tersebut ;Bahwa tergugat 1 sengaja memalsukan keputusan rapat bahwaseluruh peserta rapat setuju Yayasan dibubarkan yaitu dengan tidakmembuat isi tanggapan Ketua Yayasan Drs. H. Muslim Amin danWakil Ketua Yayasa Drs. Senen Somad dalam rapat tersebut. Bahkanmengada ada bahwa Drs. H.

Bahwa dengan adanya kesalahan penentuan terkait dengan OBYEK SENGKETA( obyek eksekusi ), tersebut di angka 4 di atas, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan(3) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, maka Para Tergugatlah yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen sebagai persyaratanuntuk mengajukan lelang ;(2) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun

tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang ;(3) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang ;7.

Bahwa terkait dengan ketidak absahan barang ( Pasal 16 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Sdr.Halaman 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN KdlPramudio menerangkan dan mencoba menyakinkan kepada Penggugat bahwa tanah danbangunan milik Sdr. Djoko Sri Woerjanto, yang luasnya 200 m2 ( luas 200 m2 setelahPenggugat memperoleh Bukti Surat dari Buku Penetapan Huruf C Desa Karangdowo,Kecamatan Weleri, Kendal No.

Bahwa terkait dengan ketidak absahan barang ( Pasal 16 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,Halaman 24 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kdlsebagai persyaratan untuk mengajukan lelang dan sesuai dengan Pasal 1320 BW ayat 3untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, sebagai berikut :1) Adanya kata sepakat ;2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;3) Suatu hal tertentu ;4) Suatu sebab yang halal ;maka kata Barang , yang merupakan syarat

Kaliurang Km 19Kelurahan Sarihaijo Kecamatan Ngagik Kabupaten Sleman, dengan tanpamencantumkan Nomor rumah, sehingga tempat tinggal Penggugat menjaditidak jelas, karenanya menimbukan ketidak jelasan dan kekaburan domisili Penggugat,yang membuat ketidak absahan identitas Penggugat, sebagaiman Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959menentukan 3 (tiga) syarat komulatif surat kuasa khusus yang dianggapmemenuhi ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR, antara lain syaratmenyebutkan

identitas para pihak Penggugat dan Tergugat);Menimbang, bahwa karena tidak absahan identitas Penggugat, makaSurat Kuasa Khusus Tanggal 7 November 2013 dari Penggugat kepada kuasahukumanya untuk mengajukan Gugatan Perceraian aquo tidak memenuhi SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari1959,yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil;Menmbang, atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikanjawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, karena

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 olehJurusita Pengadilan Negeri Malili;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya pada pokoknya menyatakan :Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati pertimbangan Putusansebagai dasar mengambil keputusan yakni bahwa majelis hakim telahmenyatakan "Menyatakan demi hukum Dakwaan Penuntut Umum tidakdapat diterima" oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah suratdakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan yang mengandungketidak absahan

Bahwa pertimbangan judexfacti tersebut diatas sematamata suatu pertimbangan yang keliru,disebabkan karena tidak mempertimbangkan secara cermat buktibukti yang diaju&kan Pemohon Kasasi/Tergugat, berkaitan denganketidak absahan bukti P.1 a quo yaitu T.1 dan T.11.

P6 berupa Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 18 September 1968;5 Bahwa terhadap bukti bukti surat P6 berupa surat perjanjian yang meminta Jallountuk mengelolah tanah rawa menjadi sawah tertanggal 16 September 1968ternyata terdapat kejanggalan dimana didalam gugatan Penggugat disebutkanbahwa Jallo telah membuka tanah rawa untuk dijadikan sawah pada tahun 1963,sedangkan surat perjanjian membuka tanah antara Andi Pawellangi dengan Jallotertanggal 16 September 1968, adapun kejanggalan dan ketidak absahan

Pid.B/ 1998 PN.SLK, yang oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Solok dalam putusannya tanggal 25 Pebruari 1999, telah MembebaskanTerdakwa Terdakwa Khaidir Sampono Marajo dari segala tuduhan, denganpertimbangan perbuatan yang dituduhkan bukan perbuatan Pidana tetapi perdatadan dalam pemeriksaan untuk Tingkat Kasasi, ternyata Mahkamah Agung dalamputusannya No. 472 K/Pid/1999 tanggal 7 juli 1999 telah menambahpertimbangannya guna menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebutdengan Pertimbangan "Ke absahan

., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PenuntutUmum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini(non error in persona);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga ) memiliki,menyimpan,menguasai narkotika golongan

dalil yangpada pokoknya sebagaimana tertera pada surat gugatannya hal tersebutdibenarkan oleh hukum oleh karena ada hubungan erat antaraperkawinan dengan perceraianm dan adanya hubungan hukum dimanaHalaman 13 dari 22 putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Plg.adanya permohjonan itsbat nikah dalam rangka perceraian sebagaimanayang diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum IslamIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan ke absahan

berlibur di Bali;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat tentang kebenaran Surat Kuasa tersebutdibuat saat Penggugat di luar negeri dibantah oleh Penggugat, maka Penggugat wajib bukti;Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Tergugat tidak membuktikan dalilnyabahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil yang menyatakan bahwa Surat KuasaTergugat dibuat saat Penggugat diluar negeri tidak terbukti, sehingga alas an eksepsi tentangketidak absahan

AktaJual Beli (P1) sebagai Akta Authentiek, sama sekali tidak mempertimbangkankeabsahan Akta Jual Beli tersebut secara mendalam (nietvoldoendegemotiveerd) ditinjau dari : Status Pemohon Kasasi yang adalah bukan pihak Penjual dalam AktaJual Beli tersebut, karena itu :> Menurut hukum Akte Jual Beli tersebut tidak mengikat secara mutlakterhadap Pemohon kasasi ;> Akita Jual Beli tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktianbebas terhadap Pemohon kasasi dan Pemohon kasasi berhak untukmembuktikan ketidak absahan

tersebut penggugat buka dibersihkan dengat niat bercocok tanam dan akan di tanami tanaman bibit kelapasawit.Akan tetapi setelah beberapa hari lahan tersebut di buka dan dibersihkan, Saudara tergugat (Margono) datang membawa bibit kelapa sawitdan menanami di atas lahan tersebut, ketika penggugat melarangnya, dengantegas saudara tergugat membantah dan rnengatakan bahwa tanah tersebutmiliknya, menurutnya tanah tersebut is dapatkan dari membeli, namun ketika ditanyakan tentang legalitas suratsurat ke absahan

tersebut penggugat buka di bersihkan dengat niat bercocoktanam dan akan di tanami tanaman bibit kelapa sawit, akan tetapi setelahbeberapa hari lahan tersebut di buka dan di bersihkan, Saudara tergugat(Margono) datang membawa bibit kelapa sawit dan menanami di atas lahantersebut, ketika penggugat melarangnya, dengan tegas saudara tergugatmembantah dan rnengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, menurutnyatanah tersebut is dapatkan dari membeli, namun ketika di tanyakan tentanglegalitas suratsurat ke absahan

Sedang Akta dibawah tangan adalah Akta yang sengaja dibuatuntuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1 10/Pdt.G/2016/PN.PigMenimbang, bahwa secara Hukum baik sertifikat maupun akta notarisadalah masuk dalam pengertian Akta Autentik, namun untuk melihat kedekatandari aktaakta autentik tersebut juga dilihat dari berbagai aspek lain dari aktatersebut, misalnya absahan pihakpihak yang membuat, tahun pembuatan,kejelasan asal usul

sebagai berikut:1 Bahwa dalam putusan tersebut alat bukti materil, berupa penerimaan danpengiriman transferan Bank Mandiri sebagai penjelasan Susanto telahmentransfer uang pada saai dilihat dalam rekening Terdakwa H.Siwi EkoMuharam tidak ada uang atau dana yang masuk ke dalam rekening tersebut.Permasalahan tersebut di 4 (empat) lokasi wilayah hukum (locus delictie) yangberbeda serta kwitansikwitansi palsu pada tuduhan Jaksa Penuntut Umum point10 dapat dan harus dipertanyakan pada Susanto tentang ke absahan

KhilafHal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Dps2.Paksaan.3.Penipuan.Secara hukum hal ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat selaku pihak yangdirugikan, untuk mengajukan tuntutan pembatalan tentang ketidak absahan ke 2perjanjian tersebut yakni Surat Pernyataan pada tanggal 17 November 2009dan Adendum tertanggal 02 Agustus 2013, di Pengadilan Negeri Denpasar ini.Sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, untuk membatalkan Surat Pernyataan

Rekonvensiharus dikesampingkan ;Dalam pokok perkara.Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan dari Para PenggugatRekonvensi / Tergugat I, If Dalam Konvensi / Para Pembanding yang diberi tandaTI1 s/d TI25 terutama yang diberikan tanda TI1 s/d TI12 yaitu berupa masingmasing sertifikat Hak Guna Bangunan yang kesemuanya bersifat authentik yaituselamanya dipandang Hakim benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dan dalamhal ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding tidak dapatmembuktikan ketidak absahan

Bukan paraTerbanding/para Penggugat disebabkan Para Terbanding/ParaPenggugat tidak dapat membuktikan ketidak absahan pembuatansurat kuasa dan perbuatan jual beli tersebut. Dengan demikian secarayuridis seharusnya gugatan para Terbanding/para Penggugat patut untukditolak atau setidaktidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima karenatidak berhak dan tidak berkapasitas sebagai subyek hukum yangdirugikan.

Arta Boga Cemerlang caranya memeriksa ke absahan/kebenaran FakturPenjualan Barang;Bahwa benar yang diduga melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa RianSeptiawan Sopyan Bin Wawan;Bahwa benar terhadap Terdakwa Rian Septiawan Sopyan Bin Wawan Saksi tidakmengenal secara dekat akan tetapi tahu, dikarenakan saya dan Terdakwa RianSeptiawan Sopyan Bin Wawan bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah JawaBarat dan Terdakwa Rian Kurniawan bekerja di PT.

Irian Bhakti KabupatenJayapura, dan saksi Rudi Doom Putra langsung berbicara dengan tedakwaAbner Ondi dan menanyakan ke absahan kepemilikan tanah tersebutkemudian dijawab Terdakwa Abner Ondi bahwa tanah tersebut dulunya bekasgudang PD.

adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitassebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yangdimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka Persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan