Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Octavianus Matarru
Tergugat:
PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
6615
  • Tenggang waktuantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari Tergugat27.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepada28.29.Penggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat panggilan bekerja tertanggal 19Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015
    Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa keramaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan sertapengobatandan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugatmengenaiuang penggantianperumahansertapengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.
    Tenggang wakituantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari TergugatHalaman 35 dari 55 Putusan Nomor 65/Padt.SusPHI/2019/PN Smr27.28.29.30.31.32.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepadaPenggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat
    Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjamaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan serta pengobatan dan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenaiuang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas
Putus : 24-06-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW
Tanggal 24 Juni 2013 — IRFAN NAZARUDIN Bin TARLI
17061
  • menyadaritentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lainberpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukupdengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanKekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik sepertimemukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapatbula berupa kekerasan mental seperti penekanan
    penekanan etrtentu baik seperti mengancamakan melakukan kekerasan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkanketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman ;Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undangundang ini adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin ;Putusan No.38/Pid.Sus/2013/PN.Slw.
Register : 04-03-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
I Dewa Nyoman Karya
Tergugat:
PT BPR Mitra Bali Mandiri
7053
  • Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkarjanji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepadaPENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negarahukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum.
    Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepadaTERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.6.
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
ALPENTRI PGL IPEN Bin AZISMAN
3820
  • YUDHI LEO PRIMA dengan hasil pemeriksaanditemukan patah tulang tertutup pada lengan atas kanan akibat kekerasantumpul, tepat di bahu kanan terdapat gangguan fungsi, teraba patah sertanyeri pada penekanan, cedera tersebut mengakibatkan saksi RAJU untuksementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;Bahwa Terdakwa sudah berupaya damai dengan pihak saksi RANGGAmaupun saksi RAJU, namun perdamaian tidak terwujud karena Terdakwatidak sanggup memenuhi permintaan dari pihak saksi RANGGA yangmeminta
    YUDHI LEO PRIMA, pada pemeriksaan saksi RAJUPUTRA ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutuppada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, tepat di bahu kanan terdapatgangguan fungsi, teraba patah serta nyeri pada penekanan, cedera tersebutmengakibatkan saksi RAJU untuk sementara waktu terhalang dalammenjalankan aktifitasnya;Putusan Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Pnn Hal. 19 dari 17 HalamanMenimbang, bahwa benar kondisi luka yang dialami oleh saksiRANGGA PERMAN dan
Putus : 26-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 26 Oktober 2015 — 1. FAHRUDIN Bin MUHAMAD SOLEH 2. DUDIK TRI LAKSONO Bin MOJO
767
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;16Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
    Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak18pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014
Nama lengkap : RIDWAN AMBARITA. Pangkat/NRP : Kapten Arm/513569 Jabatan : Pama Korem 033/WP Kesatuan : Korem 033/WP
5419
  • .6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan
    Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar
Register : 13-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT.I/BDG/AD/III/2020
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : Muhammad Ishak Hasibuan
Terbanding/Oditur : Yafriza Gutubela, S.H
9237
  • Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/202025.26.27.MenimbangMenimbangBahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalamlampiran Narkotika Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkanMetamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiranNarkotika Golongan Nomor urut 61 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan tentang bahayaNarkoba baik bagi diri sendiri maupun
    Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/20202.Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barangterlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuansudah sering memberikan penekanan agar menjauhiNarkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakanNegara dalam keadaan darurat Narkoba namunternyata Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkoba,hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwayang tidak lagi mengindahkan kebijakan PimpinanTNI, Pemerintah maupun norma hukum yangberlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat
Register : 17-06-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 222/Pid.B/2016/PN Mpw
Tanggal 5 September 2016 — MUNAWAR Alias ANWAR Bin YASKI
13811
  • Rasau Jayatepatnya simpang pasar WBA Desa Kuala Dua Kec.Sei Raya Kab.KubuRaya.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa, terdakwa diperlakukan dengan baik.11 Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak disertai penekanan, ancaman,paksaan serta kekerasan terhadap terdakwa.
    Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak ada orang lain selain saksi yangmelakukan penekanan, ancaman, paksaan serta kekerasan terhadapterdakwa.Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamenyangkal beberapa keterangan saksisaksi tersebut diantaranya adalah bahwabukan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban melainkanteman terdakwa yang bernama Kacong, bahwa yang mengambil Hp Samsung J1adalah teman
Putus : 22-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 388/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 22 Februari 2018 — SUWARNO PT. Bank Rakya Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Pusat di Jakarta, Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran, dkk
9712
  • Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..
    Pengumuman Lelang Kedua melalui harian KoranWawasan Terbitan tanggal 31 Agustus 2017,Di samping menerbitkan pengumuman lelang, Terlawan jugatelah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Pelawanmelalui surat Nomor: B. 2190KC.VIII/ADK/08/2017 tanggal 30Agustus 2017.Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 4 danangka 5 yang pada intinya menyatakan Terlawan tidakmemberikan tanggapan positif dan telah melakukan penagihanserta penekanan dengan memberikan surat peringatan besertaancaman akan melelang
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
233178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukumanatas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atauideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, danekonomi yang berlaku;b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuktujuan pembangunan ekonomi;c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;d.
    04tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis sangatbertentangan dengan normanorma yang terkandung dalamUndangUndang Nomor 19 tahun 1999 tentang PengesahanKonvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;Apa yang dilakukan tersebut, jelasjelas bertentangan dengankewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, yaitu negara anggotaILO yang mengesahkan Konvensi Nomor 105 harus melarangdan tidak boleh menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagaialat penekanan
    Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukumanatas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atauideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, danekonomi yang berlaku;b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuanpembangunan ekonomi;c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;e.
    Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukumanatas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atauideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, danekonomi yang berlaku;b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuanpembangunan ekonomi;c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;d.
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 554/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
227
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 288/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
2112
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 19-08-2009 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN MARISA Nomor 43/Pid.B/2009/PN.Mrs
Tanggal 19 Agustus 2009 — YAMAN ISHAK
6528
  • BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan
Register : 03-09-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PA MAROS Nomor 429/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 28 September 2015 — Pemohon
1516
  • Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 12-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1434/Pdt.G/2020/PA.Tnk
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
174
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020, yang saat ini tinggal bersamaTermohon.4.
Register : 03-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0133/Pdt.P/2018/PA.Kla
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
182
  • Sedangkan telah ternyata bahwa perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Desember2010 adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 08-05-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pid.B/2012/Pn.Sda
Tanggal 8 Mei 2012 — MUHAJIR IMRON Bin MUHAMMAD TOHIR
224
  • unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalampasal ini biasa disebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwaoleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 661/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
245
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 439/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
174
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA METRO Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
343
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama ANAK, LakiLaki, Umur 1 Tahun;5.