Fotocopy Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) a.n.nama calon haji ENENG JUARSIH TAMUN, tanggal 24 Juli 2012, diberi tandaP5;Menimbang, bahwa fotocopy suratsurat bukti tersebut di atas telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P5 Pemohon tidak dapatmenunjukkan aslinya, lalu seluruh fotocopy suratsurat bukti tersebut dilampirkandalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (orang)orang saksi untuk didengar keterangannya di

., pada tanggal 19082010; diberi tanda PIII;Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 /2018 M) No.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas namaMARIYAH, dengan Tempat dan tanggal lahirJANGKUK,01 JULI1967sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dengan nomor5202-LT-29102015-0055, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Pendaftaran122150201015danSetoran Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BIPIH)Nomor Porsi :1500081838atas namaINAQ RIFAAH BINTI AMAQ AHIRUDINdengan tempat dan tanggal lahirJANGKUK,01 JULI1967dan nama yang tertera pada Paspor Nomor :E5752674atas namaMARIYAH SAEMUN HAMIDdengan tempat dan tanggal lahirJANGKUK,01 JULI1967adalah 1 (satu) orang yang sama

Kusmadi, hal ini sebagaimana tertera dalam buktisurat P3 berupa fotokopi surat pendaftaran pergi haji;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pembuatan KTP Elektronik (videP2) dan Kartu Keluarga (vide P5) menggunakan nama Kusno;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UndangUndang 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, setiap warga negara Indonesiayang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji apabila telahberusia 18 tahun atau sudah menikah dan mampu membayar BPIH, dandikaitkan dengan keterangan

Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) NomorPorsi 1300456323 tanggal 5 Oktober=20010 atas nama Xxx yangdikeluarkan oleh Bank Muamalat Kabupaten Kediri, fotokopi mana telahdi nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon Hawani sebagaimana yang tertulis di dalam Paspor Nomor B8058942 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kota Tanjung Balai Asahan adalah orangnya sama atau satu dengan Hawani Binti Muhammad Ayaddin sebagaimana yang tertulis didalam bukti Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen :

• Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M Nomor porsi 1300547007 Tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan Bank Mandiri Syariah Cabang Bojonegoro tertulis nama MUSTOVA KASIYO SAKIYO;
• Kutipan Akta kelahiran pemohon nomor 3522-LT-26032020-0004 Tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan

Ibadah Haji yakni Bab XV Pasal 63 ayat(1) Undangundang No. 13 tahun 2008.e Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I.

Ibadah Haji yakni Bab XV Pasal 63 ayat(1) Undangundang No. 13 tahun 2008.Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I.

LAMTRI UTAMATOUR & TRAVEL telah melanggar ketentuan undangundang tentangpenyelenggaraan ibadah haji ;Bahwa benar ketika diperlihatkan Visa atas Nama PRATISTHA SIGIT, visatersebut bukan untuk ibadah haji, dan visa itu digunakan untuk bekerja sebagaiTKI.Bahwa benar syaratsyarat penyelenggaraan ibadah haji khusus pada saatpemberangkatan ke Arab Saudi adalah harus ada pendamping dari pihakperusahaan minimal satu orang jika jemaahnya ada 45 orang, dan jika kurangdari 45 orang maka harus merger dengan

LamtriUtama Tour & Travel tidak terdaftar di Direktorat Pembinaan Haji dan UmrohKementrian Agama sehingga tidak diperkenankan untuk menerima danmemberangkatkan ibadah haji ke Arab Saudi sesuai dengan Undangundang No. 13tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yakni Bab XV Pasal 63 ayat (1)Undangundang No. 13 tahun 2008.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD NOOR ISMAIL bertindaksebagai Direktur Utama PT. Lamtri Utama Tour & Travel dan Terdakwa II.

LamtriUtama Tour & Travel tidak terdaftar di Direktorat Pembinaan Haji dan UmrohKementrian Agama sehingga tidak diperkenankan untuk menerima danmemberangkatkan ibadah haji ke Arab Saudi sesuai dengan Undangundang No. 13tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yakni Bab XV Pasal 63 ayat (1)Undangundang No. 13 tahun 2008.Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD NOOR ISMAILbertindak sebagai Direktur Utama PT.

maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1, P2, P3,P4 membuktikan bahwa Pemohon benar berdomisili dan bertempattinggal di Kabupaten Cianjur, sehingga permohonan Pemohon yangdiajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur tidak bertentangan denganhukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenaimateri pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanyaperbedaan nama Pemohon antara yang tercantum di dalam BuktiPenyetoran Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPIH) di Bank BRICabang Cianjur yang saat itu menggunakan KTP manual tertulisYUYUN S, sedangkan dokumen kependudukan berdasarkanElektronik KTP tertulis nama J.SUWENDA ; 202222 22Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P3 bahwaPemohon pernah memiliki KTP manual dengan nama tertulis YUYUNS dan setelah elektronik KTP maka nama Pemohon di KTP tertulisdengan nama J.

KK.15.10.09/pw.01/55/2015tertanggal 17 Maret 2015, dan diberi tanda P5Foto Copy setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Mandirino.porsi. 1300368832 calon Haji An: KERTONOR BIN REKEN,tertanggal 26 Juni 2015 dan diberi tanda P6Foto Copy surat pengantar dari Kementrian Agama Kantor KabupatenSidoarjo untuk memperoleh penetapan pengadilan, dan diberitanda P7Foto Copy Surat Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKarangpuri tertanggal 26 Agustus 2015 yang menerangkan KARTONORdan NURAIM adalah

RoyalPermai Tours & Travel (P1.b); Bahwa Keputusan Tergugat (P1.a) dan Surat Tergugat(P1.b) tersebut di atas secara substansial merupakansatu. kesatuan, dan keduanya adalah Keputusan TataUsaha Negara karena merupakan : penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha (yakniTergugat), dan berisi tindakan hukum tata usaha negara(dibidang penyelenggaraan ibadah haji), yangDePSIfat ge ~ 2m cee we we wr esa.

untukmencairkan tabungan haji, karena sewaktu masih hidupnya almarhumah PEWARIStelah menabung untuk biaya ibadh berhaji (BPIH), namun belum sempat menunaikanibadah haji PEWARIS meninggal dunia, sehingga seharusnya tabungan hajialmarhumah tersebut beralih kepada ahli warisnya.Menimbang, bahwa yang perlu diyakinkan kepada majelis hakim bahwa apakahPEWARIS benar telah meninggal dunia, dan apakah benar semua Pemohon adalah ahliwarisnya dan benarkah PEWARIS mempunyai tabungan bank yang sudah disetorkanuntuk biaya penyelenggaraan

ibadah haji (BPIH).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa(P.1) berupa silsila keluarga Lanco bin Mallangke yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSamaenre, bukti mana sengaja dibuat oleh seorang Kepala Desa sebagai bentukpelayanan kepada warganya, yang dapat dinilai tidak mungkin seperti itu dibuat denganniat pemalsuan atau karena kolusi dan konspirasi dalam kejahatan, sehingga majelismembenarkan isi bukti tersebut yang menunjukkan bahwa semua Pemohin adalah benarbnar

masih hidupnyaalmarhumah Banong telah menabvmg imtuk biaya ibadh berhaji (BPIH), namun belumsempat menunaikan ibadah haji Banong binti Ali meninggal dunia, sehingga seharusnyatabungan haji almarhumah tersebut beralih kepada ahli warisnya.Menimbang, bahwa yang perlu diyakinkan kepada majelis hakim bahwa apakahBanong Ali binti Ali benar telah meninggal dunia, dan apakah benar semua Pemohonadalah ahli warisnya dan benarkah Banong Ali binti Ali mempunyai tabungan bank yangsudah disetorkan imtuk biaya penyelenggaraan

ibadah haji (BPIH).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa(P.1) berupa silsila keluarga Lanco bin Mallangke yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSamaenre, bukti mana sengaja dibuat oleh seorang Kepala Desa sebagai bentuk pelayanankepada wairganya, yang dapat dinilai tidak mungkin seperti itu dibuat dengan niatpemalsuan atau karena kolusi dan konspirasi dalam kejahatan, sehingga majelismembenarkan isi bukti tersebut yang menunjukkan bahwa semua Pemohin adalah benarbnar

sewaktu masih hidupnya telah menabung untuk ongkos berhaji (BPIH), namunbelum sempat menunaikan ibadah haji Indo Esa Neha Malluse meninggal dunia, sehinggaseharusnya tabungan haji almarhumah tersebut beralih kepada ahli warisnya.Menimbang, bahwa yang perlu diyakinkan kepada majelis hakim bahwa apakahIndo Esa Neha Malluse benar telah meninggal dunia, dan apakah benar semua Pemohonadalah ahli warisnya dan benarkah pula Indo Esa Neha Malluse mempunyai tabunganbank yang sudah disetorkan xmtuk biaya penyelenggaraan

ibadah haji (BPIH).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa(P.l) menunjukkan bahwa benarbenar Indo Esa Neha telah meninggal dunia, yang berartisemua harta yang dimiliki atau atas namanya harus beralih kepada ahli warisnya, sehinggaharus ditetapkan pula Indo Esa Neha benar telah meninggal dunia dan menjadi pewaristerhadap semua harta yang ia tinggalkan, baik berupa benda maupim suratsurat berhargalainnya.Hal. 6 dari 10 Pen.

Fotokopi Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Th 2019 a.nPemohon II yang dikeluarkan oleh BRI Syariah Kebumen tanggal 9 Mei2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukupserta dinazegelen (bukti P.6);7. Surat Keterangan a.n nama Pemohon Nomor 519/DS/V/2019 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliputin, Kecamatan Alian, KabupatenKebumen tanpa tanggal, 27 Mei 2019 telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);8.

(vide bukti P 5);Menimbang bahwa guna kepentingan perubahan nama tersebut di atas makaPemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga menjadiHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2016/PN Pwt.sesuai dengan setoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (MPIH) dengan namayang tertera dalam Paspor;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama MenteriAgama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor 2 Tahun 2009 Nomor :

pemohon.Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan dipersidangan.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5Desember 2018 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6Desember 2018 dengan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Mam, mengajukanpermohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon memiliki nama, tanggal, bulan dan tahun lahirsebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KartuKeluarga (KK) seperti tersebut di atas, berbeda dengan Dokumen BPIH(Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji)/SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)tertulis atas nama Husain Ramlah Muhammad Yamin, tempat tanggal lahirSidrap, 03 Juli 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Departeman AgamaKabupaten Mamujudan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama Ir.

sewaktu masih hidupnya telah menabung untuk ongkos berhaji (BPIH), namunbelum sempat menunaikan ibadah haji Indo Esa Neha Malluse meninggal dunia, sehinggaseharusnya tabungan haji almarhumah tersebut beralih kepada ahli warisnya.Menimbang, bahwa yang perlu diyakinkan kepada majelis hakim bahwa apakahIndo Esa Neha Malluse benar telah meninggal dunia, dan apakah benar semua Pemohonadalah ahli warisnya dan benarkah pula Indo Esa Neha Malluse mempunyai tabunganbank yang sudah disetorkan xmtuk biaya penyelenggaraan

ibadah haji (BPIH).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa(P.l) menunjukkan bahwa benarbenar Indo Esa Neha telah meninggal dunia, yang berartisemua harta yang dimiliki atau atas namanya harus beralih kepada ahli warisnya, sehinggaharus ditetapkan pula Indo Esa Neha benar telah meninggal dunia dan menjadi pewaristerhadap semua harta yang ia tinggalkan, baik berupa benda maupim suratsurat berhargalainnya.Hal. 6 dari 10 Pen.

Aliyah Raden Sujongko akan memberangkatkanjamaah haji dengan menggunakan jalur non kuota (furoda) yang tidakdiakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mana sesualpelaksanaan haji yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalahhaji reguler dan haji knusus yang mana berdasarkan PP nomor 79tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 13 tahun2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraanibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yangdilaksanakan oleh pemerintah

dengan pengelolaan, pembiayaan danpelayanannya bersifat umum, sedangkan penyelenggaraan ibadahhaji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakanoleh Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki jindengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus;Bahwa dengan tidak berangkatnya 40 (empat puluh) Calon Jamaahhaji Kabupaten Kaimana yang dibiayai oleh Pemerintah KabupatenKaimana sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 3.589.800.000, (tigamilyar lima ratus delapan

Aliyah RadenSujongko akan memberangkatkan jamaah haji dengan menggunakan jalur nonkuota (furoda) yang tidak diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, yangmana sesuai pelaksanaan haji yang diakui oleh Negara Republik Indonesiaadalah haji reguler dan haji khusus yang mana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwapenyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yangdilaksanakan

oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan danpelayanannya bersifat umum, sedangkan penyelenggaraan ibadah hajikhusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan olehPenyelenggara lIbadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki jin denganpengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus;Bahwa dengan tidak berangkatnya 40 (empat puluh) calon jamaah hajikabupaten Kaimana yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kaimanasehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 3.589.800.000, (tiga milyar lima

MUARROFAH MANAN AMIN A 0369713 dandiberi tanda P67 Foto Copy setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Bank BMIno.porsi. 1300373696 calon Haji An: CHUSNUL HOTIMAH, tertanggal 01Desember 2009 dan diberi tanda P78 Foto Copy Surat Keterangan bahwa MUARROFAH dan CHUSNULHOTIMAH dan CHUSNUL HOTIMAH MUARROFAH adalah orang yangsama , dari kantor Kepala Desa Semambung Kec. Wonoayu Kab.