Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional(Kemen. ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab.

. : 005PEM/PNLP/KEMEN PU/V/2018 Perihal Penilaian Harga Tanah,Bangunan dan Tanaman Tumbuh Pembebasan Lahan Untuk KepentinganUmum tertanggal Padang, 18 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor JasaPenilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan,yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda T.II.10 ;Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/2018 tanggal 25 Mei 2018antara Pihak Yang berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, yang telahdiberi

Fotocopy Surat Dirjen Administrasi Umum Kemen Hukum dan HAM RI.Nomor AHUAH.01.030073212, tanggal 20 Agustus 2016, berikut lampiranAkta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Chiringuito DelKabron diberi tanda buktive veeeeeaees P#23. Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120215201098, tanggal 19Desember 2018, diberi tanda DUKti ...... 0.0... ccc cee cee cee eee eens see eee eee eeeas POO!4.

(satu) lembar Lampiran SK Kemen PU Nomor : KP.04.02w.07/04/K PTS/1986Ptanggal 29 Desember 1986 tentang pengangkatan Sdra PAINO sebagai PNS.Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKl..b. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sdra PAINO jika SK tersebut sedang menjadijaminan pinjaman di Bank BRI Unit Tapak Paderi.6) SaksiAn. Haryanto, SE dengan Surat Tanda Terima Nomor : STP/ 01 J/ VI / 2013 /Dit Reskrimsus, tanggal 18 Juni 2013 berupa :A.

Paino Bin Harjo Pawiro dengan Surat Tanda Terima Nomor : STP/011/V/2013 / Dit Reskrimsus, tanggal 07 Mei 2013 berupa :a. l(satu) lJembar Lampiran SK Kemen PU Nomor : KP.04.02w.07/04/KPTS/1986P tanggal 29 Desember 1986 tentang pengangkatan SdraPAINO sebagai PNS.b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdra PAINO jika SK tersebut sedang menjadijaminan pinjaman di Bank BRI Unit Tapak Paderi.. Saksi An.

Penggugat:
1.ENDANG SAHRANY
2.SARIDI
3.MAHNUR
4.SUNIATI
Tergugat:
1.SETIAH ALIAS AMAQ MAHIDIN
2.AMAQ SAKNAH ALIAS PAPUK MAHIR
3.MAHIDIN ALIAS MIDIN
4.JUMINAH
5.RUKIAH
6.SITI AMINAH
7.SITI FATIMAH
8.HAERIYAH ALIAS HER
9.SAKNAH ALIAS HAJJAH SAPIAH
10.SAKRAH
11.SAKMAH
12.SUKARMEN ALIAS KEMEN
13.KAMARUDIN ALIAS UDIN
14.SARMINI ALIAS KENET
15.SUHIRMAN ALIAS SUHIR
16.IMANDA PUTRA ALIAS MANDA
17

Saksi kedua, Aidir bin Amin Daud, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS/Irjen Kemen Kum Ham, alamat di Komp.

Kemen Kum Ham Kav VI/6RT.004 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan CilandakJakartaSelatan.Setelah saksi mengangkat sumpah menurut ajaran Agama Islam,atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah tinggal dibogor bersama Almarhum H.Mochammad Said selama 1 tahun sebelum rumah itu jadiBahwa saksi sudah tinggal bersamasama dengan Emylia Said(Penggugat) beserta adikadik Penggugat, kemudian Tinggal bersamadi Singapora selama 1.5th tinggal bersama bu Fifi

Untuk itu pada tanggal9 September 2016 CTG secara resmi mengajukanpermohonan IUPHHKHTI kepada Kemen LHK melaluiBadan Koordinasi Penanaman Modal.

Karenanya Putusan ArbitraseBANI No. 981/X/ARBBANI2017, tanggal 26 November 2018 diambilberdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari PARATERMOHONPARA TERMOHON pada persidangan arbitrase telah mengajukan Affidavitsaksi fakta atas nama Irzan Kristian yang apada Pokoknya terkait perizinanmenyatakan sebagai berikut:..Untuk itu. pada tanggal 9 September 2016 CTG secara resmimengajukan permohonan IUPHHK HTI kepada Kemen LHK melalui BadanKoordinasi Penanaman Modal.

Irzan Kristian adalah : Surat Permohonan IUPHHK HTIkepada Kemen LHK melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal berikutdokumen dokumen pendukung lainnya TELAH DITERIMA oleh BKPM(Bukti TI,II, III 18); PARA TERMOHON telah memberitahukanataumenginformasikanPEMOHON perihal adanya Surat Penolakan Pemberian Izin IBPHHK HTIdari BKPM No. 75/1/SIUPHHKHTI/PMOH/2016, tertanggal 23Desember 2016 (Bukti TI,II, III 19); PARA TERMOHON juga telah melampirkanataumengajukan buktiSurat Penolakan Pemberian Izin IUPHHKHTI

Pembanding/Penggugat : PRORI TANGOU Diwakili Oleh : PRORI TANGOU
Terbanding/Tergugat : FREDERIK SANAPADA
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kemendagri RI Cq Gubernur NTT Cq Pemda Kab Alor Cq Bupati Alor
Terbanding/Turut Tergugat II : Pem RI Cq Presiden RI Cq Kemenhub RI Cq Dirjenhub Udara Cq Kepala kantor Bandara Mali
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kemen ATR Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov NTT cq KaKan Pertanahan Kab Alor<

. : 005PEM/PNLP/KEMEN PU/V/2018 Perihal Penilaian Harga Tanah,Bangunan dan Tanaman Tumbuh Pembebasan Lahan Untuk KepentinganUmum tertanggal Padang, 18 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor JasaPenilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan,yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda T.II.10 ;Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/2018 tanggal 25 Mei 2018antara Pihak Yang berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, yang telahdiberi

PU) dengan melakukan paparan/penjelasanmengenai pembangunan P3SON serta membuat perhitungan komponenpembangunan sesuai dengan form dari Kemen PU.Kemudian Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kemen PUyakni Guratno Hartono menerbitkan surat Nomor: BU.02.06Cb/1222tanggal 22 Oktober 2010 perihal Pendapat Teknis P3SON denganPelaksanaan Pembangunan Lebih dari Satu Tahun Anggaran.

PU) dengan melakukan paparan/penjelasanmengenai pembangunan P3SON serta membuat perhitungan komponenpembangunan sesuai dengan form dari Kemen PU.e Kemudian Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kemen PUyakni Guratno Hartono menerbitkan surat Nomor: BU.02.06Cb/1222tanggal 22 Oktober 2010 perihal Pendapat Teknis P3SON denganPelaksanaan Pembangunan Lebih dari Satu Tahun Anggaran.

Copy legalisir Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahragakepada Dirjen Cipta Karya Kemen PU No.2274/ SESKEMENPORA/7/2010 perihal Permohonan Rekomendasi tanggal 23 Juli 2010. Copy legalisir Surat Kemenpora kepada Direktur Jenderal AnggaranNo.3344/SESKEMENPORA/10 / 2010 perihal permohonan persetujuantanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya.

AKmengurus pendapat teknis ke Kementerian Pekerjaan Umum(Kemen PU), akhirnya pendapat teknis diterbitkan tanggal 22Oktober 2010;Bahwa untuk pengurusan pendapat teknis tersebut, MuhammadArifin yang diberi tugas Terdakwa telah meminta kepada PT.

PerwakilanRakyat Republik Indonesia. 1591 (satu) fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 41/PIMP//20152016 tentangPenetapan Perubahan Pimpinan KomisiKomisi DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan20142019 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia. 1601 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN KementerianPUPR Tahun 2016, Ditjen Bina Marga, provinsi Maluku. 161 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen

PUPR Ditjen Bina Marga Hal 24 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Provinsi Maluku. 1621 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKERProvinsi Maluku. 1631 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN KementerianPUPR Tahun 2016, Ditjen Bina Marga provinsi Maluku Utara. 1641 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina MargaProvinsi Maluku Utara. 1651 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKERProvinsi Maluku Utara. 1661 (satu) bundel

Kapoksi, Sdr ANDITAUFAN TIRO merubah usulan Program Aspirasi tersebut dan Saksitidak mengingat perubahan Program Aspirasi tersebut ;Bahwa ANDI TAUFAN TIRO mengusulkan Program Aspirasi itusecara tertulis dan ada kode, namun ditempat Saksi belum dikasihkode kode tertentu karena itu ada di kompilasi yang dibuat oleh PakWING ;Bahwa Usulan itu akan dievaluasi di Direktorat Ditjen Bina Margaditempat Pak Soegianto ;Bahwa Usulan dari Sdr ANDI TAUFAN TIRO tidak semuanya lolosevaluasi dan masuk ke RKAKL Kemen

Hal 224 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst 1601 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN KementerianPUPR Tahun 2016, Ditjen Bina Marga, provinsi Maluku. 1611 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina MargaProvinsi Maluku. 1621 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKERProvinsi Maluku. 1631 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN KementerianPUPR Tahun 2016, Ditjen Bina Marga provinsi Maluku Utara. 1641 (satu) bundel fotokopi

Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina MargaProvinsi Maluku Utara. 1651 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKERProvinsi Maluku Utara. 1661 (satu) bundel fotokopi Persetujuan Komisi V DPR RITerhadap APBN TA.2016 Kementerian PUPR. 1671 (satu) bundel dokumen fotokopi Rekap Usulan KegiatanHasil Kunker RAPBN TA 2016 Kementrian PUPR dari BiroPerencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri SekjenKementerian PUPR kepada Ditjen Bina Marga PUPR. 1681 (satu)

Sarolangun tersebut dikirimkan ke MENPAN RB,selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 diumumkan kelulusan pesertaseleksi tes CPNSD Tahun 2013 sebagaimana surat Kementerian PAN RBNomor : 789/M.PAN/2/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal pengumumanHalaman 38 dari 84 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013, tenaga honorer Kategori Il yangdinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Kemen PAN RB adalah sebanyak190 orang, namun dari 190 peserta CPNS tenaga honor

DAUD, S.Pd Bin Darwis tidak satu pun yang lulus, yangmana berdasarkan surat Kementerian PAN RB Nomor : 789/M.PAN/2/2014tanggal 20 Februari 2014 perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNSTahun 2013, tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksiadministrasi oleh Kemen PAN RB adalah sebanyak 190 orang, namun tidaktermasuk 26 peserta test yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa M.DAUD, S.Pd Bin Darwis;Bahwa perbuatan terdakwa M.

bahwaPemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka penerimaan Pegawai NegeriSipil (PNS) dari formasi Tenaga Kerja Honorer Kategori K2, yang kemudianPenggugat mengikuti proses penerimaan PNS tersebut dan melengkapisyaratsyarat yang harus dipenuhi ;Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2013, Penggugat mengikuti ujian CPNS2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori K2 dengan nomor urut peserta60001306682 7 ;Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai salah satu peserta Honorer kategoriK2 yang lulus ujian CPNS berdasarkan info pengumuman Kemen

Kemen ATR BPN Cq. Kepala ATR BPN DKI Jakarta Cq. Kepala ATR BPN Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Pem.RI Cq. Kemendagri Cq. Gub.Jkt Cq. Walkot Jaksel Cq. Camat Kec.PasmingCq. Lurah Kel. Pasming Jaksel
Terbanding/Turut Tergugat I : Pem RICq. KemendagriCq. Gub.DKI Jkt Cq. DISPENDA Jkt Cq. Dispenda Jkt Cq. Kepkan UPPD Kec.Pasar Minggu

Pengawasan adalah kewenangan daerah / kabupaten ; B ahwa yang mendapat bantuan bukan Koperasi Komara Jaya saja, tapi seIndonesia, besarnya mencapai + 800 Milyar ; Bahwa benar , kami yang menangani, kami menerima usulanusulan dariDaerah, kemudian kami lihat, selanjutnya kami membuat dasardasarpenilaian untuk diberikan bantuan dana ; Bahwa saksi tidak melakukan kontrol langsung pada Koperasi Komara jaya ;LSe Bahwa benar Koperasi Komara jaya karena datadatanya lengkap sehinggamendapat bantuan dari Kemen

Bahwa berdasarkan Daftar Inventaris Barang untuk BarangTidak Bergerak (Status Kelola), objek a quo tersebut merupakan asetmilik Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (DirjenSDA Kemen PU) dan kemudian berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,menjadi aset milik Kementerian Keuangan RI namun dalampemeliharaan dan pengelolaannya objek a quo tersebut diserahkelolakan

Bahwa mengenai fakta pembebasan ini perlu TERGUGAT XVII tegaskankembali sesuai dengan yang telah diterangkan dalil jawaban angka 2.2yakni pembebasan lahan seluas + 20.800 M2 tersebut dilakukan olehPemerintah Republik Indanesia melalui Panitia Pembebasan padatahun 1960 untuk sarana proyek pembangunan Saluran tarumBarat dan menjadi aset milik dibawah naungan Direktorat Sumber DayaAir kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen SDA Kemen PU) dan menjadiaset milik Kementerian Keuangan.

Berita Acara Hasil Pelelangan PekerjaanPengadaan Kincir untuk Demfarm Budidaya Ikan tahun anggaran2012 Nomor: 3513/DPB.2/PL.111 /IX/2012;(55) 1 (satu) eksemplar copy Surat Pesanan (SP) Nomor4553/DPB.2/PL.110/SP.D2/X1/2012 paket pekerjaan PengadaanGenset untuk pelaksanaan Demfarm;(56) 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan dan PenerimaanPompa untuk Demfarm Nomor : 4974/DPB.2/PL.510/BA.D2/XII/2012;(57) 1 (satu) eksemplar copy Kertas Kerja RKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kemen

eksemplar copy Berita Acara Hasil Pelelangan PekerjaanPengadaan Kincir untuk Demfarm Budidaya Ikan tahun anggaran 2012Nomor :3513/DPB.2/PL.111 /IX/2012;1 (satu) eksemplar copy Surat Pesanan (SP) Nomor4553/DPB.2/PL.110/SP.D2/XI/2012 paket pekerjaan PengadaanGenset untuk pelaksanaan Demfarm;1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan dan PenerimaanPompa untuk Demfarm Nomor : 4974/DPB.2/PL.510/BA.D2/XII/2012;1 (satu) eksemplar copy Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja SatuanKerja Tahun Anggaran 2012 Kemen

(satu) eksemplar copy Surat Pesanan (SP) Nomor4553/DPB.2/PL.110/SP.D2/X1/2012 paket pekerjaan Pengadaan Gensetuntuk pelaksanaan Demfarm;Halaman 275 dari292 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.Bdg56.1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan dan PenerimaanPompa untuk Demfarm Nomor : 4974/DPB.2/PL.510/BA.D2/XII/201 2;57.1 (satu) eksemplar copy Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja SatuanKerja Tahun Anggaran 2012 Kemen/Lemb: (032) Kementerian KelautanDan Perikanan;58.1 (satu) eksemplar copy

eksemplar copy Berita Acara Hasil Pelelangan PekerjaanPengadaan Kincir untuk Demfarm Budidaya Ikan tahun anggaran2012 Nomor: 3513/DPB.2/PL.111 /IX/2012;1 (satu) eksemplar copy Surat Pesanan (SP) Nomor4553/DPB.2/PL.110/SP.D2/X1/2012 paket pekerjaan PengadaanGenset untuk pelaksanaan Demfarm;1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan dan PenerimaanPompa untuk Demfarm Nomor : 4974/DPB.2/PL.510/BA.D2/XII/2012;1 (satu) eksemplar copy Kertas Kerja RKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kemen