Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adiajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;..

Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukpenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan pemohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS,

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikl andalam Surat Kabar;3.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara CumaCuma jika diminta;5.

pemanggilan RUPS tersebut;.Hal. 16 dari 18 hal.

Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta pasal 8dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPSLuar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

No. 1833 K/Pdt/2010mempunyai laba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mataacara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf(a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) :RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

;Ayat (3) RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pasal 78ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktiksering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa:Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS

Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

No. 1833 K/Pdt/2010mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujul dengan suara bulat;Bentuk

Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

(RUPS) PT.

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

dilaksanakan RUPS saksi telah mengatakan bagi yangtidak berhak untuk hadir di RUPS silahkan keluar ruangan;Bahwa, saat saksi sedang berbicara datanganlah Rudi Salim keruanganRapat RUPS sambil memegang rokok dan setelah beberapa menitkemudian Rudi Salim membakar rokok, selanjutnya Rudi Salim merokokdidalam ruangan RUPS;Bahwa, Rudi salim masuk keraung RUPS karena ditelepon oleh saksi;Bahwa, saksi melihat Rudi Salim terhuyunghuyung setelah dipukul,namun saksi tidak melihat Rudi Salim pingsan;Bahwa,

Putusan Nomor :1041/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Rudi Salim bukan pemegang saham PT CSI, sesuai akta PT CSI,pemegang saham adalah ayah saksi, Goey King Cheen, Yulia, Nadia, danMulyadi ;Bahwa, Saat RUPS Roger dibuka memperkenalkan diri sebagai utusanDirektur yang akan membeli genset;Bahwa, sebelum masuk ke dalam ruangan RUPS saksi lebih dulu telahbertemu dengan Roger dan selanjutnya saksi melihat roger sudah beradadidalam ruang tempat RUPS dilaksanakan;Bahwa, yang masuk kedalam ruang rapat RUPS

CSI;Bahwa, diawal rapat, Solahudin Dalimunthe mempertanyakan yang bukanpemegang saham supaya keluar ruangan;Bahwa, saat RUPS ada pembicaraan, perdebatan dan ada pemukulanBahwa, yang hadir dalam RUPS saksi tidak ingat pasti, yang saksi ingatadalah Saksi sendiri, Terdakwa, Erika, Yulia, Mulyadi, SolahuddinDalimunthe, Goey King Cheen, Ivan Wijaya, Notaris;Bahwa, pada saat RUPS, Erika menawarkan penjualan 5 genset dankemudian dari peserta RUPS ada permintaan audit laporan keuangankalau tidak ada tidak

dari Terdakwa;Bahwa, saksi yang mengundang untuk RUPS dengan RUPS agendanyamembicarakan penawaran penjualan power plant atau genset aset PT.CSI yang ada di PT.

Bahwa, tempat pelaksanaan RUPS PT.

, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;8.

Tato, Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tahunan PT.

Tatodan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa dengan tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Tato, serta menolak untuk memberikan salinan resmi LaporanKeuangan Tahunan, Dokumen Keuangan PT. Tato dan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Tato dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainHalaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017(untuk selanjutnya disebut RUPSLB") adalah Direksi.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal 79 Ayat (7) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumir/sederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acararapat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (videPasal 80 Ayat (5));24.

untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;2/7.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/atau,b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.

Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasb.

RUPS terbagimenjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurunwaktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalahsetelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasayaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktuwaktu tergantungdengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika adaperubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar sepertiperubahan nama, logo,

RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupunpemegang saham ;Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa habatannyatelah berakhir maka ia akan bertangungjawab secara pribadi ;Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukanjelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri olehsemua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah.

dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yangmemuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS.

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang telah menyelenggarakan dan memutuskan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Februari 2019 sebagai perbuatan

;Bahwa Pimpinan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan oleh:a.Direktur (jika direksi hanya satu orang) atau Direktur Utama jikadireksi lebih dari satu;Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utama apabilaRUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan Dewan Komisaris.Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

,dalam hal ini RUPS Tahunan.

Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utamaapabila RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan DewanKomisaris.c. Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.d. Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

RUPS Tahunan.b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebutRUPS Luar Biasa.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu :RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali ditentukan lain.Selanjutnya :5.

yang diatur Dalam UndangUndang Perseroan TerbatasNo.40 Tahun 2007 dikenal ada 2 (dua) RUPS yakni RUPS tahunanseperti laporan keuangan dan keuntungan perusahaan dan RUPSLainnya yang dalam masyarakat dikenal dengan RUPS LB ;sebagaimana dalam pasal Pasal 78 (1) RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS danmengetahui agendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidakmenerima surat apapun terkait dengan RUPS? ;Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4. Penggugat menyatakan prosespenghentian Penggugat sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuanPasal 119 UU PT jo Pasal 105 UU PT.

2018 ;Bahwa untuk RUPS untuk PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiritersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018:4.

Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal mengajukan pencabutanizin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanoa melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/20194.

),oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku direktur utamayang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PTMulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, sehingga Keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 danKeputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 adalah sah;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018:4.

;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;8. Menyatakan pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putra TJINDRIJAWATItertanggal 14 November 2016 tentang Permintaan diadakan RUPS., telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 4;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT. PERTAMINA tanggal 24 November 2017, Nomor079/BHP/LPG/XI/2017 tentang Undangan RUPS., telah bermateraiselanjutnya di beri tanda P 5;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT.

PERTAMINA tanggal 16 November 2018, Nomor0134/BHP/LPG/X1I/2018 tentang Undangan RUPS., telah bermaterai cukupselanjutnya di beri tanda P 6;Fotokopi NOTULEN RUPS PT. BINTANG HASTA PUTRA tanggal 27Desember 2016, Fotokopi tersebut disahkan oleh IRWAN ISMURATNO, S.E.,S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Pacitan tanggal 28 Desember 2016, telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 7 ;Fotokopi NOTULEN RUPS PT.

Bintang HastaPutra adalah RUPS sebelum RUPS tanggal 20 Desember 2015 yaitu BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

GusherTarakan diadakan pada RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal06102006, Akta No.17 tanggal 06102006, yaitu RUPS yang tidakmencapai kuorum yang ditetapbkan undangundang dan Anggaran Dasarsehingga tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan Nomor : 213/G/2014/PTUNJKTPernyataannya, yaitu kesepakatan bahwa para pihak tidak akanmelakukan RUPS sebelum ada audit keuangan yang diterima dandisetujui para pihak. RUPS diadakan bulan Oktober 2006 sedang auditkeuangan tidak dilaksanakan.(Bukti Tergugatll Intevensi No. 7: Surat Pernyataan Dr. H. Jusuf, Sk,Walikota Tarakan).4.

(Bukti TergugatIl Intervensi No. 11: Putusan Sela No.103/Pdt.G/2014/ PN.JktBrt tgl.05082014)RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 15032013, Akta No. 45 tanggal 15032013 tentang perubahan tempat kedudukan perseroan, tidak sah dan bataldemi hukum.5.1. Bahwa penyelenggaraan dan keputusan RUPS luar biasa PT.

tanggal 15032013 itu tidak memenuhi syarat kuorum 2/3 (duapertiga) bagian jumlah seluruh saham yang sah, karena RUPSmembawa acara perubahan tempat kedudukan perseroan.e RUPS itu tidak mencapai kuorum karena Gusti Syaifuddin dan DenyMardani, kKeduanya selaku pemegang 50% saham perseroan, tidakhadir dalam RUPS, sedang RUPS untuk perubahan AnggaranDasar, harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian jumlahseluruh saham yang sah.Halaman 44 dari 64 halaman.

Putusan Nomor : 213/G/2014/PTUNJKTe Steven Hakim berpendapat bahwa RUPS itu telah dihadiri oleh97,61% pemegang saham menurut keputusan RUPS tanggal 06102006 yang tidak sah tentang peningkatan modal disetor danditempatkan, tanopa memperhitungkan bahwa RUPS itu sudahdibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung, dan oleh karena itumaka RUPS tanggal 15032013, Akta No. 45 tanggal 15032013 itudiselenggarakan dan dipimpin oleh Direksi yang tidak sah, sehinggakeputusannya juga tidak sah dan batal demi hukum.5.6

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENATELAH DIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DANTELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUANDARI KEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.. KEPUTUSAN RUPS PT. KODEL TENTANG MASUKNYA PT.INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT.KODEL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPT TAHUN2007 DAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA DILAKUKANBERDASARKAN KONVERSI HAK TAGIH MENJADI SETORANSAHAM.Hal 18 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKIJ.

Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatan Para Penggugatpada intinya telah meminta agar RUPS RUPS PT.

Selanjutnya, gunamenindaklanjuti hal tersebut, telah diselenggarakan RUPS PT. Kodelsebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5Hal 35 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI45.46.47.48.tertanggal 2 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Milly KarmilaSareal, SH., Notaris di Jakarta (RUPS Tahun 1980).Dalam RUPS Tahun 1980 tersebut telah hadir dan diwakili semuapemegang sahamdari PT. Kodel/Tergugat 1 (termasuk ParaPenggugat).

KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENA TELAHDIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DAN TELAHMENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DARIKEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.Majelis Hakim yang terhormat, sekalipun PT.

Apabila RUPS tersebut keliru, maka pastinyaKemenkumham tidak menyetujui hasil Rapat Umum PemegangSaham PT.

RUPS maka tanggung jawabnya ada padapenyelenggara dan pemimpin RUPS itu sendiri yaitu PENGGUGAT danPENGGUGAT II bukan PARA TERGUGAT.

Bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan undangan RUPS PT.PKGdan PT.PKAB berdasarkan surat undangan tanggal 31 Desember 2016untuk RUPS tanggal 2 Januari 2017. Bukti Surat undangan RUPS tanggal31 Desember 2016 tertanda (Bukti T5).

;Ketentuan Pasal 90 ayat 1 UUPT sebagai berikut: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.;Ketua Rapat RUPS tanggal 2 Januari 2017 adalah Shintia. SekarangShintia menolak menandatangani berita acara RUPS aquo dengandemikian Shintia/ Aquo TERGUGAT rekonpensi telah melanggar Pasal90 ayat 1 UUPT.

keputusan ;Menimbang, bahwa wewenang RUPS antara lain :a.

PKAB telah melaksanakan RUPS LuarBiasa PT. PKG dan PT.

ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti