Ditemukan 390 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumâ umumã umumm umum umurâ umum0 umum1 umumn umumu umuml umumr
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 92 /Pdt.G/2014/PN.Yyk
Tanggal 14 Januari 2015 — SITI ROHANAH melawan 1. KANTOR CABANG PT Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) YOGYAKARTA 2. KANTOR PUSAT PT Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies)
72 — 27
  • Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaiankualitas aktiva bank umumb. PBI nomor 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI 7/2/PBI/2005c. PBI nomor 9/6/PBI2007 tentang perubahan kedua atas PBI 7/2/PBI/2005d.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 24/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 21 Nopember 2017 — EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST
83 — 44
  • Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015dengan perincian :e 2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (Satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasic. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi66g. 3 (tiga) lembar BAB VIII.
    Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2015 dengan perincian :e 2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (Satu) lembar BAB III Pengumuman dengan PascakualifikasioO. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP). 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP). 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK). 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi. 3 (tiga) lembar BAB VIII.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 24-03-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 03/Pdt.Sus/2016 /PN Psp
Tanggal 24 Maret 2016 — PT. DIPO STAR FINANCE (Pemohon), NURHAMIDA SIREGAR (Termohon)
118 — 61
  • Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumena) Menurut pasal 45 ayat (1) yang berbunyi setiap konsumen yangdirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha ataumelalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb)Cc)a.27Bahwa menurut pasal 52 tentang Tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 06-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 09/Pdt.Sus/2017/PN Psp
Tanggal 6 Maret 2017 — Pemohon Keberatan : PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ; Termohon Keberatan : ZULPIKAR
182 — 66
  • dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:1.Undangundang Kewenangan Nomor: 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiapkonsumen yang dirugikan dapatmengqugat pelakuusahamelaluiLembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
261 — 66
  • UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a).Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyti : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaiakn sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb).Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen dengan cara melalui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 30-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — REBAN VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG RANTAUPRAPAT
111 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usahaBahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Halaman 33 dari 42 hal Putusan Nomor 399 K/Padt.SusBPSK/2017Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 3/PID.Sus.TPK/2015/PT.BGL
Tanggal 16 Maret 2015 — SRI SUSILAWATI ALIAS SUSI BINTI YOHANES
45 — 23
  • Buku kas umumb. Buku pajak PPN/ PPHc.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 24-03-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 03/Pdt.Sus/2016 /PN Psp
Tanggal 24 Maret 2016 — PT. DIPO STAR FINANCE (Pemohon), NURHAMIDA SIREGAR (Termohon)
107 — 42
  • Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumena) Menurut pasal 45 ayat (1) yang berbunyi setiap konsumen yangdirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha ataumelalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb)c)a.27Bahwa menurut pasal 52 tentang Tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk VS MUHAMMAD HASBI NASUTION
132 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumb.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr
Tanggal 29 September 2016 — PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat VS AHMAD TONI
141 — 57
  • Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Khusus BPSK Nomor 182/Pat.Sus.BPSK/2016/PN.PbrSetiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluilembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-10-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
MOCHAMMAD TAUFIK
Tergugat:
KEPALA DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN
206 — 173
  • Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibanPutusan Perkara No. 160/G/2018/PTUN.SBY. halaman 9 dari 52 halamand. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / ataugolongan masyarakat tertentue. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desaf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 Juli 2017 — PARAPAT SIMAMORA VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., CABANG SIBOLGA
84 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ABBOTT INDONESIA,
168 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan Tarif Umumb. Dikurangi PPN atas Retur PenjualanJumlah Pajak Keluaran3 Pajak yang dapat diperhitungkana. Pajak Masukan yang dapat dikreditkanb. Dibayar dengan NPWP sendiriPajak Masukan yang menggunakan pedomanpengkreditan PajakMasukan dengan Norma PenghitunganPenghasilan Netod.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 14-04-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 98
  • UUNo. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik ataukeperdataan lain dalam perkaraperkara sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yangmenjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu olehpengadilan dalam lingkungan Peradilan Umumb.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 09-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 392/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 9 Nopember 2017 — SUPARJO PARODIN melawan MARTONO dkk
101 — 56
  • Menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umumb. Pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikatHak Tanggungan, obyek Hak Tanggungan dijual melaluipelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundangundanganc. Pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan29.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 25-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 162/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : HINDHARTA WIRAWAN LIM Diwakili Oleh : MOHAMAD YUSUP,S.H.,L.L.M
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT. PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON
Terbanding/Tergugat II : PT. SUMBER ARTA DIRGA
Turut Terbanding/Penggugat II : SANTO ARIFIN
Turut Terbanding/Penggugat III : JASMIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : MARSONO KARTIKO PUTRA
Turut Terbanding/Penggugat V : AYUB
Turut Terbanding/Penggugat VI : EDY SUHERI
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIKDIK ISKANDAR
Turut Terbanding/Penggugat VIII : AHMAD ILMANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : ADE ANDRI SURYANA
Turut Terbanding/Penggugat X : MUHAMMAD SUWITO
Turut Terbanding/Penggugat XI : SURYADI AMENG
Turut Terbanding/Penggugat XII : DWI ARIS DESVERI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ANITA YOPIE ANNA
Turut Terbanding/Penggugat XIV : DANIEL ALIE TEGE
Turut Terbanding/Penggugat XV : EDDY MULYAWAN MARTONO
Turut Terbanding/Penggugat XVI : KRISTIAN RIZAKTIMATTEA
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SYAFARUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : FEDRICK
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SUKAESIH
Turut Terbanding/Penggugat XX : IR. AGUSTINA INDRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXI : IDA HIDAYAH
58 — 36
  • walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjukpelaksanaan Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun 2012 TentangPenyelenggaraan perparkiranBab IllPenyelenggaraan Fasilitas ParkirPasal 4Penyelenggaraan fasilitas parkir merupakan kewenangan Pemerintahdaerah(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimanadimaksud pada ayat 1 meliputia.pembangunanb.pengoperasianc. pemeliharaan(3) Jenis penyelenggaraan fasilitas parkir sebagamana di maksud padaayat (1) terdiri daria. tempat parkir tepi jalan umumb
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus Arbitrase
Register : 15-12-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pdg
Tanggal 16 Januari 2017 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT lawan ALMI DAWARNI
206 — 65
  • Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 25-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 23/PID/2019/PT JMB
Tanggal 11 April 2019 — Pembanding/Terdakwa : Rahmat Putra Alias Laki Frety Bin Jalaluddin
Terbanding/Penuntut Umum : TIAR YUSTIANNO, SH
59 — 31
  • Menyatakan Terdakwa RAHMAT PUTRA Alias LAKI FRETY Bin JALALUDIN tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimanadalam dakwaan Penuntut Umumb. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahunc. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahane.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-04-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT TJK
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ACHMAD RISMADHANI K SH
Terbanding/Terdakwa : SUMARWAN Bin MARDIYONO
119 — 32
  • Undangundang RI No.6 Th 2014 tentang Desa;e Pasal 29 Kepala Desa dilarang :a) Merugikan kepentingan umumb) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga , pihak lain, dan/atau golongan tertentuc) Menyalahgunakan wewenang, ' tugas, hak dan/ataukewajibannyad) Melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme menerima uang,barang, dan/atau kewajibannyae) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-04-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 18 April 2017 — ITA AKIOK VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dilakukan salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa.Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah :Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb