Ditemukan 1005059 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Tjb
Tanggal 24 Mei 2016 — - Bambang Supriyanto
600
Register : 24-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 152/Pid.B/2016/PN Tjb
Tanggal 26 Mei 2016 — - Samsuddin
6927
Putus : 18-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5413 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 18 Oktober 2022 — DYAH RETNO UTAMI
141118 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-06-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 13 Juni 2023 — MEGAWATI RAUF alias EGA
240128 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4212 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 5 September 2023 — ARY ARDYA PUTRA bin (almarhum) YULIATMOKO
1160 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pid.Sus/2024
Tanggal 17 Januari 2024 — ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZALR
258137 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5441 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — AGUS NADIANUS anak MARTINUS SAIM
115108 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/Pid.Sus/2024
Tanggal 23 Januari 2024 — HENDRA JACOB
13980 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 9 Nopember 2022 — ROHMAD HANDOYO PUTRO bin ATMO JATMIKO
152131 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4851 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 14 September 2023 — BAMBANG TRI MULYONO
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5979 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 16 Nopember 2022 — SUTIANTI alias SUTIAN anak YUSUP SADEN
159107 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4850 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 14 September 2023 — SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR
1450 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — MUHAMMAD ASRUL
163117 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN PATI Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti
Tanggal 10 Oktober 2018 — terdakwa
345144
Putus : 06-09-2020 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 6 September 2020 —
238223 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PID.SUS/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI
456376 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kila KecamatanSindang Kabupaten Majalengka ProvinsiJawa Barat:Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejaktanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBlambangan Umpu karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27 Ayat (4)UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008
    Menyatakan Terdakwa FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI terbuktibersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistibusikan dan/ataumentransmiskan dan/atau membuat dapat diaksesnyainformasielektronik dan/atau. dokumen elektronik yang memiliki muatanpemerasan dan atau pengancaman melanggar Pasal 45 Ayat (4) junctoPasal 27 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik:2.
    diantaranya yangmelihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahuisendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya pada dakwaan tunggal; Bahwa putusan judex facti telan mempertimbangkan dengan cukupsemua fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang,sehingga perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsurtindak Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27 Ayat (4) UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008
Putus : 22-05-2008 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54C/PK/PJK/2008
Tanggal 22 Mei 2008 — 54C/PK/PJK/2008 ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
4038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54C/PK/PJK/2008 ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    54C/PK/PJK/2008
    dahulu Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Nopember 2007 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4Desember 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukanjawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8Januari 2008
    BUKIT SENTUL tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biayaperkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: KAMIS, TANGGAL 22 MEI 2008 oleh Prof. DR. Paulus ELotulung, SH Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan H.
    No. 54 C/PK/PJK/2008
Putus : 17-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Desember 2019 — RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO
855746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lestari Pembangunan Jaya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang
SEMA
SEMA Nomor 08 Tahun 2010
334187
  • Tentang : Penegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
  • Penegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
    KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAJakarta, 20 Mei 2010Nomor : 08/Bua.6/Hs/SP/V/2010 Kepada Yth.Ketua Pengadilan TinggiKetua Pengadilan Tinggi AgamaKetua Pengadilan NegeriKetua Pengadilan AgamadirrrSeluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 08 Tahun 2010TentangPenegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase SyariahMemperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat) Surat EdaranMahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa KetuaPengadilan
    tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalamhal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah)secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PengadilanNegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukankepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 08 Tahun 2008
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
28031578
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
    prinsipprinsip dalam hal ini prinsip syariah sehinggamenimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih atau yangdiperjanjikan oleh masingmasing pihak seperti diatur dalam Pasal 55 ayat(2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah memenuhi prinsipsyariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) UndnagUndangNomor 21 Tahun 2008.
    Sehingga nampak jelas Bab IX mengenaipenyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (2) sangatlah bertentangan denganUUD 1945 Pasal 28D ayat (1).Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum dengan dicantumkannya ayat(2) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 melahirkan pulakehawatiran dalam UndangUndang ini sehingga dimuatlah ayat (3) Pasal55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008.
    Sedangkan ayat (3) Pasal 55UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tidak perlu terbit apabila tidak adaayat (2) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang UndangUndang Perbankan Syariah.Bahwa untuk supaya mencerminkan adanya kepastian Hukum seperti yangdijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1).
    Maka ayat (2)Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 haruslah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.10)Bahwa Pemohon dalam hal ini sangat berkepentingan oleh karenaPemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogorsangat merasa dirugikan akibat adanya ayat (2) Pasal 55 UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
    Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangandengan Pasal 28D ayat (1) UUD 19453. Menyatak bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat4. Memerintahkan putusan ini diumumkan melalui lembaran negara5.