PUTUSANNomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Dp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Atiah binti Hakimla, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan PNS Dinas PPKAD di Kab.

PUTUSANNomor : 110/PDT/2013/PT.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara ;SYAFRUDDIN, Jenis kelamin Lakilaki, Tahun 1958, Umur 55 tahun,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PPKAD KabupatenDompu, bertempat tinggal di RT.03.

Geisa Nofazia, dibubuhi materai, stempel kelompok dengandiketahui oleh Bendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan KepalaDPPKAD Kota Banjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Hibah kepada Kelompok BinaKarya yang beralamat di Dusun Cipantaran Rt.18 Rw.04 Desa CibereumKecamatan Banjar sebesar Rp.20.000.000, ( Dua Puluh juta rupiah) yangditandatangani oleh Ketua Kelompok Sdr.

Yuyun Rahayu,dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui oleh BendaharaPengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan Kepala DPPKAD Kota Banjarselaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.Terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara yang lain6.

Yuyung Mulya Sungkawa dan Bendahara PengeluaranRd.Lita,H.A.Md.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Hibah kepada Kelompok Muda Abadiyang beralamat di Dusun Cipantaran Rt.16 Rw.04 Desa Cibereum KecamatanBanjar sebesar Rp.25.000.000, ( Dua Puluh lima juta rupiah) yang ditandatanganioleh Ketua Kelompok Sadr. lin Solihin, dibubuhi materai, stempel kelompok dengandiketahui oleh Bendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.AMd dan KepalaDPPKAD Kota Banjar selaku PPKD Drs.

Yuyun Rahayu,dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui oleh BendaharaPengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan Kepala DPPKAD Kota Banjarselaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara yanglain.8.

puluh juta rupiah),dan setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian Kelayakan PenyertaanModal Daerah, maka pada tanggal 01 Agustus 2012 dilakukan pencairan danapenyertaan modal kepada PD. lta Esa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) berdasarkan Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS)Nomor SKPKD.900/002/SPP/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D/0173/LS/PPKAD

Nomor 937 K/PID.SUS/2017juta rupiah) berdasarkan Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS)Nomor: SKPKD.900/002/SPP/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor: SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/0173/LS/PPKAD/VIN/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dari Buku Rekening Bank NTT Nomor :014.01.04.0000028 (rekening kas umum daerah) ke Rekening PD Ita Esa diBank NTT dengan nomor rekening 014.01.09.0000032;Bahwa penggunaan

RoteNdao TA. 2012 dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D/0173/LS/PPKAD/VIII/2012 tanggal 01 Agustus2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);b. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);c. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor : SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal

RoteNdao TA. 2012 dengan lampiran :> 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D/0173/LS/PPKAD/VIII/2012 tanggal 01 Agustus2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);> 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);> 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor : SKPKD.900/002/SPM/VII/2012 tanggal 25

dikirim ke Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dengan temuansebagai berikut : Tidak lengkap administrasi berupa data KTP dari kelompok tani berupapengembalian uang subsidi pupuk pada nota pembelaan sebesarRp96.355.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh limaribu rupiah) yang kemudian sudah diselesaikan dan dikirim keInspektorat Kabupaten Rote Ndao pada awal Oktober 2012; Tentang sisa dana sebesar Rp65.130.000,00 (enam puluh lima jutaseratus tiga puluh ribu rupiah) telah disetor ke rekening PPKAD

tanggal 21 Juli 2010. tabpar pntextpardplainltrpar rtlchfcsl afO ltrchfcs0f3lang9langfe1033langnp9insrsid14449607charrsid16329287lochaf3dbchaf0hichf3 'b7tabpard ltrparqj fi42511851ri0widctlpar tx851tx5040tqrtlhyphtx8505wrapdefault*pnpnivlbitilvl101lslpnrnot0pnf3pnindent360 pntxtb'b7faautolsi1rinO1lin851itap0pararsid14449607 rtlchfcsl1 af0ltrchfcs0f40lang9langfel033langnp9insrsidl 4449607 charrsidl 6329287Surat Pengiriman / Pengantar Barang Cetakan, Penggandaan dan ATK untukBidang Anggaran Dinas PPKAD

tanggal 30 Januari 2010; tabpar pntextpardplainltrpar rtlchfcsl afO ltrchfcs0f3lang9langfe1033 langnp9insrsid14449607charrsid16329287lochaf3dbchaf0hichf3 'b7tabpard ltrparqj fi42511851ri0widctlpartx851tx5040tqrtlhyphtx8505wrapdefault*pnpnivlbitilvil01lslpnrnot0pnf3pnindent360 pntxtb'b7faautols1rinO1lin851itap0pararsid14449607 rtlchfcsl af0ltrchfcs0f40lang9langfel1033langnp9insrsidl 4449607 charrsidl 6329287Surat Pengiriman / Pengantar Barang Cetakan, Penggandaan dan ATK untukBidang Asset Dinas PPKAD

Ayamiseba selaku PLHKepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama; Surat Perintah Membayar Tambah Uang PersediaanNomor:0066/SPMTU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku KepalaBadan ke Kantor DPPKAD Kab.

Ayamiseba selaku PLHKepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;Surat Perintah Membayar Tambah Uang PersediaanNomor0066/SPMTU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku KepalaBadan ke Kantor DPPKAD Kab.

Namun bidang akutansi PPKAD pernah mengatakanke saksi bahwa yang melengkapi kekurangan syarat berupa berita acaraperkembangan pekerjaan dan yang lainnya diberikan oleh M.Abduh melaluiMakmun di bidang perbendaharaan; Bahwa Haryunaedi selaku PPK mengetahui bahwa persyaratan untuk pencairandana belum lengkap, tapi saksi tidak tahu bagaimana tindakannya selanjutnya; Bahwa saksi pernah diminta oleh Makmun (oknum PPKAD) bantuan sejumlahuang untuk memperlancar urusan pencairan, hal ini saksi sampaikan kepada

PAdan PPTK, selanjutnya ada beberapa kepala sekolah yang memberikan bantuandimaksud kepada saksi maupun kepada Rahmi dan staf saksi yang lainnyabesarannya masingmasing Rp.300.000,, untuk selanjutnya disampaikankepada PPKAD, dimana dana bantuan ini terkumpul semuanya sebesarRp.21.000.000, kemudian saksi dan Rahmi serahkan kepada PPKAD.Penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000, kepada PPKAD oleh saksi danRahmi diketahui oleh Haryunaedi selaku PA dan M.Abduh selaku PPTK; Bahwa uang telah terkumpul dari

beberapa sekolah tersebut, selain diberikankepada PPKAD ada juga saksi pergunakan untuk keperluan makan dan minumserta uang lembur kepada staf saksi dan ongkos saksi pengurusannya kekantorPPKAD; Bahwa saksi tidak pernah membuat SPJ tentang penggunaan dana bantuan rehabkelas dan meubeleir sekolah ini; Bahwa saksi memang pernah ditelpon oleh Arimadia untuk menanyakanpencairan dana rehab kelas dan meubeleir sekolah ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan

Akan tetapi setahu terdakwa,Haryunaedi selaku Kadisdikpora memerintahkan bendahara untuk mencairkandana tanpa laporan realisasi keuangan, untuk ini masingmasing kepala sekolahmember uang sebesar Rp. 1.500.000, per tahapan pencairan kepada bendaharauntuk selanjutnya diserahkan kepada PPKAD.

Terhadap dana pelaksanaan kegiatan rehab sekolah dan pengadaan meubeleirkelas di 7 (tujuh) sekolah Dasar Negeri ini, telah dicairkan seluruhnya (100%)melalui PPKAD Kabupaten Barito Timur dalam 3 (tiga) tahap yakni Tahap Isebesar 30%, tahap II sebesar 45% dan Tahap III sebesar 25% kecuali SDNLebo untuk tahap II tidak pernah dicairkan.

PUTUSANNomor 118/Pdt.G/2012/PA Btk.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buntok telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara ;Nooryani Binti Mahmuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,pekerjaan PNS pada Dinas PPKAD Barito Selatan, bertempat tinggal diJalan Buntok Asam RT. 041 RW. 004 Nomor 81, Kelurahan BuntokKota, Kecamatan

Bolmut tahun 2012 yang tidak selesai, DRS.DIDIK ADI SOETOPO, membuat surat usulan untuk dianggarkan kembali di tahun2013 kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut, dan di tahun 2013 pekerjaan tersebuttertata kembali di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU sebagaipekerjaaan lanjutan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.192.000.800.

Pertanyaannya : " Apakah tanpadilampaui produk pihak DINAS PPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah) DAPAT MENCAIRKAN DANA PROYEK ? sedangkanberdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) bidang keuangan bahwa pencairandana proyek harus dilampiri produk sehingga menjadi pertanyaan atas dasar apapihak Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)?

Dan jika semua komponen senantiasa berpikir positif maka ketikabukti itu tidak ditemukan di Dinas PU tidak serta merta menyimpulkan bahwa produkitu benarbenar tidak pernah ada, oleh karena sesuai SOP proses penyelenggaraankeuangan Negara maka sangat pasti ada dan melekat secara tidak terpisahkan denganBerita Acara pencairan dana pada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur;Di bagian lain dari kesaksian PPK II yang tidak dilihat adalah hasil penilaian dariTim Teknis terhadap dokumen laporan akhir dan desain

Surat pemerintah membayar/SPM bantuan keuangan untuk tunjangan perangkat desa dan BPD triwulan I T.a 2013 nomor SPM : 900/0015/SPM/LS/BTL/PPKAD-BANT/2013, tanggal 22 april 2013;P. Surat pemerinyah pencairan dana ( SP2D ) bantuan keuangan untuk tunjangan perangkat desa dan BPD triwulan I T.a 2013 nomor SP2D : 0109/BTL/LS/PKAD/2013, tanggal 24 april 2013; Q.

Surat pemerintah membayar/SPM bantuan keuangan untuk tunjangan erangkat desa dan BPD triwulan II, alokasi dana desa serta bantuan kepada kelurahan triwulan I dan II T.a 2013 nomor SPM : 900/0026/SPM/LS/BTL/PPKAD-BANT/2013, tanggal 22 april 2013;R. Surat perintah pencarian dana ( SP2D ) bantuan keuangan untuk tunjangan perangkat desa dan BPD triwulan II, alokasi dana desa serta bantuan kepada kelurahan triwulan I dan II T.a 2013 nomor SP2D : 0178 /BTL/LS/PPKAD/2013, tanggal 19 juni 2013;S.

Surat perintah pencarian dana ( SP2D ) untuk bantuan keuangan untuk tinjangan perangkat desa dan BPD, alokasi dana desa serta bantuan pada lurahan dalam kab muara enim dan PALI serta biaya langganan koran nomor : SP2D : 0641/ BTL/ LS/PPKAD/ 2013;U. Slip penarikan tabungan bank sumsel Babel a.n pemdes sukarami rambang nomor rekening 147-09-81381 yang ditanda tangani MAT NEDI dan DARMANSYAH tertanggal 06 febuari 2014 sebesar Rp.60.000.000,-;V.

Surat perintah pencarian dana ( SP2D ) bantuan keuangan untuktunjangan perangkat desa dan BPD triwulan Il, alokasi dana desaserta bantuan kepada kelurahan triwulan dan Il T.a 2013 nomorSP2D : 0178 /BTL/LS/PPKAD/2013, tanggal 19 juni 2013;S. Surat perintah membayar/SPM bantuan keuangan untuk tunjanganperangkat desa dan BPD alokasi dana desa serta bantuan kepadakelurahan dalam kab.

Surat perintah pencarian dana ( SP2D ) untuk bantuan keuanganuntuk tinjangan perangkat desa dan BPD, alokasi dana desa sertabantuan pada lurahan dalam kab muara enim dan PALI serta biayalangganan koran nomor : SP2D: 0641/ BTL/ LS/PPKAD/2013;U. Slip penarikan tabungan bank sumsel Babel a.n pemdes sukaramirambang nomor rekening 1470981381 yang ditanda tangani MATNEDI dan DARMANSYAH tertanggal 06 febuari 2014 sebesarRp.60.000.000.;V.

Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 DesemberBahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebutselesai dibuat selanjutnya saksi MARIJANI, S.Sos. mengajukan dokumentersebut ke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa BendaharaUmum Daerah menerbitkan mcisingMAaSINQ: No. No. dan tanggal SP2D Jumlah Nomor : 6259/Ls/2007 tanggal Rp. 612.500.000. 10 .... Desember 2007Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal Rp. 622.375.000..... Desember 2007Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal Rp. 622.375.000.....

Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desember Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebutselesai dibuat selanjutnya saksi MARIJANI, S.Sos. mengajukan dokumentersebut ke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan masingMAaSINQ:No. No. dan tanggal SP2D Jumlah1. Nomor : 6259/Ls/ SP2D tanggal Rp. 612.500.000..... Desember 20072. Nomor : 6259/Ls/ SP2D tanggal Rp. 622.375.000..... Desember 20073.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS(Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Pertambangandan Energi Kabupaten Wakatobi), tempat tinggal diJalan Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanHonorer pada Dinas PPKAD

Ataspermohonan pembayaran yang kedua tersebut pihak PemerintahKabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai tugas dankewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratanpencairan dana Tahap Kedua, namun kewajiban ini tidak dilakukan olehTerdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehinggapermohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiridengan buktibukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan danadibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs.Sutrisno

Endro Setiawan selaku KepalaDinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dari KPUDKabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan buktibukti dan laporanHal. 11 dari 85 hal. Put. No. 1526 K/PID.SUS/2012pertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkan oleh Drs.

Endro Setiawan selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigisehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidakdilampiri dengan buktibukti dan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana dibayarkan oleh Drs. Endro Setiawan dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, sehingga terbit SP2D Nomor00683/SP2DLS/2010 tanggal 30 April 2010 untuk pencairan dana tahapkedua sebesar Rp5.356.843.425,00 (lima miliar tiga ratus lima puluhHal. 28 dari 85 hal. Put.

Endro Setiawan selaku KepalaDinas PPKAD Kabupaten Sigi sehingga permohonan dari KPUDKabupaten Donggala yang tidak dilampiri dengan buktibukti dan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana dibayarkan oleh Drs.

pencairankedua pada bulan April 2010 tidak disertai laporan pertanggungjawabansebagaimana yang telah disepakati di dalam Naskah Hibah dan bertentangandengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah denganPermendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 216 Ayat (5) yang mensyaratkan kelengkapandokumen SPMLS untuk penerbitan SP2D, pencairan tahap kedua tetapdapat dicairkan karena pada saat itu saksi Hariyanto Abdul Rauf Tengahmenghadap kepada Kepala Dinas PPKAD

No. 8/PID.SUSTPK/2017/PT.PLG245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta saksi Habibah bintiBuhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan) ;Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor1.13.02.01.00.00.5.1pada sub unit organisasi Badan PenanggulanganBencana Daerah Nomor : 1.13.02.01 tanggal 15 Oktober 2012 tercantumAnggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2012 sebelum perubahansebesar Rp. 2.013.000.000, (dua milliar tiga belas juta rupiah

Megawati membuatkan SPP(Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) danditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, untuk kemudian diajukankepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan danAset Daerah) Kabupaten Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untukHalaman 28 dari 165 Hal. Put.

No. 8/PID.SUSTPK/2017/PT.PLGTanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa :3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP /BKD.D / 2012 tanggal 03April 2012 An.

R.00810, tanggal,03 Oktober 2013.Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal03 April 2012 An.

R.00810, tanggal,03 Oktober 2013.Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli2012 An. MEGAWATI, SIP, MM. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusanBupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal03 April 2012 An.

Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 DesemberBahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebutselesai dibuat selanjutnya saksi MARIJANI, S.Sos. mengajukan dokumentersebut ke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa10 Bendahara Umum Daerah menerbitkan mcisingMASING: 22222 eon e ==No. No. dan tanggal SP2D Jumlah1. Nomor : 6259/Ls/2007 Rp. 612.500.000.tanggal vueDesember 20072. Nomor : 6261/Ls/2007 Rp. 622.375.000.tanggal beesDesember 20073.

Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desember Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebutselesai dibuat selanjutnya saksi MARIJANI, S.Sos. mengajukan dokumentersebut ke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan masingMaSING:No. No. dan tanggal SP2D Jumlah1. Nomor : 6259/Ls/ SP2D Rp. 612.500.000.tanggal asDesember 20072.

Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 25)Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penjunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Tahun Anggaran 2010. 26)Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi 27)Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit 28)Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01 Januari2010 s/d 31 Desember 2010 29)DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ; 25)Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010tentang Penjunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Tahun Anggaran 2010. 26)Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi 27)Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit 28)Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01 Januari2010 s/d 31 Desember 2010 29)DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ; 26)Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan Bendahara PengeluaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010. 27)Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi. 28)Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit. 29)Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. 30)DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

KADIS PPKAD ;Foto copy suratpernyataan Sdr. FerryJuliandra, SE tanggal 10April 2010 ;1 (satu) lembar foto copysurat Nomor : 900 / 129 /Bl / DPPKAD / 2010tanggal 11 Mei 2010 dariPLT. KADIS PPKAD ;1 (satu) lembar foto copysurat Nomor : 970 / 68 /Bl / DPPKAD / 2010tanggal 4 Oktober 2010dari Sekretaris Daerah ;Hal. 21 dari 22 hal. Put.

Kepala dinas PPKAD kab.

Setelahitu, Dokumen Berita Acara PHO dan Jaminan Pemeliharaantersebut saksi serahkan kepada Dinas PPKAD atau BUD, pada saatStaf Dinas PPKAD saudari IS memeriksa dokumendokumentersebut terlebih dahulu setelah itu menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) setelah itu dokumendokumen tersebutdibawah oleh saudara ANDI GUFRAN~ ke Bank NTT untukmencairkan Dana sesuai permintaanya tersebut.d.

Kemudian, Dokumen Laporan perkembangan pekerjaan danSPM tersebut saksi serahkan kepada Dinas PPKAD atau BUD.Lalu StafDinas PPKAD memeriksa dokumendokumen tersebut terlebih dahulubaru menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana (SP2D).

Lalu Staf Dinas PPKAD memeriksa dokumendokumentersebut terlebih dahulu baru menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana(SP2D).

Rahun Bertolomeus alias Meus ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis PPKAD Kab.

Mabar Cq.Kepala dinas PPKAD kab.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPrabumulih,Kantor PPKAD beralamat di jalan Jend.Sudirman KM. 12 Pangkul,Prabumulih, dalam hal ini diwakili Edi Hartono, SE., MM dan Rido Rezekiawan, SHuntuk Selanjutnya disebut sebagai............. TERGUGAT Il ;3. Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih, Kantor Dinas Pendidikan Prabumulih,beralamat di jalan Jend. Sudirman No.01, Prabumulih.dalam hal ini diwakili olehH. Amirul, S.Pd., MM untuk selanjutnya disebut sebagai...............

ada di Muara Enim, danseolaholah ada Surat Pernyataan Hibah dari Djenalam Bin Djair pada haltidak pernah ada oleh karena surat pernyataan hibah dibuat oleh Nurpuandan kawankawan adalah tidak benar, maka dari itu PENGGUGATmenggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGATI danPENGGUGAT meminta tanah tersebut kembali kepada PENGGUGAT ;TERGUGATII adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) yang mencatat seluruh Aset Pemkot Prabumulihdimana pada saat itu Kepala PPKAD

UjangSukarman menyatakan dalam harian Sumatera Ekspres tanggal 9 Januari2013 menyatakan pada saat penyerahan aset dari Muara Enim termasuk didalamnya gedung SD ini memang pada saat penyerahan gedung tidakdisertakan surat yang menjelaskan status lahan tempat berdirinya gedungtersebut, oleh karena itu PENGGUGAT menjadikan Kepala PPKAD sebagaiTERGUGATI karena TERGUGATII ini yang mengelola dan membukukanseluruh aset termasuk tanah objek sengketa ini ;TERGUGATIIl adalah Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih

Ujang Sukarman)sebagai Kepala Dinas PPKAD, yang menurut Penggugat menyatakan dalamPutusan Perkara No.07/Pdt.G/2017/PN PbmHalaman 13 s/d halaman 50harian Sumatera Expres tanggal 9 Januari 2013 bahwa aset penyerahandari Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum disertai dengan bukti suratmenyurat hibah tanah, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim lah yangberwenang untuk menjelaskannya.