Hasil RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Blue Bird Taxi (Tergugat) Nomor 08 tanggal 11 Mei 2015yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo,S.H, Notaris di Jakarta (AktaBerita Acara RUPSLB No. 08 Tanggal 11 Mei 2015).

seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenaisegala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT Blue Bird, yaitusehubungan dengan:a.

RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).25.

Modal Disetor Perseroan, dan (iii)Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitandengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadinyatakan pada halaman 19 (sembilan belas) sampai denganhalaman 27 (dua puluh tujuh) Akta RUPSLB No.8 Tanggal 11 Mei2015;Sebelum

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukanberkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).Bahwa jelas Penggugat hadir dalam RUPST dan RUPSLB tanggal 11 Mei2015, sehingga Penggugat mengakui bahwa penyelenggaraan RUPStersebut adalah sah menurut

tahun2008 sampai dengan 2015;Bahwa Para Pemohon telah memperingatkan Termohon untuk segeramelaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 2 Desember 2015 danSurat tanggal 18 Januari 2016;Bahwa Termohon telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25 Januari2016.

Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagian besar pemegangsaham Termohon dengan para pengurus Termohon telah mengaturjalannya RUPSLB sehingga usulan Para Pemohon agar Termohonmembuat laporan keuangan tidak mendapatkan tanggapan di dalamRUPSLB tersebut adapun usulan Para Pemohon agar Termohon membuatlaporan keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 adalahdicatat sebagaimana notulen rapat;Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengingatkanagar Termohon melaksanakan usulan

Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

Menunjuk auditor dari kantor akuntan publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohon daritahun 2008 sampai dengan tahun 2015;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk mencapat RUPSLB:Menunjuk Para Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk mencapat RUPSLB:Menunjuk Para Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumRUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapatumum pemegang saham;5.

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

Karena itu, tindakan tersebut seharusnyadidahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuanpelepasan sahamdi hadapan RUPSLB Termohon, sebelum Termohonmembuat dan menandatangani akta pengikatan jual belisaham tanggal15 Juli 2009. Karena itu jika persetujuan RUPSLB Termohon tidakdijadikan sebagai landasan hukum terhadap tindakan penjualan saham,lalu apa landasan hukum yang digunakan oleh Termohon di dalammelakukan pengikatan penjualan saham tersebut?

Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.

;(b) Mengapatransaksi tersebut sudah dilakukan tanggal 7 September2009, sementara RUPSLB untuk mendapatpersetujuan penjualanZCB tersebut dilaksanakan tanggal 15 Oktober 20097;(c) Mengapa tidak ada jaminan atas pembayaran ZCB tersebut olehMarshal Enterprise Ltd. ("MEL") kepada Termohon;(d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkan persetujuanRUPSLB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanyapersetujuan RUPSLB?

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

Pada RUPSLB tanggal 21September2010, Berita Acara Rapat sesuaiAkta Nomor 20 tanggal 21Juni2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris diJakarta (BUKTI P.13);b. Pada RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai AktaHal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 217 PkK/Padt/201443.44.VIIL.Nomor 32 tanggal 5 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, S.H, Notaris diJakarta (BUKTIP.14).c.

Arum Invesment Indonesia tanggal 18Januari 2018 tanpa persetujuan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik sahamArum Insite Co.Ltd.Bahwa setelah RUPSLB selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.

Notulensi RUPSLB PT.Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat olehsaksi Jodianing Riany Baskoroberisi kondisi yang tidak benar dimanasaksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan RUPSLB kepada saksiBudiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta MegaMandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd kondisi ini tidaksesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham ArumInsite CO.LTD bukan hanya PT.

Seharusnya yang hadirdalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT. ARUMINVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegangsaham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yangdiwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUMINSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIAyaituSdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG WOOK dan saksi KIM KYUNGGOatau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Setelan komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyantomengirim Draft Notulen RUPSLB PT.

Cipta Mega Mandala 30.000lembar saham (42 %).Bahwa setelan pelaksanaan RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesiatanggal 18 Januari 2018 selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.

SelanjutnyaPemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidang yang padaintinya menyatakan sidang RUPSLB pada 21 November 2017 dinyatakantidak kuorum dan tidak sah untuk mengambil keputusan karena kurang dari14 jumlah pemegang saham yang hadir (vide Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007). Selanjutnya sidang memutuskan mengagendakan sidangberikutnya pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda yang sama;5.

Harifuddin Fahmi hanya mewakili sekitar 35% ataulebih dari 1/3 total 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham.Selanjutnya Pemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidangyang pada intinya menyatakan sidang RUPSLB ke2 pada 27 November2017 dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT. Namun untuk menghargai parapemegang saham, rapat memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulangdan agenda sidang tidak dibahas lebih lanjut;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) juncto ayat (4) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka Pemohonselaku pemegang saham dan pun sebagai Direksi selanjutnya mengirikanundang kembali pada tanggal kepada para Pemegang Saham tanggal 27November 2017 untuk mengahadiri sidang RUPSLB yang akandilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan agenda yang sama.Undangan ini dipublish pada media cetak regional pada tanggal 29November 2017.

Harifuddin Fahmi (wakil/kuasanya) menghadirisidang RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 tersebut telah mewakili, makaPemohon selaku pimpinan dalam pertemuan tersebut menetapkan danmemutuskan bahwa RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 sepakat untukmengambil keputusan sebagai berikut:1) Menetapkan persetujuan perubahan Pengurus dengan komposisiDireksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian tertanggal12 Januari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti,SH;2) Menetapkan persetujuan pembatalan

Oleh karena RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017telah memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) UUPT, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan penetapan keabsahan hasil RUPSLB ini kepada Yang Mulia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Hakim YangMulia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan ini agardalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

, perubahan dan perbaikanhanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis darikedua belah pihak;Bahwa RUPSLB tertanggal 12 Desember 2005 dengan agendapenambahan modal telah terbukti dalam persidangan telah mendapatpenolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh pengurusperseroan dari pihak Mawoko Sukinata Cs tetap memaksakan untukmelanjutkan RUPSLB dengan agenda Penambahan modal perseroan,sehingga keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut telahmelanggar Pasal 3 Akta Persetujuan

tanggal 24 Maret 1992, akibatnyakeputusan RUPSLB menjadi cacat hukum atau tidak sah, sebab tidakmendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 kemudian menjadi AktaKeputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Gede Purwaka, S.H.

Wilayah kerja Notaris Gede Purwaka adalah di TangerangPropinsi Banten, sementara kedudukan perseroan ada di Jakarta;Bahwa Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukumsemestinya tahu dan jeli bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dan Akta Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 tidakdapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwapermohonan audit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 110 ayat (2) joPasal 138 ayat

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 yang tidaksah dan cacat hukum tetapi tetap dipaksanakan untuk dibuatkan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 agarseakanakan RUPSLB sudah benar atau sah, maka hal tersebutsebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada MajelisHakim Agung bahwa telah terjadi terjadi penyimpangan oleh pengurusperseroan, dengan alasan sebagai berikut:RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 mendadak diadakan setelahPemohon Peninjauan Kembali mengetahui

Putusan Nomor 745 PK/Pdt/20116.7.6.8.RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 semua pemegangsaham yang tergabung dalam kelompoknya Mawoko Sukinatamenyatakan setuju tanoa menyampaikan pendapat secara kritis; Ada indikasi yang kuat bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dengan agenda penambahan modal sebagai bentuk konpsirasi daripihak Mawoko Sukinata dan kelompoknya untuk mengecilkansaham Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara memaksakandiri menambah modal dengan atau tanpa persetujuan PemohonPeninjauan Kembali

Bahwa RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan sesuai denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. RUPSLB 5September 2016 didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016.

Bahwa TERGUGAT Ill berhasil masuk ke kantor lama PERSEROANuntuk menyelenggarakan RUPSLB 5 September 2016.. Bahwa dengan terselenggaranya RUPSLB 5 September 2016 denganmemenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan menurutPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016. TelahHalaman 50 dari 64 hal.

2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa hingga sekarang PENGGUGAT tidak pernah mengakui keabsahanhasil keputusan RUPSLB 5 September 2016 dengan berbagai cara,padahal RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan secara sahmenurut hukum.

Berdasarkan fakta yang dapat dilihat dari Akta No. 8tanggal 05 September 2016 dan Akta No. 9 tanggal 05 September 2016,PENGGUGAT tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September 2016 olehkarena itu sudah pasti PENGGUGAT tidak dapat mengajukan calonanggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diangkat di dalam RUPSLB 5September 2016.Bahwa PENGGUGAT yang tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September2016 mengakibatkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT sendiri dan padaakhirnya PENGGUGAT tidak bisa menerima suatu kenyataan

Misahardi Wilamarta,S.H., M.H., M.Kn., LL.M, Notaris di Jakarta(selanjutnya disebut "Akta No. 9/2008, tgl 1 Sep2008 RUPSLB PT. Megapolitan"), dalam hal iniPENGGUGAT masih menjadi Komisaris Independen padaTERGUGAT IV;Bahwa diterbitkannya Akta No. 9/2008, tgl 1 Sep2008 RUPSLB PT. Megapolitan adalah UNTUKMENGGANTIKAN / MEMPERBAHARUI keberadaan Akta No.154/2008, tgl 17 Juli 2008 RUPSLB PT.

Megapolitan;Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2009, telahdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ("RUPSLB") PT. Megapolitan Developmens, Tbk,yang dihadiri oleh semua pemegang /pemilik sahamdengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalamrapat. Selanjutnya dalam RUPSLB tersebut telahdiambil keputusan rapat dengan = suara bulatsebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luara Biasa PT.

Misahardi Wilamarta,S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "AktaNo. 48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT.Megapolitan") dan di dalam akta tersebut dinyatakanmemberhentikan seluruh anggota Direksi dan DewanKomisaris Persero termasuk PENGGUGAT sebagaiKomisaris Independen pada TERGUGAT IV. ;Berikut kutipan halaman 27, angka III Akta No.48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT. Megapolitan beees ITT.

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkanPENGGUGAT dalam guagatannya telah mengakui bahwaHal 25 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Selsesuai Pasal 16 ayat 13 Akta No. 154/2008, tgl17 Juli 2008 RUPSLB PT.

Hal ini dapat dibuktikanselama PENGGUGAT sebagai Komisaris Independen padaTERGUGAT IV, PENGGUGAT tidak pernah~ atau lalaimelaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telahditentukan dalam Pasal 17 Akta No. 154/2008, tgl 17Juli 2008 RUPSLB PT. Megapolitan;8. Fakta sesungguhnya yaitu). selama PENGGUGAT menjabatsebagai Komisaris Independen pada TERGUGAT IV dansaat ini telah diberhentikan sesuai Akta No. 48/2009,tg 21April 2009 RUPSLB PT.

Lainlain;Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate danAhmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agendaRUPSLB tersebut.

29 November 2006 dan setelah RUPSLB 29November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohon lihat tabel di bawah ini:Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29KeteranganNovember 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilaiNominal Rp1.000,00 Rp1.000,00per lembarsahamNilai totalnominal Rp16.200.000 Rp16.200.000 .

No.1102 K/Padt/2015karena faktanya Tergugat Ill belum menjadi salah satu pemegang sahamTergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat Ill yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat Ill sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

Apabila benar, quad non, objekgugatan adalah kepemilikan saham yang terkait dengan RUPSLB Tergugat, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan AktaRUPS nomor berapa yang dipermasalahkan. Hal demikian menjadi pentingkarena apabila Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan surat kuasaHal. 40 dari 76 hal. Put.

Bahwa kami Panitia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi dengan namanama sebagai berikut : Penasehat : 1. Laksda (Purn) TNIAL Frits A.C Mantiri2. Prof.DR.Wulanmas Frederik, SH,MH3. Drs. Ramdi Markus Luntungan4. Toar Palilingan, SH, MH5. Drs.

Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.PERINDOtelah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO pertama kali padahari Sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Gedung Serba GunaSyarikat Islam Kelurahnan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.Dan RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi yang pertama tidakmencapai Kuorum;. Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.

Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi;Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN.Mnd3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi berapapun paraPemegang Saham yang hadir dan Kuorum Pengambilan Keputusandengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir dalam RUPS Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi tersebut adalah Sah;4.

Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO Il tanggal 21 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P3;Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Padt.P/2021/PN.Mnd4. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT.

Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Perindo Dalam Likuidasi;3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi yang hadir danKuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak dari jumlahyang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. PERINDO dalam Likuidasitersebut adalah Sah;4. Menetapkan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi;5.

Asasasas inisemestinya menjadi pilar didalam transaksi mengalihnkan sahamdan menentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain dimanauntuk menentukannya adalah RUPSLB atau penilai independenyang ditunjuk oleh RUPSLB tersebut.

("MEL") kepada Termohon;d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkanpersetujuaan RUPSLB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanyapersetujuan RUPSLB ?;e) Mengapa saat perseroan sedang menderita kerugianmemberikan hutang kepada anak perusahaan dalam bentuk ZCB ?

Akan tetapiTermohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukumtersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPSLB;21.

No. 3017 K/Pdt/2011202043.dalam forum RUPStahunan maupun RUPSLB, baik lisan dantertulis kepada Termohon namun tidak ditanggapi dan dijawabsecara jelas dan tuntas oleh Termohon dalam forumforum RUPSTahunan dan RUPSLB yaitu :a. Pada RUPSLB tanggal 21 September 2010, Berita Acara Rapatsesuai Akta No.20 tanggal 21 Juni 2010 oleh Benny Kristanto,SH, Notaris di Jakarta (BUKTI P.13);b.

agenda RUPSLB karenajangka waktu penyampaian usulan agenda tidak memenuhi ketentuanAnggaran Dasar perseroan PEMOHON KASASI;.

Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor :01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono, SH. MH, M.Kn,bukan menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum ;Z.

Bahwa dalam memori perlawanannya pada halaman 2, Penuntut Umum yangmenyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) NomorHalaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 170/PID/2020/PT.BJMO01 tanggal 2 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kantor Notaris AdiSartono, SH., MKn bukan dasar dari dakwaannya adalah dalil yang tidakbenar adanya karena Penuntut Umum jelas memuat dan menjadikannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 01 tanggal 2Februari 2019 sebagai dasar dalam surat dakwaannya

Terhadap kedua putusan Judex Pactie a quo masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung RI atas perkara Nomor 5/PDT/2020/PT BJM JO Nomor2/Pdt.G/2019/PN.Prn ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan dari PenuntutUmum dan Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor : 01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono,S.H., M.H., M.Kn. nampak adanya Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) memakai penomoran yang dalam hal ini Nomor 01 dilaksanakanpada tanggal 2 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin No.2/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin No. 5/PDT/2020/PT.BJM yang belum berkekuatan hukum tetapyang bunyi amarnya nomor 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Rahmah Mandiri Mulia tanggal 2Februari 2019;Menimbang, bahwa amar nomor 4 putusan tersebut diatas "MenyatakanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari redaksi Penuntut Umum yangmenyebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono S.H., M.H., M.Kn.dengan amar Putusan tersebut

Haryo Bimo Ariantoagar tidak melaksanakan pelaksanaan RUPSLB Perseroan PT.

Yannie;dan Surat No. 004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentangSomasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepada Sadr. ReginaldRorimpandey..

Yannie agar tidak melaksanakan RUPSLB tanpa diketahui dan tanpakehadiran PENGGUGAT.

dasarnya keputusanRUPSLB sudah mengikat sejak ditutupnya RUPSLB tersebut, sehingga apabilaPENGGUGAT merasa keberatan terhadap keputusan RUPSLB tentangperubahan susunan direksi dan/atau komisaris serta pengangkatan kembaliperseroan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Halaman 52 dari 118 halaman.

DCGIndonesia pada 8 Desember 2015 yang dihadiri oleh Penggugat yangdiwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama AGUS ASWANI,SH yangjuga ikut menandatangani Berita Acara RUPSLB dan Daftar Hadir RUPSLB 8 Desember 2015.d. Bahwa kemudian pada 10 Desember 2015 kembali diadakan RUPSLBPT. DCG Indonesia yang dihadiri juga oleh Penggugat namun Penggugatkembali tidak bersedia menandatangani Berita Acara RUPSLB tersebut.e. Bahwa pada 19 April 2016, PT.

Putera Pandawa Asli, yakni terdapat : (i) RUPSLB bulan Januari2018 yang menghasilkan Akta Perubahan Susunan PemegangSaham No. 02 tanggai 8 Januari 2018, (ii) RUPSLB bulan Maret 2018Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgryang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018, dan (iil)RUPSLB bulan Desember 2018 yang menghasilkan Akta No.01tanggal 3 Desember 2018 :Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT.

Bahwa belakangan diketahui ternyata TERGUGAT sekitar bulanjanuari 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta PerubahanSusunan Pemegang Saham No. 02 tanggal 8 Januari 2018 yangdibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS, S.H.,LL.M., namundalam RUPSLB tersebut tidak ada pembahasan mengenaipengesahan mengenai' status pemberhentian sementaraPENGGUGAT selaku Direktur PT. PPA Consultants/saat inibernama PT.

baik RUPSLB yangmenghasilkan akta No. 02 tanggal 8 Januari 2018 maupunRUPSLB yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018yang keduanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS,S.H.

Putera Pandawa Asli, yakni terdapat ; (I) RUPSLBbulanJanuari 2018 yang menghasilkan Akta Perubahan SusunanPemegang Saham No.02 tanggal 8 Januari 2018, (II) RUPSLBbulan Maret 2018 yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21Maret 2018, dan (III) RUPSLB bulan Desember 2018 yangmenghasilkan Akta No. 01 tanggal 3 Desember 2018;Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT. PPAConsultants/saat ini bernama PT.

PuteraPandawa Asli, yakni terdapat dalam (1) RUPSLB bulan Januari 2018 yangmenghasilkan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 02 tanggai 8Januari 2018, (Il) RUPSLB bulan Maret 2018 yang menghasilkan Akta No. 07tanggal 21 Maret 2018, dan (III) RUPSLB bulan Desember 2018 yangmenghasilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.PPA Consultants No.0O1tanggal 3 Desember 2018; (bukti P12A, bukti P12B, dan terdapat dalam(bukti P13) dan Domisili hukum yang semula beralamat di Jalan Tebet TimurRaya No. 57

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa, intisari gugatan pihak PENGGUGAT sebagaimana ternyatadalam dalil gugatannya tertanggal 9 April 2012 adalah mempersoalkanmengenai telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 diHalaman 2 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgHotel Regent Malang, dimana sebagai pimpinan RUPSLB adalahTERGUGAT II.

Hardlent Medika Husada, maka RUPSLB yang dilaksanakan padatanggal 13 Maret 2012 menurut pihak PENGGUGAT, RUPSLB yangkemudian hasilnya dimintakan pengesahan kepada TURUTTERGUGAT, dan kemudian oleh pihak TURUT TERGUGAT telahpula membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat RUPSLB PT.Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalahmerupakan Perbuatan Melawan (baca : Melanggar) Hukum ;. Bahwa, lebih lanjut, menurut PENGGUGAT, pengesahan Berita AcaraRUPSLB PT.

Hardlent Medika Husada berdasarkan RUPSLB tanggal 13Maret 2012 di Hotel Regent Malang.

Bahwa, terkait dengan dalil pihak PENGGUGAT pada 10 (sepuluh) padaSurat Gugatan yang menyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malangtelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

SMP, sebagaimana dibuktikansebagai berikut: Saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 29 Juni 2010, dimana kantor dalam keadaankosong tanpa ada seorang karyawan pun (foto terlampir); Saat Pemohon kembali mendatangi kantor PT. SMP tanggal 28 April 2011kantor juga tetap dalam keadaan kosong dan Pemohon hanya bertemu dengandengan karyawan bagian gudang (Sdr.

Pemintaan dari Pemohon sebagai Pemegang Saham untuk dilakukan audit tersebutsudah disampaikan berkalikali melalui permintaan secara langsung untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadaTermohon sebagai Direktur PT. SMP yang dapat Pemohon rincikan sebagai berikutupaya tersebut: Termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis tanggal 29 April2010 bertempat di kantor PT. SMP JI.

RUPSLB PT.

SMP;Akan tetapi, pada hari pelaksanaan RUPSLB tersebut ketika Pemohonmendatangi kantor PT. SMP ditemukan kantor PT. SMP sudah dikunci seluruhruangannya dan tidak ada karyawan lagi, serta Pemohon hanya dapat masuksampai pada lobby kantor PT. SMP, dan Termohon tidak hadir;Bahwa senyatanya upaya yang dilakukan oleh Pemohon baik sebagai Komisarismaupun Pemegang Saham tersebut adalah untuk mendapatkan dokumen dan keteranganyang terkait dengan keuangan PT.

Termohon tidak melakukan RUPSLB atas permintaan dari Pemohon sebagaiPemegang Saham sebagaimana surat Pemohon tertanggal 24 Mei 2010, sehinggajelas tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. SMP jo. Pasal 79ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Termohon tidak memberikan dokumen yang terkait dengan keuangan PT.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaitu TERGUGAT Ildinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembar dengan nominal Rp37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karenaTERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telah membeli saham siapa dankapan saham tersebut beralih. Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR.

Oleh karenanyasebenarnya gugatan ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya denganRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kewajibanperusahaan yang harus dilakukan sesuai perintah UndangUndang danAnggaran Dasar, yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris.Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Kehadiran Tergugat (JOHAN SARWO) ke kantor sayaadalah dalam rangka meminta saya selaku notaris untuk menuangkanBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Saya diklaim ikut sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalah sebagaiundangan, yang tidak memiliki hak suara.

Tata Daerah Mandiribertanggal 30 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.729 ;30.Foto copy undangan RUPSLB PT. Tata Daerah Mandiri tahun 2015bertanggal 06 November 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.730 ;31.Foto copy Daftar Hadir RUPSLB tahun 2015 bertanggal 23 November 2015,diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.731 ;Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Clp32.Foto copy tanda terima undangan RUPSLB PT.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39,tanggai 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, S.H.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroantanggai 15 Juli 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor37 tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.

)yang dilakukan Perseroan tanggal 28 Juni 2011 (RUPSLB Kedua) dankemudian RUPSLB ketiga tanggal 22 November 2011 sebagaimanatermaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 55 tanggal 22November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widododi Jakarta yang menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang pemberitahuannya telahditerima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 20Desember 2011 Nomor AHU AH.01.1041511;Bahwa

yang diambil secara tidak sah tersebut tidak memiliki hak untukmenghadiri dan memberikan suara pada RUPSLB sehingga jika RUPSLBtetap dilaksanakan akan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta akanmenimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang kemungkinan tidakdapat menggunakan hak suaranya dalam RUPSLB dimaksud;Bahwa buktibukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT = jelasmenunjukkan bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau patutmengetahui perbuatanperbuatannya tersebut telah melanggar UU Nomor40 Tahun 2007

menciptakan kondisi perusahaanpublik ini mengalami konflik yang berkepanjangan dengan para pemegangsahamnya khususnya dengan PARA PENGGUGAT;Bahwa hasil penyelengggaraan RUPSLB Tahun 2013 yang cacat hukumdan ilegal tersebut jelas sangat merugikan Perseroan dan PARAPENGGUGAT sehingga tidak dapat dibiarkan, maka PARA PENGGUGATmohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk melakukan tindakan cepatterlebin dahulu untuk menghentikan penyelenggaraan RUPSLB Tahun2013 dan membatalkan hasilnya;Halaman 1 Putusan

CIU Insurancesejak tanggal 05 Februari 2007 dengan jabatan sebagai Direktur Perseroandan sejak tanggal 01 Nopember 2007 Simon Parluhutan Panggabeandiberhentikan sebagai Direktur Perseroan berdasarkan melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 31 Oktober 2007 ;Bahwa kemudian PT. CIU Internasional melalui surat No.

Reff : 034/RUPSLB/DirLHWLgI/X/07 tertanggal 31 Oktober 2007 yang ditujukankepada Simon Parluhutan Panggabean dan Yulita Wadyadhari, SH.CHB.meminta kepda Simon Parluhutan Panggabean untuk melakukan serahterima jabatan paling lambat tanggal 19 Nopember 2007 ;Bahwa atas surat dari PT. CIU Internasional tanggal 31 Oktober 2007tersebut, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2007 sekitar jam 12.45datang ke PT.

CitraInternasional Underwriters No. 38 tanggal 22 Maret 2007 ;1 (satu) lembar foto copy Undangan RUPSLB Perseroan PT. CitraInternasional Underwriters tanggal 11 Oktober 2007 berikut tanda terimaUndangan RUPSLB tanggal 18 Oktober 2007 yang ditanda tangani olehSimon Parluhutan Panggabean ;1 (satu) lembar copy hasil Keputusan RUPSLB No. Reff : 034/RUPSLB/DirLHWLgI/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Luki Hermanto Wahyoe selaku Direktur Utama PT.

CitraInternasional Underwriters No. 38 tanggal 23 Maret 2007 ; 1 (satu) lembar copy undangan RUPSLB Perseroan PT. CitraInternasional Underwriters, tanggal 11 Oktober 2007, berikut tanda terimaundangan RUPSLB, tanggal 18 Oktober 2007, yang ditanda tangani olehSdr. Simon Parluhutan Panggabean ; 1 (satu) lembar copy hasil Keputusan RUPSLB No. Reff : 034/RUPSLB/DirLHWLgI/X/07 tanggal 31 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh : Luki Hermanto Wahyoe, selaku Direktur Utama PT.