Nginden Semolo No. 42 Surabaya,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2013,untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)terhadap :DIREKSI PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA : yangberalamat di Jalan Patimura No 2 Pandaan Pasuruan, dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SoehartonoSoemarto S.H., M.Hum., R.A. Zestiena C Asrini, SH.

Nugraha Ahmadaris Medika (selanjutnya disingkat sebagaiPT.SNAM) ; eeTelah pula meneliti bukti bukti surat yang diajukan dan mendengarpihakpihak yang terkait dalam permohonanIn, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangiltertanggal 18 Juli 2013 dibawah register No:202/PDT.P/2013/PN.BGL telahmengemukakan halhal sebagai berikut :Pemohon mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

dan diberi kesempatan kepadapemohon untuk secepatnya memberikan laporan keuanganperusahaan a quo;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 dalam forum RUPSLB, sekalilagi pemohon tidak dapat mempertanggungjawabkan keuanganperusahaan a quo selama dipimpin oleh pemohon dan berjanji akanmenyerahkan kepada Termohon secepatnya agar bisa dilakukan legalaudit; Bahwa berdasarkan pada RUPSLB pada tanggal 2 Desember 2010,ditunjuklah KAP J.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon point 3 sampai denganpoint 9, Termohon I tangapi sebagaiberikut : Permohonan yang diajukan oleh pemohon agar ketua pengadilanmenetapkan member ijin kepada pemohon untuk melakukansendiripemanggilan RUPSLB PT. SNAM, adalah permohonan yang tidakberdasar, dan seandainya Ketua Pengadilan Negeri mengabulkanpermohonan ini, maka dalam RUPS PT.

untukdiselengarakannya RUPSLB sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa agar permohonan (verzoek/petition) pemohonselaku pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS dapat dikabulkan olehPengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Ayat (2) UUNo 40 tahun 2007, tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksuddalam UU Perseroan terbatas yang pada pokoknya :1.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) meialui Surat terctat dalam Jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;V.

Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon denganagenda rapat:a. Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanHalaman 10 dari 18 hal. Put.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggalRapat Umum Pemegang Saham;5.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan (Termohon) melaluiSurat terctat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLBdiadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham;9.

Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;12.

Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT seluruh Akta yang didasarkanpada RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006 yaitu AktaNomor. 29 TANGGAL 25 Agutus 2006 yang dibuat dihadapan NotarisAugustin Beatrice Suyanto, S.H., dengan segala akibat hukumnya.. Menyatakan TIDAK SAH RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli2008 dengan segala akibat hukumnya..

atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut.D.13.Bahwa oleh karena pada saat RUPSLB dibuka pada tanggal 25Agustus 2006, Tuan Andi Sutanto masih hidup dan masih dalamkedudukan sebagai KOMISARIS PT.

RUPSLB PT. Idola Tunggal Tanggal 25 Aqustus 2006 adalah SUDAHSAH DAN SESUAI dengan ketentuan hukum yang berlaku. sehinggaaktaakta yang lahir setelah dan didasarkan pada RUPSLB PT. IdolaTunggal Tanggal 25 Agustus 2006 HARUSLAH DIKUATKANF.1.Bahwa RUPSLB PT. Idola Tunggal tertanggal 25 Agustus 2006adalah TERBUKTI sudah sah dan sesuaidengan ketentuan hukumyang berlaku (UU No. 1 Tahun 1995 mapun UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas).

Rekonvensisendiri, dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakandengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;2.11.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri olen Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuatdi hadapan Lenny JanisIshak, SH., Notaris di Jakarta, TERNYATA MERUPAKANPENYESUAIAN

2012, yang hanya dihadiri oleh Para TergugatRekonvensi sendiri, dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebuttelah diaktakan dengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris diJakarta;15.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan LennyJanis Ishak

Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, Terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT.

Risalah RUPSLB PT. Tribharata di bawah tangan tertanggal 30Nopember 2016, kenyataanya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tribharata Sejati sesuai dengan AktaNotaris Humberg Lie Nomor Nomor : 67 tanggal 20 September 2016, perihalPemyataan Keputusan RUPSLB PT. Tribharata Sejati.b. Kuasa Nomor 48 yang dibuat notaris Dian Fitriana, SH.

Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT.

dilangsungkan RUPSLB PT.

Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB-PS/MAR/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oeh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT.

Mangkubumi No.52, Yogyakarta; Asli Surat nomor : 005/RUPSLB-PS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Tanda Terima yang ditandatangani oleh Anggit tanggal 20 Juli 2017, tentang penerimaan Surat tanggal 20 Juli 2017 yang ditujukan kepada Rudy Gunawan ditanda tangani oleh Sugeng Nugroho; dan Asli Surat Pernyataan atas nama DR. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tanggal 12 Agustus 2017.

Dengan demikian, undangan RUPSLB tersebutTIDAK BENAR karena faktanya PEMOHON tidak pernah meminta pengundurandiri dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, baik secara lisan apalagisecara tertulis ;Meskipun demikian, pada tanggal 16 September 2011 PEMOHON telah memintaperubahan jadwal penyelenggaraan RUPSLB tersebut menjadi tanggal 23September 2011 (Bukti P4), namun MICHAEL WINATA KURNIAWAN nyatanyata mengabaikan hal tersebut dan tetap menyelenggarakan RUPSLB tersebuttanpa kehadiran PEMOHON

yang dibuat dengan tidak berdasarkan keadaan yangsebenarnya (Fakta PEMOHON TIDAK PERNAH menyampaikan suratpengunduran diri) ;(2) Isi Akta tersebut bertentangan/kontradiksi dengan Agenda Rapat yang terterapada undangan RUPSLB, dimana dalam undangan RUPSLB dinyatakan :perubahan susunan pengurus sehubungan dengan adanya permintaanpengunduran diri dari Direktur dan Komisaris Utama Perseroan, sedangkanKeputusan Rapat yang terjadi sebagaimana dalam Akta PKR No. 14, adalah :2.

OPTIK TUNGGALSEMPURNA No. 14, tanggal 23 September 2011,dalam Akta PKR No. 14 tersebut, MICHAELWINATA KURNIAWAN menyuruh Notarismencantumkan undangan RUPSLB dengan agendayang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, yanghasil keputusan RUPSLB nya bertentangan denganagenda RUPSLB tersebut, apakah merupakan ataudapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidanasebagaimana dalam Pasal 266 KUHP ; ataue Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukanoleh Termohon atas Laporan Pemohon sesuaiLaporan Polisi:

surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara dalam undangan RUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB dan keputusannya jugaberbeda yaitu pemberhentian Pemohon selaku Komisaris Utama dan tidak diberi hakuntuk membela diri, sehingga bukti ini patut untuk dikesampingkan ;Hal 35 dari 40 hal.

dalam Bukti P3 yangtidak benar kemudian dijadikan dasarpenyelenggaraan RUPSLB dan dimasukkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.

Gresik Migas sudah tidak diketahui lagi;Bahwa dengan akan dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan mewakiliKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma terbatas dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga dapatmengawal proses pemindahan saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dnarma pada RUPSLB PT Gresik Migas.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gresik menetapkanden1.2.gan amarnya yang berbunyi

sebagai berikut;Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma tersebut sebanyak 1.500 lembar saham (1.85%)dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPSLB PT GresikMigas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100%

kepemilikannyaoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan amanatPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha MilikDaerah;Menetapkan bahwa Pemohon mewakili Pengurus Koperasi PegawaiRepublik Indonesia Karya Dharma terbatas dalam Rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Gresik Migas;Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inikepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/

Gresik Migas)Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2007, diberi tanda P 3;4. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P 4;5. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P 5;6. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor 050/1.339/437.56/I/2019 yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Gresik, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tandaP

ribu rupiah) atau senilaiRp. 8.130.000.000, (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkanKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma selaku pemegang/pemilik saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengannilai nominal sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti P 3);Menimbang, bahwa berdasarkan undangan Rapat Umum PemegangHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/PNGsk.Saham Luar Biasa (RUPSLB

dalam RUPSLB dimanapada kenyataannya Klien Kami/Penggugat TIDAK PERNAH HADIRdalam RUPSLB Tersebut, dimana Akta tersebut jelas merugikanPenggugat karena Penggugat dicopot sebagai Komisaris yangkemungkinan besar dikarenakan Penggugat berpihak kepadaHalaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614.

Tergugat 1 seharusnya tidakmenandatangani Undangan RUPSLB dan Tidak melakukan RUPSLBpada saat dalam posisi diberhentikan sementara oleh DewanKomisaris.Dengan tetap dilakukannya pelaksanaan RUPSLB tersebut maka haltersebut jelas bertentangan dengan hak subjektif seluruh DewanKomisaris dimana Dewan Komsaris lah seharusnya yangmelaksanakan RUPSLB dalam rangka melakukan pembahasan ataskeputusan pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat III/RenLing tersebut.Para Tergugat tidak seharusnya melaksanakan

Ayat (8) UU R.I No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, sehingga tindakan Tergugat 3 sebagai DirekturUtama pada tanggal 18 Maret 2019 membuat dan menandatangiUndangan Panggilan RUPSLB serta menyelenggarakan RUPSLB PT.BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 merupakantindakan yang sah;TERGUGAT 3 SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BERWENANG UNTUKMEMBUAT DAN MENANDATANGANI UNDANGAN PEMANGGILANRUPSLB TERTANGGAL 18 MARET 2019 SERTAMENYELENGGARAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 05 APRIL 20198.

RUPS22.Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi melalui whatsapp, bahwaPenggugat telah menerima Undangan Panggilan RUPSLB PT.

BCMGTANI BERKAH, namun pada tanggal pelaksanaan RUPSLB tanggal20 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir;23.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAHpada tanggal 20 Agustus 2019 dihadiri oleh seluruh PemegangSaham PT. BCMG TANI BERKAH yang dapat dibuktikan berdasarkanDaftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMGTANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019;24.Bahwa salah satu hasil dari Keputusan RUPSLB PT.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2006 sebagaimanatermaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk, Nomor 1 tanggal 26Januari 2006, dibuat oleh Wenny Adytia Kurniawan, SH, Notaris di Stabat, dantelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Surat keputusan NomorC17638.HT.01.04.TH.2006 tanggal

pertambanganumum dan pembangunaninfrastruktur ;Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan padatanggal 30 Nopember 2006 sebagaimana termaktub dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 48 tanggal 30 Nopember 2006, dibuat oleh FathiahHelmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Nomor W700139 HT. 01.04.TH.2007 tanggal 4Januari 2007, menyetujui penambahan kegiatan usaha utamaPerseroan ke

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Mei2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta, menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberikuasa kepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggarandasar Perseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak4.Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008 yangtermaktub daiam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuatoleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untukmelaksanakan penjualan atas asetaset perkebunan kelapa sawit yangberlokasi di daerah Percut, Kecamatan Sei Tuan, Sumaterag.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroan tanggal 15Juli 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor 37 tanggal 15 Juli2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta,menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lainpenyesuaian tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam* &LK No.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secara sepihakmengesampingkan Berita Acara RUPSLB Penggugat Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuai ketentuan undangundang yaituAnggaran Dasar Akta Pendirian Penggugat ;3.

Rapattersebut tidak mencapai Kuorum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat1.e Anggaran Dasar Penggugat ditetapbkan RUPSLB yang keduadiadakan pada tanggal 22 Maret 2008, yang kemudian telahditetapkan telah menjadi Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ AktaNomor 09 tanggal 22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. SuryatiMoerwibowo, S.H., yang menetapkan perubahan permodalan danbesaran saham dengan susunan pengurus sebagai berikut : Direktur Utama : dr. Suprijanto Rijadi, MPA, PhD ; Direktur : dr.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yang diadakanoleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama, Sabtu, tanggal 22Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jalan HR.

Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan dipertimbangkan dengandasar hukum dari peraturan yang berlaku, maka hasil RUPSLB yangtelah dilakukan pada Sabtu, 22 Maret 2008 oleh Direksi PenggugatHal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 441 K/TUN/2009sebagaimana Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ Akta Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. Suryati Moerwibowo, S.H.

Apalagi MajelisHakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quoberdasarkan Bukti P6 sudah mengetahui mengenai adanya sengketaperdata mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPSLB sesuai denganBukti T.ll.Int4=P3a, Bukti T.ll.Int5=P3b ;.

SelanjutnyaPemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidang yang padaintinya menyatakan sidang RUPSLB pada 21 November 2017 dinyatakantidak kuorum dan tidak sah untuk mengambil keputusan karena kurang dari14 jumlah pemegang saham yang hadir (vide Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007). Selanjutnya sidang memutuskan mengagendakan sidangberikutnya pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda yang sama;5.

Harifuddin Fahmi hanya mewakili sekitar 35% ataulebih dari 1/3 total 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham.Selanjutnya Pemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidangyang pada intinya menyatakan sidang RUPSLB ke2 pada 27 November2017 dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT. Namun untuk menghargai parapemegang saham, rapat memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulangdan agenda sidang tidak dibahas lebih lanjut;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) juncto ayat (4) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka Pemohonselaku pemegang saham dan pun sebagai Direksi selanjutnya mengirikanundang kembali pada tanggal kepada para Pemegang Saham tanggal 27November 2017 untuk mengahadiri sidang RUPSLB yang akandilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan agenda yang sama.Undangan ini dipublish pada media cetak regional pada tanggal 29November 2017.

Harifuddin Fahmi (wakil/kuasanya) menghadirisidang RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 tersebut telah mewakili, makaPemohon selaku pimpinan dalam pertemuan tersebut menetapkan danmemutuskan bahwa RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 sepakat untukmengambil keputusan sebagai berikut:1) Menetapkan persetujuan perubahan Pengurus dengan komposisiDireksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian tertanggal12 Januari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti,SH;2) Menetapkan persetujuan pembatalan

Oleh karena RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017telah memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) UUPT, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan penetapan keabsahan hasil RUPSLB ini kepada Yang Mulia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Hakim YangMulia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan ini agardalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

No.374/Pdt/2016/PT.DKI.30.330.430.530.6Turut Tergugat juga melaksanakan RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;Bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14tersebut dihadiri oleh sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuhbelas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan)saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluhdelapan) saham biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluhtiga koma

RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang sahamHal 45 dari 160 Hal Put.

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakHal 46 dari 160 Hal Put.

dalam RUPSLBtersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin olehTergugat Ill dan bukan dipimpin oleh Tergugat , sehingga seluruhdalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturankepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat adalah hanyamengadaada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan52.5Keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPSLBsebagaimana

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakmenimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat dengan TurutTergugat I.Alasan KetigaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Telah Mengesahkan Akta RUPST No.11Dan Akta RUPSLB No.14.Hal 112 dari 160 Hal Put.

THE SUNG SENG sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

President Taksi sudah tidak ada pengurusnya,sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keteranganpalsu.6.

President Taksi (Penggugatbeserta pemegang saham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukan pemilihan Pengurus PT. President Taksiyang sah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 Tentang PerseroanT@1Datas. nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn ens ne ncn nnncns4. Bahwa menyatakan pelaksanaan RUPSLB untuk memilih pengurusPT.

RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 1 Maret 2011 .Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011sebagai RUPSLB kedua karena tidak mencapai kuorum ketentuansesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat (2). RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 18 Maret 2011.Bahwa RUPSLB kedua tanggal 18 Maret 2011 tidak memenuhikuorum maka Pengurus PT.

Bahwa RUPSLB berdasarkan Penetapan tersebut telah berlangsungpada tanggal 12 Oktober 2011 dan dihadiri / diwakili oleh 351 helaisaham atau 7.8 % melebihi kuorum yang ditetapkan oleh PenetapanPengadilan sebesar 5 %. Sehingga dapat mengambil keputusan yangsah....... Berita Acara RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 2 NotarisHenry Siregar, SH tanggal 12 Oktober 2011.12.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Penurunan Kuorum RUPSLB ketigakalinya No : 065/A/Dirut/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011, (bukti bertandaPPS) see een ee1810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Salinan Penetapan PN.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) telahdiupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Quorum, Hak Suara, danKeputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. UPPER RIGHTSISTEMATIKA Nomor 51 tanggal 2008 oleh Irene Yulia, S.H.

Merujuk pada RUPSLB yangdimaksud PEMOHON, maka pada faktanya TERMOHON tidak pernahmenerima pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, termasukmenandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (2) danPasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLB yang pertamasebagaimana dimaksud PEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratanmenurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHON jelasmemberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLB sebagaimanadimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukum TERMOHON tidakdiadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017dengan panggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPSdiadakan.

Merujukpada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, maka TERMOHONIV sebagai salah satu ahli waris dari 50% saham Almarhum Tuan AbrahamGitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernah ada pula persetujuan ataupunkeputusan apapun di antara para pemegang saham tentang penetapan Ir. A.Koeswati M.S, sebagai Komisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli2017 ini juga tidak memenuhi persyaratan menurut undangundang danharuslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;5.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, PEMOHON telahsalahmenerapkanhukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan.Menurut Pasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwapermohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapanquorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapundengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

Bahwa penghadap RUDY GUNAWAN tersebut sebelum tanggal rapattelah meminta kepada Direktur Utama Perseroan untuk diadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan dengan secaratertulis berdasarkan undangan Surat Undangan tertanggal 15052017yang dikirimkan kepada seluruh pemegang saham perseroan yang manarapat tersebut dilaksankan pada tanggal 29052017 bertempat di BoardRoom Hotel Harper JI.

GRAHA KENCANAMEGAH dan bukan meminta untuk kedua kalinya kepada Direktur Utamauntuk diadakannya RUPSLB;3.

GRAHA KENCANAMEGAH dan bukan meminta untuk kedua kalinya kepada Direktur Utamauntuk diadakannya RUPSLB. Disamping itu. Terdakwa dan saksiGUNAWAN DJAJAPUTRA hadirdidalam rapat Kedua tersebut yang tidakdihadiri oleh Pengurus Perseroan PT. GRAHA KENCANA MEGAH;.

Sugeng Nugroho,ditandatangani oeh Rudy Gunawan;e Asli Surat Nomor: 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihalUndangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatanganioleh Sugeng Nugroho;e Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, JI. P. Mangkubumi No.52,Yogyakarta;e Asli Surat Nomor: 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017,ditujukan kepada Bpk.

Asli Surat Nomor: 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihalUndangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatanganioleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, JI. P. Mangkubumi No.52,Yogyakarta;5. Asli Surat Nomor: 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017,ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh RudyGunawan;Halaman9 dari 13 Putusan Nomor11/P!D/2018/PT.BTN6.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar tanpa tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Rimau Indonesia.

5. Menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia dapat diambil dan sah berdasarkan suara adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia.

6. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Penetapan ini.

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

., Notarisdi Jakarta (RUPSLB 19 Juni 2009). Adapun keputusandari RUPSLB 19 Juni 2009 aquo dihadiri oleh 100(seratus persen) pemegang saham Penggugat dan dengansuara bulat menyetujui untuki) Memberhentikan DR.

Griyapesona Mentari berdasarkanhukum yang berlaku ;Bahwa, Tergugat dalam Surat Dirjen AHU yang menjadiObjek Sengketa dalam Gugatan aquo, menjelaskan padapoin 1 Surat Dirjen AHU, bahwa alasan/ dasar dariHalaman 19 dari 59 halaman Putusan Pkr No.01/G/2010/PTUN JKT14.dikeluarkannya Surat Dirjen AHU adalah surat darikuasa hukum Saudara Viriyawan Murti (direktur lamayang diberhentikan berdasarkan RUPSLB 19 Juni 2009),Surat No.

sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009tetap dapat mewakili Penggugat dalam mengajukanPermohonan Perubahan Anggaran Dasar danPemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Ref. 254/Vi/shmp/Itr/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan Surat No.296/VIl/shmp/Itr/2009 tanggal 15 Juli 2009, permintaankepada Dirjen AHU/Tergugat adalah hanya sebatas untuk tidakmenerima laporan / pemberitahuan keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Direksi dan Komisaris BaruPenggugat berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Juni2009 untuk melakukan akses kepada Tergugat, akan tetapiterhadap Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat yang lama,sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009 tetap dapatmewakili Penggugat dalam mengajukan Permohonan PerubahanAnggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ;Menimbang, bahwa Penggugat / PT.

Pardede 320 saham dan Sariaty Pardede 15 saham ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan PT. J. SURYA SAKTI yang berlangsung tanggal 10Agustus 2009 tersebut dituangkan ke dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J.

., Notaris di Medan (P4), yangmana pembuatan Akta tersebut melanggar hukum karenaRUPSLB berlangsung tanggal 10 Agustus 2009, namun AktaBerita Acara RUPSLB dibuat pada tanggal 11 Agustus 2009.Padahal mengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2004,secara hukum Akte Berita Acara harus dibuat seketikapada saat RUPSLB berlangsung dan harus puladihadiri/disaksikan oleh Notaris yang bersangkutan ;Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor77/G/2010/PTUNJKT.10.11.12.13.Bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009 tersebut

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI(PT. J. SURYA SAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yangdibuat dihadapan ERICKSON NAPITUPULU, S.H.disebutkan bahwa Rapat dibuka oleh Komisaris Utamayaitu. Drs. Rudolf M.

Pardede, sedangkan PENGGUGATmendalilkan bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009tersebut jelas jelas hanya dihadiri oleh 8(delapan)orang pemegang saham yang notabene merupakanrepresentatif 165 kepemilikan saham dari 500 sahamperseroan.

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J. SURYASAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dihadapanERICKSON NAPITUPULU, S.H. disebutkan bahwa Rapat dibukaoleh Komisaris Utama yaitu) Drs. Rudolf M. Pardede, olehPENGGUGAT didalilkan bahwa Penggugat sebagai PresidenKomisaris dan RUPSLB PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYASAKTI (PT. J.

SMP, sebagaimana dibuktikansebagai berikut: Saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 29 Juni 2010, dimana kantor dalam keadaankosong tanpa ada seorang karyawan pun (foto terlampir); Saat Pemohon kembali mendatangi kantor PT. SMP tanggal 28 April 2011kantor juga tetap dalam keadaan kosong dan Pemohon hanya bertemu dengandengan karyawan bagian gudang (Sdr.

Pemintaan dari Pemohon sebagai Pemegang Saham untuk dilakukan audit tersebutsudah disampaikan berkalikali melalui permintaan secara langsung untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadaTermohon sebagai Direktur PT. SMP yang dapat Pemohon rincikan sebagai berikutupaya tersebut: Termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis tanggal 29 April2010 bertempat di kantor PT. SMP JI.

RUPSLB PT.

SMP;Akan tetapi, pada hari pelaksanaan RUPSLB tersebut ketika Pemohonmendatangi kantor PT. SMP ditemukan kantor PT. SMP sudah dikunci seluruhruangannya dan tidak ada karyawan lagi, serta Pemohon hanya dapat masuksampai pada lobby kantor PT. SMP, dan Termohon tidak hadir;Bahwa senyatanya upaya yang dilakukan oleh Pemohon baik sebagai Komisarismaupun Pemegang Saham tersebut adalah untuk mendapatkan dokumen dan keteranganyang terkait dengan keuangan PT.

Termohon tidak melakukan RUPSLB atas permintaan dari Pemohon sebagaiPemegang Saham sebagaimana surat Pemohon tertanggal 24 Mei 2010, sehinggajelas tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. SMP jo. Pasal 79ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Termohon tidak memberikan dokumen yang terkait dengan keuangan PT.