Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 899/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
1.Zainuddin Als Ajai
2.Tajri Bin Muhammad Saleh
30 — 4
  • memintakeringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunhan sangsi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juni 2013 — PETRUS ANDOYO, A.Md; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
65 — 35
  • PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, yang dengan jelas bahwa dalam pasal 15 ayat (1) dan (3), pasal 17 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tidak ada hubungan dengan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasipenjatuhan sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 41/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 15 Januari 2021 — Pemohon:
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
238 — 143
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;21.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 18-06-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 05-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 23 Oktober 2013 — CV. MUGEN PERKASA lawan KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD
137 — 60
  • dalam bentuk dan caraapapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan dokumen pengadaan, dan atau/peraturan perundangundan gan; 22222 n nnn n nn nnn nn nn nnn n nen ne n=Halaman 31 dari69 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUNPDG3232b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lainyang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan inl; 20222 2n nn nen nen nnen nee4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud padaangka 4.1 dikenakan sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-08-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
I Ketut Carma, S.E.
Tergugat:
I Made Haga Prakastia
449 — 1113
  • Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa perjanjian kesepakatan jual,beli, tukar dan tambah kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, dapat diketahuibahwa antara penggugat (Pihak Pertama) dan tergugat (Pihak Kedua) sepakatmelakukan jualbeli, tukartambah kendaraan Jeep
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 15-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
244 — 150
  • Menyatakan AKAD MURABAHAH yang digunakan oleh TERGUGAT(Idinyatakan Tidak sesuai aturan dalam FATWA DEWAN SYARIAHNASIONAL NO: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH atauBATAL DEMI HUKUM.Be Memerintahkan Kepada TERGUGAT.II untuk memeriksa kembalimengenai perbuatan TERGUGAT.I dalam mencari CALON ANGGOTAbukan berdasarkan Permohonan PINJAMAN dan memberi sangsi kepadaTERGUGAT I sesuai Jenis Pelanggaranya.6.
    ,M.H. maka atas kenyataan tersebut APHTtersebut dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM selain ituNOOTARIS dapat dikenakan sangsi Pidana.Atas Kenyataan yang terjadi maka menurut hemat Kami selakuPENGGUGAT perlu kami smpaikan kepada TERGUGAT.Iuntuk berpikir ulang dan dipertimbangkan baik buruknyaperkara aquo bila dilanjut terlepas dari siapa yang menang dansiapa yang salah maka kami selaku Pengawas barang dan jasaberhak melanjutkan tindakan tersebut melalui jalur hukumsesuai pasal 45 ayat (3) Penyelesaian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 03/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm.
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. ABDUL MUIS BIN ASNAWI.
35 — 7
  • ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMII/ 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
    ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMI// 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
    ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMIII/ 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Putus : 08-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 161/Pid.Sus/2015/PN Mad
Tanggal 8 Desember 2015 — - NURMUJITO bin KAMIDI
165 — 43
  • berbahaya, yang dalamkonsentrasi kecilpun dapat bersifat racun, pemakaian merkuri (Hg) dapatmenimbulkan berbagai hal mulai dari pperubahan warna kulit yangakhirnya dapat menyebabkan bintikbintik hitam pada kulit, alergi, iritasikulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dangangguan perkembangan janin, bahkan paparan jangka pendek dalamdosis tinggi dapat menyebabkan muntahmuntah, diare, dan kerusakanginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) padamanusia ;Bahwa ada sangsi
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 03-11-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5705/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 89
  • Danatas pertanyaan majlis hakim bahwa pemohon pekerjaan wiraswasta sebagaibengkel dengan penghasilan ratarata Rp. 20.000.000, (dua puluh juta ) setiapbulannya;Bahwa oleh karena termohon seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ,telah membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Nopember 2021, bahwasebagai pihak termohon siap menerima sangsi dari atasannya, sehubunganadanya surat permohonan cerai dari pemohon ( suaminya).
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw
Tanggal 20 Maret 2017 — YOGI ANDRIYAS, S.Kel Bin MASCIK
138 — 60
  • pengumpulan fee tidak diperbolehkan dan hal tersebuttercantum dalam aturan internal PT Bank Syariah Mandiri;Bahwa kantor pusat tidak akan mengetahui proses pembukaanrekening karena dijalankan oleh cabang, sedangkan untuk namanasabah tersebut, pasti tercatat dalam system, namun tidak mungkinkantor pusat meneliti satu persatu nama nasabah dari ribuan nasabah;Bahwa terkait dengan pelanggaran seperti halnya yang dilakukanTerdakwa, apabila pelanggaran oleh pegawai, maka secara internalakan diberikan sangsi
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 22-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 17/PDT.G/2013/PN.DOM
Tanggal 23 Januari 2014 — - H. MU. NUR NATSIR, S.IP. DKK - KAMALUDIN BIN H. SIRAJUDIN, DK
112 — 63
  • Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untukmenyatakan sangsi hukum = apabila Para Tergugatberlarut larut melalaikan putusan perlu diadakanuang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.00, dalamsehariy rr re rr cr cc sn nnnBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, denganini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Dompu berkenan memanggil kedua belah pihak untukdidengarkan keterangannya dan diperiksa dimukapersidangan, serta mernjatuhkan keputusan yang amarnyasebagai berikut
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MANADO Nomor 42/PDT/2021/PT MND
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : ROEM ALAMRI
Terbanding/Tergugat I : ALPUN VAN GOBEL
Terbanding/Tergugat II : NUR BINTI AHMAD ALAMRI
Terbanding/Tergugat III : TASLIM SALIM BIN ANUS
Terbanding/Tergugat IV : FATMA YAHYA
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN BOL MONG
Terbanding/Tergugat VI : PT INDOMARCO PRISMATAMA INDOMARET BUKO
Terbanding/Turut Tergugat I : MOHAMAD NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat II : FATMI NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat III : BAHMID NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat IV : HUD BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat V : HADIA BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VI : TALIB BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUM BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NAIMA ALI. NIMA ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat IX : NARIMAN ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat X : HAINA ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat XI : FARIAL BIN ALI ALAMRI, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat XII : NOVAL ALI ALAMRI
102 — 71
  • Pada Point Empat : Benar Pernyataan pelawan bahwa tanah tersebut menjaditanah objek eksekusi atas dasar putusan pengadilan tinggi manado danmahkamah agung untuk itu dimintakan secara sadar bahwa pihak Terlawan.Tereksekusi , Terlawan Tereksekusi II, Terlawan Tereksekusi III, Menyerahkansecara sukarela pada pihak terlawan pengeksekusi alpun van gobel sebagaisalah satu ahli waris dari maija umara agar tidak mendapat sangsi hukum yangHalaman 17 dari 36 putusan No 42/PDT/2021/PT MNDnantinya di ajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Dkk selaku Pemohon Kasasi I, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku Pemohon Kasasi II vs THOYIB BAHRI, S.H.
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan paling lama1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 13-07-2016 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 260/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 13 Juli 2016 — PERDATA - SYAEFUL ANWAR, DKK X PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH Cq. KEPALA BIRO INVESTASI dan PENANAMAN MODAL selaku Pemegang Saham, Dkk
106 — 57
  • Cbi85 Bahwa mengacu SK pemberhentian atau tidak, maka setiap sengketaada PT TUN, hal ini adalah lex specialis, hal ini adalah merupakanspecialis tentang lembaga keuangan; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013, perubahan dariPerusahaan Daerah dirubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro, makaaturan yang berlaku adalah harus tunduk, untuk itu tidak perlu adapemberhentian; Bahwa sesuai hal tersebut diatas sebagaimana dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 2013, maka tidak dikenal rekomendasi; Bahwa mengenai sangsi
    terhadap pemberlakuan perubahan adalahtidak ada, karena jika hal ini dilakukan untuk memberi sangsi maka bisajadi hal tersebut adalah merupakan intervensi; Bahwa dalam RUPS apabila dihadiri oleh orang lain, maka harus adasurat kuasa; Bahwa mengenai susunan perusahaan daerah dengan adanya SuratKeputusan Gubernur, maka hal ini sudah mewakili dan dapat dilakukanatau dilaksanakan; Bahwa jika terjadi dalam RUPS ada 10 anggota tetapi ada 2 anggotayang tidak hadir, maka RUPS tersebut sudah sah karena sudahmencapai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 April 2015 — dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes
56 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , M.Kes memberikan sanksi dendaapabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyediadikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahunanggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturanpresiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untukpekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukanmembayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasaberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
    , M.Kes memberikan sanksi dendaapabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyediadikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahunanggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturanpresiden Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untukpekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukanmembayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasaberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
557 — 388
  • Oleh karena itu,Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaHalaman 82 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.Turut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa Ijin di lahan yangdikelola oleh perusahaan Tergugat ! pada dasarnya merupakandalil yang tidak berdasar dan sama sekali tidak jelas.
    Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyampaikan permintaandalam Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaTurut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat danTergugat V atas teryjadinya Reklamasi tanpa jjin di lahan yang dikelolaoleh perusahaan Tergugat !.3.
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALILI Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mll
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR
151 — 113
  • Bahwa sebelum Saksi masuk sekolah di SMKN 1 Luwu Timur, Saksi pernahmendengar isuisu mengenai Terdakwa yang suka memegang kemaluan muridmuridnya dari kakak kelas Saksi yang telah tamat dari SMKN 1 Luwu Timur; Bahwa atas kejadian pelecahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksikemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi lalu reaksitemanteman Saksi mengajak untuk memukul Terdakwa; Bahwa Terdakwa sering menghukum Saksi karena sering kedapatan membolos,dan biasanya Saksi diberi sangsi
    sebagai anak didik dariterdakwa dimana terdakwa sebagai kepala sekolah, sehingga secara psikologisadanya ketakutan dari para anak korban jika tidak mau menuruti Kemauan terdakwa; Bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim menilai terdakwa telah memanfaatkankeadaan/menyalahgunakan keadaan yang ada pada para anak korban, karenaberdasarkan fakta hukum, mayoritas anak korban ada bermasalah denganpendidikanya sehinga jika tidak menuruti kehendak terdakwa maka ada ketakutanpada diri anak korban akan mendapatkan sangsi
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 28-06-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 347/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - Prof. Dr. POLTAK SINAGA, SE, M.Si (PENGGUGAT) - Pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, (TERGUGAT I) - Pimpinan Universitas Methodist Indonesia (TERGUGAT II) - Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, diwakili oleh Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi (TURUT TERGUGAT)
88 — 29
  • adahubungannya dengan status dan pekerjaan Penggugat sebagaiPegawai/dosenpada Tergugat .Penggugat dalam menerbitkan Surat Nomor 012.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal pencairan Dana Atas Nama GMIWilayah yang ditujukan kepada Ketua Dewan Bishop GMI, Pimpinan KanwilPT.Bank BRI Medan dst.................0 adalah dalam kapasitas sebagai KetuaBadan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia se Indonesia dan tidakdalam kapasitas sebagai dosen, sehingga tidak dapat dihubungkan untukmenetapkan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-12-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — I KADEK ARY KURNIAWAN vs I KETUT NGAMPING Alias PAN MERI, dkk
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana dalam setiap pembuatan dan penerbitan akta jual belliresmi, baik yang diterbitkan/dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Camat atau Notaris, adalah sangat tidak lazim dan janggal ada tulisan tanganmaupun tulisan stempel yang terlinat menjolok dan jauh berbeda dibandingdengan ketikan tulisan lainnya;Bahwa oleh karena Penggugat sangat sangsi dan meragukan keabsahanhukum isi dari foto copy akta jual beli terhadap objek sengketa yangditunjukkan dan diberikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 30 Juni 2011 — EDI SURYANA; LAWAN; PT. TA GLOBAL INDONESIA;
82 — 16
  • bukti T5, T7, T8, T10,tindakan Penggugat yang sering tidak masuk kerja tidak dapat dikategorikan tindakan25mangkir, oleh karena ketika Penggugat tidak masuk kerja seharusnya Tergugatmelakukan Pemanggilan secara patut dan tertulis, akan tetapi terbukti Tergugat tidakmelakukan panggilan secara patut dan tertulis ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 karena tidak ada korelasinya denganperkara maka patutlah untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa Tergugat barumenjatuhkan sangsi