Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065 K/PDT/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — MAHYUDIN bin H. UMAR GOUM bin SABA lawan PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., dk.
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu Adanya peraturan pelaksanaanyang tingkatnya lebih tinggi yaitu dalam bentuk Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hakguna bangunan dan hak pakai atas tanah: yang menerapkanketentuan lebih lanjut mengenai hakhak atas tanah yang diatur dalamPasal 16 UndangUndang Pokok Agraria Khususnya Hak GunaBangunan (HGB), sebagai hak atas tanah yang masa berlakunyaterbatas untuk jangka wakiu tertentu untuk kejelasan dan kepastianhukum mengenai persyaratan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 694 — 2514
- Tentang : Mahkamah Agung
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;Cc. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 18-10-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — I. BUPATI PATI., II. TARMIJAN VS DASAR WIBOWO;
127 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.
Putusan Nomor 152 PK/TUN/2016sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.
Putus : 22-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 PK/Pdt/2008 Tanggal 22 Juni 2009 — PT. SURYAPRIMA PRATAMA, dk vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihak pihak yang sama, mengenaisatu. soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERDAPATKEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA DAN BERTENTANGANSATU DENGAN LAINNYA.3.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 PK/Pdt/2014 Tanggal 24 Juni 2015 — Drs. DJOU A. TAHIR DKK VS ABDULLAH GANI GENAPE
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Bertentangan Antara Satu Dengan Lainya, Dalam Hal Ini TerdapatHalHal Dimana PihakPihak Yang Sama, Mengenai Hal Yang Sama AtasDasar Yang Sama, Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya;1.Bahwa Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN Lbt. yang telah diputusoleh Judex Facti tingkat pertama pada tanggal 20 Oktober 2011 tidaksama dengan Putusan Judex Facti tingkat pertama dalam PerkaraPerdata Nomor 6/Pdt.G/2010/PN Lbt, tertanggal 7 Februari 2011 (perkarasebelumnya);Putusan Judex Facti tingkat
Register : 24-06-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 33/PID/Prap/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 30 Juli 2013 — DJODY SUBIANTORO melawan MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
554 — 820
554 — 820
Dalam ketentuan pasaltersebutmenyatakan apabila antara para pihakpihak yang sama mengenaisoal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan dasar untukmengajukan permohonan Peninjauan Kembali.2) PerdamaianBahwa dengan adanya perdamaian maka para pihak mengakhirisuatu perkara.Apabila salah satu dari kedua cara tersebut tidak ditempuh oleh parapihak maka terhadap putusan yang belum
Dalam ketentuanpasal tersebut menyatakan apabila antara para pihakpihak yang samamengenai soal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganlainnya, hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonanPeninjauan Kembali.b) PerdamaianBahwa dengan adanya perdamaian maka para pihak mengakhiri suatuperkara.Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dalam persidangan ini padatanggal 1 Agustus 2001 di hadapan
Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/PDT.SUS/2011 KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT ( KPP PMA EMPAT ); KURATOR PT. BALIHIDES INDONESIA ( dalam PAILIT )
99 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp.2.448.418.416, (dua milyar empat ratus empat puluh delapan jutaempat ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah) danPiutang Konkuren sebesar Rp. 3.247.196.423, (tiga milyar dua ratusempat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratusdua puluh tiga rupiah);"Bahwa kedudukan piutang pajak diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 1134 KUHPerdata, mengatur bahwa:"Hak istimevwa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
Putus : 22-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/Pdt/2014 Tanggal 22 September 2015 — Drs. HARSENTON PANDJAITAN (Almarhum) VS SRI HARTANTI, DKK
20 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU Cq KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN Cq JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 86/PID.SUS/2013/PN.Plw vs. PT OTO MULTIARTHA
413 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
413 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.Bahwa perkara ini berawal dari putusan pidana yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara an. Syahmenan Bin Mingan,Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Piw, tanggal 24 Mei 2013, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2013, dengansusunan Majelis Hakim :1.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 PK/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — THIO ENLY VS PT KHARISMA KARMEL SEJATI, DKK
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 552 PK/Pdt/2015suatu soal yang sama, atas dasar yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan dalamsuatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang UndangMahkamah Agung dan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung;Bahwa putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dalam hal iniadalah putusan perkara a quo, yakni: antara Suryawan Santoso (Suamipemohon peninjauan
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;1.
Putus : 23-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821 K/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — DR. IR. HINSATOPA SIMATUPANG, MM. VS LAWER SOEGIO, dkk.
127 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini dalam setiap tingkatnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2012/PN Pbr., tanggal 31 Mei 2013dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan
Putus : 26-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pdt/2014 Tanggal 26 Oktober 2015 — WONG WIDODO HARYANTO vs Ny. GO SHERLY LINGGAWATI
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
APABILA ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOALYANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSANYANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINBahwa Obyek sengketa, pokok perkara, para pihak yang menjadi dasarGugatan Termohon PK Nomor 163/PDT.G/2008/PN.MLG adalah samadengan perkara Perlawanan Nomor 63/PDT.PLW/2005/PN.MLG yang telahdiputus pada tanggal 10 Oktober 2005 jo Putusan Nomor 383/PDT/2008/PTSBY yang telah diputus pada tanggal 9 September 2008 dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap
Register : 10-10-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 27/G/2014/PTUN-BKL Tanggal 10 Februari 2015 — LIOLITA BINTI FADLI GATAM melawan I. WALIKOTA BENGKULU dan II. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BPPT± ) Kota Bengkulu dan III. Ir.FRANCISCUS TJANDRA
185 — 78
185 — 78
Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah Kota.11.Apabila bertentangan dengan Undang undang, Peraturan daerah atauPeraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari peraturan Daerah.Bahwa alasan yang digunakan oleh Tergugat II untuk menolak permohonanIMB Penggugat sebagaimana dalam surat Walikota Nomor. 591/187/B.1/2014 , tanggal. 7 Juli 2014, adalah tidak teregisternya surat keteranganWalikota H.A.Chalik Effendie No. 593/55/2006, tanggal. 8 Nopember 2006.Perbuatan Tergugat II bertentangan
Upload : 20-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/PDT.SUS/2011 PT. BENTONIT ALAM INDONESIA; MAMIT SUWANDI, DKK.
42 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain ;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata ;3.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/Pdt/2017 Tanggal 17 April 2017 — ZEN MUHAMMAD vs ERMAWATI, dkk
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Kasasi II dan Ill telah menghilangkan hak PemohonKasasi sebagai debitur yang mempunyai hak privilege (hak yangdiutamakan) dalam pembayaran penebusan agunan Pemohon Kasasikepada Termohon Kasasi Il, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134KUHP Perdata, hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh UndangUndangdiberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggiHalaman 25 dari 28 hal. Put.
Register : 08-12-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
TRIAS PEVIANING
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
3.Kepala Kantor Kecamatan Dampit
4.Kepala Kantor Kelurahan Dampit
Intervensi:
MAY SETIAWATI
89 — 80
TRIAS PEVIANING
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
3.Kepala Kantor Kecamatan Dampit
4.Kepala Kantor Kelurahan Dampit
Intervensi:
MAY SETIAWATI
89 — 80
Bank Mandiri (Persero) Tbk)memiliki hak privilege yang harus didahulukan dan diutamakan ataspelunasanya hutangnya;Berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata:Hak istimewa talah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripadaorang yang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifatpiutangnya,jo UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atasTanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah Pasal 6 yangberbunyi:Apabila debitu cidera
Putus : 12-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2017 Tanggal 12 April 2017 — H.SYAKUR vs PT PURADELTA LESTARI
79 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut:d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 27-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT PADANG Nomor 161/PDT/2017/PT PDG Tanggal 27 Nopember 2017 — HENI YULIANI Pgl. ENI (pr), CS LAWAN DJUNAR, CS
89 — 38
89 — 38
Minangkabau, hal mana ditegaskan dalam putusan MARI Tanggal9 April 1969 No. 414 K/Sip/1968, yang berbunyi sebagai berikut :Putus waris menurut adat, ialah tidak dikenal adanya waris bertalidarah dengan pewaris, untuk mewarisi harta peninggalan dicariyang setumpak, sejangkal, sehasta dan seterusnya ;Begitu juga dengan putusan MARI 14 Nopember 1970, Nomor 493K/Sip/1970, yang berbunyi sebagai berikut;Punah berbeda dengan putus ahli waris, karena menurut hokumadat Minangkabau, ahli waris selalu ada tingkatnya
Putus : 16-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 PK/Pdt./2015 Tanggal 16 Maret 2016 — YASMARNI vs KASMAWATI
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1185 kepada Termohon pada tahun 2001;. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya.Putusan perkara Pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.SIk ( Bukti PK.1 danPK.2) yang bertentangan dengan putusan perkara Perdata Nomor08/Pdt.G/2011/PN.SIk ( Bukti PK.5, PK.6 dan PK.7 ) atas kepemilikan ObjekPerkara yaitu tanah SHM Nomor 782.apabila dalam suatu putusan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SMELTING,
167 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1455/B/PK/PJK/2017peninjauan kembali salah satunya adalah apabila antara pihakpihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa dengan adanya putusan yang bertentangan tersebut, jelasmembawa pengaruh kepada kepastian hukum dan keadilan,sehingga dapat membawa dampak yang kurang baik bagi tujuanterciptanya penegakan hukum di Indonesia;.