Ditemukan 3405 data
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
100 — 56
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
110 — 50
Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
94 — 44
semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
86 — 76
Jadi jika hal ini terjadi, makahakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agarmenjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolakHal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan danpenuntutan Terdakwa berhak memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 50
Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
81 — 16
bukti T5, T7, T8, T10,tindakan Penggugat yang sering tidak masuk kerja tidak dapat dikategorikan tindakan25mangkir, oleh karena ketika Penggugat tidak masuk kerja seharusnya Tergugatmelakukan Pemanggilan secara patut dan tertulis, akan tetapi terbukti Tergugat tidakmelakukan panggilan secara patut dan tertulis ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 karena tidak ada korelasinya denganperkara maka patutlah untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa Tergugat barumenjatuhkan sangsi
88 — 29
adahubungannya dengan status dan pekerjaan Penggugat sebagaiPegawai/dosenpada Tergugat .Penggugat dalam menerbitkan Surat Nomor 012.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal pencairan Dana Atas Nama GMIWilayah yang ditujukan kepada Ketua Dewan Bishop GMI, Pimpinan KanwilPT.Bank BRI Medan dst.................0 adalah dalam kapasitas sebagai KetuaBadan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia se Indonesia dan tidakdalam kapasitas sebagai dosen, sehingga tidak dapat dihubungkan untukmenetapkan sangsi
WAHYU ILAHI SYAHRIR RAMADHAN
Tergugat:
KETUA STIKES SURABAYA
191 — 110
penerbitannya telah dilaksanakan dengan berdasar pada peraturanHalaman 42 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.perundangundangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa karena kedudukan Tergugatmerupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakanPendidikan Tinggi, dan Tergugat diperintahkan oleh Dirjen KelembagaanKementerian RISTEKDIKTI dalam suratnya Nomor : 3383/C.C5/KL/2017,tanggal 10 Oktober 2017, perihal : Sangsi
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana dalam setiap pembuatan dan penerbitan akta jual belliresmi, baik yang diterbitkan/dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Camat atau Notaris, adalah sangat tidak lazim dan janggal ada tulisan tanganmaupun tulisan stempel yang terlinat menjolok dan jauh berbeda dibandingdengan ketikan tulisan lainnya;Bahwa oleh karena Penggugat sangat sangsi dan meragukan keabsahanhukum isi dari foto copy akta jual beli terhadap objek sengketa yangditunjukkan dan diberikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
ROBY ROY FRANDANA
96 — 61
Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat padaPosita 11 dalam Surat Gugatannya, karena tidak benar Penggugatmempunyai alasan mendesak untuk mem PHK Tergugat.Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatansebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan Tergugat selama ini pulatidak pernah mendapatkan teguran maupun peringatan baik secara tertulismaupun secara lisan dari Penggugat dan Tergugat juga selama ini tidakpernah menerima sangsi disiplin berupa Turun Jabatan dari Penggugat.Bahwa
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena kalau sampaimenghentikan pembayaran upah sebelum ada putusan pengadilan yangbersifat final dan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonpensitelah melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003Pasal 93 ayat 2 huruf F pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yangtelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karenakesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindaripengusaha dan akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana pasal 186UndangUndang Ketenagakerjaan
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
RIZALUL FAJRI Als IZAL Als FAJRI Als ABU ZUBAIR Bin Alm ZAIDAL.
205 — 66
/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Bahwa benar, saksi dan Terdakwa LUTFI, Terdakwa SANTO, Terdakwa OKI,WAHYONO, Terdakwa WAWAN serta Terdakwa YUSUF (kelompok JAD wilayahCirebon) mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarang bagi setiap warganegara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan, menyimpan atau ada padanyasuatu bahan peledak atau zat berbahaya yang akan digunakan oleh pelakuTindak Pidana untuk maksud melaksanakan tindak pidana Teror atau membuatBom dan hal tersebut sangat melawan hukum dan terkena sangsi
34 — 6
./2017/PN.1Trg.jenis sabu saksi tidak memberitahukan atau mengimpormasikan kepada petugas pihak yangberwajib saksi akan dapat sangsi hukum, sehingga dengan ketidak tahuan saksi, ada temansaksi bernama MUTAKIN telpon saksi minta dicarikan barang sabu, maka saksi menjadiperentaranya MUTAKIN untuk membeli barang sabu, setelah itu saksi membawa MUTAKINuntuk bertemu dengan Om MASMULYADI untuk mengambil barang sabu, yang akhirnyasaya menerima barang 1 (satu) poket kecil sabu yang dibungkus menggunakan
174 — 36
Melaporkan pada Pihak yang berwajib.Namun karena TERGUGAT Il tidak pernah sama sekali menerima uang dariTERGUGAT I. secara hukum TERGUGAT Il tidak dapat sangsi Pidana atasKasus/perkara ini.Bahwa Pembelian Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Nama TERGUGATll Nomor 4995 Surat Ukur tanggal 06032013 No 00039/2013 seluas 321Tanah tersebut terletak di Desa Kalitirto Kec. Berbah Kabupaten Sleman.Merupakan Pembelian yang Sah karena uang tersebut merupakan uangTERGUGAT Il.
100 — 39
Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 10 tidak Pemohon bantahitu Ssudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahanTermohon atas permohonan Pemohon kalau Pemohon sadar penuh bahwaPemohon sudah mendapatkan surat izin atasan untuk melakukanperceraian akan tetapi juga telah mendapatkan sangsi administrasi berupadinonjopkan dari jabatan menjadi staf karena Pemohon telah memilikiwanita idaman lain dan sampai sekarang hubungan mereka masih berlanjutsampai sekarang.7.
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
495 — 354
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
87 — 38
Pasal 8 ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokokkomulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukumankurungan sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayardenda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan
78 — 31
sekali dengan Perusahaan, padahal jelasjelas adalahtugas dan kewajibannya untuk menggunakan waktu kerja atau fasilitasperusahaan secara efektif untuk memberikan kontribusi (Sumbangan ide,fikiran, atau pemasukan) terbaik bagi kemajuan Perusahaan.Jikalau Penggugat tetap bekerja sesuai prosedur kerja yang benar dan telahdilakukan bertahuntahun seperti selama bekerja 10 tahun lebih dan tidakmelakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 85 ayat 2huruf m, maka dapat dipastikan tidak akan ada sangsi
375 — 55
Binakarya Agung Propertindo), maka akan mendapat saksi dari pihak P2B, namun saksi tidak tahu sangsi dari pihak P2btersebut ;Bahwa akibat yang timbul atas kesepakatan pengerjaan pembangunanTower Apartemen Casablanca East Residences (CER) Il dikerjakan sejakpukul 08.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 21.30 WIB tersebut,secara fisik otomatis pembangunan tower tersebut mengalami hambatan;Bahwa saksi mengetahui ijin pembangunan Tower Apartemen Casablanca East Residences (CER) II sudah lengkap karena
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
322 — 189
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskanbahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a).Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PLb).