Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2017di atas, Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan atas SKPKBPPN Desember 2010;e Berdasarkan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut,Tergugat menerbitkan Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB sebagaimanatelah disebutkan di atas, yang secara tertulis memutuskan menolakpermohonan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut;e Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU KUP dan Pasal 40 UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat:a.

Hakim mempunyai pendapat lain terhadapperkara ini, mohon putusan yang seadiladilnya menuruthukum pidana kita.Replik dari Oditur Militer yang disampaikan didalampersidangan yang menyatakan telah cukup bukti Terdakwatelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut :a.Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutansemula yang telah dibacakan pada tanggal 23 Maret 2017di

Nurjannah) sudah tidak lagi menjadipengurus Yayasan Nahdiyat sejak tanggal 6 Juli 1995, karena telah dikeluarkandari kepengurusan Yayasan Nahdiyat dengan alasan yang bersangkutan tidakpernah aktif mengurus Yayasan Nahdiyat dan tidak pernah hadir dalam rapatrapat yayasan.Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalamsurat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2017, yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar pada tanggal 23 Maret 2017di bawah Nomor

Und107/PJ.11/2017 tertanggal 31 Maret2017, untuk hadir memberikan keterangan pada tanggal 10 April 2017di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;Bahwa, pada tanggal 10 April 2017 Penggugat hadir memenuhiundangan tersebut diatas, serta Penggugat menjawab dan memberikanketerangan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yangdilakukan berkaitan dengan proyek pengadaan tersebut pada poin ke6,namun Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah diberikandan/atau menerima Berita Acara Permintaan Keterangan

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/2017di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum danpenerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat sertamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan

Jalan dari Kampung ke TPU.Menimbang, bahwa benar terdakwa yang mengelola dan menyimpandana desa tahun 2017 di Desa Mopaano yaitu terdakwa sendiri selaku KepalaDesa Mopaano dan didalam mengelola dan menyimpan dana desa tahun 2017di Desa Mopaano terdakwa tidak libatkan TPK dan bendahara melainkan TPKlibatkan hanya untuk melaksanakan kegiatan sedangkan bendahara pelengkapadministrasi saja karena semua pengelolaan keuangan dana Desa terdakwasendiri yang laksanakan.

Menyerahkan kaset ATM kepada petugas ATMuntuk melakukan pengisian mesin ATM sesuaiBuku Prosedur Oprasional ATM.v Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 16 Januari 2017di Kantor Bank BRI Unit Probolinggo Kec.

Semar30.000,000,0030.000,00 Belanja Perjalanan DinasBelanja Perjalanan DinasDalam Daerah bagi Sdr..Syaiful Anwar pada saatmengikuti pembahasanPenyusunan APBdes 2018dan Perubahan APBDes2017 di Kelurahan Wates30.000,000,0030.000,00 Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah bagi Sdr..Syaiful Anwar pada saatmengikuti SosialisasiTeknologi Tepat Gunadengan narasumber LurahDesa Panggungharjo30.000,000,0030.000,00 Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah bagi Sdr..Sumadi pada saatKonsultasi TunggakanSPPT PBB P2 tahun 2017di

Putusan Nomor 479/B/PK/Pjk/2017di atas, Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan atas SKPKBPPN Oktober 2010;e Berdasarkan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut,Tergugat menerbitkan Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB sebagaimanatelah disebutkan di atas, yang secara tertulis memutuskan menolakpermohonan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut;e Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU KUP dan Pasal 40 UUPengadilan Pajak, Penggugat:a.

Sebelum perkara nomor 39/Pdt.G/2018/2018/P.N.Bdg tanggal 31Januari 2018 ini diajukan, terhadap Tergugat II dan Turut Tergugattelah diajukan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017di Pengadilan Negeri Bandung yang diregister dengan nomorHalaman 40 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.125/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dengan objek gugatan yaitu perbuatantergugat menjual produk milik penggugat tanpa izin melaluiturut tergugat.

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II NomorKEP200/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, yang secaratertulis memutuskan menolak Permohonan Pertama Pembatalan SKPKBPPN tersebut;e Berdasarkan Keputusan Pertama Pembatalan SKPKB tersebut, melaluiPermohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN sebagaimana telah disebutkanHalaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017di

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militerll12 Surabaya Nomor Sdak/83/K/AL//VIV/2017 tanggal 14 Juli 2017di depan sidang yang dijadikandasar pemeriksaan perkara ini.2. Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan sertaketerangan para Saksi di bawah sumpah.1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya OditurMiliter menyatakan bahwa:a.

XL AXIATA tgelah aa yang mengambilatau membongkar dan diketahui pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017di Desa Sidamulya Blok Krasak Kec. Bongas Kab. Indramayu.Bahwa benar profesi pekerjaan saksi saat sekarang selaku managerregional servis operation PT. XL. AXIATA, sejak tahun 2012 sampaidengan sekarang.Bahwa benar tower milk PT.

Nomor 2774 K/Pdt/2017di muka persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti/tidak dapatmembuktikan tentang dalil Penggugat yang menyatakan SHM Nomor 2649tanggal 2 November 2007 an.

Putusan Nomor 301 K/TUN/2017di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut padatanggal 13 April 2017;Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan ParaTermohon Kasasi Il yang masingmasing pada tanggal 17 April 2017 telahdiberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan JawabanMemori Kasasi oleh Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi II yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebutmasingmasing pada tanggal 03 Mei 2017

Acara PemeriksaanPenyidik; Bahwa yang melakukan tindak pidana membuat dan menggunakansurat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan plasu kedalamakte Autentik adalah Terdakwa; Bahwa kejadian tindak pidana membuat dan menggunakan suratpalsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan plasu kedalam AkteAutentik tersebut saksi tidak mengetahui kapan pastinya namun menurutSurat Keterangan Tanah Nomor: 590/26/SKTAH/2017 tanggal 3 Mei 2017yang saksi baca menerangkan bahwa terbitanya pada tanggal 3 Mei 2017di

Put Nomor : 172K/PM IIO08/AD/VII/2017di Alfa Midi Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudianmasih di bulan Nopember 2015 Saksi1 membeli 1(Satu)pucuk senjata api jenis Makarov berikut magazen tanpamunisi seharga Rp 15.000.000, (linjia belas juta rupiah) dariTerdakwa, selanjutnya dijual kepada Kopka Kiswo (Saksi2)seharga Rp 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) senjatatersebut untujk teman Saksi2 transaksi dilakukan di depanGraha Cijantung Jakarta Timur.d.

Putusan Nomor 466/B/PK/PJK/2017di atas, Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan atas SKPKBPPN Maret 2010; Berdasarkan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut,Tergugat menerbitkan Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB sebagaimanatelah disebutkan di atas, yang secara tertulis memutuskan menolakpermohonan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut; Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UndangUndang KUP dan Pasal40 UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat:a.

Putusan Nomor 576/B/PK/Pjk/2017di atas, Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan atas SKPKBPPN Pebruari 2010;e Berdasarkan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut,Tergugat menerbitkan Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB sebagaimanatelah disebutkan di atas, yang secara tertulis memutuskan menolakpermohonan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut;e Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU KUP dan Pasal 40 UUPengadilan Pajak, Penggugat:a.

pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Edi Prasanto.Pangkat/NRP : Kapten Inf, 581434.Jabatan : Gumil Ter Gol VIL.Kesatuan : Rindam IM.Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1965.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan =: Indonesia.Agama > Islam.Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam, Kota Banda Aceh.Terdakwa ditahan oleh :1.Komandan Rindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juni2017 sampai dengan 21Juni 2017di