Ditemukan 3380 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-02-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 21 Februari 2013 — 1. SOEDARSONO SOEGIH SLAMET (PENGGUGAT I) 2. INGGRIT SUDARSONO (PENGGUGAT II) 3. GUNADI SOEGIH SLAMET (PENGGUGAT III) 1. BAMBANG PRAMUKANTORO, S.P. (TERGUGAT I) 2. NURMAWAN HARI WISMONO, (TERGUGAT II)
19582
  • Bahwa mengingat kedudukan dan latar belakang dari Para Pihak (Penggugat I, PenggugatII, Penggugat I, dan Tergugat I) adalah sebagai sosoksosok yang terpandang, memilikikedudukan di masyarakat dan terpelajar, adalah sungguh dirasa mustahil atau tidak mungkinterjadi jika Para Pihak tersebut bersedia dan segampangnya/sembarangan membubuhkan26tandatangannya pada suatu dokumendokumen hukum tertentu yang disodorkan oleh sesorangkepadanya, walaupun seseorang tersebut adalah seseorang dengan profesi Notaris
Register : 02-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT MANADO Nomor 116/PDT/2020/PT MND
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : HOWARD EVAN CHANDRA, SH, SE
Terbanding/Tergugat I : YUSNI ABDUL
Terbanding/Tergugat II : KARMIN THALIB
Terbanding/Tergugat III : GUNTUR M. THALIB
Terbanding/Tergugat IV : SITTI SUGIHARTATI
Terbanding/Tergugat V : JOICE BERNADIN GOSAL
Terbanding/Tergugat VI : Drs. W.J Mentang
Terbanding/Tergugat VII : BPN Kota Manado
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kecamatan Wenang Selaku PPAT
Terbanding/Tergugat IX : Treesje Sembung SH.,MH
Terbanding/Tergugat X : Kantor Kelurahan Ranomuut sekarang Kelurahan Malendeng
190109
  • Pembeli tanahyang beritikat baik sebelum membeli harus melihat dan mengetahui dulu lokasitanahnya dan kemudian menguasainya bukan seperti Sitti Sugihartaty Loanata Oeiini yang membeli kertas saja dan setelah itu Sembarangan menunjuk lokasi tanahmilik orang lain yang diinginkan.Mustafa Thalio sendiri sebagai penjual yang katanya pemilik tanah tersebutsama sekali tidak mengetahui letak lokasi tanahnya sendiri apalagi Sitti SugihartatyLoanata Oei yang hanya menjadi "Pembeli.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
540011447
  • secara normatif ada UndangUndang yang mengaturnya tapi ahlilupa, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara kalau kitamengacu UndangUndang No. 28 tahun 1999 disebutkan disitu diantaranyaadalah, pejabat negara yang ada di lembaga tinggi negara disebutkan,walaupun sekarang tidak ada istilah lembaga tinggi negara, pejabat yangduduk di lembaga tinggi negara, termasuk eselon 1 ;Bahwa yang disebut pejabat negara limitatif, karena membawa konsekwensihakhak protokoler dan hak keuangan, jadi tidak bisa sembarangan
    limitatif dan normatifmengatur bahwa pejabat negara hanya bisa eselon 1 ;Bahwa satu azas manakala suatu norma suatu peraturan perundangundangan sudah jelas, tidak boleh ditrafsirkan lain, manakala norma suatuperaturan perundangundangan tidak jelas tentu saja akan menimbulkaninterprestasi yang bermacammacam, yang berwenang untuk menafsirkanadalah Hakim, ahli pun tidak punya hak menafsirkan, hanya pendapatseorang ahli saja, bila pendapat itu diikuti maka itu yang disebut penilaianhakim, tidak bisa sembarangan
Putus : 26-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — ATTO SAKMIWATA SAMPETODING
291239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dianggap sebagaipembeli yang beritikad baik karena ia berhadapan dengan orang yangbukan orang sembarangan dan Terdakwa tak terbukti melakukan upayaupaya yang merupakan kejahatan atau manipulasimanipulasi lainnyauntuk mendapatkan kesempatan sebagai pembeli dari nikel kadarrendah yang diperoleh pemerintah daerah dari PT. Inco, Tbk. Selain itu,para saksi ahli juga mengatakan bahwa yang diberikan oleh PT.
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
12463
  • tersebut dan dinyatakan batal dan cacat hukum,sangatlah prematur dan ngaur, faktanya penggugat sudah menerimauangnya dan tidak keberatan dan surat kuasa penggugat kepada tergugatIV juga belum dicabut pada saat terggugat IV melaksanakan tugas dankewajibannya mewakili kliennya pada saat itu, jadi sah dan benar tergugatIV mewakili kliennya saat itu dan akta notaris merupakan akta oitentik yangtidak dengan mudah dan segampang cerita membatalkanya, akta notarismerupakan produk hukum yang sah dan tidak sembarangan
Putus : 25-08-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDANESIA (BANI), DK VS 1. PT. MINERIMA CIPTA GUNA, DK
333291 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 264 B/Pdt.SusArbt/20148282putusan arbitrase tersebut tidak sembarangan dan selektif sesuai denganketentuan Undangundang;Bahwa dalil tersebut telah diperkuat dan didukung oleh banyak sekaliYurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:e Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt/2010 tertanggal29 November 2010, dengan kaedah hukumnya yang menyatakan:Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkanPutusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan Pasal70 Undangundang
Register : 19-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
9035
  • Silahkan belajar UU PT dengan detail dan telitisehingga para tergugat dan kuasa hukumnya tidak sembarangan danmenyesatkan hukum apalagi sebagai jaksa pengacara negara;11. Bahwa jawaban para tergugat no 2 adalah tidak benar sebab dalamgugatan Penggugat tidak diterima karena kompetensi absolut bukankarena gugatan tidak relevan.
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
320210
  • Bahwa bebas bersyarat tidak bisa diberikan kepada sembarangan narapidanaharus dilihat dari kriteria narapidana dan memenuhi persyaratan dariketentuan undangundang pemasyarakatan.
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
379279
  • konsekwensi sebagaimana yang diatur oleh klausula bakuyang memuat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam inimenurut ahli tidak fair dan menjadi PR kami bagaimana mengawasiklausula baku yang selalu pelaku usaha berlindung dibalik itu , menurutahli apapun berdasarkan falsafah atau roh daripada Undangundang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1mengupayakan segala cara artinya Negara harus hadir artinya pelakuusaha tidak bisa semenamena, pelaku usaha tidak bisa sembarangan
Register : 12-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 05-K / PMT-II / AD / II / 2016
Tanggal 21 Maret 2016 — Poltak MP. Sidabutar Brigjen TNI (Purn)
16189
  • ., Saya tidak mungkin sembarangan .7. Bahwa menurut Saksi10 keberadaan orang asing tersebut dihanggar Skadron 11/Serbu pada tanggal 24 Maret 2008 adalah untuk22 kepentingan melihat Pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 yang rusakkarena kecelakaan di P.Walter Maluku dan sudah mendapat ijin dariTerdakwa selaku Danpuspenerbad.8.
Register : 04-08-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 16 Desember 2014 — LINA.SE ANAK DARI RUSLI
121100
  • alat korsik merek Yamahapada saksi melalui anak buah saksi bernama Mulyadi;Bahwa Toko Swara Indah musik agen resmi alat musik merek Yamaha;Bahwa yang datang tersebut minta daftar harga alatalat korsik Yamaha danjuga minta speck alat korsik merek Yamaha;Bahwa Toko Swara Indah Musik tidak menjual alat korsik merek Subaru danlainnya;Bahwa alat korsik merek Yamaha buatan Jepang dan harganya mahal dariSubaru sedangkan merek Primier buatan Inggris harganya dibawah dikitmerek Yamaha;Bahwa saksi tidak sembarangan
Register : 13-12-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trt
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8569
  • Juara SitumeangBahwa dalam pembagian warisan harta orang tua yang sudah meninggaldunia menurut Hukum Adat Batak yang berlaku di Kenagarian Situmeangyang mendapatkan warisan adalah anak laki laki sedangkan anakperempuan mendapatkan bagian dari orang tua Suaminya atau dengan katalain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara pemberian.Pembagian harta warisan untuk anak laki laki juga tidak sembarangan,karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki lakiyang paling kecil atau
Register : 05-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 4/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
1.Moh. Supriyono
2.Nur Fatoni
3.Nur Hasyim
Tergugat:
Bupati Kendal
22594
  • sebagaimana uraian yang dialami oleh Para Penggugat pada saatmengikuti tes sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan bahkankeluhan serta protes juga dikeluhkan oleh sebagian besar pesertates, yang mana surat aduan dan surat keluhan yang ditujukan baikkepada Bupati Kendal, Kepala Desa, maupun kepada Panitia selesimaupun LPMP Jateng sebagai pihak penyelenggara seleksi, akibatpelaksanaan tes yang tidak profesional akibat gangguan padakomputer peserta tes maupun pelaksanaan tes yang terkesansemrawut dan sembarangan
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Agus Priyanto
8532
  • Pembuatan secara sembarangan tidakdibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, ataumemulihkan atau memelihara kesehatan.
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 834/Pid.Sus/2017/PN Ptk
Tanggal 12 Februari 2018 — Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
RUDIANSYAH Alias RUDI Bin HASAN
645
  • saksi dan MALIK mengetahul,kemudian AURIADI berkata kepada saksi dan MALIK dengan katakataKALAU MAU IKUT, PIKIR MATANGMATANG DULU, JANGAN PIKIRSEKALI dan saksi dan MALIK berkata JALAH, PIKIRPIKIR DULUsetelah itu AURIADI berkata kepada saksi dan MALIK NANTI KALAUUDAH ADA KERJA SAYA KASI TAHU, MASALAH MAU ATAU TIDAKNYA URUSAN BELAKANGAN setelah itu saksi langsung mau danberkata OKELAH, LANGSUNG MASUK MALAYSIA LAH sedangkanMALIK berkata MAU PIKIRPIKIR DULU, KARENA YANG DIKERJAKANITU BUKAN PEKERJAAN SEMBARANGAN
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
RAZALI M DIA Als DOYOK
7316
  • dalam bukunya Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van HetNederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393,berpendapat masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklah dapatdipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertibanhukum tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalambukunya AsasTeonPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,halaman 105 menerangkan bahwa Penjatuhan pidana mati tidaklah dijatuhkankepada sembarangan
Register : 26-09-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 577/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 28 Nopember 2016 — H.EDDY HANAFIAH ZAINAL CS >< DAFI KUSMARPUTRA CS
13365
  • Sungguh luar biasa aneh, masa dapat lupa seperti itu; atauPenggugat Berbohong Atau BerpuraPura.Notaris dituduh seolaholah telahberbuat sembarangan dengan melangsungkan kegiatan pelaksanaanpengurusan Akta tidak seluruhnya di Kantor Notaris, melainkan di tempat sepertidi Coffee Bean PIM 2 atau di rumah Para Penggugat.
Register : 04-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PA MANADO Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.Mdo
Tanggal 30 Mei 2016 — Pemohon vs Termohon
3024
  • sebagai suami, ini dapatdibuktikan oleh Termohon selalu mengikuti keinginan dari Pemohon, danmengingat Pemohon bekerja di PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) yang beradajauh dari Termohon tepatnya di daerah Maluku dimana cara kerja Termohon 4(empat) minggu kerja dan 2 (dua) minggu cuti/off, dan bilamana Pemohon selama 4(empat) minggu tidak berada dirumah karena bekerja di PT NHM (Nusa HalmaheraMinerals) di Maluku, Termohon selalu menjaga kepercayaan Pemohon selaku suamidengan tidak bergaul dengan sembarangan
Register : 18-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
1.HERMAN CANDRA, biasa dipanggil HERMAN
2.BENYAMIN BASA, biasa dipanggil BENYAMIN
3.ALBERTUS AGUNG TEGUH, biasa dipanggil ALBERT
Tergugat:
1.MOCHTAR WANDA, biasa dipanggil MOCHTAR
2.MOCHTAR YAMIN, biasa dipanggil KOKO
3.BENEDIKTUS SONA, biasa dipanggil SONA
4.HENDERIKUS MBABHO, biasa dipanggil HEN
5.IGNASIUS IMU, biasa dipanggil IMU
6.THADEUS PETU, biasa dipanggil DEUS
7.KORNELIS WAROWANDA, biasa dipanggil NELIS
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende
2.Notaris DENY SENSICO LADA, SH.M.Kn
98139
  • Bahwa selanjutnya Muchtar Yamin (Tergugat II) menyampaikankepada Penggugat bahwa ia (Tergugat II) tidak sembarangan membelitanah, ia berani membeli tanah Bita (objek sengketa) tersebut karena tanahtersebut telah bersertipikat atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) denganNomor 00698 dan luas 424 M2, tahun 2014 dan ada akta notaris, akantetap!
Register : 22-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Jmr
Tanggal 13 Mei 2019 — Pemohon:
SAFI'I
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Resort Jember
9829
  • Karena itu, prinsip kehatihatian harus dipegang teguholeh penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangkadan tidak boleh seenaknya , asal ada bukti permulaan yang menurutpenyidik cukup, langsung ditetapkan sebagai tersangka, sebabnyaapabila penyidik sembarangan menetapkan tersangka, di situ adapotensi pelanggaran HAM. Hal itulah yang menjadi salah satu dasarpengajuan gugatan uji materi KUHAP.