Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas nama RIO PUTRADHARMAWAN, Nomor : 503.640 / 8380 / 35 / 09.416 /2010, tertanggal : 19 Nopember 2010. diberi tandaP.2 ;3. Surat Keterangan Kematian atas nama : B. ATINSUKARTI Nomor : 95/513.2/06/2000 tanggal : O02 Juni2000. diberi tanda P.3 ;4. Tanda Terima Surat Keterangan Kematian atas nama :B. ATIN SUKARTI, tanggal : O01 Juli 2000. diberitanda P.4 ;5. Surat Kuasa, tanggal : 01 April 2008. diberi tandaP.5 ;6.

Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/414022/2002 tertanggal 8 Juni 2018 atas nama AGUNG SETYOBUDI,diberitanda (bukti P.5);Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Keberatan Nomor 56/Pat Kbt/2018/PN Sgn10.11.12.13.14.15.16.17.18.Foto copy Surat Perihal : Keberatan Atas Ganti Rugi Tanah Hak MilikKami Nomor : 5719 Yang Terkena Pelaksanaan Pengadaan TanahUntuk Rel Ganda Kereta Api Solo Balapan Walikukun Nomor :1440/500.15/33/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 atas namaAGUNG

batasbatas saat ini:Utara : dengan Toko Jelita Busana.Timur : dengan Jalan raya Cipanas.Selatan : dengan gang/Toko Fajar.Barat : dengan tanah bangunan Pak Diman.Bahwa tanah dan bangunan Toko Cipanas Jaya tersebut dikuasai sertadimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual beli No.76/1970, dihadapanHalaman 4 dari halaman 29 Putusan Nomor 321 / PDT / 2018 / PT.BDGnotaris KUSNANDAR,SH, tanggal 10 september 1970, antara Nyonya Warnitisebagai Penjual dan Nyonya Jeniwati sebagai pembell;Bahwa sebagaimana Surat

Ijin mendirikan Bangunan Ny.Warniti Sidik,tanggal 751965 sehingga bangunan tersebut dijual oleh Ny.Warniti SidikKepada Nyonya Jeniwati;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ke 3 (tiga) tanah MilikPenggugat tersebut, oleh pernyataan Tergugat telah Disertifikatkan menjadimilik Desa Cipanas yakni sertifikat Hak Pakai Nomor : 11, Desa Cipanas,seluas 25.070 m2 (duapuluh lima ribu tujuh puluh meter persegi;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menyatakan telahmelakukan Perjanjian dengan pihak lain

belliantara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IIdidalam surat bukti tersebut tidak disebutkan adanya utang piutangantara Penggugat dengan Tergugat tetapi murni adanya pengikatanjual beli yang objeknya tanah dan bangunan yang terdapat dalamsertifikat hak milik No. 1246/Kelurahan Cijawura dengan luas tanah300M2 yaitu yang menjadi bukti P2 atas nama Penggugat sendiri yangterletak di Kampung Cijawura, Kecamatan Buahbatu dengan gambarsituasi No. 11422/1994 ;Menimbang, bahwa P3 yaitu Surat

Ijin Mendirikan Bangunan danP4 SPPT PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi danBangunan, yang mana kedua surat bukti tersebut yaitu P1 dan P2merupakan asesoris pelengkap dari timbulnya surat akta pengikatanjual beli dari P1 ;Menimbang, bahwa P5 berupa Akta Kuasa Menjual dari Penggugatkepada Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan setelah dilihatdari isinya timbulnya akta tersebut bukan berdasarkan dari utangpiutang, tetapi murni Tergugat telah diberi Kuasa oleh Penggugatuntuk

Sukahaji Permai;Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5405/1996;Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5287/2002;Warkahwarkah terbitnya SHM Nomor 160/Kecamatan Sukasari;Warkahwarkah terbitnya SHM Nomor 1967/Kelurahan Sukarasa;Pengecekan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung;PBB objek sengketa aquo atas nama Senjaya Hidayat;Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648.1/004I/DPB Tahun1987;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pihak telah mengajukankesimpulan masingmasing tertanggal 7 Me!

Bahwa untuk memperkuat penguasaan Tergugat atas tanah milik Tergugat tersebut maka Tergugat telah membayar pajak bumi dan bangunan sesuaidengan Sket yang ada di Kantor Pelayanan PBB Tarakan, sehinggameskipun tanah tersebut belum bersertifikat namun secara de facto dan dejure diakui oleh Pemerintah maupun masyarakat sekitar, sehingga ketikahendak mendirikan bangunan maka Tergugat II Sesuai kKewenangannya telahtelah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Toko danHalaman 19 dari 28 Putusan

BangunanNo. 110/1980 kepada Tergugat V karena penerbitan SHP No. 1823 tersebut adalahcacat hukum, karena diterbitkan di atas badan Jalan Mariam Tomong dan juga masihbertindih dengan SHP 1575, 1576, dan SHP 1577 milik Penggugat dan permohonanTergugat V yakni pada tahun 1956 telah dengan tegas ditolak oleh Tergugat III padawaktu itu dengan suratnya No. 6623/8 tertanggal 9 September 1956, dan dengandemikian tampak jelas bahwa Tergugat III yang mengeluarkan SK. 1971WKtertanggal 9 September 1980 dan Surat

ijin Mendirikan Bangunan No. 110/1980telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena dengan diterbitkannya SKtersebut Tergugat III telah mengakui keberadaan SHP 1823 yang cacat hukum itu,juga tampak Tergugat HI tidak konsisten dengan tindakannya untuk kepentinganumum;Bahwa menurut hukum seharusnya Tergugat III tidak mengeluarkan SK No. 197/WK tertanggal 9 September 1980 dan Surat ijin Mendirikan Bangunan No. 110/1980kepada Tergugat V karena telah bertentangan dengan Surat Tergugat HI sebelumnyayakni

Bukti P.41 : Surat ijin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 31/IMB/KTK/WM/2005 tanggal 28 Juni 2006atas nama Nico Wulur (Foto copy dari fotocopy) ;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3(tiga) orang saksi, yang masing masing telah memberi40keterangan dibawah sumpah sebagai berikut1. JAN KOROMPIS.

Bahwa kemudian, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) No. 49/2003 tertanggal 2522003 Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat Il dalam Konvensi dan telah diadakannyapenataan ruangan dan bangunan mengingat bangunan tersebut sejaktahun 1952 secara bertahap untuk mendapat legalisasinya diajukanpermohonan ijin mendirikan bangunan dan permohonan tersebutdikabulkan dengan diterbitkannya Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.053642.3/Sl0815 tertanggal 742004 a/n.

Bahwa atas Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 053642.3/SI0815tertanggal 742004 a/n. Vivi Kartika Dewi untuk kepentingan YayasanPendidikan Adikoesoema (Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Ildalam Konvensi) telah menjadi persoalan hukum yaitu dengan adanyapengaduan secara Pidana oleh Yayasan Budaya Mukti (Tergugatdalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi) atas tersangkaSdri. Vivi Kartika Dewi dkk (Pihak Yayasan Pendidikan Adikoesoema)ke Kepolisian Negara Rl.

Tanah Pajak Gambir + 29MeterSelatan berbatas dengan Tanah Jalan Gambir + 8MeterBarat berbatas dengan Tanah M Nurdin Abdullah + 29MeterTanah tersebut diatas disebut juga TANAH OBJEK PERKARA ;Bahwa sebidang tanah dan bangunan (tanah objek perkara) tersebutPenggugat beli dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah) dan setelah dibeli, Penggugat langsung menguasai danmengusahai tanah objek perkara dengan mendirikan bangunan ruko 3 Lantalsebanyak 2 (dua) unit berdasarkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan sesuaidengan Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.644.2/1339/BgTentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Deli Serdang danseluruh kewajiban pajak atas tanah atau PBB telah Pemohon lunasi sampaidengan tahun sekarang 2020 ;Bahwa terhadap Bangunan Ruko diatas tanah objek perkara, Penggugatgunakan untuk membuka usaha grosir sembako;Bahwa didalam menjalankan usaha grosir sembako, Penggugat adamenerima pinjaman uang dari relasi bisnis Penggugat, kKemudian di

dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan yaituKeputusan Bupati Tangerang Nomor 648/79Kec.PA/2008 dimana dalampertimbangannya mengatakan: Menimbang:Bahwa permohonan Arum Mawarti dan pemeriksaan ditempat ternyata telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga kepada pemohon dimaksud dipandang perlu diberikan ijinmendirikan bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang;Memperhatikan:Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 25 Februari 2008 Nomor648.1

PNPMDikarenakan Ruang / Gedung Pertemuan tidak setiap hari dipergunakan,maka warga memanfaatkan untuk olah raga (bulutangkis dan senam sertakegiatankegiatan warga yang lain)10 Bahwa Desa Majan salah satu desa yang minus keuangannyakarena tidak mempunyai bengkok (sawah) / kekayaan desa sehinggasemua pembangunan desa mengandalkan bantuan dari Pemerintah Daerah,15pembangunan Ruang Pertemuan, Ruang PKK, Ruang P2KP/PNPM,Ruang Poiindes yang dibangun di lokasi Kantor Desa/Balai Pertemuanyang tidak ada Surat

Ijin Mendirikan Bangunan "karena tidak adapetunjuk dari atasan (tidak ada juklak untuk ijin bangunan yangberhubungan dengan Dana ADD), Pembangunannya secara bertahapdengan Dana ADD per tahun sehingga kami tidak menganggarkan /mengusulkan guna Perijinan, sekaligus SPJ dibuat per tahun kepadaBapak Bupati Tulungagung.

(PK) Nomor : 26 PK/PDT/2012 Tanggal 2 April 2012, makaPenggugat tidak memiliki alas hak dan Legal Standingdalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;e Bahwa Tergugat Il Intervensi dalam mengajukanpermohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan didukung alatalat bukti, antara lain berupa= Berita Acara Sita Eksekusi No. 40/Pdt/Eks/2012/Put/PN.BDG. Nomor : 138/Pdt/G/2008/PNBDG Jo. Nomor : 84/Pdt/2009/PT.BDG Jo. Nomor : 2961 K/Pdt/2009 Jo.

di Jalan DayangSumbi No. 2 Bandung, maka Penggugat tidak memiliki hakdan hubungan hukum lagi baik terhadap tanah danbangunan maupun terhadap diterbitkannya Surat IjinMendirikan Bangunan Nomor : 503.648.1/1059/BPPTTanggal 04 Maret 2013 dan karenanya pula Penggugattidak berhak menilai terlebinh lagi mencampuri hakhakTergugat II Intervensi dalam memiliki, menguasai danmemanfaatkan tanah dan bangunan di Jalan DayangSumbi No. 2 Bandung ; Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkandalam mengajukan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor503.648.1/1059/BPPT Tanggal O04 Maret 2013, telahsesuai dengan prosedure dan mekanisme sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin MendirikanBangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak danperaturan perundangundangan/hukum lainnya yangberlaku, sehingga oleh karena itu objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum ;Hal 75 dari 151 hal.

musyawarah secarakekeluargaan dan sudah dalam jangka waktu yang lama akantetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat dan ) selalumenghindar untuk melaksanakan kewajibannya didalamperdamaian tersebut;Bahwa tanpa seijin PenggugatPenggugat, Tergugat dan Il telah mendirikan rumah diatas tanah pertapakan(objek no. 8) tersebut;Bahwa diatas objek no, 8 tersebut, PenggugatPenggugat telahmenggugat Camat Berastagi dan Kepala Desa Sempa Jaya diPengadilan Tata Usaha Negara, karena Camat Berastagi telahmenerbitkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan No. 88/BT/VIII/1996 atas nama Nekken Sembiring serta Kepata DesaSempa Jaya telah mengeluarkan Surat Keterangan DesaSempa Jaya no. 500,9/108/08/1996, tanggal 5 Agustus 1996;Bahwa melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No. 64/G/1996 PTUNMdn tanggal 12 Mei 1997, SuratIjin Mendirikan Bangunan No. 88/BT/VHI/1996 atas namaNekken Sembiring serta Surat Keterangan Desa Sempa Jayano. 500.9/108/08/1996, tanggal 5 Agustus 1996 telahdibatalkan, dan pembataian tersebut juga

No. 2627 K/Pdt/201322mengeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 643.365 tahun2002, dengan berbekal ijin dari Pemerintah Daerah Kota Bogor tersebutPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melakukan pembangunan menaratower BTS yang kemudian digunakan oleh Termohon Kasasi IV/Pembanding/Tergugat Il, oleh karena itu) seharusnya Judex Factimemperhatikan fakta bahwa pendirian/oembangunan Tower BTS adalahtidak /egal dan tidak melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga seharusnya Para

JawaBarat), seluas 224 m' (dua ratus dua puluh ampat meter persegi) tercatatatas nama PENGGUGAT I yang dikeluarkan oleh TERGUGAT U, dan;(BUKTI P 1a) ;e Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor. 503.644.2 / SI8463 / DpbTAHUN 1996, tanggal 5 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Tergugat(Bukti P1b) ;Batasbatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT I tersebut adalah sebagai berikut: Utara : Saluran Air/Riool Barat ; Tanah milik Tergugat ISelatan Tanah dan bangunan milikHioe Tjin Nyan, Anton danPenggugat

menutup jalan masuk ke tanah dan bangunanpara Penggugat, bukan sengketa mengenai batasbatas pemilikan atas persil tanah milikTergugat I.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsitersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga harus dinyatakan ditolak.Eksepsi Tergugat ITI:a Bahwa, Penggugat I tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untukmelakukan gugatan karena obyek sengketa bukan jalan masuk ke lokasi milikpersil Penggugat I sebagaimana diatur dalam Surat

Ijin Mendirikan Bangunan No.503.664.2/S1 8463/Dpb th.1996 tanggal 5 Agustus 1996 dari Walikota Bandungdengan lokasi persil No.47 Bandung a/n.

HARY PURWOKO SpOG.Perihal permohonan perubahan Guna Bangunan.2) Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Semarang No.648/140/2006 tanggal 26 Juni 2006 & No.648/234//2007 tanggal 26 Nopember2007.Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Surat Ijin Mendirikan Bangunandirubah:e LamaNomor IMB : No. 648/140/2006 & 648/234/2007Tanggal : 26 Juni 2006 & 26 Nopember 2007Atas nama : dr. HARY PURWOKO, SpOG.Alamat : Dk.

Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator kepadaYayasan Ayah Bunda No 296 / MJEEBDG / X / 2018 / NH tertanggal 17Oktober 2017, yang bermeterai cukup (Bukti P.21;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara:3163/Pdt.G/2014/PA.Smg, tanggal 26 Desember 2014, perkara tentangpelimpahan hibah, yang bermeterai cukup (Bukti P.22);Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 648/140/2006,tanggal 26 Juni 2006, yang bermeterai cukup (Bukti P.23);Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan

29 Mei 1968 Nomor 263760 (Lamp.10) sampai denganPembayaran Surat Pemberrtahuan PajakTerhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2014 (Lamp, 11) serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan dariWalikota Kepala Daerah Bandung tanggal 25 Juli 1962 Nomor 1131/62(Lamp.12) sehingga dapat diberikan Hak Prioritas sebagai pihak yangmemenuhi syarat untuk mendapat permohonan hak atas tanah tersebutsebagaimana dimaksud didalam Kitab Undang Undang Hukum PerdataPasal 1963 "siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu

Para Tergugat dan para saksi pernah diperlihatkan surat jual belitersebut oleh TIAWA dimana setelah di beli oleh Mamak Para Tergugat yaitu SAIDSUTAN MANGKUDUN tanah tersebut diberikan kepada adiknya yang bernama TIAWAdan oleh TIAWA tanah tersebut didirikan rumah dan dijadikan tempat tinggal bersamaanaknya yaitu SARIBANUN dan selama ditempati dan dibangun rumah oleh TIAWA dananak cucunya tidak pernah ada dipermasalahkan oleh Kaum Para Penggugat hal ini jugadikuatkan dengan bukti T.2, T.3 berupa surat

ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkanoleh Wali Nagari Surian dan bukti surat T.4 berupa surat pembayaran pajak bumi danbangunan, hal ini menunjukan bahwa tanah objek sengketa telah menjadi milik paraTergugat;Menimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwameskipun RAHMAD GINDO RAJO, RUSLI SUTAN MARAJO, dan AHMAD JURIPONO SUTAN yang merupakan kaum dari Para Tergugat telah menyetujui pengembaliantanah objek perkara dari Kaum Para Tergugat kepada Kaum Para Penggugat dan

tangan selamalebih kurang 3 (tiga) menit dan tidak mengakibatkan pagartersebut rusak ;e Bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdipersidangan adalah 1 (satu) buah bambu bulat denganpanjang sekitar 150 (serratus lima puluh) cm, yang telahmembuktikanbahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan olehpara terdakwa terhadap bambu tersebut , karena bambutersebut masih bulat dan utuh ;e Bahwa tanah yang dipagar oleh saksi korban adalahmerupakan kesain kuta (jalan umum) Desa Barongkersapsesuai dengan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan REg.No.1/1963 yang ditandatangai oleh Asisten Wedana KetjamatanMenthe yang juga dikuatkan oleh Pernyataan TokohMasyarakat, Mantan Kepala Desa Barungkersap, BadanPermusyawaratan Desa Barongkersap dan Perangkat DesaBarongkersap sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataantertanggal 30 Nopember 2010 ;e Bahwa para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini untuk membebaskan para terdakwa dari segala tuntutanhukum dan hukumun