Ditemukan 17164 data
12 — 0
POO DB i ccesnntntnenntnenn375/1934Beeen nase due sacenaneueussneusacsteunacareeauenssea sans 19 .nBONDOWOSO 17 APRIL 1984KETUATIDDRS.ACHMAD KAM IL Bc.Hk1Fr
124 — 38
Ismangil Kav. 42Gisikdrono, Semarang, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 30 September 2010,terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Semarang Nomor41/KUASA/9/2010/PA.Sm. tanggal 30September 2010, semula Termohon,sekarang PEMBANDING; Me a due # ome s Bie HBG Siskin Bee aE LAWANTerbanding, umur 20 tahun, agama (Islam,Hal.pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diKota Semarang, Dalam hal ini memberikan kuasakepada HM.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pemohon adalah warga negara RepublikIndonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatjaminan adanya due process of law yang adil. Pemohon jugamempunyai hak konstitusional tentang adanya jaminan kepastianhukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945.
Norma pasal yang bersifat multitafsiritu juga menghilangkan adanya due process of law yakni prosespemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, danmemberi peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksasebagai eksekutor putusan pengadilan, untuk berobuat sewenangwenang kepada seseorang.
Norma UndangUndang yang bersifatmultitafsir dan menghilangkan due process of law dan membukapintu bagi kesewenangwenangan aparat penegak hukum adalahbertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalamPasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Norma UndangUndang yang bersifat multi tafsir danmenghilangkan due process of law dan membuka pintu bagikesewenangwenangan aparat penegak hukum adalah bertentangandengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)UUD 1945.
UU 8/1981 adalah hukum prosedur yangmengutamakan kepastian hukum dan prinsip due process of law. Berbeda denganhukum pidana materiil yang mementingkan keadilan substantif.
16 — 9
Due binti Abubakar Due, tempat dan tanggal lahir Bone Pantai 25November 1980 , agama Islam, pekerjaan tidak ada,Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Damai,Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama Marisa tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal18 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin
Due yang diterbitkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwatotertanggal 27 Novembe 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya,selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.3;.
98 — 5
mengomentarinya dengan kata kata kalau bikin status yangbenar selanjutnya terdakwa mengomentari lagi dengan katakata iya itupukulin aja FIRDAUS selanjtnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017pukul 13 .00 Wib saat saksi sedang berada didalam kelas bersama temantemannya yaitu ASIAH lalu saksi disuruh ASIAH untuk melihat facebooknyadan membaca komentar terdakwa yang membawabawa nama saksi,selanjutnya melalui facebook ASIAH saksi menulis komentar dengan katakatajarane koe garep tuku lambane Daus, apa koe due
keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017pukul 13.00 Wib saksi FIRDAUS emosi kepada saksi korban karena saksi korbanFIRDAUS menulis koment di FB dengan katakata jarene koe garep tuku lambene DAUS, apa koe due
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keteranganTerdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,maka dapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017pukul 13.00 Wib saksi FIRDAUS emosi kepada saksi korban karena saksi korbanFIRDAUS menulis koment di FB dengan katakata jarene koe garep tuku lambene DAUS, apa koe due
bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 pukul 13.00 Wibsaksi FIRDAUS sedang bermain didalam kelas MA dengan teman sekolahdiantaranya saksi ASIAH, kemudian saksi FIRDAUS disuruh oleh saksi ASIAH untukmelihat Fonya serta membaca komentnya Terdakwa disitu terbaca membawabawaHalaman 12 dari 16Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Kbmnama saksi FIRDAUS, kemudian saksi FIRDAUS dengan menggunakan akun Fbonyasaksi ASIAH , saksi FIRDAUS menulis koment jarane koe garep tuku lambe neDAUS , apa koe due
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dan Pasal (2) telah terjadi multi tafsir yang inkonstitusional bertentangandengan Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan Negara Indonesia adalahnegera hukum yang dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukumterdapat pengakuan terhadap hakhak asasi manusia dan adanyapengakuan terhadap *due process of law yang benar dan adil yangterwujud dalam suatu hukum acara, baik penyelidikan, penyidikan,penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, haruslah menjaminadanya perlindungan terhadap hakhak konstitusional
Dicey dan kemudian diterima secaraumum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan denganadanya pengakuan due process of law yakni adanya proses pemeriksaanyang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warga negaraharus berhadapan langsung dengan aparatur penegak hukum negaranyasendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.
Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id11S @ SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RIDiunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya,dan menjamin pula due process of law yakni pemeriksaan yang adil danbenar, Norma UndangUndang haruslah mengalir dari UndangUndangdasar, karena hanya dengan cara itulah maka negara ini dapat disebutsebagai constitutional state yakni
Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang dimiliki hak untukmemperoleh due process of law sebagaimana telah diberikan secaratidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminankepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28Dayat (1) UUD 1945 yang telah dirugikan oleh UndangUndang yangbersifat multitafsir itu, Pemohon tidak punya tempat lain untuk mengajukanpermasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifatmengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah
Selain sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyaihak konstitusional untuk mendapatkan jaminan adanya due process oflaw, yang adil.
83 — 8
mengantarkan bawang merah titipan saksi , waktu itu saksi dan terdakwa(suami saya) sedang bertengkar dan terdakwa melihat korban, terdakwa mengambil senjataapinya (Kecepek) dan mengarahkan larasnya kepada korban serta ingin menembak korban,lalu saksi berkata kepada korban Sa laraila kagek ngak tembak nya mendengar itu saksikorban lari ;Bahwa setelah itu terdakwa menemui saksi korban sambil marahmarah dan langsungmenampar kepala korban dengan tangannya sambil berkata Ayo kalau melawan ajakla baknga due
mengantarkanbawang merah titipan isteri terdakwa , waktu itu terdakwa dan isteri terdakwa sedangbertengkar dan terdakwa melihat korban, lalu terdakwa mengambil senjata api (Kecepek) danmengarahkan larasnya kepada korban serta ingin menembak korban, lalu isteri terdakwaberkata kepada korban Sa laraila kagek ngak tembak nya mendengar itu korban lari ;Bahwa setelah itu, terdakwa menemui saksi korban sambil marahmarah dan langsungmenampar kepala korban dengan tangannya sambil berkata Ayo kalau melawan ajakla baknga due
merah titipan isteri terdakwa , waktu itu terdakwa dan isteri terdakwa sedangbertengkar dan terdakwa melihat korban, lalu terdakwa mengambil senjata api (Kecepek) danmengarahkan larasnya kepada korban serta ingin menembak korban, lalu isteri terdakwaberkata kepada korban Sa laraila kagek ngak tembak nya mendengar itu korban lari ;Bahwa benar setelah itu, terdakwa menemui saksi korban sambil marahmarah dan langsungmenampar kepala korban dengan tangannya sambil berkata Ayo kalau melawan ajakla baknga due
430 — 109
Indo Husada;Bahwa due diligence dilakukan karena adanya proses akuisisi RS.Titian Bunda oleh R.S.
dari due dilligence;Bahwa saksi tidak tahu adanya penawaran nilai Rp40.000.000.000,00(empat puluh milyar) kepada Tergugat, namun menurut saksi, itu tentuberasal dari due dilligence;Bahwa saksi tidak tahu mengapa RS Titian Bunda kemudian melakukanpemutusan kesepakatan jual beli di awal November 2015;Bahwa terkait dengan bukti akta pengakuan hutang Nomor 11 di Pasal 1dan 1 tentang hutang biaya operasional dan hutang Down Payment yangdikeluarkan Thamrin sejak bulan April s/d Juni 2015 adalah benarditandatangani
diligence telahkeluar;Bahwa selama proses due diligence, sejak bulan April 2015 pihak Para TergugatKonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sudah mengambil alin manajemenRumah Sakit Titian Bunda dengan konsekwensi pengelolaan adalah menjaditanggung jawab dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;Bahwa pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melakukanpembatalan secara sepihak atas proses jual beli, sebelum hasil final due diligenceyang dilaksanakan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para
bukt P3 jo. tertanda bukti T1;Menimbang, bahwa keberadaan proses que diligence tersebut juga diakuioleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tersirat dari isi suratsuratbukti terlanda P9, P10 dan P11 dan tidak pemah ada bukti dimana PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi menyanggah atau keberatan dengan due diligence,hal mana dapat disimpulkan maksud due diligence ini berart diterima pelaksanaannyaoleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menemukansuatu
Walaupun nilai ini berada dibawah nilai sebelumnya di dalam perjanjian pra jual beli, menurut Majelis hal tersebutadalah wajar karena bukankah tujuan dari due diligence sendiri memang untukmenentukan nilai dari Rumah Sakit Titian Bunda sebagai dasar dalam menentukannilai final akuisisi atas Rumah Sakit Titan Bunda?
HERYANTO HAMONANGAN,S.H
Terdakwa:
BERANIU
32 — 4
Sem STG. ce bulan Aare... tahun dua ribu Due. Pulab.. esSaya nama ...uas.... scmamanu:CE. NIP, LOP(OL6S, 200491 SfPangkat/Golongan ....... Maen eae selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil pada ..... Y Synver andy. KSOA cece RE as. berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia No. LTR Bn At 29.201.. Talawn 2019. AATGOAl ce Se eee dan surat perintahRe AT AN... MONO. GP GING ll OB LM. 4990.
144 — 72
LA AMA; Pekerjaan Tani, beralamat : di Kelurahan Kolese KecamatanLeaLea, Kota baubau, selanjutnyaGIS@DUE fereensensresncesssensienser renner ener eer nnerrernertenw ++ Penggugat a2. LA ONA; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat : di Kelurahan MandongaKecamatan Mandonga, Kota Kendari , selanjutnyadisebut ;22Sane Penggugat II ;Selanjutnya keduanya disebut sebagai ;~ Para.Penggugat ;eee een eee ene MELA WAN 1.
16 — 0
Isteri dalam keadaan : ) tesseesee RMD cis ean cree reece creer reeer eee reecreer caerSuci, hamil atau haidh *)1 due bra1, Icicir,114.)raciatrrawz, .17r74.)4 Mantalakcgatutioni Istcri Ictr.r7t pndo sunr4 eNikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .. 10,41..bnrcpada tanggal dengan Akta Nikah No 13/2,77/197; ......scssssesseseeseeeesygSurat KeterangainVaibdat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan guna mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
17 — 2
::sn::0s::ss:0+. 340.doulosesnes te due aaneyneayecuntsenteaneeenaveedss pada hari ............ S@AMSM en tanggal . . .19. jtor3=42..1984,...Talak yang dijatuhkan : grtu1. Talakyangkeberapa 2 recesses2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. Istri dalam keadaan : Suci, hamil Bre dr edu'thulatau haidh weeeeeeeeee 44. Alasantalakdijatuhkan 0 ailot 7. = twa.ene Vidrgt kelirzethiiiiihiliNikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dit ......0.0.0.0.
Tjien Ronny
Tergugat:
1.PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA
2.JONNY HERMAN
3.ARDION HERMAN
4.dr. ROBBY INDRATTO
5.dr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR SPOG
6.PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA
7.PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA
8.BORIS JANUAR BUDIJUWONO
9.HUMBERG LIE, SH., SE., MKn
10.MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
1876 — 778
DILIGENCE DALAMMENENTUKAN HARGA SAHAM YANG AKAN DIJUAL TIDAK BERDASAR21.Penggugat mempermasalahkan tentang tidak adanya respon ataspermintaan Penggugat atas dokumendokumen penentuan harga sahammilik Dr Robby Indratto (Terugugat IV) dan Dr Binsar ParasianSimorangkir (Tergugat V) berupa hasil due diligence atas PT FBS.
Bahwa dalam RUPSLB PT FBS tanggal 6 Desember 2020,seluruh yang hadir juga diberikan kesempatan untuk mengajukandiri untuk membeli saham milik Tergugat IV dan Tergugat V,namun dalam RUPSLB tersebut perwakilan Penggugatmenyampaikan minat membeli namun dengan syarat dilakukandulu due diligence untuk penentuan harga, padahal TIDAK ADAsatupun ketentuan hukum maupun aturan yang terdapat dalamAnggaran Dasar Perseroan yang mengharuskan dilakukannyasuatu due diligence dalam menentukan harga saham yang akandijual
Tidak ada ketentuan yang mewajibkan adanya due diligencedalam menentukan harga saham.
V") berupa hasil due diligence atas PT FBS.
Penggugat berpendapat harga saham yang dijual oleh penjual harusditentukan dari hasil uji tuntas/due diligence.
43 — 4
Bahwa Pemohon dilahirkan di Ampana pada tanggal 17 Juni 1968 darikedua orang tua Pemohon yaitu Bapak IDRIS DUE dan SAHARIADONGKALAN dengan nama MOH.CARLES sesuai dengan Surat KenalLahir Nomor : SKL/40/IV/1987, yang dikeluarkan oleh Camat AmpanaKota Poso ;.
asalnya kami tinggal di Bekasi dan pada waktu maupindah ke Cianjur suami Saksi identitasnya bernama Mohammad Charleshingga sekarang; Bahwa wakiu pembuatan E KTP namanya tertulis dan teroaca MohammadCharles; Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut yaituuntuk menyamakan identitas nama suami Pemohon dalam setiap dokumen; Bahwa nama Pemohon dalam STTB anak Pemohon adalah MohammadCarles; Bahwa Saksi menyetujui perubahan nama Pemohon tersebut; Bahwa Pemohon nama orang tuanya adalah Idris Due
Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Cianjur berwenanguntuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang bahwa dari bukti surat P2 yaitu Surat Kenal Lahir Nomor :SKL/40/IV/1987, yang dikeluarkan oleh Camat Ampana Kota Poso yangbersesuaian dengan keterangan Saksi Eti Suherti dan Saksi Yani Mulyani dapatdiketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Ampana pada tanggal 17 Juni 1968 darikedua orang tua Pemohon yaitu Bapak IDRIS DUE
33 — 4
Majelis Hakim tanggal 06 Desember 2010No.282/Pen.Pid/2010 /PN.Skh sejak tanggal O06 Desember 2010sampai dengan4 Januari 2010 ;Pengadilan NegeriTeVS@DUE goed
67 — 4
halhal sebagaiberikut :Gahwa Ponggugat adalah ietri sah dari Tergugat acjak i 13 tahun 4 bulan 10 hari yanglalu, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993 dihadapan Kepala KantorUtusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dengan Register Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1195/2006 tenanggal 3 Tumi 2006 ; Rahwe sesudah akad nikah, Tergugar telah memgueapkan shighot talik talakschugatmans Yang fercantem dalam akte nikalyeitesSowaltiwakm eava :Miemnggathan iste says torvebui due
120 — 35
Secara umum, terdapat 3 (tiga) PrinsipDasar di dalam setiap Negara Yang Menganut Paham Negara Hukum, yaitu : supremasihukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), danPenegakan Hukum Dengan Cara Tidak Bertentangan Dengan Hukum (due process of law).Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum terdapat ciriciri ataukarakteristik, sebagai berikut :a. adanya jaminan perlindungan hakhak asasi manusia;b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hakhak
BagirManan mengemukakan bahwa : ...beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiappenegakan hukum, yaitu : asas tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalammemeriksa dan memutus (fairness), asas beracara secara benar (procedural due process),asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hakhak substantifpencari keadilan (substantive due process), asas harmonisasi antara kepentingan pencarikeadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala bentuktekanan
dam kekerasan dalam proses peradilan (Varia Peradilan, Edisi Tahun XXII No.261, Agustus 2007, halaman 12).Melalui procedural due process akan tercipta ketertiban dan keteraturan dalamproses pencarian kebenaran materil (materiele waarheid) yang merupakan tujuan dariHukum Acara Pidana itu sendiri.
32 — 4
IQBAL QADAFI BIN SHOLLAHUDWN (berkas perkaraterpisah) dengan katakata due a ? aku pengen ? (punya daun ganja)selanjutnya M.IQBAL menjawab yo enek (ya ada) kemudian TerdakwaZAINUL ARIFIN menjawab terus yok opo (terus gimana) ? jawab M.IQBALyo reneo nang mburi omah (ya kesinilah dibelakang rumah) kemudianTerdakwa ZAINUL ARIFIN langsung berangkat kerumah sdr. M.IQBAL ,sesampai dibelakang rumah sdr.
M.IQBAL (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa pulanglangsung pakai/konsumsi sendiri sampai habis.Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 09.00 wibTerdakwa ZAINUL ARIFIN telp saudara M.IQBAL (berkas perkara terpisah)Sek due maneh ta (masih punya lagi (duan ganja) ? jawab saudara M.IQBAL(berkas perkara terpisah) yo enek (ya ada) kemudian Terdakwa janjianbertemu dengan saudara M.IQBAL di jalan raya Ds. Betek Kec. MojoagungKab. Jombang.
M.IQBAL (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa pulanglangsung pakai/konsumsi sendiri sampai habis.Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 09.00 wibTerdakwa ZAINUL ARIFIN telp saudara M.IQBAL (berkas perkara terpisah)Sek due maneh ta (masih punya lagi (duan ganja) ? jawab saudara M.IQBAL(berkas perkara terpisah) yo enek (ya ada) kemudian Terdakwajanjianbertemu dengan saudara M.IQBAL di jalan raya Ds. Betek Kec. MojoagungKab. Jombang.
107 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian terhadap pembayaran tahap kedua yang diisyaratkandalam Pasal 3 ayat 3.2 "pembayaran akan dilakukan Tergugat kepadaPenggugat dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahhasil pra survey (due diligence) yang dilakukan Tergugat atau wakilnya";Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 1 tentang Definisi, didefinisikan "Prasurvey (due diligence) adalah kegiatan penyelidikan oleh wakil yang ditunjukoleh pihak kedua (Tergugat) untuk itu yang nantinya akan memberikanrekomendasi mengenai
Bahwa ternyata Tergugat atau wakilnya tidak melaksanakan haknyauntukmelakukan pra survey (due diligende) sehingga dengan demikian dianggapTergugat atau wakilnya telan menerima kondisi/keadaan estimasicadangan kandungan batubara (mineable reserve) berikut unsurunsurnya,hal ini dibuktikan dengan Tergugat tetap melakukan Pembayaran TahapKedua, namun Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp20.000.000.000,00(dua puluh miliar rupiah) tersebut dilakukan dengan cara mencicil tidaksekaligus membayar, sebagai berikut
Pembanding/Tergugatmemilin opsi melanjutkan perjanjian sebagaimana diatur dalam PerjanjianPasal 3 ayat 3.3 huruf a perihal opsi yang dapat dipilin oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat berupa melanjutkan perjanjian, sebagaimanadiuraikan dalam putusan halaman 62 paragraf pertama dan kedua,halaman 63 paragraf pertama yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat atau wakilnya tidak melaksanakan haknya untukmelakukan pra survey (due
diligence), dihubungkan dengan dalil jawabanTergugat yang menyatakan kegiatan pra survey yang akan dilakukanoleh Tergugat untuk mendapatkan cadangan kandungan batu bara tidakdapat dilakukan dikarenakan adanya izin dari instansi yang berwenangbelum didapatkan, yakni izin pinjam pakai kawasan hutan, dimana izinpinjaam pakai kawasan hutan dimaksud sesungguhnya kewajibanPenggugat, menunjukkan bahwa memang benar Tergugat tidakmelaksanakan kegiatan pra survey (due diligence) sebagaimana yangHalaman 21
Nomor 2465 K/Pdt/2016telah diperanjikan dengan alasan belum adanya izin pinjam pakaikawasan hutan;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat3.2.2 peranjian Nomor: 16 tanggal 11 Juni 2011, maka seharusnyapembayaran tahap kedua dari Tergugat kepada Penggugat sejumlahRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) hanya dapat dilaksanakansetelah adanya hasil kegiatan pra survey (due diligence) yangdilaksanakan oleh Tergugat, namun demikian berdasarkan dalilPenggugat yang diakui
21 — 2
Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.BLAS ce ASls cll ge ye: Se abary due ail due alll Gol quiall Yesal Ga Ys ged Cony ald CyladlArtinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: barangsiapayang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orangyang dhalim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa dalildalil dugatan Penggugat merupakan rangkaiankarena perkara ini m@q acara khusus. sesuai Ke Ja ll dengan Undatig2006 dan perubahan