Perkara No. 13/Pdt.P/2021/PA TBKkandung Pemohon Ill berusia 18 tahun 7 bulan tidak memenuhi batas minimalumur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlakuyaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah kemanusiaan

Fakta tersebut menurut Majelis Hakimadalah potret kenyataan sosial di masyarakat bahwa pemerintah belumberhasil mengentaskan problematika perkawinan diusia dini;Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orangdan sesuatu yang kodrati.

usia di bawahumur perkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak ParaPemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimanaketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu 19 (Sembilan belas) tahun(vide Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohonberdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai faktayang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai faktahukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yangdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

merupakan usia di bawah umurperkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohontidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohonberdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai faktaPenetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 15 dari 24 Hal.yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukumsebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yangdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

Dengan perkataan lain, SKitu diduga terbit hanya berdasarkan kemauan pribadi yang ditunggangi oleh nafsuamarah, dorongan naluriah, kebencian atau dendam tanpa dasar dan alasan yangjelas dan terukur;Bahwa sepengetahuan Penggugat, sampai hari ini tanggal 4 Maret 2013 ISIPadangpanjang belum memiliki Statuta yang lazimnya berisi azasazas pokok danpengaturan dan/atau ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga,termasuk di dalamnya aturan dan ketentuan tentang pengangkatan danpemberhentian

Dan tindakan yang selama ini dilakukan oleh Penggugatselaras dengan pepatah Adat Minangkabau "manusuk kawan sairing" ; Bahwa dalil Penggugat pon 10 yang pada pokoknya, obyek perkara hanya didasarinafsu amarah, dorongan naluriah, kebencian atau dendam tanpa dasar dan alasan jelasdan terukur: Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena dikeluarkanya obyek perkara telahberdasarkan pertimbangan yang matang dan obyektif, demi terlaksananya misi dan visiTergugat ketika diangkat menjadi Rektor ISI

tetap dilakukan ;Bahwa Terlawan II mengakui, bahwa obyek sengketa dalam Perkara GugatPerlawanan No.75/Pdt.G/2015/PN.Gpr ini adalah milik Pelawanberdasarkan Akte Hibah No.280 tanggal 22 Desember 2000 dan AkteHibah No.281 tanggal 22 Desember 2009 atas Pemberian Hibah dariTerlawan II dan yang disetujui oleh istri Terlawan II dan seluruh keluargapula ;Bahwa Hibah atas obyek sengketa dari Terlawan II kepada Pelawan adalahtanggung jawab orang tua demi kesejahteraan dan masa depan anaknya,dimana secara naluriah

bahwa Tergugat selaku ibu kandung anakanak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah meninggalkan anakanaknya dirumah kediaman bersama, dan tidak pernah pula untuk datang menjenguk ataumelihat dan berkunjung kapada anak kandungnya tersebut, sehingga Tergugatselaku ibu kandung tidak menjalankan perannya sebagai Ibu dari anaknya,secara utuh, yang mana menurut penilaian Majelis Hakim dalam kerangkaberpikir yang rasional bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku suamiistri seringkali bertengkar, namun naluriah

ANA binti SUDIMANyang secara naluriah sudah pasti akanmemancing nafsu birahi saksi ANA LADY SAVIRA als. ANA binti SUDIMAN, halhal tersebut memenuhi unsur membujuk Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81ayat (2) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 19/PID.SUS./2015/PT.PLK.Menimbang, bahwa saksi ANA LADY SAVIRA als.

2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 24 Hal.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan ParaPemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan denganberbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakimsebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yangdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

ANA binti SUDIMANyangsecara naluriah sudah pasti akan memancing nafsu birahi saksi ANA LADY SAVIRA als.ANA binti SUDIMAN, halhal tersebut memenuhi unsur membujuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa saksi ANA LADY SAVIRA als.

rahangnyapatah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mejelis hakimberkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti Melakukan Penganiayaan atauDengan Sengaja Merusak Kesehatan Orang;Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa didalam notapembelaannya (pledooi) menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memukulsaksi korban deddy tersebut terdakwa lakukan tidak dengan sengaja,perbuatan tersebut terjadi tanpa dipikirkan, tanpa diniatkan dan tanpadiharapkan oleh terdakwa tetapi muncul secara spontan dan naluriah

yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohonberdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai faktayang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukumsebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yangdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

pemeliharaan Tergugat anak tersebut tidak sekolah lagi kondisiini sangat tidak mendukung arah pertumbuhan dan perkembangan pola pikir anak tersebut,selain itu anak tersebut sangat sulit untuk bertemu atau ditemui oleh ibunya (Penggugat),kondisi yang demikian jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dimana anaktersebut saat tinggal bersama dengan Penggugat, dimana anak tersebut ditinggal bersamaibunya dan keluarga dapat bersekolah dengan baik, dapat dikunjungi oleh ayahnya kapansaja, sehingga kebutuhan naluriah

merupakan anak Pemohon dan Pemohon II, dan anakkandung Pemohon III berusia 18 tahun 7 bulan tidak memenuhi batas minimalumur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlakuyaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

Bahwa benar anak secara naluriah/fittah mamiliki kedekatandengan ibunya, namun bagaimana dengan ibu yang sering pergimeninggalkan anaknya dan menitipkan ke rumah pembantu ataumenelantarkan anaknya di depan pagar rumah dari sore hingga malamsementara ibunya enakenak tiduran di rumah orang tuanya?Bahwa berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, maka mohon kepada MajelisHakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:1.

merupakan usia di bawah umurperkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohontidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

merupakan usia di bawah umurperkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohontidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah

merupakan usia di bawah umurperkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohontidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harusdijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yangbersifat asasi dan naluriah