dengan harga Rp. 100.000,/per meter,dengan biaya pengurusan suratsurat menjadi sertifikat sebesar kuranglebih Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) ; Bahwa untuk pengurusan suratsurat dalam penerbitan sertifikat di BPNdiperlukan 1 (satu) surat lagi sebagai syarat, yaitu surat keterangantetangga batas (Surat Rekomendasi Proyek Otorita Jatiluhur/POJ) dariDinas Pengairan Kabupaten Bekasi, karena lokasi tanah garapan yangmenjadi obyek jual beli tersebut berbatasan dengan Dinas PengairanKabupaten Bekasi

; Bahwa untuk pengurusan surat keterangan tetangga batas (SuratRekomendasi Proyek Otorita Jatiluhur/POJ) saksi H.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur jo.

TIV Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentang Pedoman Administrasi BarangKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur;5. Bukti Tl V tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;6.

T VI tentang Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita JatiluhurAntara Departemen Pekerjaan Umum Dengan Perum Otorita Jatiluhurtanggal 30 Juli 1994;Halaman 59 dari 76Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Ckr7.T Vil tentang Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per : April 1996 Perum Otorita Jatiluhur;Menimbang, bahwa Tergugat Il untuk membuktikan dalildalilsangkalannya mengajukan alat bukti berupa suratsurat

T ll3 tentang Daftar C Bks No. 734/ XIl tertanggal 5 September 1961atas nama Panitia untuk memperoleh tanah dengan jalan damai yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Residen Jakarta tertanggal 12Maret 1953 no. 7/ Agr/ 53;T ll4tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentang Pedoman AdministrasiBarang Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;T Il 5 tentang Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS

/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;T Il 6 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita JatiluhurAntara Departemen Pekerjaan Umum Dengan Perum Otorita Jatiluhurtanggal 30 Juli 1994;.

alasan sebagai uang muka sebanyak Rp.25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua) kali masingmasing sebesarRp.11.600.000, (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.13.400.000,(tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibuatkan dalam 1(satu)kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembalimenghubungi Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untukpengurusan IPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN BtmRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua)kali masingmasing sebesar Rp.11.600.000, (Sebelas juta enam ratus riburupiah) dan Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yangdibuatkan dalam 1(satu) kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani olehTerdakwa ;Bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembali menghubungiSaksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untuk pengurusanIPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

korban dengan alasan sebagai uang muka sebanyakRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua)kali masingmasing sebesar Rp.11.600.000, (Sebelas juta enam ratus riburupiah) dan Rp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yangdibuatkan dalam 1(satu) kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani olehTerdakwa ;Bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembali menghubungiSaksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untuk pengurusanIPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

alasan sebagai uang muka sebanyak Rp.25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2(dua) kali masingmasingsebesar Rp.11.600.000, (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) danRp.13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibuatkandalam 1(satu) kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani olehTerdakwa ;Bahwa ternyata, pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa kembalimenghubungi Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang untukpengurusan IPH (Izin Peralihan Hak) ke Otorita

Sarumpaet, dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam danmengakibatkan BAGUS SETIAWAN meninggal dunia sebagaimana SuratKeterangan Kematian No. R/317/RS/X/2011 tanggal 29 September 2011yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam. ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan. ;3.

Bahwa pada tahun atau tepatnya tanggal 24 September 2013, BadanPengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Batam selaku pihak yangmengatur Hal Pengelolahan seluruh areal tanah di pulau Batamsebagaimana diatur Keppres No. 43 Tahun 1971 Jo Permendagri No.43Tahun 1997 tentang Hak Pengelolahan Tanah bagian tanah tanahHal 1 dari 14 Putusan No. 210/Pdt.G/2014/PN.Btmtertentu milik Negara yang diberi kewenangan kepada Badan Otorita,telah mengeluarkan izin Prinsip No. B 18700 /KA / 9 / 2013 kepada PT.

Fres Tyfina ; Bahwasaksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut ; Bahwasaksimelihat Penggugat dan Tergugat berbicara, tetapi saksi tidaktahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat ; Bahwa setahu saksi ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugattentang lahan tersebut ; Bahwa kerjasama dimaksud adalah bahwa Penggugat selaku pengurusdokumen atau ijin lahan itu ke Otorita Batam ; Bahwasaksi tidak tahu ijin dimaksud itu untuk apa ; Bahwasaksi tidak tahu status tanah tersebut ; Bahwasaksipernah

(dua ratus jutarupiah) ; Bahwa saksi tidak tahu vang tersebut mengurus dokumen apa, tetapiPenggugat mengatakan untuk mengurus dokumen Tergugat ; Bahwa saksi memberikannya kepada Penggugat berupa cek dan saksiberikan diparkiran Otorita Batam;Menimbang terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugatmembenarkannya.Menimbang penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnyamenyatakan tidak akan menyampaikan apaapa lagi, serta mohon putusan.Menimbang untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hutajulu menjadi 2 (dua) bagian dengan batasbatassebagai berikut:Bagian :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 50 m;Sebelah Timur berbatasan dengan Siman/Musah 12 m;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 50mM,Sebelah Barat berbatasan dengan Kontan/Musah 12 m; Gambar VI;a USJalan LamaUtara~~ 501Barat 12m 12 m TimurKontan/Musah Siman/MusaK.

Musah (Suami Penggugat), maka tanah yang diganti rugikepada Siman dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 21 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 21mM; Sebelah Barat berbatasan dengan K. Hutajulu/Musah 12 m;Gambar VIII;Jalan LamaHalaman 9 dari 38 Putusan 410/Pdt/2020/PT MDNUtara am Barat 12m 12m TimurK.

Hutajulu/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 31mM, Sebelah Barat berbatasan dengan Syarif 12 m;Gambar IX; Uit > Jalan LamaUtaraUBT UmBarat 12m 12m TimurSyarif Kontan/Musah K. Hutajulu/Musah31m SelatanJalan Accesroods 16.

Bahwa bukti P1 Pembanding merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 yang mana buktitersebut merupakan bukti yang sangat outentik terhadappenguasaan objek terperkara dimana pihak Otorita melaluiPemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah mengundang danHalaman 30 dari 38 Putusan 410/Pdt/2020/PT MDNmengganti rugi sebahagian objek terperakara kepada Musah(Suami Penggugat/Pembanding);.

Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang sesatdikarenakan bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 dinyatakan ditolakyang seolaholah Musah (suami Pembanding/Penggugat) bukanmerupakan orang yang berhak terhadap objek terperkara yangtelah mennerima ganti rugi dari pihak Otorita PengembanganProyek melaui Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan;.

;==Halaman 27Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPI3)Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Berelang) tentang pengalokasian danPengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah Hak Pengolahan Otorita Pengembangan daerahIndustri pulau Batam No. 149/KPTSDEOPS/L/4/2009tanggal 29 April 2009 dengan luas tanah 3.500 M* ;Surat Perjanjian pengalokasian dan Pengurusan Tanahatas bagianbagian tertentu dari pada tanah HakPengolahan Otorita Pengembangan daerah Industri pulauBatam No.13

Mora Telematika Indonesia ;Ijin Prinsip 14/IP/KA/L/1/2009 ;Bahwa pada prinsipnya Otorita Batam menyetujui untukmengalokasikan lahan kepada PI Mora TelematikaIndonesia dengan Luas : +38.500 m2 yang diperuntukansebagai : Jasa (kantor & landing Point) di WilayahPengembangan : Nongsah distrik : Nongsah Tarif UW/ TO:Rp.35.750,/m2/lunas 30 tahun ;Rekomendasi Landing Point dan Beach Manhole jaringansistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), Nomor : KL.305 /1/3/Kpl.Btm11 ;Kepala Kantor Pelabuhan pada prinsipnya

Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 0023/KPTS/KDL4/X/2008Tentang Pengalokasian dan penggunaan tanah atasbagianbagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otoritapengembangan daerah Industri pulau batam. Diberikankepada PT. Indosat untuk jenis usaha/kegiatan di bidangjasa guna peruntukan/ keperluan Jasa (kantor & landingpoint) dengan hak guna bangunan selama jangka waktu30 tahun terhitung mulai tanggal 9 September 2008 ;.

Indosat,Tbk berdasarkan Letter of Appoinment dariNEC Corporation No : NEC/ 1454/2008 tanggal23 september 2008 ; nomenon nnn nnnn=. jin Prinsip Nomor 139/IP/KA/L/IX/2008 = OtoritaPengembangan Daerah Industri pulau Batammenerangkan bahwa pada prinsipnya Otorita BatamMenyetujui untuk mengalokasikan lahan kepadaPT Indosat Tbk dengan Luas lahan di alokasikan : + 3.500(APeruntukan : Jasa (kantor & LandingPoirit) jWilayah pengembangan ~: + Nongsah ;Distrik : Nongsah 5Tarif UWTO : Rp.35.750, / m2 / lunas

30tahun;Surat perjanjian Nomor : 0027/ SPJ/KD L4 / X / 2008Tanggal 09 Oktober 2008;Peruntukan : Jasa (Kantor & landingDIOINE) jnnn monn nnn nnnTerletak di : Pulau Batam ;Wilayah pengembangan ~: pantai timur ;Sub wilayah pengembangan : Nongsah ;Lokasi : Tanjung Bemban Nongsah;Tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusantanah atas bagian bagian tertentu daripada tanah hakHalaman 36Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri pulauBatam atara Otorita Pengembangan

ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

YANI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II sebagai Tergugat XVII18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.18.2. MINDA bin SAMUN.18.3. WANDA bin SAMUN. sebagai Turut Tergugat IPara ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH.19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. sebagai Turut Tergugat II20.

Bahwa selain itu, Para PENGGUGAT juga mendalilkan pada. positabutir 6 huruf a Surat Gugatannya, sekitar tahun 19611962 sebagian tanahgirik C No.2251 Persil 221 S.IV, yaitu seluas + 1.500 M2 telah dibebaskanoleh Perum Otorita.

Bahwa sementara Perum Otorita Jatilunur (POU) itu sendiri berdiri pada2.12.tahun 1970 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970tentang Perum Otorita Jatiluhur dan sejak tahun pendirian itulah hakpengelolaan POJ atas tanahtanah wilayah sungai di Provinsi JawaBarat diberikan kepada POJ berdasarkan Keputusan GubernurPropinsi Djawa Barat No.

Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII1 ;2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur";diberi tanda TXVII2 ;3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4.

Foto copy Daftar C tahun 1960,diberi tanda T XVII 10 ;11.Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelolaper April 1996 Perum Otorita Jatilunur, Nomor Registrasi 213 16 421112 02011039 dengan wilayah Tn.

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara telah dibebaskanoleh Perum Otorita Jatilunur, namun Perum Otorita Jatiluhur masih ditarikjadi Tergugat XVII ;Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dibagi rataantara Para Penggugat dengan Turut Tergugat , namun tidak diuraikanmengenai letak dan batasbatas tanah bagian masingmasing ;Para Penggugat mendalilkan bahwa Minem binti Samian telah mendapatbagian dari tanah C. 2251 tersebut sehingga tanah bagian Minem bintiSamian tidak menjadi

PUTUSANNomor 721/Pid.B/2020/PN BtmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batamyang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : Wahyudy Megantara bin Wendy Suwendy;Tempat lahir Batam;Umur/tanggal lahir :29 tahun/ 9 Desember 1990;Jenis Kelamin :Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal :Bengkong Otorita No.28 A RT/RW 003/006Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Kota Batam.

/PN Btmbercerita kepada saksi, dimana setelah saksi Ahlas siap sholat hendakpulang dan sepeda motor saksi Ahlas hilang; Bahwa yang saksi lakukan bersama saksi Ahlas yaitu saksi Ahlaskorbanmelaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bengkong dan PolsekBengkong ada mengecek rekaman CCTV dan didapatkan bahwa motorterdakwa saat ke lokasi kejadian terlinat rekaman CCTV yaitu 1 (Satu)Unit R2 Jenis HONDA Vario, Nopol BP 2080 JF, Putih Hitam danberdasarkan plat motornya tersebut beralamat di Bengkong Otorita

JenisHONDA Type Beat warna Merah Hitam BP 2784 AD , dengan Nomor Rangka :MH1JM1127KK334221 , Nomor Mesin JM11E2316225;Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul19.00 Wib teman saksi lainnya mencurigai dengan alamat yang di dapatsehubungan setelah kejadian alat bantu yang di gunakan terdakwa saat kelokasi kejadian terekam CCTV yang mana terdakwa ada menggunakan alatbantu berupa 1 (Satu) Unit R2 Jenis HONDA Vario Nopol BP 2080 JF warbaPutin Hitam dan beralamat di Bengkong Otorita

yangberkantor di Taman Duta Mas Komp.Ruko Trafalgar Blok T no.29 RT 04 RW 02Baloi Permai Kec.Batam Kota.Batam mendapatkan pengalokasian lahan dariOtorita Batam dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi antara lain :Ijin PrinsipSkep (Surat Keputusan)SPJ ( Surat Perjanjian)PL (Penetapan Lokasi)Fatwa PlanologiIMBFaktur UWTOSertifikat IndukOG Noa PF Wr FPBahwa Pembangunan Perumahan Citra Batam tersebut dibangundengan segala fasilitas nya sebagaimana petunjuk dan ketentuanketentuanyang telah ditentukan oleh Otorita

Persyaratan ini berlaku umum untuk setiap perusahaanpengembang atau Developer yang mendapatkan legalitas dari pemerintah/Otorita Batam dengan segala prosedur yang ada / Lengkap dan sempurna.1. Bahwa Saudara William Chandra telan melakukan perbuatan melawanhukum dengan mengikutsertakan Ketua RW tanpa jjin dari PenggugatPT.lgata Jaya Perdania.2.

Guna SuryaPratama Investment membantu pemilik rumah di Komplek Citra Batambersesuian dengan program Otorita Batam menurut surat Otorita Batamtertanggal 18 Februari 2000 kepada pemilik rumah Citra Batam. Olehkarena itu, PT. Guna Surya Bina Mandiri yang berhak mengelolakeamanan / security dan kebersihan perumahan Citra Batam, sedangkanPenggugat tidak berhak lagi mengelola keamanan / security dankebersihan perumahan Citra Batam.

Aliar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di Bengkong Otorita Jalan Jambi 1Nomor 23 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Bengkong Laut,Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dalam hal inimemberi kuasa kepada Chicha Zaitun Elisabeth,S.Kom., S.H., M.H., Mustari, S.H.

Kencak, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir$1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diHalaman 1 dari 10 him Put.Nomor 23/Padt.G/2018/PTA.Pbrdengan perkara ini;Bengkong Otorita Jalan Jambi 1 Nomor 23 RT. 002 RW.006 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong,Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada YenniNurhayati, S.H., Advokat/Pengacara pada KantorKonsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYATI, S.H.

(seratus limapuluhmeter persegi), berdasarkan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan OtoritaBatam Nomor 1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19 oktober 1999, dengannomor Penetapan Lokasi (PL) 99030497 tanggal 24 Mei 1999 yangditerbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam;3.

kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P11 dan tidak mengajukansaksI;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang Surat Perjanjian Pengakuan Hutang DenganPemberian Jaminan tanggal 13 Oktober 2017 yang telah dibuat danditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat, P2 tentang SuratKuasa Menjual Sebagian Jaminan, P3 tentang Faktur Tagihan Uang WajibTahunan Otorita

Batam Nomor : 1169/F/PL/X/1999 tanggal 19 Oktober 1999,dengan Nomor Penetapan Lokasi (PL) 99030497 tanggal 24 Mei 1999 yangditerbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam, P4 tentangKwitansi Pembayaran Pembelian Kavling, P5 tentang Surat KeteranganPenyerahan Kavling, P6 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat,P7 tentang Kwitansi Penyerahan Uang tanggal 9 Oktober 2014, P8 tentangKwitansi Penyerahan Uang tanggal 17 Mei 2017, P9 tentang Surat UndanganHalaman 8 dari 15 Putusan Perdata

(lebih kurang dua puluh tiga ribumeter persegi ) terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau yang didapat PENGGUGAT dari KoperasiKaryawan Otorita Batam berdasarkan Perjanjian Kerjasama antaraKoperasi Karyawan Otorita Batam dengan PENGGUGAT yang dituangkandalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 117 tertanggal 30082016, yangdibuat dihadapan Wany Thamrin S.H.,M.Kn.

Suratsurat tersebut terdaftar atasnama Koperasi Karyawan Otorita Batam.* PENGGUGAT menerima Kuasa Untuk Mengurus Lahan tersebut diatasdari Koperasi Karyawan Otorita Batam sebagaimana Akta Kuasa UntukMengurus Nomor: 121 tanggal 30082016 yang dibuat dihadapan WanyThamrin S.H.,M.Kn. Notaris P.P.A.T & Pejabat Lelang Kelas II di Batam;Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 16.

Bahwasetelah mengetahui adanya 2 (dua) surat, sebagai berikut: yang ke1 (satu) Surat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berdasarkan PenetapanLokasi No. 216. 23050787.201 tanggal 22082016 atas nama KoperasiKaryawan Otorita Batam yang didapat PENGGUGAT dari KoperasiKaryawan Otorita Batam berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara KoperasiKaryawan Otorita Batam dengan PENGGUGAT sebagaimana dalam AktaPerjanjian Kerjasama Nomor 117 tertanggal 30082016, yang dibuatdihadapan Wany Thamrin S.H.,M.Kn.

Industri PulauBatam sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan : Se/uruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak Pengelolaankepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industn Pulau Batam , hurufb menyatakan : Hak pengelo/aan tersebut pada sub a ayat ini membenkanwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk : 1.

Nota 020161100020,Bank Tabungan Negara, Tanggal Pelunasan 14102016, Rekening 02701300002045, PerusahaanKOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM, NomorNota F/000383/PA/KSB/09/2016, Total yang harusdibayarkan sejumlah Rp. 849.056.530.00 (delapan ratusempat puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu limaratus tiga puluh) yang dibuat dan ditandatangani olehach.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD, Saksi bersamabeberapa personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah pengamanan diperkebunan kelapa Sawit PTPNII di Afdelling12, Dusun Otorita, DesaSawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat di bekaliSurat Perintah dari Danyonzipur I/DD dibekali Senjata Laras Panjang JjenisSS1 dengan magazen namun tanpa munisi.3.

Bahwa Saksi tinggal di Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec. PadangTualang Kab. Langkat dan bertetangga dengan Alm. Frengky Simamora.3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib,Saksi diberitahu oleh Saksi14 (Risnawati Br Manik) bahwa suaminya yaituFrengky Simamora dari kemarin belum pulang.4.

Langkat, korban penembakan tersebut bernama Sadr.Frengky Simamora berdomisi di Desa Otorita, Kec.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib,Terdakwa, Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 dibawa keMakodam /BB tepatnya di Staf Intel dan dilakukan introgerasi dan padasaat itu Terdakwa mengetahui korban yang meninggal dunia terkenatembakan bernama Frengky Simamora penduduk Desa Otorita, Kec.

FrengkySimamora karena Saksi18 bersama warga Dusun Otorita mencarikeberadaan Alm. Frengky Simamora yang tidak pulangpulang ke rumahdan telah melaporkan tentang kehilangan Alm. Frengky Simamora kepadapihak Polsek Padang Tualang.23. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul24.00 Wib di Rumah Sakit Umum Bayangkara TingkatIl Medan, Saksi12(dr. Ismurrizal, S.H., SpF) melakukan Autopsi pada mayat korban a.n.Frengky Simamora penduduk Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kec.

Bahwa penjelasan tersebut diatas dipertegas lagi denganKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. :068/KPTS/KA/III/1999 tentang Pemilikan RumahTempat Tinggal atau Hunian dan Rumah Tempat Usaha olehorang Asing dan / atau Perusahaan Asing di Daerah IndustriPulau Batam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:Orang asing dan/atau perusahaan asing yang memiliki rumahtempat tinggal atau hunian dan atau rumah tempat usaha jikatidak dapat memenuhi syarat syarat atau salah satu sebab,dalam

Bahwa Tergugat adalah pemegang hak atas tanah yangdikeluarkan Otorita Batam dengan berlaku sampai dengantahun 2022 yang di atasnya dibangun Perumahan Rosedaletermasuk rumah di Blok E No. 100 yang menjadi objeksengketa perkara a quo.6.

Skenario ini dibuat dan mudah dipahami yaitu kenapasewa menyewa dibuat sangat panjang yaitu) selama 20 tahunkarena sudah diperhitungkan sampai dengan tahun 2019 masaberakhimya pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) danmasa berlaku Sertipikat HGB juga berakhir secarabersamaan sehingga dengan leluasa PT. Surya PratamaInvestment cq William Chandra dapat menguasai rumah rumahtersebut dari pihak Penggugat WNA karena masa hak pakai WNAsudah berakhir dan kemudian menuntut memaksa PT.

Igata JayaPerdania selaku pemegang hak atas tanah sesuai denganSurat Perjanjian antara Otorita Batam degan developerPT. Igata Jaya Perdania. Bukankah skenario ini masuk diakal untuk kita waspadai bersama? Tercatat lebih dari 20unit rumah yang statusnya adalah sewa menyewa selama 20tahun antara pemilik WNA Singapura dengan PT. Surya PratamaInvestment cq Sdr. William Chandra.

rumah antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena Penggugat adalah Warga Negara Asing(Singapura) yang tidak pernah berdomisili dan berusaha diIndonesia dan Penggugat tidak mengalihkan haknya kepada pihaklain setelah lewat waktu 1 tahun, sesuai dengan amanat Pasal 6ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 1996 tentang3839Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yangberkedudukan di Indonesia;Bahwa tindakan Tergugat adalah pemegang hak atas tanahyang dikeluarkan Otorita

Pemerintah Republik Indonesia, c/q OTORITA BATAM, beralamat diJalan EngkuputriBatam Center, Kota Batam,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;Dalam hal ini diwakili oleh AZWAR, SH Pegawai / KepalaBagian Hukum Badan Pengusahaan Kawasan PerdagnganBebasa dan Pelabuhan Bebas Batam beralamat di JalanJendral Sudirman No. Batam Centre Pulau Batam 29400.berdasarkan Surat Tugas / Kuasa Khusus tanggal Desember2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batam ;3.

CitraShipyard Dimana Tanah Jalan Masuk dimaksud merupakan Asset Otorita Batam ;T39Fotocopy : Bukti Pengambilan Atau Penerimaan Uang yang diterima oleh : Bapak M.Ali Wasyim dengan berdasarkan pada :Kwitansi, tertanggal : Pelita, 20 02 2012,40.41.Sebagai Penerima Uang Dari PT. Citra Shipyard Kepada : Bapak M.

Surya Prima mendapatkan lahan dari Otorita dimana didalamnya ada kebunmilik Lerahman & Shaleh;Bahwa Peta tersebut disetujui oleh Badan Pertanahan Batam;Bahwa saya tidak tahu PT. Citra Shipyard;Bahwa saya tidak tahu berapa dari sedikitnya yang sudah diganti rugi oleh PT. SuryaPrima;2. Abdullah Ali, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang dibayar oleh PT.

tersebut;Bahwa tidak ada ganti rugi lagi karena sudah dibebaskan oleh otorita tahun sembilanpuluhan ;Bahwa bisa saya tahu lokasinya yang untuk jalan masuk pabrik ;Bahwa sudah diganti rugi bareng dengan tanah milik saya yang lainnya.Bahwa waktu itu tidak ada saksi dari pemerintah setempat;Bahwa saya dikampung Panau sejak tahun 1949;Bahwa saya membeli tanah tersebut dari Anum.

Tanah tersebutdibuat jalan;Bahwa tanah tersebut milik Otorita Batam;Bahwa tanah itu dipinjam sementara oleh PT. Citra Shipyard;Bahwa PT.

.: 32/KPPL/2009yang akan diajukan keberatan oleh = Pemohon,yaitu Menyatakan TERLAPOR : Badan PengusahaanBatam (d/h Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam), TERLAPOR II : PT. JasaRaharja (Persero) Batam, TERLAPOR II! : PT.Asuransi Jasa Raharja Putra Batam TERLAPOR IVPT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam(seharusnya PI.

OtoritaBatam), dan Badan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam pada masa itu) adalah sebagai perpanjangantangan Pemerintah Pusat di Pulau) Batam, sehinggakebijakan yang diambilnya adalah kebijakan Pemerintah,dan dengan demikian perbuatan yang dilakukan PT.Synergy Tharada melaksanakan asuransi Wisatawan dalamperkara quad non adalah termasuk perbuatan yangbertujuan melaksanakan peraturan yang berlaku yangdiwajibkan penguasa/Pemerintah melalui Otorita Batam,sebagaimana ketentuan pasal 50 huruf

Dalamsurat tersebut BP Batam mewajibkan semua BiroPerjalanan Umum/Cabang yang beroperasi' diwilayah otorita Batam untuk memberikanjaminan asuransi kecelakaan diri bagiwisatawan.12.

Menyatakan Terlapor : Badan Pengusahaan Batam(d/h Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam), Terlapor Il: PI Jasa Raharja (Persero)Hal. 99 dari 228 hal. Put.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas danadanya permintaan dari BP Batam (Turut TermohonI), melalui Surat Keputusan Kepala BadanPelaksana Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90Tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan DiriWisatawan dan surat yang dibuat oleh KepalaSatuan Pelaksana Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam NomorB/301/KA/V/1997, maka hal itu selanjutnyaditindaklanjuti oleh BP Batam (Turut Termohon) bersamasama dengan para pengelola pelabuhan(PT Indodharma Corpora sebagai Turut

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Darmawan Surbakti bin Pagoh Surbakti) dengan Pemohon II (Murniati binti Parno) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1995 di Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat

Musah (SuamiPenggugat) oleh Panitia Pembebasan Tanah Proyek Alumunium dan P.L.T.AAsahan yang menyerahkan Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebesarHalaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN KisRp1.084.950,00 (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluhrupiah) luas tanah 6.030 M? dengan perincian sebagai berikut:1. Tanah yang diganti rugi kepada K. Hutajulu yang terkena Pembangunan Jalanseluas 2910 M7;seluas 1260 M?

Musah (Suami Penggugat) maka tanah yang diganti rugi kepada K.Hutajulu menjadi 2 (dua) bagian dengan batasbatas sebagai berikut:Bagian I: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 50 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 50 m; Sebelah Barat berbatasan dengan Kontan/Musah 12 m;Gambar VI; Jalan LamaUtara 501mBarat 12m 12 m TimurKontan/Musah Siman/MusaK.

Musah (Suami Penggugat), maka tanah yang diganti rugi kepada Simandengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 21 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 21 m; Sebelah Barat berbatasan dengan K. Hutajulu/Musah 12 m;Gambar VIII; Jalan LamaUtara 2tmiBarat 12m 12m Timur K.

Hutajulu/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 31 m; Sebelah Barat berbatasan dengan Syarif 12 m;Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN KisGambar IX; UJalan LamaUtara ol mM Barat 12m 12m TimurSyarif Kontan/Musah K. Hutajulu/Musah31m SelatanJalan Accesroods 16.

Bahwa perlu Penggugat sampaikan sebelum proses ganti rugi yangdiberikan oleh pihak Panitia Pembebasan Tanah Proyek Alumunium dan P.L.T.AAsahan yang telah diberikan oleh Otorita Pengembangan Proyek Asahan padatanggal 13 Desember 1976 sesuai dengan Peta No. 298, sebagai berikut:a. Tanah yang dikuasai dan diusahai Siman telah dialihkan dan atau dig anti rugikepada Noni;b.