Ditemukan 1773 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rusli rusly rups rupilu ruesly rupali rupelu
Penelusuran terkait : Pemanggilan rupslb Ijin penyelenggaraan rupslb
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4) Undaan Surabaya
Termohon:
1.Abdul Mubarok
2.Anwar, S.H.
73 — 15
  • Asfiyak Graha Medika;
  • Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum Kehadiran dan Persyaratam Pengambilan Keputusan serta Ketua Rapat RUPS dan RUPSLB PT.
    Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

    RUPS TAHUNAN dan RUPSLB

    MATA ACARA

    RUPS TAHUNAN

    1. Memperpanjang masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Masa Jabatan 2014-2019 hingga saat diselenggarakannya RUPS dan RUPSLB;

    TATA CARA & TEMPAT ACARA

    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemagang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

    ASFIYAK GRAHA MEDIKA menggunakan tata cara dalam bentuk kehadiran fisik, dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kabupaten Kediri;

    KETUA RAPAT

    Pihak yang berwenang mewakili PEMOHON dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

    ASFIYAK GRAHA MEDIKA sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

    1. MenghukumPara Termohonuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini secara tanggung renteng ditaksir sejumlah Rp.744.000.00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
470 — 355
  • Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidakdidahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawanyang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilankepada salah satu pemegang saham PT Persatuan Perkasa, Bpk.Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yangditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Penggugat, sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 79 Jo. Pasal 81 Jo.
    Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidakdiadakan di tempat kedudukan PT Persatuan Perkasa, yaitu di KotaJakarta, oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan danmemimpin RUPSLB tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 76 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.;i. Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidaksesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk.
    Bahwa sehubungan dengan fakta fakta dalam angka 6 point e halaman 6 s.d 8surat gugatan Penggugat perihal surat undangan RUPSLB PT.
    dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepadasalah satu pemegang saham PT Unilink Prima, Bok.
    ;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point A angka 6 huruf g halaman7 yang menyatakan: RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidaksesuai dengan kaidah hukum yang berlaku karena RUPSLB tersebut tidakdidahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yangmengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut yaitu pemanggilan kepadasalah satu pemegang saham PT. Persatuan Perkasa, Bok.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-05-2010 — Upload : 25-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542 K/Pdt/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — KIM DO YOUNG, dkk ;YOOM MAN KEY
188 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah
    No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.
    Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.
    Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.
    Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
443 — 2647
  • RAHMAH MANDIRI MULIA, sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H.,M.Kn, sebagai berikut :

    • No

    Nama

    Jabatan

    1.

    Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H.
    Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H.
    40 Tahun 2007;Bahwa TERGUGAT II yang berkedudukan selaku Pemilik dari 88lembar saham Perseroan dan penerima Kuasa dari TERGUGAT IIIPemegang saham, dapat berkedudukan selaku Pimpinan RUPS;Bahwa Dalam hal pada saat pelaksanaan RUPSLB PENGGUGATmeninggalkan Rapat apakah RUPS LB maka RUPSLB tetap bisadilanjutkan dengan alasan bahwa pada awalnya PENGGUGATselaku pemegang saham telah menghadiri RUPSLB tersebut,sehingga tindakan walkout tersebut masuk dalam kategori tidakmenyetujui hasil kKeputusan RUPSLB
    RUPSLB tersebut, penyelenggaraannya adalah sah,keputusan yang diambilnya juga sah.
    ;Bahwa Dalam hal pada saat pelaksanaan RUPSLB PENGGUGATmeninggalkan Rapat maka RUPSLB tetap bisa dilanjutkan denganHalaman 43 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Prn76.TT.alasan bahwa pada awalnya PENGGUGAT selaku pemegang sahamtelah menghadiri RUPSLB tersebut, sehingga tindakan walkout tersebutmasuk dalam kategori tidak menyetujui hasil keputusan RUPSLB,namun apabila keputusan tersebut disetujui secara bulat oleh mayoritaspemegang saham yang hadir maka keputusan RUPS tersebut
    Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
    Register : 15-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 14-07-2020
    Putusan PT SEMARANG Nomor 8/PID.TPK/2020/PT SMG
    Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : R. YUDHI TEGUH SANTOSO, SH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PURYANTI, S.E., M.M. Alias YANTI Binti KARSO DIWERYO
    445 — 293
    • Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober 2012(fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.
      Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 25 Juni2014 (fotocopy legalisir).102. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 10September 2015 (fotocopy legalisir).103. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 28September 2016 (fotocopy legalisir).104.
      Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (Fotocopy Legalisir).101.
      Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Desember2013 (Fotocopy Legalisir).101.
      Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30Oktober 2012 (fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
    Putus : 12-08-2014 — Upload : 23-10-2014
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2014
    Tanggal 12 Agustus 2014 — CHOLID SALEH vs Dr. EDDY WIRAWAN, S.H
    128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Delta Bentala Perintissebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB PT. Delta BentalaPerintis Nomor 01/1 April 2010;2.
      ,Notaris di Bandung (Akta RUPSLB PT.
      Bahwa dengan adanya Novum berupa Salinan Putusan MPPN Nomor04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK1) dan Putusan MPW Jabar Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 (Bukti PK2) tersebut, membuktikanadanya pelanggaran UndangUndang Jabatan Notaris dalam pembuatanAkta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 (BuktiP1), dan oleh karenanya syarat perbuatan hukum (formalitas causa)pada Akta RUPSLB PT.
      Bahwa dengan terbukti tidak sahnya pembuatan Akta RUPSLB PT.DeltaBentala Perintis Nomor 01/1 April 2010, membawa konsekuensi hukumbahwa terhadap perbuatan hukum sebagaimana yang dituangkan dalamaktaakta yang ada setelah Akta RUPSLB PT. Delta Bentala PerintisNomor 01/1 April 2010 dan diajukan sebagai bukti di persidangan olehTermohon Peninjauan Kembali, yaitu:a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
      01/1 April 2010 cacat hukum dan olehkarena Termohon Peninjauan Kembali juga terbukti tidak memilikikapasitas dan kewenangan dalam pembuatan Akta RUPSLB PT.
    Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
    Register : 31-10-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 08-09-2019
    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1042/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
    Tanggal 6 Februari 2019 — Pemohon:
    PT TIGATRA MEDIA
    Termohon:
    PT CITRA SARI MAKMUR
    84 — 59
    • Menetapkan kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmuradalah lebih dari % dari seluruh jumlah saham;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1042/Padt.P/2018/PN JKT.SEL4. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
      Citra Sari Makmur dapatdiambil dan sah mengikat berdasarkan suara setuju lebih dari % darijumlah selurunh saham yang hadir dengan hak suara yang sah untukseluruh agenda Rapat;5, Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan korum pengambilankeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangkawaktu paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini, denganjangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang
      Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk haripemanggilan;6.
      Menunjuk Pemohon sebagai ketua rapat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPSLB) tersebut;t Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmur yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini adalah sah dan mengikat;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.
      Citra SariMakmur untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan membawa serta memberikan dokumendokumen PT.Citra Sari Makmur yang terkait kepada Pemegang Saham;9. Memerintahkan biaya yang timbul dalam Permohonan inidibebankan kepada Termohon;10.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 26-08-2014 — Upload : 18-05-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 K/Pdt/2013
    Tanggal 26 Agustus 2014 — IR. AGUS MARHANTO, Direktur PT. Kolingkas vs Drs. RUKIS PRIBADI, dkk
    84 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Bahwa seharusnva yang tepatmelakukan gugatan dan meminta bahwa RUPSLB tersebut ilegal dan tidaksah adalah para pemegang saham.
      SHOFWAN SUMBAHAN,SE dalam jabatannyaselaku Direktur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yang dibuatdihadapan Notaris ISRIN NAWAWI, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.
      Shofwan Sumbahan, S.E., dalam jabatannya selakuDirektur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yangdibuat dihadapan Notaris ISRIN NAWAW1, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.
      Dengan demikian, undangan tersebut menjadi tidaksah dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa RUPSLB tanggal 07 Desember 2011 yang diadakan oleh TermohonKasasi I, II dan Ill adalah RUPSLB yang illegal (tidak sah) sehingga bataldemi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena halhal sebagaiberikut:Hal. 22 dari 25 Hal.
      Kolingkas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Kolingkas yaitu Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat Il untukmeminta diadakan RUPSLB tentang pembubaran dan pemberhentiankepengurusan PT. Kolingkas sebagaimana Akta Nomor 80 (T.13) dansurat dari Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Tergugat II tertanggal 0Desember 2011 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Kolingkas untukmeminta diadakan RUPSLB.
    Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
    Register : 23-07-2008 — Putus : 25-02-2009 — Upload : 22-08-2011
    Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2008/PTUN-JKT
    Tanggal 25 Februari 2009 — Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta (PT. RSHJ);1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen, 2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
    86 — 35
    • RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.
      Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.
      Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.
      Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.
      Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris
    Pengadilan PT JAKARTA
    Register : 24-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 22-12-2016
    Putusan PT JAKARTA Nomor 409/PDT/2016/PT.DKI
    Tanggal 15 Agustus 2016 —
    204 — 77
    • Bahwa Penggugat berencana menjual sahamnya sebanyak 240(Dua ratus empat puluh) lembar saham kepada Tergugat danTergugat berminat membeli Saham milik Penggugat, maka untukitu disampaikan dalam RUPSLB pada tanggal 07 September2012 dan hasil dari RUPSLB PT. Avia Global Teknologi tersebutdiantaranya menyetujui Penjualan sahamsaham milikPenggugat sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) lembarsaham kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam BeritaHal 2 dari 33 hal Put.
      Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.
      PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUNKARENA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BATAL DANSAHAMSAHAM A QUO KEMBALI MILIK PENGGUGAT.44.45.Bahwa sesuai dengan bunyi Persetujuan RUPSLB tanggan7/9/2012 yang direalisasikan dalam Perjanjian Jual BeliSaham, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan padabutir 38 di atas, Perjanjian Jual Beli Saham batal demihukum, jika tidak ada pembayaran selambatlambatnyatanggal dua puluh tujun September dua ribu dua belas (27092012).Apabila salah satu atau semua cek tersebut
      Bahwa perjanjianperjanjian jual beli saham antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi yang seluruhnyatertanggal 7 September 2012 mencantumkan denganlengkap tanggal pembayaran dengan mengacu pada caradan sumber dana sebagaimana telah disetujui olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam RUPSLB tanggal7/9/2012 tersebut.4.
      Bahwa persetujuaan RUPSLB tanggal 7/9/2012 mengenaicara pembayaran harga jual beli sahamsaham Perseroanmilik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yangdilakukan secara bertahap oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan danaprogress pekerjaan yang diterima Perseroan tersebut,haruslah dianggap sebagai suatu perikatan bersyaratsebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPer, yangkutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:Hal 25 dari 33 hal Put.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
    Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2779 K/Pdt/2011
    Tanggal 6 Maret 2012 —
    69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Metro Mini untuk melaksanakan RUPSLB masingmaingtertanggal 12 November 2010. (Copy terampir);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Pemohon = mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan penetapan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Memberikan IZINPENETAPAN Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa(RUPSLB) untuk dapat terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham PT.Metro Mini yang sesuai dengan aturan perundangundang yang berlaku;3.
      Menyatakan RUPSLB PT. Metro Mini yang diselenggarakan oleh paraanggota pemegang sham dengan berdasarkan kuorum kehadiran dankuorum keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah dang mengikat;4. Menetapkan Agenda RUPSLB PT.Metro Mini sebagai berikut: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Metro Mini berdasarkan UU PerseroanTerbatas No. 40 tahun 2007;5. Perubahan atau pemilinan susunan pengurus perseroan;6.
      Biayabiaya yang timbul atas terselenggaranya RUPSLB PT. Metro Minimenjadi tanggungan perusahaan PT. Metro Mini;Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendpat lain , mohonpenetapan yang seadiladilnya;Hal. 7 dari 18 hal. Put.
      Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kapasitas untuk memohonpenetapan Izin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
      Bahwa judex factie tidak pernah mempertimbangkan sangkalan danpenolakan Pemohon Kasasi mengenai bukti surat P.6 dan P.7, padahalsudah sangat jelas Pemohon Kasasi menguraikan bahwa PemohonKasasi belum pernah menerima surat permintaan RUPSLB dariTermohon Kasasi.1.3.
    Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
    Register : 19-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 27-04-2021
    Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2016/PT YYK
    Tanggal 31 Januari 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TOPAN SATIR, SE.MM Diwakili Oleh : H DEDDY SUWADI SR SH
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERNAWATI, SH
    248 — 43
    • (asli);
      16. Management Letter untuk Tahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2007 PT Anindya Mitra Internasional (asli);
      17. 1 (satu) bendel kertas kerja ;
      18. Evaluasi Kinerja Tahun 2007, Strategi & Kebijakan Perusahaan Tahun 2008 ;
      19. Asli Surat Nomor : 011/A/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Keputusan RUPSLB ;
      20. Asli Surat Nomor : 043/A/08 tanggal 9 Juli 2008 Perihal : Pemberitahuan Keputusan RUPS
      Anindya Mitra Internasional No : 4 Tanggal 9 Mei 2007;
      44. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;
      45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;
      46. Foto copy Akta Berita Acara PT.
      Anindya Mitra Internasional No : 3 Tanggal 9 Mei 2007;
      47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;
      48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 021/B/06. Tanggal 3 April 2006. Perihal : Permohonan Perubahan Anggaran dan Alokasi Dana Tambahan Modal untuk Pembangunan Sagan Resto.
      Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
      89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;
      90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;
      91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya Mitra Internasional.

      92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;
      93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal : Materi RUPSLB;
      94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007.
      Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwaprogramprogram rincian = penggunaan dana penyertaan modalsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 harus dilaksanakan danselanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan(RKAP) PT AMIsehingga programprogram tersebut menjadi program yangwajib dan harus dilaksanakan Perusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Halini Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT
      Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT.
      Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB. ;93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT YYK.94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT AnindyaMitra Internasional Sampai dengan tahun 2007.;95.
      Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AnindyaMitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya MitraInternasional No : 3 Tanggal 9 Mei 2007;47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya MitraInternasional kepada Komisaris Utama PT.
      Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT AnindyaMitra Internasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008Perihal : Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PTAnindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007.;95.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 19-10-2017 — Upload : 17-07-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pdt/2017
    Tanggal 19 Oktober 2017 — JANTO TANUMIHARDJA VS SUHADI, DKK
    120 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.
      harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.
      Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.
      Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
      Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.
    Pengadilan PT MATARAM Perdata
    Register : 18-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
    Putusan PT MATARAM Nomor 124/PDT/2019/PT MTR
    Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI BIMA HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
    Pembanding/Tergugat II : KOMISARIS UTAMA PT BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, Ir HJ. NURMA, Msi
    Pembanding/Tergugat III : DIREKTUR UTAMA PT. BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, H. ZAS'ARI H. ZAINUDIN, SE
    Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD FAHRI
    Turut Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK NTB PERWAKILAN NTB
    47 — 33
    • Saya (Penggugat)diberikan dokumen antara lain : Fotokopi Risalah Hasil RUPSLB PT. BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris.
      No. 124/PDT/2019/PT:MTRRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa kehadiransaya (Penggugat), sebagai bukti adanya perubahan agenda rapat tersebutdapat disimak melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Hasil RUPSLB tersebut memutuskan dan menetapkan :a. Memperpanjang masa kerja H. Zasari H. Zainuddin, SE, CRBD (DirekturUtama) selama 6 (enam) bulan, (11 Oktober 2017 s.d 11 Maret 2018);b. Tidak Memperpanjang Masa Kerja Komisaris Bapak M. Fahri Aminy, SE,dan;c.
      BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima,perihal kapan akan diadakan RUPSLB, saya (Penggugat) mendapatkanjawaban dari yang bersangkutan, Sudah saya sampaikan kepada H. Zasarimasalah sertifikasi dan RUPSLB dan saya Whatsap juga ke Umi Nurmatapi disuruh sama H. Zasari pak Fahri telepon lagi di Umi Nurma ;. Bahwa pada tanggal 4 Oktober Jam : 08.51 Wita saya (Penggugat)menanyakan kepada Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama PT.
      Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait kKeputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, SE (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan DirekturUtama / Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 ;4.
      Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agendarapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR PesisirAkbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimanaUraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadirioleh Penggugat ;b.
    Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
    Register : 10-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-10-2015
    Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2015/PTUN-JKT
    Tanggal 10 September 2015 — STEVEN HAKIM;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PT. GUSHER TARAKAN
    85 — 48
    • ,MLHL, DPI : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014, yang intinyamembatalkan Keputusan Tergugat Nomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tertanggal 22 Nopember 2006 dan KeputusanNomor: W138HT.01.10.53 tertanggal 15 Desember 2006 tentangkeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberDalam Objek Sengketa, Tergugat memberikan penjelasan bahwadasar penerbitan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01. 2014 danNomor : AHU3 AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014 adalahPutusan Mahkamah
      yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untukmembatalkan keputusan tersebut ;Tidak terdapat adanya cacat substansi materi atas KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember2006 dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006,yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkanKeputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret 2014 hanya atas dasarPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan tidak sah keputusan RUPSLB
      sesuai Akta Nomor :17 tanggal 6 Oktober 2006, karena terdapat putusan lain yaituPutusan Nomor : 741 PK/Pdt/2009 dan Nomor : 742 PK/Pdt/2009, tanggal 25 Januari 2011 yang juga tercantum dalamPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ataskeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberBerdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur secara substansimateri atas suatu keputusan atau produk hukum perseroan telahdinyatakan tidak sah
      Tidak terdapat adanya cacat substansi materi yang dapat dijadikandasar dan alasan bagi Tergugat untuk membatalkan KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember 2006dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006 tentangpersetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkankeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober2006 dengan menerbitkan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3 AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret2014, karena keputusan RUPSLB sesuai
      Tahun 2013 Tanggal 17Mei 2013; Demikian juga Putusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal2 Juli 2013 hanya menyatakan tidak sah keputusan RUPSLBsesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 dan tidak otomatismembatalkan keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 45 tanggal15 Maret 2012, sehingga keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor :45 tanggal 15 Maret 2012 adalah tetap sah dan mengikat denganSteven Hakim sebagai Direktur Utama mewakili Direksi bertindakuntuk dan atas nama Perseroan ; =" 20.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
    Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-12-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pid/2018
    Tanggal 28 Agustus 2018 — RUDY GUNAWAN, SE;
    144 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,Jl. P. Mangkubumi No. 52, Yogyakarta; Asli Surat Nomor : 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli2017, ditujukan kepada Bpk.
      Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,JI. P. Mangkubumi No.52, Yogyakarta;5. Asli Surat Nomor : 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani olehRudy Gunawan;6.
    Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
    Register : 15-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 341/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr
    Tanggal 10 Agustus 2020 — Pemohon:
    JUNIANTO
    Termohon:
    1.SUYANTI ANG
    2.YU TAK CHAN
    390 — 313
    • ) PT.Soft Play KGJ denganagenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan DewanKomisaris;Menetapkan Kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJdengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi danDewan Komisaris adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)dari jumlah seluruh saham;Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum PemegangSahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dapat diambil dansah berdasarkansuara setuju sekurangkurangnya
      519% (lima puluhsatu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan haksuara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian danpengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakandalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambatHal 6 dari 28 Penetapan Nomor 341/Pdt.P
      /2020/PN Jkt.Utr21 (dua puluh satu) harisejak penetapan ini,ngan jangka waktupemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk waktu haripemanggilan;7) Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah;8) Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua ataupimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
      (RUPSLB)PT.Soft Play KGJ berdasarkan penetapan ini;9) Memerintahkan Termohon dan Termohon II untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft PlayKGJ, dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi danDewan Komisaris,dan membawa serta memberikan seiuruhdokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;10) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesarRp.1.047.000, (Satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).10.
      Tong HengInvesment Indonesia, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon mempunyaikwalitas sebagai pihak yang oleh undang undang diberi hak untuk dapatmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 79 ayat (1), (2), (5) dan (6)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa sebagai pemegang saham PT.
    Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Register : 15-08-2012 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 13-11-2015
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2012/PN.JKT BAR
    Tanggal 19 Nopember 2014 — LILI SOEMANTRI; 1.PT. CABOT INDONESIA 2.CABOT CORPORATION 3.CABOT SPAIN S.A 4.PERMODALAN NASIONAL 5.PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI ( PERSERO ) 6.CABOT MALAYSIA SDN.BHD 7.AULIA TAUFANI, SH 8.ARYANTI ARTISARI
    212 — 365
    • Fakta bahwa RUPSLB tertanggal29 Juni 2004 tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum yangditentukan oleh Anggaran Dasar menunjukkan bahwa keputusankeputusan yang dihasilkan RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebuttelah benar secara hukum dan oleh karena itu dapat menghasilkankeputusan yang bersifat mengikat.Fakta 4: RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebut kemudiandilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Rl("Kemenhukham").
      Bahwa mekanisme hukum yang seharusnya dan sepatutnya dilakukanPENGGUGAT terkait dengan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT atasperubahan sementara klasifikasi saham milik PENGGUGAT adalahPENGGUGAT atau kuasanya hadir pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004 untuk52menyatakan ketidak setujuannya atas rencana perubahan klasifikasi sahamtersebut.Bahwa pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004, PENGGUGAT telah dipanggil secarapatut, namun sampai dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut, PENGGUGAT ataukuasanya tidak hadir dalam
      Olehkarenanya, TERGUGAT IV sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT berhakmengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut.Bahwa RUPSLB yang membahas mengenai perubahan Anggaran DasarTERGUGAT telah dituangkan dalam Akta No.157/2004 (Bukti T.IV 4).Kemudian hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut dinyatakan dan dituangkandalam Akta No.158/2004 (Bukti T.IV 5).
      Oleh karena itu, pemberitahuanRUPSLB telah sesuai dengan prosedural yang ditentukan oleh UUPTNo.1/1995.RUPSLB TIDAK MENYALAHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUMAUPUN ANGGARAN DASAR PERSEROANBahwa benar pada tanggal 29 Juni 2004 telah diadakan RUPSLB padaTERGUGAT dan dihadiri oleh TERGUGAT WV beserta TERGUGAT Ill,TERGUGAT Ill dan TERGUGAT V.Bahwa salah satu agenda RUPSLB adalah menyetujui perubahan sementaraterhadap klasifikasi saham baru milik PENGGUGAT di TERGUGAT menjadi35.36.37.38.aac67saham tanpa
      RUPSLB tersebut adalah sah,karena telah memenuhi kuorum.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 26-02-2013 — Upload : 16-07-2013
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617 K/Pdt/2012
    Tanggal 26 Februari 2013 — RHUMANA WATY MANAF vs Tuan RAHMAT SADELI, dkk
    57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • 2012;Tuan AKHMAD HENDRA MANAF, bertempat tinggal di Jalan Latuharhari,Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat;Tuan LUAY ABDURACHMAN MUNIR, SH, bertempat tinggal di JalanKramat Lontar, Nomor 4 J, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Termohon I s/d Termohon II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kuorumRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
      Ayu Kumala Lestari sebagaimana diamanatkan olehAnggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnyaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Putusan PeninjauanKembali Nomor 243 PK/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004, Putusan Kasasi Nomor 1797K/Pdt/1989 tanggal 15 Mei 1997, Putusan Banding Nomor 689/PDT/1988/PT.DKItanggal 30 Januari 1989, putusan tingkat pertama Nomor 189/Pdt.G/V1I/1987/PNJkt.Pst
      No. 1617 K/Pdt/201210yang berlaku dalam menyelenggarakan RUPSLB, termasuk dalam mengajukanpermohonan untuk ditetapkan kuorum dalam pelaksanaan RUPSLB dimaksud;11 Bahwa alasan pengajuan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon jugasangat jelas, yaitu karena Termohon Kasasi I/dahulu Termohon I dan TermohonKasasi II/dahulu Termohon II tidak pernah menghadiri undangan RUPSLB yangdiadakan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga adalah tepatapabila Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon mengajukan
      permohonan untukditetapkan kuorum untuk RUPSLB dimaksud kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan (vide Pasal 86 ayat 5 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas);12 Bahwa putusan perkaraperkara Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/Pdt/ 2003tanggal 15 April 2004, Putusan Kasasi Nomor 1797 K/Pdt/1989 tanggal 15 Mei1997, Putusan Banding Nomor 689/PDT/1988/PT.
      Ayu Kumala Lestari belum diketahui secarapasti dan masih dalam sengketa, maka untuk menghindari adanya putusan yang salingbertentangan, permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwapenetapan Judex Facti dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiRhumana Waty Manaf tersebut
    Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
    Register : 14-04-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 13-01-2017
    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel
    Tanggal 8 Nopember 2016 — ADI PURNAWARMAN. Lawan 1. Ir. SAPTO BUDI MULYONO, 2. MAHENDRA ASOKA BRATANATA, 3. AURILYA S. BONO WIDYAWATI,
    423 — 761
    • lembarsaham sah atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, PEMOHON telahmengajukan permintaan tertulis kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahunduaribu enambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB denganagenda rapat penggantian pengurus
      Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan
      RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).
      Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPARA TERMOHON selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;daniil. .
      ) Perseroan dengan agenda rapat : Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLBdan melakukan pengambilan