Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 164 yang TERMOHON kutip sebagai berikut:halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 37/Padt.SusBPSK/2016/PN.Dum.Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERMOHON kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan Qaripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan

Olehkarena itu, putusan perkara a quo adalah cacat hukum dan harusdibatalkan;Bahwa berdasarkan pada fakta tentang isi Berita Acara Sidang tanggal 10Pebruari 2015 yang patut diduga telah dipalsukan maka disampingmenempuh upaya hukum kasasi, Pemohon Kasasi juga telah mengambillangkah hukum pidana dengan melaporkan Sang Nyoman Darmawan, S.H.dalam kapasitasnya sebagai Panitera Pengganti yang membuat BeritaAcara Sidang tersebut dan Ketua Haruno Patriadi, S.H., M.H. selaku HakimKetua atas dugaan telah

tersebutpun telah mengetahui perkara a quomelalui telpon dari Penggugat dan Tergugat (Sebagaimana Replik Penggugathalam pertama angka 3);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ill dan Tergugat IVtersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Hal 30 dari 35 hal Putusan No 0600/Pdt.G/2020/PA.SlwBahwa tujuan pencantuman identitas para pihak, terutama identitasTergugat adalah sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan ataumenyampaikan pemberitahnuan kepada para pihak (M.Yahya Harahap, S.H.dalam

Kepala Pusat Kesehatan Haji,Kepala Pusat Data dan Informasi diketahui bahwa surat Tergugat yang menjadiobjek sengketa baru diterima pada tanggal 10 Mei 2013 yang berarti telahmelampaui batasan waktu penentuan calon peserta latin dimana pengumumancalon peserta latin sudah dilakukan pada tanggal 24 April 2018 ; Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H.dalam Buku UsahaMemahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I.Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi Ssendiri, atau 3.

keadilan bagiterdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusandijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan; Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang idealbagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad daderStrafrecht, bukanlah mengacu pada sistem hukum Amerika dengan orientasi Crime Control Model(CCM), Due Process Model (PDM) atau family model .Pada asasnya menurut PROF.Dr.MULADI, S.H.dalam

YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASIDAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA yang diterbitkan oleh, SINARGRAFIKA, CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2008 maka jelas bahwa Tergugat didalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi aturan atautidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang undang, karena dalam hal iniTergugat memakai dalil ada bukti baru, sedangkan setelah dicermati ternyata buktibaru yang diajukan oleh Tergugat pada bukti PK nya No. 125

;Bahwa dengan tidak diikutsertakan Notaris Eveline Indrawati Sinarya, S.H.dalam gugatan perbuatan hukum yang diajukan Penggugat menjadi subjekhukum selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, dapat mengakibatkangugatan menjadi tidak lengkap (p/urium lIitis consortium), sehingga gugatanPenggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapatditerima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 juncto Nomor492 K/Sip/1970, tanggal 16

Sianturi, S.H.dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkanpenguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyatasendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barangtersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barangitu.Bahwa dalam unsur mengambil berarti seorang pelaku memindahkanbarang dari tempat semula ketempat lain.

Sianturi, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannyabahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yangdisadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akantimbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usahapencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dankealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akanHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Olmtimbulnya

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika,cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113 menyatakan:"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.

LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara

Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide.

guna dapat menggajukan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikianunsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar danesensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa mengenai bentukbentuk kepentingan, secara khusustidak diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehkarenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H.dalam

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata:Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, 2008, halaman 449, yang menyatakansebagai berikut :Halaman 17 Putusan Nomor 39/PDT /2017/PT.DKI."Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasarigugatan.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, 2008, Halaman 448 serta Retnowulan Sutantio, S.H.dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,Cetakan Kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung,2009 halaman 17, masingmasing menyatakan sebagaiberikut:Doktrin Hukum M.

Ridwan Syahrani, S.H.dalam bukunya yang berjudul Buku Mated Dasar Hukum AcaraPerdata, Penerbit Citra;Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkaradengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatadirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh Penggugat sebagaiyang merugikan hak perdatanya.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit:28.29.30.31.Se.33.34.35.36.37.Sinar Grafika, 2017, halaman 119 dan 120, bukti T3;Foto copy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung1555K/Pdt/2013 tertanggal 12 Desember 2013, bukti T4;Foto copy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung676K/Pdt/2013 tertanggal 10 September 2013, bukti T5;No.No.Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit:Sinar Grafika, 2017, halaman 452, bukti T8;Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung586K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, bukti T9;Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, bukti T10;Foto copy sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, bukti T11;Foto

Soepomo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,halaman 48 dan 49, bukti T26;Foto copy sesuai dengan asli Doktrin Hukum Prof.

Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan olehPenerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan 354 tersebut di atas;8 Bahwa yang termasuk di dalam kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum tidakdisebutkan di dalam Undang undang, tetapi di dalam Ilmu Hukum dikenal 2(dua) faham mengenai hal itu yaitu :Yang menganut paham sempitberpendapat :1 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku ;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;Paham

Yahya Harahap S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, apabila ada kesalahanidentitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Error inPersona, pada tahap jawabmenjawab. Eksepsi Error in Persona inidiajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah(keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);4.

., M.H. dan Ardi Berlan Saputra, S.H.Dalam jabatannya sebagai karyawan Pt. PSMI Untuk tujuan melakukan segalaupaya untuk mempertahankan hak PT. PSMI sebagaimana yang telahditetapkan sita eksekusi di wilayah Tiuh Baru.Bahwa sebagaimana isi dari Surat Tugas/Surat Kuasa tersebut tidak adasatupun kalimat dalam surat tugas/Surat kuasa tersebut yang menyatakan namanama tersebut, diberikan kuasa untuk mewakili Pt.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata", cetakan Kedua, Juni 2005Penerbit Sinar Grafika, pada balaman 15, juga menyatakan hal yang sama;Bahwa dengan demikian jelas SEMA No.1/1971 secara implisit mengaturkesalahan terhadap surat kuasa merupakan resiko dan pihak yang beracara,yang seharusnya membawa konsekwensi hukum surat kuasa menjadi tidaksoh dan karenanya gugatan yan2 didasarkan pada surat kuasa tersebutcara hukum iuza harus dinyatakan tidak dapat diterima.Penggugat kurang Pihaknya