Ditemukan 6290 data
Pembanding/Penggugat VI : ANDI ARAFAH S. Sos Diwakili Oleh : ARSANTY HANDAYANI SH
Pembanding/Penggugat IV : Ir. H. ANUNG NUGROHO Diwakili Oleh : ARSANTY HANDAYANI SH
Pembanding/Penggugat II : Drs. H. JOHANSYAH IBRAHIM Diwakili Oleh : ARSANTY HANDAYANI SH
Pembanding/Penggugat VII : ANDI ADLY ASHARI. SE Diwakili Oleh : ARSANTY HANDAYANI SH
Pembanding/Penggugat V : LAPADANG SP. MM Diwakili Oleh : ARSANTY HANDAYANI SH
Pembanding/Penggugat III : DR. HC. H. ABDUL HAJAR SIANG Diwakili Oleh : ARSANTY HANDAYANI SH
Terbanding/Tergugat I : PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU
Terbanding/Tergugat II : PT. Kutai Timur Investama
110 — 48
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau Anggaran Dasar.Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakanbahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggidalam sebuah PT melainkan RUPS.
No. 100/PDT/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.pemegang saham baru memiliki Kekuasaan atas PT ketika mereka beradadalam RUPS. Hal ini berarti kKehendak bersama para pemegang sahammerupakan kehendak RUPS.
Hasil RUPS merupakan kehendak PT yangpaling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusanRUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirianPT/Anggaran Dasar;Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyalkekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPSmempunyai jenjang tertinggi diantara organ PT tetapi sekedar memilikikekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organperseroan lain.
No. 100/PDT/2016/PT.SMR(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dantunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena
.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkankeputusan rapat Dewan Komisaris.Hal. 23 dari 39 hal.
101 — 28
Menyatakan barang bukti berupa :Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadcir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.
Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17Pebruari 2012.
FC KTP atas nama TARKIM sedangkan untuk KTP Sar.MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya ;b. 1 (satu) lembar Berita Acara RUPS PT. Kesatria Wicaksanatrtanggal 17 Februari 2012 ;c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Kesatria Wicakana tertanggal 17 Februari 2012 ;d. 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas Perusahaan PT. KesatriaWicaksana tanggal 25 April 2002 yang dibuatkan di NotarisWiwik Asriwahyuni Santoso, SHe Bahwa benar yang terjadi setelan Sdr.
Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana, tertanggal 7 Februari 2012.2. Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham( RUPS) PT. Kesatria Wicaksana 17 Februari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) Bundel Akta Penderian Perseroan Terbatas No.6 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIKASRIWAHYUNINGSI SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan dan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.
Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.
149 — 50
RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.
(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.
RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.
No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.
Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.
Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.
Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.
dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.
Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.
YULIANTI DJOKO
115 — 83
RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.
Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.
Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.
Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.
Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.
440 — 178
Dengan demikian,Direksi Termohon terbukti telah melanggar kewajiban hukumnya (fiduciaryduty) yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a dan (5)UU Perseroan Terbatas.Pasal79 UU PT:"(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang
risalah RUPS dan salinan laporan tahunan."29.
(Akta RUPS No. 11), yang pada pokoknyamengagendakan untuk mendengar alasanalasan dan penjelasanTERMOHON atas beberapa hal tertentu.
(Akta RUPS No. 11).
Permohonan Pemeriksaan Perseroan Diajukan Secara Prematur KarenaPEMOHON Tidak Pernah Meminta Data Dalam RUPS Perseroan, danDaluarsa Karena Keterangan Yang Diminta Oleh PEMOHON Telah DijawabDalam RUPS Perseroan TERMOHON.847.
2007 — 1117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.
Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat
Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian
Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.
Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.
133 — 28
Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.
Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.
Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.
Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.
Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?
TN. RACHMAN
Termohon:
NY. MARNI HIU
99 — 33
Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepadaPengadilan Negeri Tangerang untuk ditetapbkan RUPS PT.
ayat (2) "Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS KEDUA."
Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung,Tangerang Banten ;Bahwa Undangan RUPS tersebut tidak dihadiri oleh Termohon denganpertimbangan Undangan RUPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, dengan alasan Pemohon mengundang Termohonsebagai Direktur PT. Pao Shen Mitra Industries untuk RUPS di Jl.Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung, Tangerang Bantensedangkan tempat kedudukan PT.
PERTAMA PT.Pao Shen Mitra Industries pada tanggal 15April 2019 di Grand Soli Marina Hotel, JIl.Gatot Subroto Km.5,3, Gandasari,Jatiuwung, Tangerang, Banten, dalam RUPS tersebut tidak memenuhi kuorumsampai dengan ditutupnya RUPS.
PaoShen Mitra Idustries, melalui JNE dengan kode pengiriman012500106585619 untuk diadakan dilaksanakan RUPS kemudianpada tanggal 28 Maret 2019 Pemohon mengirim surat kembalikepada Termohon untuk diadakan RUPS tempatnya di Grand SollMarina Hotel jl.
296 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnyadengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 81ayat (1) UUPT);Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:1) 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau2) Dewan Komisaris.
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.
210 — 58
Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.
Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.
Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.
Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).
Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.
114 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT pada pokoknyamenentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan didasarkan padakeputusan RUPS dan keputusan RUPS tersebut harus dimuat ataudinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut dibuat.
RUPS PT Universal PratamaSekawan (Pemohon) mengenai perubahan susunan pengurus ataupengangkatan masingmasing Tn.
Sebab, keputusan RUPS tersebut dibuatpada tanggal 12 Desember 2011, sementara keputusan RUPS itusendiri baru dituangkan atau dinyatakan kedalam akta notaris (incasu Akta No. 13) pada tanggal 27 Januari 2012.
Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.
Keputusan RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;(6). Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantiandan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak tanggalditutupna RUPS;(7).
529 — 208
,dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOTPPAT/IIII06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 4 Oktober 2004. --------------------------------------------------------------------------------------4.
Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita AcaraRapatUmum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah Nomor 03 tangga 104 Oktober 2004;5.
"Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut,sesungguhnya dilakukan oleh tergugat sejak tahun 2010 dan tahun2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 penggugatse/aku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidakdiundanglagi oleh tergugat (vide putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL), haltersebut,dilakukan oleh tergugat karena itikad buruknya untuk menghindaripembicaraan pembayaran jasa penggugat dalam RUPS tahun 2009,karena janjijanji tergugat setiap kali penggugat menagihpembayaranjasa pada RUPS
tahun 2009, jawaban tergugat nanti dibicarakandalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenaiwanprestasi (vide putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL); .
Betapa tidak, pada bagian awal / komparasiakta, serta pada bagian akhir Akta Nornor : 13 /DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan nomor : 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakantindaklanjut Akta Berita Acara RUPS nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004dan Akta Berita Acara RUPS nornor 3 tanggal 4 Oktober 2004, tertulisjelas namanama kornisaris dan Direksi PT.
Kehilangan pendapatan penggugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untukpembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasarperhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Pembagian Laba (deviden) dan Pengesahan Neracatahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT. Bank Sultengadalah sebesar Rp 19.917.000.000.
113 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82 K/Pid/201924.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017untuk Safii;Bukti T8
.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Safii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.
Terbanding/Penggugat I : Nofrialdi Amd, EK
Terbanding/Penggugat II : Muryadi
Terbanding/Penggugat III : Herlambang Wicaksono
Turut Terbanding/Tergugat II : H. SUTARNO
83 — 89
., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI:
- Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
- Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak tuntutan provisi
selain dan selebihnya ;
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi para Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan masa kepengurusan Hasil RUPS LB tanggal 22 Februari 2013 yang baru mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0107372.AH.01.10 Tahun 2015 akan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
) perseroan yang akan datang;
- Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/RUPSP tanggal 29 April 2000 merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat I dan/ atau para Penggugat sebagai pengurus yang sah untuk menerbitkan dan menandatangani saham-saham dari pemegang saham yang sah atau dari persero yang belum ditempatkan;
- Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang
"RUPS kedua dan ketiga dilangsungkandalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelan diperolehnya penetapanpengadilan negeri";1.3.
Membatalkan surat penetapan No.03/Pdt/RUPS/2000/PN.Jkt.Timtanggal 31 Maret 2000 beserta produk yang dihasilkannya;3 Menyatakan RUPSP dan RUPS PT Metro Mini yang diselenggarakan29 April 2000 oleh Tergugat telah menyimpang dari ketentuan yangseharusnya : Penyelenggaraan RUPS/RUPSP PT Metro Mini di kantor PT MetroMini JIl.Pemuda Kav.721, ternyata dilakukan di luar kantor tersebut; Mengacu kepada anggaran dasar PT Metro Mini pasal 13 dan 14tentang laporan keuangan neraca dan Laporan Direksi; Mengundang
Memerintahkan kepada Tergugattergugat selaku PanitiaRUPSP/RUPS PT Metro Mini dan kepada Turut Tergugat yang menamakandiri pengurus tandinganyang dihasilkan oleh RUPS/RUPSP tanggal 29 April2000 yang tidak sah untuk menghentikan segala kegiatan perusahaan baikkeluar maupun ke dalam;8.
yangdimiliki oleh Para Tergugat agar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan sebagaimanaPenetapan No. 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Mei2011 dan Penetapan quorum No. 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 11Desember 2012:5.
);Menimbang, bahwa RUPS merupakan organ perseroan tertinggi,sehinggga beralasan hokum apabila masa berakhirnya kepengurusan ditentukanoleh RUPS;Petitum angka 4Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 pada pokoknya mohon untukmenyatakan perbuatan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan PresidenKomisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/ RUPSP tanggal 29April 2000 adalah perbuatan yang melawan hokum sehingga penerbitan sahamsaham harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat
70 — 29
Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS dan Penggugatmenghadiri RUPS terkait pemberhentiannya tersebut dengan Penggugatmenyetujui sebagaimana responnya yang tidak memberikan penolakan atautanggapan/usulan dalam bentuk apapun atas pemberhentiannya tersebut.Sebelum diselenggarakannya RUPS, Penggugat malah telah mengajukanpengunduran diri secara lisan kepada Direktur dan Komisaris serta telahHalaman 9Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn10memberitahukan rencana pengunduran dirinya
Sehingga kemudian pada RUPS yang telah diselenggarakandengan agenda salah satunya memberhentikan Penggugat, maka Penggugattidak memberikan penolakan. Dalil Penggugat pada angka 3 ini adalah tidaksebagaimana yang didalilkannya tetapi faktanya sesuai uraian dalil Tergugat diatas, yakni Penggugat sendiri telah berkehendak untuk mengundurkan dirisebelum RUPS di selenggarakan Tergugat..
hubungan kerjanya pada tahun 2011 dengan menerimapesangon dari Tergugat, maka tidak benar Penggugat berstatus sebagaipekerja sejak bulan Januari 1995 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS telah disetujuioleh Penggugat karena Penggugat menghadiri RUPS terkaitpemberhentiannya tersebut dan Penggugat tidak memberikan responpenolakan atau tanggapan dalam bentuk apapun ataspemberhentiannya tersebut;e Bahwa sebelum diselenggarakan RUPS, Penggugat telah mengajukanpengunduran
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan organ perseroan, makapihakpihak yang hadir dalam RUPS adalah organ perseroan itu sendiri yang terdiridari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemengang saham;Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahOrgan perseroan yang terdiri
dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegangsaham, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjianantara pihak pengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direkturbertindak sebagai mewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antarapengusaha dengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertindak mewakilipengusaha, maka RUPS tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
175 — 61
Pst(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.;(6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batall.; (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.; (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh
Satria Maju BersamaNo.5 tanggal 16 Agustus 2011).Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.
;Menimbang, bahwa keputusan RUPS Luar Biasa tentang PemberhentianPenggugat selaku Direktur PT.
Satria Maju Bersama, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 91 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi.; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 UndangUndang RI No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas : (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling iambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir.; ~ (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanPerseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2).;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
YUNIATUN KHASANAH
Tergugat:
ROSMAWATI AGUSTINI
342 — 240
Berdasarkan RUPS tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh ParaPemegang Saham di PT.
RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukanPemanggilan RUPS.
Mitra Dagang Asia berdasarkan Hasil Audit Investigasitanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor JasaAkuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;12.Bahwa apa yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian adalah sahmenurut hukum berdasarkan RUPS yang sah dan berdasarkan hukum;Bahwa terkait RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah Batal Demi Hukum karena tidak berdasarkan hukumsesuai dengan UU Perseroan No. 40 tahun 2007 terkait denganpersyaratan dan tata cara RUPS sebagaimana
telah disampaikan olehTergugat seperti diatas;Bahwa dikarenakan RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah RUPS Illegal dan tidak berdasarkan hukum berdasarkanUU Perseroan No 40 tahun 2007 dikarenakan :1.
Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak melakukan permintaandiadakannya RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS;2. Dan sebelum Pemanggilan RUPS, Penggugat dan para pemegangsaham lain yang memiliki hak Suara mengajukan Permintaan RUPS,yang dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi(Direktur Utama / Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris (dimana Penggugat juga sebagai Komisaris);3.
238 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniditegaskan kembali oleh UU PT yang mengatur bahwa Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS apabila ada permintaan dari pemegang saham (videPasal 79 ayat (5) UU PT);IIPeranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS Atasa Permintaan Pemegang SahamBerdasarkan UU Perseroan Terbatas1Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, organ PerseroanTerbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik ituRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya ("untuk selanjutnya disebut RUPS LuarBiasa") adalah
RUPS hanyaHal. 5 dari 49 hal. Put.
Beliau menjelaskan :"RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang jugadisebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;RUPS tersebut diselenggarakan dengan didahului panggilan RUPS ataspermintaan dari I (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili satu persepuluh (1/10) atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara
kepentingan yangwajar untuk diselenggarakan RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat pula ketentuanmengenai :a Bentuk RUPS, mata acara khusus RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS,kuorum kehadiran dan/atau. ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS serta penunjukan Ketua RapatHal. 7 dari 49 hal.
(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, Berta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar; dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;18 Sesuai
Idea Karna Wijaya,SE
Tergugat:
Budi Siswanto
144 — 47
Bahwa, Berdasar ketiga dalil tersebut diatas, bahwa menurutAnggaran Dasar Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikansewaktuwaktu oleh RUPS dan Pemberhentian TERGUGAT telah diputuskan RUPS terhitung tanggal 7 Desember 2019, makaPENGGUGAT bukan lagi Anggota Dewan Komisaris BPRS BhaktiMakmur Indah terhitung sejak tanggal 7 Desember 20196. Bahwa RUPS tanggal 7 Desember 2019 telah memberhentikanPENGGUGAT terhitung tanggal 7 Desember 2019.7.
Yang memberhentikanPENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah RUPS.3. Bahwa, Alasan pemberhentian PENGGUGAT sebagai AnggotaDewan Komisaris adalah bukan chating via Whatsapp yang diterimaoleh PENGGUGAT dari TERGUGAT yang berisi Saran untuk mundurdari Anggota Dewan Komisaris.4. Bahwa, Alasan pemberhentian PENGGUGAT sebagai AnggotaDewan Komisaris adalah alasan yang dinilai tepat oleh RUPS, hasilatau kesimpulan Diskusi dan Tanya jawab dalam acara RUPS.5.
Bahwa, Berhentinya PENGGUGAT sebagai Anggota DewanKomisaris karena diberhentikan oleh RUPS berdasar alasan lain yangdinilai tepat oleh RUPS, seperti telah dijelaskan.3. Bahwa, Berhentinya PENGGUGAT dari Anggota Dewan Komisaristidak berdasar karena mengundurkan diri.Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2019/PN Sda.4. Bahwa, Penggantian Anggota Dewan Komisaris besertaalasannya merupakan hak dan kewenangan RUPS.5.
) ini forum tertinggi dalamorgan PT ini, dia fungsinya memutuskan halhal yang dirasa perlu semisalada pergantian Direksi, Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan DataPerseroan itu Semua diselenggarakan di RUPS karena ini forum tertinggi; Bahwa biaya pesangon itu tidak ada di dalam PT karena setahu Ahliuntuk Direksi diatur di RUPS karena RUPS itu berfungsi sebagai kontrakkerja antara Direksi dengan Perseroan dan Komisaris dengan Perseroan jadikedua ini bukan pekerja pada Perseroan tapi keduanya ini merupakan
Bahwa RUPS itu merupakan forum tertinggi untuk memberhentikan,mengangkat, baik Direksi maupun Komisaris; Bahwa syarat sahnya forum RUPS tersebutrelatif karena disitu jenisnyaada 2 (dua) yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kemudian ketika kitamengadakan RUPS Luar Biasa maka di situ kita lihat lagi, yang diadakanmata acaranya apa dulu kalau mata acaranya itu mengubah data perseroanmaka itu forumnya adalah setengah dari total pemegang saham dan itu kalaumisal dinyatakan setuju tentang ada perubahan