Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XIX/GOR/08/2016tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasan dan klasifikasi LHPdengan tujuan tertentu dana bansos TA 20112012 Kab. BoneBolango (T.2), yang isinya antara lain:a.

kompetensi auditor, semuayang memiliki sertifikat audit dan mempunyai kemampuan dibidangkeuangan Negara, yakni auditor BPK, BPKP, auditor pemda atauinspektorat, yang paling penting tidak ada konflik intern;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan keterangan = ahlisebagaimana disebutkan diatas serta adanya Surat Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XX/GOR/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klasifikasi LHP dengan tujuan tertentu dana bansos

yang diberikan oleh Bupati;Bahwa saksi tahu mengenai bansos saat itu karena kami penerimabansos 2012 yang saat itu kami membentuk panitia dan saksi diangkatHal 34 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.sebagai bendahara dan Ketua Takmir membuat proposal lalu kamidiberikan dana sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun mesjid Nur Arkham,dengan ketua takmir adalah Yusrin Hulopi dan mesjid tersebut sangatbermanfaat bagi masyarakat;Bahwa

saksi tidak tahu tentang perkumpulan Jamper;Bahwa saksi dengar ada masalah praperadilan, LSM yang menggugattetapi nama LSM tersebut saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahu Hamim Pou sebagai tersangka karena Bansos tahun20112012 dan kedua tersangka lain setahu saksi adalah Pak Slametdan Ibu Yuliawati dan itu saksi hanya baca dikoran saja;Bahwa saksi tahu tentang kasus Hamim Pou yang di SP3kan tetapi itujuga saksi hanya baca dikoran dan hanya sekilas saja;Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa SP3 tersebut

Berdasarkan Surat BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi GorontaloNomor:107/S/XIX/GOR/08/ 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klarifikasi LHP Dengan Tujuan Tertentu Dana Bansos TA 20112012 Kab.Hal 52 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Bone Bolango, 2).

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

Penyelidikan & Penyidikan Pada Tipikor Polres Asahan20Saat Penyelidikan & Penyidikan pada Tipikor Polres Asahan Sumatera Utara sayainformasikan bahwa proses pengajuan dan penyaluran Dana Hibah/Bansos dalamperkara ini semuanya diatur oleh para CALO yang terdiri dari :1. Rahmad Aminsyah, SHi (terdakwa dengan berkas terpisah) adalah CALO yangberdomisil di Kisaran, Kab. Asahan Sumatera Utara2.

Pemberkasan Oleh Pidsus Kejari Kisaran :Saat proses kelengkapan berkas di Kejari Kisaran saya sampaikan kembali kepada KasiPidsus Kejari Kisaran Robertson Pakpahan, SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum(JPU) bahwa proses pengajuan, pencairan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LP)bantuan hibah/bansos dalam perkara ini semuanya diatur dan dikerjakan oleh paraCALO tersebut, yaitu Rahmad Aminsyah, SHi, Rinaldi Amri, SIP, Adil Sirait dan Adi.JPU (Robertson Pakpahan, SH.MH) mengatakan akan mendesak pihak Tipikor

Bahkan Jaksa/PenuntutUmum Robertson Pakpahan, SH.MH mengajak dan beberapa kali menawarkan kepadasaya untuk menjadi JUSTICE COLLABORATOR pada kasus Hibah/Bansos dariHal. 21 dari 30 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/201422Pemprov.

FaktaFakta PersidanganPada proses persidangan beberapa kali saya kemukakan kepada Majelis Hakim TipikorPengadilan Negeri Medan mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada JaksaPenuntut Umum untuk menghadirkan para CALO yang DPO tersebut untuk didengarketerangannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena merekalah sebenarnya yanglebih banyak menikmati uang Bantuan Hibah/Bansos terse but.

Khusus TA. 2009 Bantuan Hibah/Bansos Pemprov. Sumut kepadaLembaga penerima di Kab./Kota se Sumatera Utara diakui secara lisan oleh Saksi AhliDarwin Napitupulu dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara pada saat memintapenjelasan saya diruangan Tipikor Polres Asahan, mengatakan bahwa Hasil InvestigasiBPKP terhadap lembaga penerima Bantuan Hibah/Bansos Pemprov.

kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha) Halaman 5dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR 5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos

ke rumahmakan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tanibertemu dengan saksi RICARD,saksi P.TAMBUNAN dan terdakwakemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh saksiRICARD dan saksi P.TAMBUNAN bahwa terdakwa ini lah orang yangakan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudiandibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013,tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan boronganpekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos

jawab mengatur ,mengkoordinasikan dan memberiarahan teknis serta admnistrastif dalam rangka pelaksanaan;Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui olehsaksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPHKecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan danabantuan sosial (Permohonan PencairanRp100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH KabupatenIndragiri Hulu melalui surat Nomor: 001/KTTH/X/2013 dengan dilampiriTahap 1) sebesardokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos

SusenoAdji(selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu),mengirimkan jawaban dengan surat Nomor: 522/SekrX1I/2013/753tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBNTahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan +50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHk)

Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBNTahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dariluasan keseluruhan + 50 Ha.;b.

TRIE IRIANYLAMAKAMPALI, M.M;Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani DesaSingura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutongtersebut berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA.2013 Satuan Kerja Dinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengahjumlah dana Bantuan Sosial (BANSOS) Perluasan SawahMendukung Tanaman Pangan Padi untuk Kelompok Tani KalbuDesa Singura Kec.

520/0523/Distanak tentang Penetapan Kelompok TaniPenerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013tanggal 18 Maret 201 tersebut yakni sebesar Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untukbiaya perluasan areal sawah seluas 68 Ha (enam puluh delapanhektar) dengan harga satuan sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) per 1 ha (satu hektar), dimana danaBantuan Sosial (BANSOS

Proposal yang telah selesai dibuatkemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDYHARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan diDPRD Provinsi Kaltim.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KaltimNomor : 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal :Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarindamenjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial

Para pengurus UKMBand Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima danahibah sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebutkarena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian danahibah 70%30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN.Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 20132014mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor :008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor BiroSosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;e Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD :1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting,Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBDMurni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM bandUnmul;Foto Copy SK.

merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos

merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmdidaftarkan sebagai penerima bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai)yang karena korban pada saat itu menjabat sebagai ketua RT dilingkunganpelaku.

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmtersebut akan dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerimaBansos, akan tetapi setelah uang tersebut terkumpul dan oleh Korban Sadr.HARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisinan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KbmHARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisihan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat besar, Rasa dendam terdakwa tidak bisa terbendung olehterdakwa sendiri hingga kemudian terdakwa berniat menghabisi KorbanSdr.HARJOWINTONO agar

agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos

ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi

), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan

ratus ribu rupiah)Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakanuntuk kegiatan :1.

/2016/PN.Smg.Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakanuntuk kegiatan :1.

ratus ribu rupiah)e Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakanuntuk kegiatan :1.

Dan untuk dana bansos yang turun sebesar Rp.322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Saksi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi TUGIYARTIpada waktu ada pertemuan anggota GP3A untuk hari, tanggal, danbulan lupa tahun 2010 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa.Waktu itu saksi TUGIYARTI mengatakan : Dana bantuan untuk ternaksudah turun sebesar Rp. 322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua jutalima ratus ribu rupiah)Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian

Nama programnya adalah UPPO ( Unit pengolah PupukOrganik) dan semua yang mengurusi pengaajuan proposal tersebut adalah(ALM) pak RONI yang waktu itu dinas di BAPEDA.Bahwa sebelum dana bansos turun Terdakwa diam saja, kKemudian setelahdana turun barulah Terdakwa mensosialisasikan bansos tersebut kepadaseluruh anggota kelompok GP3A D.I.

Rekening : 0082-01-044314-50-8 tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

terkaitkelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran keberadaan pemohon bantuanhibah/bansos Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (temasuk di dalamnya LKP.TRITON Samarinda).

FATHURRAKHMAN,M.T., Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibah menandatanganiSurat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Rekomendasi MohonBansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada Tim Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.qg. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,dimana dalam lampiran surat tersebut LKP.

administrasi dan kebenaran keberadaan pemohon bantuanhibah/bansos Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (temasuk di dalamnya LKP..TRITON Samarinda).

Kalimantan Timur No. 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) pada intinya bahawa lembaga yang tertera dalam Lampiransurat tersebut diantaranya LPK Triton memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pemberian Bansos/Hibah Prov.

terkait kelengkapan persyaratan administrasi, setelah dinyatakanlengkap maka Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibahmenandatangani Surat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihalRekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada TimPanitia Anggaran Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.q.

Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;5. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA; 6.

Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;12. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;13.

Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator buldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Januari 2010; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;17.

Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;18.

Printout Surat No. 331/DSBT//2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;. Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang PermohonanBantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan SawahPola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari olehCamat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;.

Tojo TentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;Printout Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak PeralatanCV.

Printout Surat No. 331/DSBT/V2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;5. Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang PermohonanBantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan SawahPola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari olehCamat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;6.

RASYID PALAKANA;Printout Surat No. 331/DSBT//2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec.