Status permodalan apakah dalam negeri (PMDN) atau asing (PMA); dan3). Status melaksanakan pembukuan atau pencatatan, melainkan hanyakriteria memiliki peredaran bruto tertentu. yaitu. tidak melebihiRp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) Tahun Pajak;Bahwa Pemohon Banding didirikan pada tahun 2012, mulaiberoperasi secara komersial pada tanggal 24 Juli 2012, dan terdaftarsebagai Wajib Pajak tanggal 13 Agustus 2012.

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

ElangPerdana Tyre Industry dan UndangUndang Tenaga Kerja Indonesia Pasal162 ayat 4;Bahwa Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) denganNo. 114/V/PMA/2005, No. Kode Proyek 251 132010923 (d/h.355402010923),WP..01.638.611.2403.000 dengan investasi dan permodalan sebesarRp 500.000.000.000, (lima ratus milyar rupiah) sehingga perlu dipandang ikliminvestasi baik secara khusus untuk PT.

Bahwa surat persetujuan perubahan status perusahaan penanamanmodal dalam negeri (PMDN) menjadi penanam modal asing (PMA)dengan No. 114/V/PMA/2005, No kode Proyek 251132010923 (d/h.355402010923), NPWP 01.638.611.2403.000, dengan investasi danpermodalan sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus milyar rupiah)sehingga perlu dipandang iklim investasi baik secara khusus untukPT. Elang Perdana Trye Industry maupun secara umum untuk iklimusaha di Indonesia yang berkaitan dengan masuknya investasi asing;4.9.

;cacat hukum dan harus19.Bahwa dari fakta diatas, Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT/BPN/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK tentangditerbitkannya Sertipikat Hak Milik 58 orang (obyek sengketa, hanyamengacu kepada SK No. 927/DitPHT/Hm/1974.Tanggal O05 AgustusDengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah cacatsubstansinya karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materilnyasebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri(PMDN) No.5 Tahun 1973 Jo Peraturan

Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.6tahun1972a.

Permohonan untuk mendapatkan Tanah Negara denganHak Milik, diajukan oleh pemohon kepada pejabatyang berwenang dengan perantaraan Bupati, Walikota,Kepala Daerah Cq Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan secara tertulis (VidePasal 4 PMDN No.5 Tahun. Permohonan tersebut harus memuat keterangantentang :1. Letak tanah dan batasDataSnya. 5 en neon nen en nn en ne ne nne3.

Bahwa berdasarkan riwayat tanah, ternyata status tanahsemula adalah Tanah Eigendom Partikelir olehKarena itu pemberian hak atas tanah melalui prosedurPermendagri (PMDN) No.5 Tahun 1973 adalahkelirumelainkan harus ditempuh sesuai prosedurHalaman 35 dari 253 halaman Putusan Nomor 13/G/2017/PTUN.BDGsebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 224 Tahun 1961 karena berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958 semua tanah partikelirtelah DILIKWIDASI MENJADI TANAH NEGARA yangmenjadi obyek REDISTRIBUSI

Melanggar UndangUN ANG j nn nnn nnn nn nnn nnn enn nner en nn en nen enenenneeBahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang Nomor 1 Tahun1958 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Peraturan MentriDalam Negeri (PMDN) Nomor 5 Tahun 1973 Jo Peraturan Mentri DalamNegeri (PMDN) Nomor 6 Tahun 1972 JoPeraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, dengandemikian Perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan ObyekSengketa diatas tanah milik PENGGUGAT adalah merupakan

KepalaBKPM No. 107//I/IUPB/ESDM/PMDN/2020 tanggal 27 maret 2020; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi di kapal SPOBBINTANG TIMUR PERKASA 03 mengan = gkut minyak BBM HSDSebanyak +250 KI tanpa dilengkapi dokumen jjiin usahapengangkutan, bahwa berdasarkan keterangan Nahkoda kapal sdr.Damar Sanyoto bahwa dokumen kapal SPOB BINTANG TIMURPERKASA 03 dititipkan oleh agen kapal sdr. Andri (PT. Bahtera OthiAbadi) dan untuk dokumen muatan dipegang/bahwa oleh sdr. Imron(PT.

KepalaBKPM No. 107//I/IUPB/ESDM/PMDN/2020 tanggal 27 maret 2020;Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN SNG Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi di kapal SPOBBINTANG TIMUR PERKASA 03 mengan = gkut minyak BBM HSDSebanyak +250 KI tanpa dilengkapi dokumen jjiin usahapengangkutan, bahwa berdasarkan keterangan Nahkoda kapal sdr.Damar Sanyoto bahwa dokumen kapal SPOB BINTANG TIMURPERKASA 03 dititipkan oleh agen kapal sdr. Andri (PT.

KepalaBKPM No. 107//I/IUPB/ESDM/PMDN/2020 tanggal 27 maret 2020;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi di kapal SPOBBINTANG TIMUR PERKASA 03 mengan gkut minyak BBM HSDSebanyak +250 KI tanpa dilengkapi dokumen jjiin usahaHalaman 18 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN SNGpengangkutan, bahwa berdasarkan keterangan Nahkoda kapal sdr.Damar Sanyoto bahwa dokumen kapal SPOB BINTANG TIMURPERKASA 03 dititipkan oleh agen kapal sdr. Andri (PT.

MUHAMMAD NOOR padatanggal 06 Januari 2020 dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBMjenis HSD (High Speed Diesel) dan Terdakwa DODI PRATOMO selakuDirektur PT LAZUARDI ENERGI GEMILANG menjadi agen penyalurBBM dari PT LAROS PETROLEUM, sehingga dalam mendaftarkan KapalSPOB Bintang Timur 03 tersebut menjadi sarana dan fasilitas izin usahapengangkutan minyak dan gas bumi dari PT LAROS PETROLEUMberdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRepublik Indonesia Nomor : 138/1/IUPB/ESDM/PMDN/2020

melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenisHSD (High Speed Diesel) dan Terdakwa DODI PRATOMO selaku Direktur PTLAZUARDI ENERGI GEMILANG menjadi agen penyalur BBM dari PT LAROSPETROLEUM, sehingga dalam mendaftarkan Kapal SPOB Bintang Timur 03tersebut menjadi sarana dan fasilitas izin usaha pengangkutan minyak dan gasbumi dari PT LAROS PETROLEUM berdasarkan Keputusan Kepala BadanHalaman 39 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN SNGKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 138/1/IUPB/ESDM/PMDN

Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi PutraNomor 136 Tahun 2009;c.

quo berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp597.603.963,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN

Grobogan, diberi tanda P4 ;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 428/Pdt.P/2018/PN.Pwd.5Fotocopy Sertifikat Buku Tanah No. pmdn.2/78, tanggal : 18091986 atasnama: MAESYEL HARIL yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan,Kabupaten Grobogan, diberi tanda P5 ;Bahwa buktibukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P5sehingga buktibukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;Menimbang, bawah selain

pajak dibenarkan oleh Majelis Hakimadalah alasan yang tidak benar, alasan yang tidak tepat;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah memahami fakta di dalamsengketa ini, yaitu tentang fakta status dan kegiatan usaha PemohonPeninjauan Kembali sebagai pengusaha kena pajak yang melakukankegiatan usaha terpadu (integrated) perkebunan tebu terpadu denganpengolahannya sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalamNegeri Nomor 427/1/PMDN

/1993 1 Desember 1993 dan Surat PersetujuanPerluasan Penanaman Modal dalam Negeri Nomor 08/II/PMDN/2006 tanggal6 Pebruari 2006, dalam rangkaian mengolah, mengubah bentuk atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, mengolah lahan,menanam, memelihara, memelihara tebu sampai seharusnya menghasilkangula yang akan dijual kepada konsumen, akan tetapi faktanya pada saatperolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dilakukan (kurunmasa Agustus sampai dengan Desember 2006) pabrik

dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembaili dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontramemori peninjauan kembali dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo perusahaan Pemohon Banding adalah integrated berdasarkanSurat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal6 Februari 2006 Nomor 08/II/PMDN

PMNA/Ka.BPN No. 8 Tahun 196, PMDN No. 5 Tahun 1973,PMDN No. 6 Tahun 1972 dan PMDN No. 7 Tahun 1973 ; Bahwa TergugatV/PembandingII dalam proses penerbitan dan pendaftaranproses balik nama Sertifkat aquo telah melalui prosedur sebagaimanadimaksud dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) (2), pasal25 ayat (1) (2), Pasal 26 ayat (1) ; Bahwa seharusnya apabila Terbanding/Penggugat merasa mempunyai ataumenguasai tanah tersebut secara fisik dan untuk memperjelas penuasaantanahnya, maka sebaiknya

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayat maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel kopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 275/I/IUP/PMDN

Astria Trans tanggal 24 Juli 2019
- 2 (dua) lembar surat jalan nomor ATR/00/05 tanggal 27 Januari 2020 warna putih
- 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 275/I/IUP/PMDN/2019 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan batubara kepada PT. Astria Trans tanggal 24 Juli 2019
- 2 (dua) lembar surat jalan nomor ATM/00/06 tanggal 27 Januari 2020 warna merah muda.

dengan aslinya dan telah dimeterai cukup diberi tandabuktiP1 ;Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Nomor :503/3041.D/36.5.9/2008 Nama Perusahaan Eden Properti tanggal 29 April 2008, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Penanaman ModalPemerintah Kota Surabaya, telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya dan sudahdimeterai cukup diberi tanda bukti P2 ;Foto copy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal jin Prinsip PenanamanModal Dalam Negeri No. 82/1/IP/PMDN

bahwa bukti surat P2 adalah Tanda Daftar Perusahaan PerusahaanPerseorangan Nomor : 503/3014 D/436.5.9/2008.Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 jelas disebutkan pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan Eden Property yang bergerak dalam bidang Jasa PemasaranProperty ( Rumah, Kantor, Apartemen, Ruko, Rukan) adalah KwaSlamet Suryanda,SH dengan alamat Komp.Mangga Dua Blok B2 No.3 JJagir Wonokromo No.100 Surabaya, begitu pula dalam bukti surat P3 adalah IzinPrinsip Penanaman Modal dalam Negeri Nomor 82/1/IP/PMDN

Penggugat telan merubah perusahaanmiliknya PT Gili Citra Wisata dengan nama PT.Gili Air HansCottages yang mana peristiwa hukum ini dituangkan didalamAkta Perubahan tanggal 8 Januari 1992, No. 8, dibuat oleh dandihadapan Abdullah, SH Notaris di Mataram, akan tetapikemudian pada tahun 1993, terjadi peristiwa hukum pula yaituPT.Gili Air Hans Cottages telah dirubah lagi menjadi perseroanterbatas PT Gusung Duta Tamisa ( non PMDN/PMA)berdasarkan Akta No. 60.

Notaris di Mataram, telah terlaksana sebagaimanamestinya dan tidak perlu ada perbuatan hukum pembatalandan/ atau dibatalkan lagi, karena telah selesai dilaksanakandan pula adalah merupakan sejarah asalmuasal pemilikansaham Tergugat II didalam menginvestasikan modalnya diperusahaan PT Gusung Duta Tamisa, akan tetapi disebabkanTergugat Il adalah orang asing sedangkan PT Gusung DutaTamisa adalah Badan Hukum Non PMDN/ PMA, maka sebagaiHalaman 10 dari 99 Putusan Nomor: 241/Padt.G./2019/PNMtrnominee pemilikan

telah menempatkan masing masing modal dasarnya Tuan Carrus Constantino, sebanyak 1.625 ( seribu enam ratusduapuluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 812.500.000,(delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); Tuan Hanasek, sebanyak 703 ( tujuh ratus tiga ) sahamdengan nilai nominal Rp. 351.500.000, ( tiga ratus limapuluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa peristiwa hukum diatas menunjukkan dan membuktikan bahwaPT Gusung Duta Tamisa telan berubah dari perusahaan swastanasional Non PMDN

Selain itu bukti tersebut membuktikan bahwapada tanggal 8 Januari 1992, PT Gili Citra Wisata, telah dirubah menjadi PT GiliAir Hans Cottages, non PMDN/PMA, akan tetapi telah dirubah lagi menjadi PTGusung Duta Tamisa non PMDN/ PMA, kemudian bukti T.1.Il3. membuktikanbahwa pada tanggal 14 April 1993, PT Gili Air Hans Cottages, telah dirubahmenjadi PT Gusung Duta Tamisa non PMDN/PMA, sehingga dengan demikianPT Gili Citra Wisata dan maupun PT Gili Air Hans Cottages telah tidak ada lagitinggal nostalgia

Lekom Maras adalah perusahaan PMDN.. Bahwa adapun harta / asset Pt Lekom maras yang di jaminan olehTergugat kepada pihak lain tersebut adalah sebagai berikut :3.1 Bidang bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan berupa sebidang tanah seluas 2.436 M2 yang terletakdi Jalan Let. Jend. TB. Simatupang RT. 011 RVV. 012, Kel. CilandakTimur, Kec.

Lekom Maras; Bahwa, Lekom Maras Pangabuan Inc. adalah PMA, sedangkan PT.Lekom Maras adalah PMDN dimana Penggugat juga PresidenDirektur/Direktur pada Lekom Maras Pangabuan inc.

Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT. Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 0511620948809;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS),sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding);Halaman 8 dari 17 halaman.

berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp 590.415.143,00 dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN

.:88/1/IP/PMDN/2016, Nomor Perusahaan: 03703.2016, tanggal 17 Mei2016.Upaya bisnis Penjualan Langsung tersebut tentunya akan dijalankan secarapenuh apabila TERGUGAT telah memperoleh Surat Izin Usaha PenjualanLangsung (SIUPL).

Upaya tersebut telahmendapatkan izin dari BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,berdasarkan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERINo.: 88/1/IP/PMDN/2016, Nomor Perusahaan: 03703.2016, tanggal 17Mei 2016.Upaya bisnis Penjualan Langsung tersebut tentunya akan dijalankanapabila TERGUGAT telah memperoleh Surat Izin Usaha PenjualanLangsung (SIUPL).

Photocopy sesuai copy IZIN PRINSIP PENANAMANMODAL DALAM NEGERI No.: 88/1/IP/PMDN/2016,Nomor Perusahaan: 03703.2016, tanggal 17 Mei 2016.TI3. Photocopy sesuai copy SURAT KETETAPAN Hal 53 Putusan No 667 /Pdt.G/2016/PN.JKT,PST. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAHMETRO JAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINALKHUSUS, No.:S.Tap/55/I1'/2017/Ditreskrimsus, tentangPENGHENTIAN PENYIDIKAN.

T 16.Photocopy sesuai copy SURAT BADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL, KEPUTUSAN KEPALA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL, No.:39/1/IU/PMDN/2017, TENTANG SURAT IZIN USAHAPENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARAKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tanggal 23 Mei 2017. T 17.Photocopy sesuai copy SURAT PT. SARASWANTI INDOGENETECH, The First Indonesian MolecularBiotechnology Company, No.SIG.CL.1I.2016.3542, tanggal23 Februari 2016, Perihal: Laporan Hasil Uji Laboratorium.

.: 8/1/IP/PMDN/2016,Nomor Perusahaan: 03703.2016, tanggal 17 Mei 2016.TII3 Photocopy sesuai copy SURAT KETETAPAN Hal 54 Putusan No 667 /Pdt.G/2016/PN.JKT,PST. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAHMETRO JAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINALKHUSUS, No.:S.Tap/55/l11/2017/Ditreskrimsus, tentangPENGHENTIAN PENYIDIKAN. Tk Photocopy sesuai copy Surat PERNYATAAN PRODUKCG PT. EVYNA FOOD kepada Kepala Dinas KesehatanKota Depok, tanggal 16 Mei 2016.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (Vide UndangUndang Nomor 18 tahun 2014) persetujuan BKPM Nomor80/I/PMDN/1994, tanggal 8 Februari 1994 dan Izin Usaha IndustriNomor 505/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/1999, tanggal 21 April 1998,dan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali,sehingga Pajak Masukan yang

Lagi pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (Vide UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014) persetujuanBKPM Nomor 80/I/PMDN/1994, tanggal 8 Februari 1994, dan IzinUsaha Industri Nomor 505/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/1999, tanggal21 April 1998, dan Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapatmenggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, sehingga Pajak Masukan yang

Putusan No.598/Pdt.G/2013/PMdn

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;cadbahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, denganLuas Lahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk KeperluanPerusahaan ("PMDN No. 5 Tahun 1974");7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata CaraPermohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianBagianTanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya ("PMDN, No. 1 Tahun1977")(catatan: PMDN No. 1 Tahun 1977 ini sudah dicabut denganPMNA/ Ka.

BPN No. 9 Tahun 1999, tetapi ketentuan yang diaturdidalam PMDN No. 1 Tahun 1977 belum diatur dalam PMNA/ Ka.BPN No. 9 Tahun 1999, sehingga dianggap masih berlaku);8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksana PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah("PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997");9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ("PMNA/Ka.

(vide pasal 3 PMDN No. 5 Tahun 1974 jo. pasal 1 ayat (1) PMDN No.1 Tahun 1977)Berdasarkan hal tersebut, diatur adanya kewenangan pemegang HPLuntuk memberikan hak lain di atas tanah HPL tersebut kepada pihaklain seperti HM, HGB dan HP (vide pasal 22 ayat (2) PP No. 40 Tahun1996 jo. pasal 2 PMDN No. 1 Tahun 1977 jo. pasal 1 butir (3) PMNA/Ka.

(vide pasal 3 ayat (2) PMDN No. 1 Tahun 1977)Setelah para pihak (pemegang HPL dan pihak ketiga) menyepakatidan menandatangani P3T, maka pihak ketiga tersebut mengajukanpermohonan hak atas tanah kepada Kepala BPN melalui perantaraanpemegang HPL.

PMDN No. 6 Tahun 1972 sudah dinyatakan tidak berlaku2.dan dicabut oleh PMNA/Ka. BPN No. 3 Tabun 1999, danterakhir yang berlaku saat ini Per. Ka. BPN No. 2 Tahun2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian HakAtas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.PMDN No. 5 Tahun 1973 sudah dinyatakan tidak berlaku dandicabut oleh PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999.PMDN No. 1 Tahun 1975 sudah dinyatakan tidak berlaku dandicabut, yang terakhir berlaku saat ini adalah PP No. 13Tahun 2010.