tanggal lahir dan NIK dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta penulisannama dalam Buku Nikah yang dimaksud agar sesuai dengan KK dan KTPPemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk

)dan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka telah dapatdisimpulkan bahwa data Pemohon yang terdaftar di BPJS Kesehatan ternyatatidak sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan yang dipegangPemohon berupa KK dan KTP, demikian pula halnya dengan nama yangtercantum dalam Buku Nikah Pemohon ternyata juga tidak sesuai dengan KKdan KTP Pemohon;Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk Pasal 59 ayat (1) disebutkanbahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan

meliputi BiodataPenduduk, Kartu) Keluarga, Kartu) Tanda Penduduk, Surat KeteranganKependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, sementara dalam Pasal 1 angka 8UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumenresmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatanhukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dalam setiap dokumen kependudukan terdapatNomor Induk Kependudukan (NIK) dari penduduk

yang bersangkutan yaitunomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekatpada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga dalamPasal 13 UU Adminduk disebutkan NIK yang dicantumkan dalam setiapDokumen Kependudukan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izinmengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah,dan penerbitan dokumen identitas lainnyaMenimbang, bahwa penggunaan NIK dalam penerbitan dokumen KartuIndonesia Sehat (KIS)

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan berhubungan denganKartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan bagiandari dokumen kependudukan, maka untuk menilai agakah permohonan PemohonHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor: 161/Pdt P/2019/PN Sngdapat dikabulkan atau tidak, Hakim dalam hal ini berpedoman pada UU No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisidengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006(selanjutnya disingkat UU Adminduk

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil(selanjutnya disingkat Perpres 96/2018):Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk, disebutkanbahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentikyang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukanmeliputi: a.

Akta Pencatatan Sipil (Vide: Pasal 59 ayat (1) UUAdminduk);Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UU Adminduk disebutkan KartuKeluarga (KK), memuat Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggotakeluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama,pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga,kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(KIS) dan Buku Nikah Pemohon tersebut agar sesuai denganKK dan KTP Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk

)dan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya;Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk Pasal 59 ayat (1) disebutkanbahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi BiodataPenduduk, Kartu) Keluarga, Kartu) Tanda Penduduk, Surat KeteranganKependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, sementara dalam Pasal 1 angka 8UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumenresmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatanhukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dalam setiap dokumen kependudukan terdapatNomor Induk Kependudukan (NIK) dari penduduk yang bersangkutan yaitunomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekatpada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga dalamPasal 13 UU Adminduk disebutkan NIK yang dicantumkan dalam setiapDokumen Kependudukan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izinmengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi

Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut agar sesuaidengan KK dan KTP Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk

)dan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka telah dapatdisimpulkan bahwa data Pemohon yang sudah didaftarkan di BPJS Kesehatanternyata tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang dipegang Pemohonberupa KK dan KTP;Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk Pasal 59 ayat (1) disebutkanbahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi BiodataHalaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pat.P/2020/PN.SngPenduduk, Kartu) Keluarga, Kartu

) Tanda Penduduk, Surat KeteranganKependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, sementara dalam Pasal 1 angka 8UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumenresmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatanhukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dalam setiap dokumen kependudukan terdapatNomor Induk Kependudukan (NIK) dari penduduk yang bersangkutan yaitunomor identitas Penduduk yang

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekatpada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga dalamPasal 13 UU Adminduk disebutkan NIK yang dicantumkan dalam setiapDokumen Kependudukan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izinmengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah,dan penerbitan dokumen identitas lainnyaMenimbang, bahwa penggunaan NIK dalam penerbitan dokumen KartuIndonesia Sehat (KIS) telah dipertegas dalam Pasal 8 Peraturan PresidenNomor

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : AL.6800370838 berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 3307-LT-28122016-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Desember 2016, dari namaFUAD ZEN dan FAUD ZENmenjadi FUAD ZAIN;4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;5.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Pemohon telah mengurus perpanjanganKartu Tanda Penduduk (KTPel) milik Pemohon NIK 3307130112760007 padaKantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dalam dokumen KTPtersebut identitas Pemohon tertulis FAUD ZEN ;7.

Bahwa untuk perubahan dimaksud kemudian mohon yang mulia Ketua PengadilanNegeri Wonosobo Cq. hakim pemeriksa perkara memberi ijin kepada Pemohonuntuk melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiranNomor : AL.6800370838 berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 3307LT281220160007 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan SipilKabupaten Wonosobo tertanggal 29 Desember 2016,Kartu Tanda Penduduk (KTP)dan Kartu Keluarga pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten

Keluarga nomor33.0713.140508.0001 tertanggal 11 Desember 2008, dalam Kartu Keluarga tersebutnama Pemohon tertulis FUAD ZEN ;Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP el) milik PemohonNIK 3307130112760007 pada Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil KabupatenWonosobo, dalam dokumen KTP tersebut identitas Pemohon tertulis FAUD ZEN;Menimbang, bahwa dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohontersebut tertulis beberapa nama Pemohon yaitu FUAD ZAIN, FAUD ZEN dan FUADHal. 4 dari 6 Penetapan

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor :AL.6800370838 berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 3307LT281220160007yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil KabupatenWonosobo tertanggal 29 Desember 2016, dari namaFUAD ZEN dan FAUDZENmenjadi FUAD ZAIN;4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;5.

KADARterkait pengurusan dokumen kependudukan (Adminduk) melalui saudaradengan saksi ABD.

KADAR kepada SRIWAHYUNIATI terkait dengan pengurusan Adminduk dan terhadapnya saksitidak memiiki hubungan kekeluargaanBahwa terkait dengan komunikasi atau melalui telpon maupun aplikasiwhatsapp, saksi hanya menyampaikan perihal Adminduk dan seringkallibilamana Adminduk tersebut dibutuhnkan segera / secepatnya, yang manakomunikasi tersebut dilakukan pada waktu sbb : Tanggal 4 April 2018 pengurusan KTP sebanyak 1 (Satu) buah. Tanggal 11 April 2018 pengurusan KTP sebanyak 1 (Satu) buah.

KADAR mengurusi terkait dokumen adminduk melalui jalur ACC/khusustersebut dimulai sekira bulan Maret 2018.Terdakwa membenarkan keterangan saksi;19.

On the Spot adalah kegiatan Pelayanan Adminduk di desadesa.b. Pelayanan Galeri Mall ROXY adalah Pelayanan kegiatan Adminduk yangditempatkan di Pertokoan ROXY .c. Pelayanan (Secepatcepatnya Mesti Jadi) SEMEDI di kantor DISPENDUKCAPIL Kab. JEMBER.d. Lounching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di kantorDISPENDUK CAPIL Kab. JEMBER terkait kegiatannya seperti apa dirinyatidak mengetahui karena yang lebih paham terkait kegiatan GISA adalahbagian Pelayanan.e.

Untukmengambil berkas adminduk. Sekaligus menemui Terdakwa untuk memohonpembuatan KTP sebanyak 4 (Empat) berkas. Berkas adminduk jadi tersebutdimasukkan oleh Saksi EKO PRASETYO SUDARMONO ke mobil milik SaksiABD.

orangnya yaitu Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dihubungan denganpermohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 132/Pdt.P/2019/PN.SngMenimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada UU No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisidengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006(selanjutnya disingkat UU Adminduk

Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (selanjutnyadisingkat Permenag 19/2018);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk, disebutkanbahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buktiautentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil;Menimbang, bahwa yang disebut dengan dokumen kependudukan meliputia. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d.

(Vide: Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk);Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil bagi penduduk yang beragama Islamdilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk dalam hal iniadalah perubahan nama (Vide: Pasal 1 angka 17, angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2)jo. Pasal 9 ayat (2), jo. Pasal 52 jo. Pasal 67 ayat (2) UU Adminduk, jis. Pasal 53Perpres 96/2018 jis.

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuanbemama LUTFIATUN, yang lahir pada tanggal 19 April 2003 dan atas kelahiranPemohon tersebut telah memperoleh akte kelahiran dari Kantor Adminduk danPencatatan Sipil Kabupaten Magelang nomor 16595/TP/1996, tertanggal 3Oktober 2006 dan nama Pemohon tertulis dengan nama LUFIATUN;4.

Menyatakan sah menurut hukum bahwa pembetulan nama Pemohon dalam Aktakelahiran Pemohon tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk danPencatatan Sipil Kabupaten Mungkid nomor 16595/TP/1996, tertanggal 3 Oktober2006 dan nama anak Pemohon tertulis dengan nama LUFIATUN, menjadi namaLUTFIATUN ;c.

AktaKelahiran Nomor AL. 806.0087531 tanggal 25 Januari 2016 dan telah terdaftardalam surat Kartu Keluarga Nomor 7316032704070089 atas nama kepalakeluarga Nurdin L, yang menyebutkan tempat tanggal lahir anak Pemohon atasnama Muh Dzakwan yaitu Balla 4 November 2014 diubah menjadi Balla 4November 2013;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukanberdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (UU Adminduk

Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukumkepada Para Pemohon, terkait dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak secara tegas mengatur tentang perbaikan tahun lahir;Menimbang, bahwa UU Adminduk memberikan ruang terhadap peristiwaatau keadaan lain yang memiliki kaitan erat dengan administrasi kKependudukanyang dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya sebagaiamana diaturdalam Pasal 56 UU Adminduk;Menimbang

Akan tetapi, dalam menilai permohonan ini tetapberpatokan kepada Pasal 71 UU Adminduk yang menyatakan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)benar bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah,kemudian para Pemohon memiliki anak lakilaki bernama Muh Dzakwan yanglahir pada tanggal 4 November 2013 sebagaimana Bukti P6 (Fotokopi SuratKeterangan Kelahiran

kependudukan ParaPemohon sebagaimana Pasal 2 UU Akminduk, maka terhadap tahun lahirdalam Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon haruslahdiperbaiki sesuai dengan peristiwa kependudukan yang senyatanya, dan untukitu Hakim menilai para Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2020/PN Enrpermohonannya, dengan demikian menurut Hakim permohonan Para Pemohonpada petitum Ke2 patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk

AktaKelahiran Nomor AL. 806.0087532 tanggal 25 Januari 2016 dan telah terdaftardalam surat Kartu Keluarga Nomor 7316032704070089 atas nama kepalakeluarga Nurdin L, yang menyebutkan tempat tanggal lahir anak Pemohon atasnama Muh Dzaki yaitu Balla 4 November 2014 diubah menjadi Balla 4November 2013;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukanberdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (UU Adminduk

Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukumkepada Para Pemohon, terkait dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak secara tegas mengatur tentang perbaikan tahun lahir;Menimbang, bahwa UU Adminduk memberikan ruang terhadap peristiwaatau keadaan lain yang memiliki kaitan erat dengan administrasi kKependudukanyang dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya sebagaiamana diaturdalam Pasal 56 UU Adminduk;Menimbang

Akan tetapi, dalam menilai permohonan ini tetapberpatokan kepada Pasal 71 UU Adminduk yang menyatakan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)benar bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah,kemudian para Pemohon memiliki anak lakilaki bernama Muh Dzaki yang lahirpada tanggal 4 November 2013 sebagaimana Bukti P6 (Fotokopi SuratKeterangan Lahir atas

Hakim menilai para Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Enrpermohonannya, dengan demikian menurut Hakim permohonan Para Pemohonpada petitum Ke2 patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk,bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusanpengadilan negeri yang telan memperoleh kekuatan hukum tetap paling

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-01122015-0077 atas nama Risma Dwi Safara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Adminduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Desember 2015 dari semula tertulis Paino menjadi Supono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon telah mengurus Akta Kelahirananak Pemohon yang bernama Risma Dwi Safara, dan dalam Akta Kelahirananak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor Adminduk DanPencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 3307LU011220150077 tertanggal 2 Desember 2015 nama Pemohon tertulis Paino, sehinggaterdapat ketidaksesuaian data Pemohon dengan data yang sebenarnya;4.

Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sahmenurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukanperbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon dengan nomor 3307LU011220150077 yangdikeluarkan oleh Kepala kantor Adminduk Dan Pencatatan Sipil KabupatenWonosobo tertanggal 2 Desember 2015 dari semula tertulis nama PemohonPaino menjadi Supono, sesuai dalam Akta Kelahiran Pemohon;.

ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang muliaKetua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untukmelakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3307LU011220150077 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Adminduk

Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ mengganti namaPemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307LU011220150077 atas nama Risma Dwi Safara yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Adminduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2Desember 2015 dari semula tertulis Paino menjadi Supono;3.

Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan kembali Akta Kelahiranatas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama pemohon menjadiMOKHAMAD NASIKHUDIN dengan nama Ayah KHOLLL ; Bahwa pemohon ingin merubah namanya tersebut karena suratsurat yanglain, namanya sudah MOKHAMAD NASIKHUDIN bukti surat tertanda P2,P3, P5, dan P6 ;Menimbang, bahwa ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk

pencatatan Sipildan kutipan akta pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebutberarti:e Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui PenetapanPengadilan;e Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapanPengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yangmenerbitkan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkanPasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk

NASIKHUDIN dengan nama Ayah KHOLIL yangdihubungkan dengan bukti surat dan saksisaksi yang diajukan pemohonberdasarkan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepadapemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan pemohonan inidibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yangmenerbitkan akta pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006tentang Adminduk

Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndanHalaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Sngg Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk

)dan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka telah dapatdisimpulkan bahwa data Pemohon yang sudah didaftarkan di BPJS Kesehatanternyata tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang dipegang Pemohonberupa Kutipan Akta Kelahiran dan KK;Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk Pasal 59 ayat (1) disebutkanbahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi BiodataPenduduk, Kartu) Keluarga, Kartu) Tanda Penduduk, Surat KeteranganKependudukan dan Akta

Pencatatan Sipil, sementara dalam Pasal 1 angka 8UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumenresmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatanhukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dalam setiap dokumen kependudukan terdapatNomor Induk Kependudukan (NIK) dari penduduk yang bersangkutan yaitunomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekatpada seseorang

yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga dalamPasal 13 UU Adminduk disebutkan NIK yang dicantumkan dalam setiapDokumen Kependudukan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izinmengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah,dan penerbitan dokumen identitas lainnya;Menimbang, bahwa penggunaan NIK dalam penerbitan dokumen KartuIndonesia Sehat (KIS) telah dipertegas dalam Pasal 8 Peraturan PresidenNomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menyebutkan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan berhubungan denganKartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan bagiandari dokumen kependudukan, maka untuk menilai apakah permohonan Pemohondapat dikabulkan atau tidak, Hakim dalam hal ini berpedoman pada UU No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisiHalaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 165/Padt P/2019/PN Sngdengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006(selanjutnya disingkat UU Adminduk

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil(selanjutnya disingkat Perpres 96/2018):Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk, disebutkanbahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentikyang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukanmeliputi: a.

Akta Pencatatan Sipil (Vide: Pasal 59 ayat (1) UUAdminduk);Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UU Adminduk disebutkan KartuKeluarga (KK), memuat Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggotakeluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama,pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga,kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 163/Padt P/2019/PN SngMenimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan berhubungan denganKartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan bagiandari dokumen kependudukan, maka untuk menilai agakah permohonan Pemohondapat dikabulkan atau tidak, Hakim dalam hal ini berpedoman pada UU No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisidengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006(selanjutnya disingkat UU Adminduk

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil(selanjutnya disingkat Perpres 96/2018):Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk, disebutkanbahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentikyang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukanmeliputi: a.

Akta Pencatatan Sipil (Vide: Pasal 59 ayat (1) UUAdminduk);Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 UU Adminduk disebutkan Kartu TandaPenduduk (KTP), mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan petawilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk,yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, lakilaki atau perempuan, agama, statusperkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kKewarganegaraan, pas foto, masaberlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTPel, dan tandatangan pemilik KTPel.Dalam

Bahwa pemohon tidak segera melaporkan perbaikan kesalahan penulisan namaPemohon Il tersebut dalam akta kelahiran anak pemohon karena kesibukanseharihari;Menimbang, bahwa ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:Hal 3 dari 6 hal Penetapan No 76/Pat.P/2016/PN.CmsPasal 71 Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk dan Perpres No.25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil (Pasal 100) perihal Pembetulan

Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadipersyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulisredaksional.Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa berdasarkan Pasal 71Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa

kesalahan Penulisannama Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon No. 419/U/BJR/2007 yangdikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjar pada tanggal 23 Februari 2007 dimana dalamakte kelahiran anak pemohon yang bernama ADHIT YAWAN yang lahir di Banjar tanggal14 Januari 2007 tertulis ADIT TYAWAN padahal yang sebenarnya adalah ADHITYAWAN adalah merupakan kesalahan penulisan Redaksional dan oleh karena itu sesuaidengan Pasal 71 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk secarahukum permohonan perbaikan

UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (disingkat UU Adminduk);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalahdokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatanhukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c.

Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 1 angka 8 jo.Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk);Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Paspor adalah dokumenperjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan pemerintah RI kepada Warga NegaraIndonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Negara RI dan hanya diperbolehkanmemegang satu paspor atas namanya sendiri yang sah dan masih berlaku (vide Pasal 1angka 15, angka 16 jis.

Pasal 101UU Adminduk, yang pada pokoknya menyatakan bahwa NIK dicantumkan dalam setiapdokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya olehsemua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintahnon kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka menjadipertanyaan adalah apakah benar ada ketidaksesuaian data dalam dokumenkependudukan Pemohon dengan paspor RI yang dipegang Pemohon dan selanjutnyaapakah

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum dan memberi ijin ayah anak Pemohon/suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 6800359177 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LU-08062016-0057 tertanggal 9 Juni 2016 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL FATA yang diterbitkan Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yaitu semula tertulis nama ayah anak Pemohon/Suami Pemohon KHOIRUL

Bahwa setelah kelahiran anak Pemohon atau sekitar bulan Juni 2016,Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anakPemohon di Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil KabupatenWonosobo, sehingga terbitlah surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.6800359177 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3307LU08062016Hal. 1 dari 5 Penetapan No.236/Pdt.P/2018/PN.Wsb.0057 tertanggal 9 Juni 2016 atas nama anak Pemohon MUHAMMADKHOIRUL FATA;4.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada PengadilanNegeri Wonosobo agar menetapkan sah menerut hukum dan memberi ijinperubahan dan/atau perbaikan penulisan data nama ayah dalam SuratKutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 6800359177 Berdasarkan AktaKelahiran Nomor : 3307LU080620160057 tertanggal 9 Juni 2016 atasnama anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Adminduk dan PencatatanSipil Kabupaten Wonosobo, yang semula nama ayah tertulis KHOIRULdirubah dan atau diperbaiki menjadi KOIRUL;8.

Menetapkan sah menerut hukum dan memberi ijin perubahan dan/atauperbaikan penulisan data nama ayah dalam Surat Kutipan Akta KelahiranNomor : AL. 6800359177 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3307LUHal. 2 dari 5 Penetapan No.236/Pdt.P/2018/PN.Wsb.080620160057 tertanggal 9 Juni 2016 atas nama anak Pemohon yangditerbitkan Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo,yang semula nama ayah tertulis KHOIRUL dirubah dan /atau diperbaikimenjadi KOIRUL;3.

Menetapkan sah secara hukum dan memberi jin ayah anakPemohon/suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.6800359177 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3307LU080620160057 tertanggal 9 Juni 2016 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL FATAyang diterbitkan Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil KabupatenWonosobo, yaitu semula tertulis nama ayah anak Pemohon/SuamiPemohon KHOIRUL menjadi KOIRUL;Hal. 4 dari 5 Penetapan No.236/Pdt.P/2018/PN.Wsb.3.