,sedangkan Terdakwa hanya sebatas sopir dan/atau setidak tidaknya Sdr.Jaksa Penuntut Umum selama dalam persidangan tidak mampumembuktikan atau membuat kepastian subjek hukum pemilik dari shabushabu dimaksud, apakah Sdr. Yani Siregar ataukah Sdr. Boris ?

Jaksa Penuntut Umum yangmemaksakan dikabulkannya tuntutannya tersebut meskipun tanpadidukung 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim,menurut hemat kami sebagai kejahatan yang sempurna, mengabaikannilainilai humanisme sebagaimana sila kedua dari Pancasila serta sdr.Jaksa Penuntut Umum menghianati keadilan dan kebenaran yangdidasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dari dan oleh karena itu,sekali lagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bermohon dengansangat kepada Majelis Hakim Banding

terdakwa) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Juni 2014yang didalam kesimpulan pembelaan (pledoi) terdakwa, pada pokoknya menyatakansebagai berikut:Bahwa sebenarnya antara saksi koroan Raswiah dan saya ACHMADIA, S.H.selaku terdakwa telah terjadi kesepakatan damai sebagaimana yangdiungkapkan oleh saksi NAWA selaku ketua RT dan saksi PAHRYANTOselaku Babinkantibmas namun kasus ini tetap saja dilanjutkan ke meja hijausehingga kasus ini terkesan dipaksakan;Bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Sdr.Jaksa

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh sdr.Jaksa Penuntut Umum yangterungkap dalam fakta persidangan kualitasnya sangat diragukan sehinggatidak memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.Bahwa terkait pendapat terdakwa tersebut tidak akan kami tanggapi sebaburaian penjelasan unsurunsur pasal tersebut telah kami uraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami. Adapun pendapat terdakwa tersebut tidakdilandasi oleh argumentasi hukum yang jelas..

Menyatakan Terdakwa DEDY ISKANDAR alias IWAN DEDY binJARKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan kesatu sdr.Jaksa Penuntut OM UI; sessssessescecennannenreicsemsennneesennare meses3. Membebaskan Terdakwa DEDY ISKANDAR alias IWAN DEDY binJARKA oleh karena itu dari seluruh dakwaan sdr.

BUDI TJAHYONO, jika mengikuti apa yangdijadikan pertimbangan majelis Hakim dimana keseluruhannyatidak benar adanya sebagaimana diterangkan saksi korban KoranPurba maka Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak pernahmembuktikan KESELURUHAN DARI ISI SURAT PERNYATAANTERSEBUT, BAGAIMANA ASAL USUL TANAHTANAH YANGHalaman 8 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDGDIKLAIM SEBAGAI MILIK KORAN PURBA, KEMUDIAN TERKAITPENGAKUAN UTANG DAN INVESTASI UNTUK PEMBELIANTANAHTANAH DALAM SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAHDI

MEGAWATI PURNOMO.....Halaman 10 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDGBAHWA LAGILAGI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMATIDAK CERMAT DALAM MEMERIKSA KETERANGAN SAKSISAKSI DAN BUKTIBUKTI DALAM PERSIDANGAN, dalampersidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Sdr.jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Terdakwamengambil alih dan membalik nama asetaset KORAN PURBAdan SHINTA KOSASIH, kemudian dari keterangan SaksiKORAN PURBA yang dibacakan di persidangan oleh Sdr. jaksaPenuntut Umum

BNANG/03/2013 tanggal 20 Mei 2013ditujukan kepada sdr.Mulyadi bin Keteng (alm) als Naim padahal sebagaimanapenjelasan pada angka diatas jelas yang menguasai lahan sebagaimana dimaksuddalam dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum adalah sdr.Agustinus (alm) danSdr.Mulyadi alias Naim hanyalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang padadasarnya haruslah dilindungi oleh Hukum, sehingga dengan demikian jelaslahdakwaan sdr.JPU menjadi kabur;Berdasarkan uraianuraian diatas bersama ini kami bermohon kepada Majelis

BNANG/03/2013 tanggal 20 Mei2013 ditujukan kepada sdr.Mulyadi bin Keteng (alm) als Naim padahalsebagaimana penjelasan pada angka 1 diatas jelas yang menguasai lahansebagaimana dimaksud dalam dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum adalahsdr.Agustinus (alm) dan Sdr.Mulyadi alias Naim hanyalah sebagai pembeliyang beritikad baik yang pada dasarnya haruslah dilindungi oleh Hukum,sehingga dengan demikian jelaslah dakwaan sdr.JPU menjadi kabur;Bahwa berdasarkan atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa MULYADI BinKETENG

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) 5 mommnnannnnnnen Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di depanpersidangan, pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan kesimpulan sdr.Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP telah terbukti.

Dakwaan PrimerBahwa dalam dakwaan Primer, Sdr.Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa bahwaTerdawa selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB yang telah melakukan*perbuatan melawan hukum dengan melakukan sendiri pengelolaan dana siap pakaiyang dialokasikan untuk biaya operasional Kabupaten Lombok Tengah dan tidakmenyerahkan pengelolaannya kepada Bupati Lombok Tengah merupakan perbuatanmelawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam BAB III huruf D.Angka 1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

GATOT DWIHENDRO, SH, M.HUM ).Bahwa meskipun alasan yuridis kami Kuasa Hukum Terdakwa memandang dari sisilain tentang Perbuatan melawan hokum yang di lakukan oleh Terdakwa, kamiKuasa Hukum Terdakwa sependapat dengan Sdr.Jaksa Penuntut Umum, bahwaunsure melawan hokum atas diri terdakwa tidak terbukti secara syah danmeyakinkan sebagai mana Dakwaan Primer Sdr.Jaksa Penuntut Umum.DAKWAAN SUBSIDERMajelis Hakim yang kami muliakan,Sdr.

Jaksa Penuntut umum yang kami hormati.Bahwa dahwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan dalam Persidangantanggal 20 Pebruari 2013, mendakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatanmerealisasikan pembayaran dana siap pakai penanganan bencana kekeringan yangtidak sesuai dengan prestasi di lapangan dan adanya penggunaan dana siap pakaitidak sesuai dengan peruntukkannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp 574.259.160, (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluhsembilan

Unsur setiap orangAd. 2.Bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kuasahukum Terdakwa sependapat dengan uraian Sdr.Jaksa Penuntut Umumdalam tuntutannya.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi :Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya denganmendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar

bahwa penggunaan danatersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa apalagi Terdakwa mendapat keuntungan dari penggunaan uang tersebut..Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang terdapat dalam rumusan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidaklah terbukti.Dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum apabila Sdr.Jaksa

Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut diatas jelasmenunjukkan adanya kekeliruan yang sangat mendasar dari sdr.Jaksa/Penuntut Umum dengan memaksakan persoalan ini untukdiadili secara pidana karena nyata meskipun ternyata adapermasalahan, seharusnya perkara ini adalah perkara perdatabukan perkara pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa harusdibebaskan (vrisjoraak) dan atau dilepaskan dari segala tuntutanhukum (ontslag van allerechtsvervolging) ;10.Bahwa ketidak mampuan sdr.

dimana kertas tersebut telah ada tertulis didalamnya SuratPersetujuan isteri Terdakwa yang berisi tentang persetujuan ;untuk menjual sebidang tanah dan rumah diatasnya, yangditempati oleh Terdakwa dimana sdr.SUTJIPTO PANESTOsengaja memanfaatkan Terdakwa yang memang tidak bisabaca tulis ;Tentang berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwaatas nama Terdakwa LIU SIAT SAN Alias ASAN ;Bahwa kita semua tentu. mengetahui bahwa Berkas AcaraPemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah dasar bagi sdr.Jaksa

HERItidak diakui dan tidak ada dan tidak bisa ditampilkan oleh sdr.Jaksa/Penuntut Umum ;Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 211 K/Pid/2012c.

Dan untukkepentingan pemberi kuasa dalam perkaranya yang sifatnya non litigasi,penerima kuasa (Terdakwa) terbukti telah melakukan pekerjaannya ;VI.KESIMPILAN DAN PERMHONAN :Berdasarkan uraian yang kami Tim Penasihat Hukum kemukakan diatas, makakami berkesimpulan bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Sdr.Jaksa/PenuntutUmum terhadap Terdakwa, bila disesuaikan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terdapat satu kesalahan atau perbuatan pidana yangdapat dipersalahkan kepada Terdakwa

,M.Th, dari seluruhdakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa/Penuntut Umum tersebut ( Vrijspraak ) atausetidaktidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum( Onslag Van Recht Vervolging ) ;3. Memulihkan hak Terdakwa KAREL RIRI, SH.,M.Th dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;4. Menetapkan barang bukti berupa : Penyebutan barang bukti yang disita dari terdakwa ada lamatuntutan Jaksa ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;5.

Yang telahterobukti secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan khalwat/mesumsebagaimana dimaksud Qanun, Nomor 14 Tahun 2003;Bahwa terlepas dari Qanun Nomor 14 Tahun 2003, perkara a quo telahdiperiksa dan diadili oleh judex facti berdasarkan KUHP, di mana Sdr.Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasidengan tindak pidana perzinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 284 ayat (1) ke2 huruf a KUHPidana, yang berbunyi : "Diancam denganpidana penjara paling lama

Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB Alias AYAT tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 13 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor.1 Tahun 2002 Tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang;2 Menyatakan dakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa

Penuntut Umum terhadap diri Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Sdr.Jaksa PenuntutUmum;4 Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan dari Sdr.Jaksa PenuntutUmum;5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) dan Hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa dipersidangan

Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui PenasihatHukumnya yang telah dibacakan pada tanggal 20 Mei 2011 yang padapokoknya adalah sebagai berikut:1.Bahwa terlebih dahulu kita melihat dan menilai seberapabanyak tingkat kesalahan terdakwa seperti yangdidakwakan dan yang dituntut oleh Sdr.Jaksa Penuntutdan makna suatu keadilan dari suatu) hukuman yang akandijatuhkan kepada diri terdakwa;.

Bahwa walaupun menurut sdr.Jaksa Penuntut Umum melaluisurat tuntutannya menyatakan terdakwa Dicky Padli telahterbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana di aturdalam = Pasal 310 = ayat (4) UU No.22 tahun 2009sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari sdr.JaksaPenutut Umum maka dalam pembelaan ini memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa untuk kiranya mempertimbangkan' serta untuk5melihat hal hal yang meringankan dari diri terdakwayang antara lain adalah:Bahwa terdakwa

PENDAHULUANMajelis Hakim yang terhormat;Sdr.jaksa penuntut umum yang kami hormati;Serta peserta sidang yang kami muliakan,Dengan Hormat,Perkenankanlah kami, Abdul Gofur, S.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PUTRA ABDUL & PARTNERSyang beralamat di Graha Bintaro Jaya, Bougenville Loka Blok NI23,Tangerang Selatan, Banten 15324 yang dalam hal ini bertindak selaku kuasahukum dari HOLUDIN BIN ZAKARIA berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 27 Nopember 2017.Dalam

hal ini hendak mengajukan EKSEPSI / NOTA KEBERATAN atasDAKWAAN yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Hari senintertanggal 27 Nopember 2017.Majelis hakim yang terhormat;Sdr.jaksa penuntut umum yang kami hormati;danSerta peserta sidang yang kami muliakanDengan tanpa bermaksud mengurangi independensi Badan Peradilansebagai Lembaga Yudikatif di Negara Republik Indonesia yang berdasarkanhukum (rechtstaat) Terdakwa Holudin bin Zakaria, mohon kepada MejelisHakim yang memeriksa dan mengadili

Bahwa mengenai Dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yangdidasarkan pada asumsiasumsi/halusinasi saja, tanpa bisa dibuktikandalam fakta persidangan, mengenai pengeluaran biayabiaya komisisebesar Rp.80.925.211,49 (delapan puluh juta sembilan ratus duapuluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen)kepada Bank LIPPO dan Rp. 46.956.110, (empat puluh enam jutasembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) kepadaPT.

Pos Indonesia wilayah IV DKI Jakarta, dalam Pemberian komisikepada Pelanggan yang terjadi pada tahun 2005 s/d 2007, berkasperkaranya oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum di split/dipisah dandilimpahkan antara lain ke : 1/.Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan Para Terdakwa : ELVI SAHRI dan WIDIANTO, 2/.PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa : HERBON OPNALTO danperkaraperkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap (incracht), sebagai berikut:4.1.1.

Pos Indonesiadan lingkungan masyarakat tempat tinggal Terdakwa, padahal Terdakwatelah bekerja dan mengabdi kepada PT.Pos Indonesia selama 29 tahun;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa hanya sebagai seorang Pegawai, yang pada waktu itumenjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tangerang (yang mempunyaiatasan Kepala Wilayah IV DKI Jakarta dan Direktur PT.

(SatuMiliyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rpiah) denagn Putusan sangat Tinggi 2 (dua)tahun dan 6 (enam) bulan penjara hal tersebut sama dengan tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan penjara ;Hal 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.B/2018/PT.PBR.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan mempelajari alasanalasan memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari JaksaPenuntut Umum, ternyata alasanalasan hukum tersebut tidak ada memuat halhal

Dengan demikian Pembanding seharusnyadiklasifikasikan sebagai subjek yang belum tentu bersalah.Berdasarkan azas tersebut diatas yakni Hakim lebih baik membebaskanseribu orang yang bersalah, dari pada menghukum satu orang yang belumtentu bersalah maka Pembanding seharusnya dibebaskan dari tuntuntan Sdr.Jaksa Penuntut Umum aquo .Sayangnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sama sekallitidak mempertimbangkan hal ini, dengan demikian jelas terbukti bahwa MajelisHakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

SelanjutnyaPengadilan Tinggi Sumatera Utara seyogyanya mengadili sendiri perkara inidengan putusan yang amarnya membatalkan Pembanding dari tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum , atas dasar kemanusian dan keadilan .Berdasarkan halhal yang diuraiakan diatas, mohon Majelis HakimBanding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan putusan sebagaiberikut :1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; danselanjutnya mengadili sendiri .2.

Menerima nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukumatas nama Terdakwa Edris Viandi Bin Supriyanto;Menolak tuntutan hukum sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;Menyatakan Terdakwa Edris Viandi Bin Supriyanto tidak terbukti secara sahdan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan selanjutnya Terdakwa tidak dapatmempertanggungjawabkan karena disuruh melakukan diluar kKemampuanterdakwa;5.

Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sangattendensius, dikatakan demikian karena rasa adil yang diinginkan oleh sdr.Jaksa Penuntut Umum apakah seharusnya hukuman yang dijatuhkantersebut adalah sematamata sebagai bentuk balas dendam terhadapterdakwa , sdr Jaksa Penuntut Umum seharusnya berusaha memahamimaksud dari pemidanaan terhadap seorang terdakwa, karena sepemahamankami bahwa tujuan dari pemidanaan dalam bentuk tuntutan maupunhukuman terhadap seorang terdakwa adalah bukan untuk melakukan balasdendam

Jaksa Penuntut Umumsudah tidak ada lagi rasa keadilan sehingga yang ada dalam hati nurani sdr.Jaksa Penuntut Umum hanya ingin membalas dendam kepada semua orangyang melakukan kesalahan tanpa memikirkan perasaan penyesalan yangsudah dikemukakan oleh terdakwa. Selanjutnya sdr. Jaksa Penuntut UmumHal 21 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBjuga sangat tidak konsisten dengan apa yang dituntunya. Bahwa sdr.

Sehingga dengan demikiansecara yuridis dapat dipastikan, bilamana suatu BAP tersebut mengandung cacat hukum,maka hal ytersebut akan memberikan akibat hukum pula pada surat dakwaan Sdr.JaksaPenuntut Umum, seperti dakwaan tidak dapat menerima dan atau dakwaan Batal DemiHukum.Bahwa Sdr.Jaksa Penyidik, yang sebagian menjadi Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini telah melakukan berbagai pelanggaran ketentuan KUHAP sebagaimana diuraikanberikut ini:451Bahwa Sdr.Jaksa Penyidik dalam perkara ini telah melakukan

pelanggaran ketentuanpasal 38 KUHAP, dimana Sdr.Jaksa Penyidik telah melakukan serangkaian tindakanpenyitaan terhadap barang/inventaris AKPER Pemda Padang Pariaman tanpa disertaidengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman.

telah melakukan pelanggaran terhadapketentuan pasal 76 ayat (1) KUHAP, dimana Sdr.Jaksa Penyidik telah begitu sajamelakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap 47 (empat puluh tujuh) orangsaksi.

Dengan demikian adalah sangatmenyesatkan menurut hukum bilamana Sdr.Jaksa Penuntut Umum menjadikan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor: 492 tahun 2000 dan suratKeputusan Bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor: 491 tahun 2000 sebagai dasarpenyusunan surat dakwaannya dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maa jelas terlihatsecara yuridis klien kami HJ. NILMA SARI, A.Kep.A.

Hal itu secara yuridis telah membuat Surat Dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum menjadi kaabur (Obscure) adanya.Bahwa demikian juga halnya dengan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancamdalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Adanya perbedaan mengenai tempus delicti (waktu dilakukannya tindakpidana) yang berbeda antara Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum.