Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-03-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.Sby Tanggal 7 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
23 — 2
23 — 2
telahmengajukan eksepsi tentang Pemohon yang belum mendapat ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Pemohon, dan hanya dengan pernyataan.bahwa Pemohon tetap agar permohonannya tetap diteruskan tanoa menungguijin dari atasan Pemohon, dan Pemohon siap menanggung resiko yang akanterjadi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Termohon beranggapan bahwa PermohonanPemohon adalah premature;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-06-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Dmk Tanggal 8 Oktober 2013 — ALI SUMAJI BIN ALM. TOYIB
127 — 10
127 — 10
baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai denganapa yang dilakukannya ; waonnnnnnn= == Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri Terdakwa, yaitu ; Hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-11-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2017/PTUN.KPG Tanggal 17 April 2018 — Veronica Boling Bunga (Penggugat)
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat)
Ishak Basthian Boling, B.Sc (Tergugat II Intervensi)
111 — 76
111 — 76
Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan luas 1.712M2 (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletakdi Jalan Veteran RT 018/RW 07 Kelurahan Kelapa Lima,Halaman 23 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGKecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas3.2.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
114 — 65
114 — 65
ParningotanHamonangan Pangaribuan S.H; KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada Sdr.
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
100 — 39
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
100 — 39
ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara PemberhentianHalaman 33 Put.126/G/2018/PTUNMdnkarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK Tanggal 22 Maret 2012 — JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak
MELAWAN
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
248 — 91
248 — 91
Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum = SebagaiPenggugat:Bahwa Keputusan a quo yang dijadikam obyek gugatan Penggugat dalamlampirannya terdapat namanama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantann Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukangugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalamlampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan.
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
86 — 51
86 — 51
Juliver Girsang, SH yang padapokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harusdicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namunsesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sahljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dariPanitia penyelenggara dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipul tingkatdaerah tidak dapat serta merta menjadi kekurang telitian dari bawahanTergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA PEKANBARU Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Pbr Tanggal 9 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 20
21 — 20
PA.Pbr2.Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan dan Pemohonadalah Tergugat Rekonpensi;Bahwa mengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang PegawaiNegeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi (7) Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN MAGETAN Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mgt. Tanggal 20 Juni 2017 — Tardjoko bin (alm) Loso Iro Rejo
43 — 4
43 — 4
Pandimenawarkan dapat membantu saksi menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara(ASN), untuk meyakinkan saksi lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen fotocopy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipilyang sudah diterima atau di acc, yang diakui sdr. Pandi namanama tersebutHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.
Register : 09-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
75 — 61
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
75 — 61
selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 PemerintahKota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita AcaraNomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidakhormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakpidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (videbukti T6) oleh Sekretaris Daerah Kota Bima (PyB) yang pada pokoknya berisitentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipilyang
Register : 07-06-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Mbn Tanggal 4 Mei 2017 — PANDI Bin SAâÂÂARI
37 — 12
37 — 12
Pid.Sus/2017/PN MbnHalaman 12 dari 29 halamansedang berjalan di RT.08 Desa Tebing Tinggi Kecamatan PemayungKabupaten Batanghari dan saat kedua pelaku hendak Saksi tangkap,saat itu Terdakwa sempat membuang bungkusan Rokok Sampoerna UBOLD warna hitam di atas tanah sedangkan Saksi DEDI ARSADlangsung lari meninggalkan Terdakwa;Bahwa saat itu yang Saksi lakukan adalah langsung menangkapTerdakwa sedangkan Saksi YOGI EKO PRASETYO langsung mengejardan menangkap Saksi DEDI ARSAD, setelah ada Saksi dari warga sipilyang
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
288 — 205
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
288 — 205
Negara (ASN)berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkatPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 816.17.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 tanggal 7 Mei 1977 sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan dengan tugassebagai Guru SLTP pada SMP Negeri I di Pariaman (bukti P6 terlampir)dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor988/IV/Kwpk1978 tanggal 20 April 1978 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
65 — 72
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
65 — 72
PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama lengkap : Andik Dwi CahyantoTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 44/19760331Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Krajan Barat 82 RT 003 RW 004 Desa Pakiskembar,Kecamatan Pakis, Kabupaten MalangAgama > IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-03-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. SYLVIRA ANANDA, M.Sc;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
61 — 43
61 — 43
Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atauyang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional(BKN ) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalambentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut7.1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009yang intinya menyatakan antara
Register : 12-07-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Ttd Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Mdn Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
26 — 2
26 — 2
Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Sby Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 03-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN SNG Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang