Ditemukan 4256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yoris yauris yunis yurid yurio
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
220 — 89
  • yang sudan meninggal dikaitkan dengan Relas Panggilandari Jurusiti tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 dimana didalamRelas Panggilan tersebut menerangkan bertemu dan berbicara denganHalaman 72 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN AmbTergugat dan Relas panggilan tersebut di tandatangani oleh Tergugat XXVIatas nama Lamesa Alias La Halim dan juga Majelis Hakim berpendapatPenggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang dianggap melanggarhak Keperdataanya sebagimana Yuris
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SULEMAN MUSDJAMA. S.AG Diwakili Oleh : FRENGKI ULOLI, S.Pd., S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALEKSANDER RANTE LABI, SH
175 — 194
  • Perwakilan Provinsi Gorontalo dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor: SR01/PW31/5/2021tanggal 28 Juni 2021 sejumlah Rp4.970.500.000,00 (empat milyar sembilanratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya terdakwadijatuhi pidana sesuai dengan kategori tingkat kesalahan, dampak dankeuntungannya.Untuk lebin menyegarkan wawasan Tim Penasihat Hukum mengenaitindak pidana korupsi dalam perbankan maka dalam kesempatan ini PenuntutUmum merasa perlu menyebutkan beberapa yuris
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
109 — 25
  • tidak didasari dan tidak disertai dengan adanya rincian ganti rugidengan didukung alat bukti yang pasti yang mana Terlawan/semulaPenggugat telah menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPelawan/semula Tergugat, maka permohonan Pelawan/semulaTergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang tetap dan berlakumenyatakan :Yuris
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — HENDRI KARTIKA ANDRI
143 — 126
  • SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13. EKO BUDIWIYONO +(Direktur Utama) ;14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
    SIGIT RUSSENO (Yuris) ;. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;en Pasr eo NY = lc ele ci tC /oCEoOo nyo + OO *Hal. 150 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DkKI14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
146 — 1084
  • Kemudian PETABIDANG 313 bidang tanah itulah yang dipergunakan oleh Satgas B untukmelakukan indentifikasi dan inventarisasi data yuris atau data kepemilikan atasbidangbidang tanah yang telah diukur oleh juru ukur Satgas A;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 September 2014 — M. RIDWAN SANJAYA
315 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PiramidaKencana sebagai pemenang yang mendapatkan keuntungan yangditangani oleh Terdakwa (Pemohon Pk).KEBERATAN KEDELAPAN:Bahwa baik putusan Judex Facti a quo Hakim tingkat pertama dan putusanPengadilan Tinggi Inlitis, maupun putusan Yuris Facti a quo Mahkamah AgungRI telah dengan jelas mengandung suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;e Oleh karena:1.
    pada pokoknyamenyatakan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada P2K atau pihakDepartemen ESDM merupakan bukti petunjuk dalam perkara pidana dansebagai "Bukti Persangkaan Yang Kuat Dalam Perkara Perdata", bahwapengalihan pekerjaan pengadaan SHS Tahun Anggaran 2009 kepada pihaklain adalah;"Di luar sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak terbukti melakukanperbuatan yang bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;Dan pula, baik Judex Facti maupun Yuris
    Pemeriksaan di Propinsi Sumatra Selatan danPropinsi Lampung) bahwa pekerjaan pemasangan SHS telahdilaksanakan semua.Dengan demikian, Judex Facti maupun Judex Juris telah melakukankekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian,sehingga beralasan putusan Judex Facti maupun Judex Juris MARIdibatalkan pada pemeriksaan perkara Peninjauan KembaliMenimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan karena Judex Yuris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1767 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Agustus 2017 — BAHRUM Bin Alm. A. RAHMAN, dk.
66 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menjadi referensi pertimbangan Mahkamah Agung selakuJudex Yuris, maka melalui Memori Kasasi ini juga turut Pemohon Kasasilampirkan Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Lince Ramauli Rayadan peraturan pengembangan jasa konstruksi nasional No.10 tahun 2013;Hal. 105 dari 107 hal. Put.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 3 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
127 — 88
  • Penerapan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya;Terhadap dalil keberatan sebagaimana termaksud, Pengadilan Tinggiselaku yudex factie di tingkat banding berpendapat bahwa alasan historispembentukan dan atau perumusan suatu produk undangundangmerupakan ranah legislatif review ; sementara azaz hukum positifl danazas legalitas yang diterapbkan pada perbuatan Terdakwa inkonkrito;sehingga dari segi ipso facto maupun ipso yuris motode interpertasihirtoris seperti ini haruslah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Januari 2011 — PT SUPRA INDODRILL >< PT BABAT KUKUI ENERGI, Dkk
205 — 42
  • ., (HukumAcara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 5152); Yuris* rudensi MARI tan al 11 Desember 1975 No. 22 K/Si /1974dengan kaidah Hukum :"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar,pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksapokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelassetidaktidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima DALAM POKOK PERKARAi.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PT KENDARI Nomor 29/PDT/2017/PT. SULTRA
Tanggal 15 Mei 2017 — - PEMBANDING : LA IJA Bin LA AWUDA - TERBANDING : LA BANU, dk
66 — 20
  • Yuris prudensi MA No: 1149 K/Sip/1975 yangmempertimbangkan bahwa karena dalam surat gugatan tidakdisebutkan dengan jelas letak/ batas batas tanah objek sengketagugatan tidak dapat diterima.Il. DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT DALAM HALPERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGUR DENGANSENDIRINYAOLEH KEHENDAK PENGGUGAT SENDIRIBahwa Gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum oleh Turuttergugat gugur dengan sendirinya/tidak terbukti oleh kehendak PenggugatHal. 82 dari 115 Put.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 29-03-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA SELONG Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
281 — 346
  • dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan ataupermyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahandalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak,pemegang hak dan hakhak pihak lain yang membebaninya.Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah diNegara Indonesia berlaku pula asas Nemo Plus Yuris
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Februari 2017 — DULLES TAMPUBOLON
344 — 199
  • SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal)on @ o>13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
    R.A AISYAH (Analis GRk) ;10.JONRIZAL (Analis GRK) ;11.SIGIT RUSSENO (Yuris) ;SA oShal 123 dari 214 hal Perkara No.2/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI12.ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13.EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;14.MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/PID/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK
249 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • akan tetapi ia tidak melakukan perbuatan sebagaimanadakwaan Penuntut Umum;Bahwa lagi pula, alasan Peninjauan Kembali adalah Penilaian HasilPembuktian yang tidak disertai buktibukti yang cukup tersebut isinya samadengan faktafakta dalam persidangan tingkat pertama dan Memori Kasasi,yang substansinya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat padapemeriksaan Judex Facti maupun Judex Yunis, serta tidak terdapat halhal ataufaktafakta baru yang menentukan, selain itu putusan Judex Facti maupunJudex Yuris
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 01-03-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN KLATEN Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.
Tanggal 7 April 2011 — Terdakwa
964 — 492
  • melawan hukum , memasukkan ke Indonesia,membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan' ataumencoba menyerahkan, menguasal, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia , sesuatu senjataapi, amunisi, atau sesuatu) bahan peledak dan bahan bahanlainnya yang berbahayaMenimbang bahwa mengenai pengertian secara melawanhukum (wederrechtlijk ) dalam hal ini banyak diajukanoleh para yuris
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 22 Desember 2014 — NUNUH DJAENAL MUSTOFA dkk Sebagai Penggugat dan Ir J U N A E D Y dkk sebagai Tergugat.
142 — 37
  • Yang sepatutnya juga harusditarik selaku pihak sehingga nyatanyata Gugatan kurangPihak, maka Gugatan harus ditolak atau tidak diterima ;Hal ini diperkuat Yuris Prudensi sebagai berikut :a) Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Gugatandinyatakan tidak diterima karena Tergugat tidaklengkap ( Plurium Litis Consurtium );b) Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.186/K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985,Putusan Pengadilan Tinggi SamarindaNo.178/1983 tanggal
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks
Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
116 — 47
  • pengertiankewenangan (authority, gezaq) adalah apa yang disebutdengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasaldari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang Undang)atau. dari kekuasaan eksekutif/administrasi, kewenanganadalah kekuasaan terhadap segolongan orang orang tertentuatau kekuasaan terhadap sesuatu bidang Pemerintahan (ataubidang urusan) tertentu yang bulat ;Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Kewenangan(detournement de povoir) dalam kaitannya dengan kebebasanbertindak (Freies Ermessen) berdasarkan yuris
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID/2020/PT MKS
Tanggal 17 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUH. SYARIEF, SH., MH. ALIAS KARAENG NABA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : NOOR MARIA ULFA, SH.
123 — 75
  • Berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.34.K/Sip/1960, Surat Pajak Tanah (termasuk SuratSuratHalaman 145 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKSketerangan Pajak Tanah) bukan merupakan bukti kKepemilikan atastanah.Oleh karena itu, SuratSurat Pajak Tanah dan SuratSuratketerangan Pajak Tanah yang tersebut pada nomor 3(tiga) dannomor 4(empat) diatas, bukan merupakan bukti kepemilikanTanah/obyek sengketa oleh Pembanding berdasarkan JurisPrudensi MA RI No.34.K/Sip/1960..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
294 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan tidak cermatnya Majelis Kasasi/Judex Juris dalammemperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan buktibuktiyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPembanding/Tergugat II Intervensi dalam mengambil putusannyajelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:o Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972tanggal 10 Oktober 1974 yang berbunyi : Putusanpengadilan tinggi yang tidak mempertimbangkan alatalatbukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harusdibatalkan:o Yuris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. H. IMRAN Bin (Alm.) USMAN
125 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 34 PK/Pid.Sus/2013Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan alasanalasan yang dapatdijadikan sebagai dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifattidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukanalasanalasan yang sematamata tentang penilaian hasil pembuktianyang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan NegeriSigli yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga semestinyademi hukum Judex yuris Mahkamah Agung RI harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali;Halaman 104 dari 142 halaman Putusan Nomor 826/B/PK/PJK/2016" Bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris