Putusan No. 42/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/128/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/427/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAstuti;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/128/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/427/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAstuti;3.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/011/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/085/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Nasir.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Eksepsi Kurang Pihak (Plurius litis consortium) ; Bahwa permasalahan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan merupakan permasalahan nasional yang tidak hanyaterjadi/dinadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, melainkan dihadapipula oleh Kementerian/Lembaga ,Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dandiperbaharul dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (VideBukti P13).; Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/091/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/330/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaRosmariani ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diPutusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 41Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR21.Pemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;3.

292 22 20 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn eeeTujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakanhukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yangtelah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan

L3 : Foto copy Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Eselon4. L4 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/v.809/99 tanggal 27 Juni 2006 perihalBatas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang MendudukiJabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ; 5.

Dengan demikianPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami istri yangsah sampai saat ini;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif telah pula memperoleh surat izin untuk melakukan perceraiandari atasannya selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk itu (bukti P.2).

umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidakternyata bahwa belum mampudikawinYang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudahmengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan iniTerdakwa mengetahui bahwa seorang wanita umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwabelum mampu kawin.Yang dimaksud dengan umurnya belum lima belas tahunadalah seorang belum mencapai umur lima belas tahunsejak tanggal kelahirannya berdasarkan akta kelahirandari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilYang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/118/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/414/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiMaani..

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/064/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/247/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSunarsih.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 127/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halamankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/025/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/122/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSarinah.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wan nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn nnn neces Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/014/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/88/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMustakim.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Pemeriksaan, menentukanprosedur pemeriksaan sebagai berikut:Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atautim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksamalaporanlaporan atau bahanbahan mengenai pelanggarandisiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadirioleh Pegawai Negeri sipil yang diperiksa dan pemeriksa.4444angka 14:Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai Negeri

Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dankemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat beratdapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya olehatasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksasampai dengan ditetapkannya keputusan hukumandisiplin.angka 16: 222222 nnePegawai Negeri sipil yang dibebaskan sementara daritugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturanperundangundangan.angka 20: 2222222 onan nnn nnn nnn nnn nnn nnnPegawai

Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;3.

Putusan No. 44/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhlis, S.Pdl;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhlis,S.Pdl;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/056/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/239/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryFitryani.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHamdan, A.MaBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Dan padaPasal 2 ayat 3 Permintaan berhenti sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerjapada pemerintahn berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lampiran 2: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun40.Lampiran 3 :1999 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri SipilYang Menjadi Anggota Partai Politik ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri SipilMenjadi Anggota Partai Politik ; Halaman 60 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPG41.