Ditemukan 4329 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen prepeden priseden presoden
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 21-09-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.PSB
Tanggal 7 April 2011 — SARMAN DT. BONSU Melawan HASANUDIN Dt KONDO
126 — 126
  • sangkaan yang berlasan bahwa Tergugat akanmengalihkan, memindahkan, menjamin atau mengosongkan harta miliknyakepada orang lain maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) sesuai Pasal 227 HIR/261 RBg atas harta benda milikTergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri ; 23:Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1163 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Agustus 2010 — Ny. PATTY TJANDRA Dkk ; Ny. SRI TASLIM
143 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan terhadap Tergugat X akan menimbulkan preseden yang tidak baikkepada Notaris sebagai Pejabat Negara;b.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pid/2018/PT SMG
Tanggal 25 April 2018 — TUBAGUS NOVIANDARU Alias MEGI Bin TAUFIK HIDAYAT dkk
118 — 138
  • Bahwa juga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammemutus perkara a quo, disamping faktafakta hukum yang terungkapdi depan persidangan juga harus mempertimbangka dengan StatusKewenagan dan Preseden yang terjadi selama ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
306 — 1179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas dasar tersebutmaka sepatutnya Pemohon Keberatan diberikan kesempatanuntuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (enzage)sebagaimana Para Pihak diberikan kesempatan tersebutdalam upaya hukum Banding;Bahwa ditinjau dari preseden hukum yang ada, TermohonKeberatan pada faktanya pernah memberikan kesempatanenzage kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa CTahun Anggaran 2008 di PT PLN (Persero) Distribusi JawaTengah dan D.I.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
510 — 792
  • Secara umum, Inggris sebagaiNegara dengan sistem common law jelas menerapkan stare decisisprinciple yakni bergantung pada preseden, yang mana suatu PutusanPengadilan akan sangat didasarkan pada kasus sama yang telahdiputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Inggris sebelumnya.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 556/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.Megapolitan Developments Tbk
Terbanding/Penggugat : H.UMAR JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT MEGA LIMO ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat III : H Latif
138 — 55
  • tahun 2012 TERGUGAT danTERGUGAT II telah melakukan serangkaian pelanggaran hukumyaitu : telah merampas Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT dengancara dan perbuatan, menerbitkan surat lain, memaksa mendirikanHalaman 8 dari 141 Putusan Nomor 556/PDT/2020/PT BDGpagar, melakukan pendoseran, melakukan intimidasi dan kekerasandengan menggunakan ormas dan satuan pengaman perusahaan.Bahwa cara dan tindakan dan/atau perbuatan yang telah dilakukanTERGUGAT , TERGUGAT Il, terhadap PENGGUGAT jelas dapatmenimbulkan preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : DEWI RAHMANINGSIH NUGROHO, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUNARDI Bin ALM. ASRI MUCHTAR
162 — 59
  • melawanhukumnya perbuatan secara formil (Vide Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 003/ PUUIV/ 2006) sementara unsur lainnya lainnya adalah anasirdelik atau elemen delicta, sehingga interpretasi secara kontektual dengansifat yang kasuistis terhadap Terdakwa in cassu , telah tepat dipertimbangkanPengadilan Tindak PidanaKorupsi pada peradilan Tingkat Pertamaaquo,karenanya dakwaan Subsidair pasal 3 yang tepat dinyatakan terbukti,sedangkan alasan Penuntut Umum dengan membandingkan putusan yangberkualitas preseden
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
88 — 85
  • NAMUN pilihan banding yang diajukan olehPembanding/Penggugat justru. terdapat preseden bahwaMEMANG Pembanding/Penggugat hanya berusaha berspekulasidengan mengandalkan SHM yang menurut versiPambanding/Penggugat untuk mengakui tanah yang dimilikioleh Terbanding/Tergugat XIIl maupun Terbanding/Tergugat XVadalah bagian keseluruhan isi dari SHM milikPembanding/Penggugat. Sungguh suatu hal yang bertentangandengan hukum apapun.11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
306 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, Gugatan ini jelas merupakan penyalahgunaan proses yang tidakhanya akan menimbulkan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia,tetapi juga akan berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomiRepublik Indonesia dengan menciptakan kesan negatif tentang iklim investasidi Indonesia;Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:11.Para Tergugat UBS dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolutmereka dan memohon Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwamereka tidak memiliki yurisdiksi untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — YAYASAN ALIRENA VS OEI EMI NIRMALA, DK
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/20156.8.tidak mencerminkan suatu putusan pengadilan yang berkualitas,sehingga dapat memberikan preseden buruk bagi penegakan hukumdi Indonesia, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukumapabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo pada TingkatKasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama danmengadili sendiri perkara a quo serta mengabulkan eksepsi Tergugatmaupun menolak gugatan Penggugat dan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
241 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan hukum judex facti yang mempertimbangkanuntuk efisiensi dan efektivitas penuntutan hakhak normatif paraTerbanding/para Penggugat/Pekerja, Hakim Banding berpendapat,berhubung belum adanya mekanisme hukum acara yang dapatmengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian, maka saranayang dipandang tepat adalah dengan "cara class action" yangmerupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law"adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan dantelah melanggar UU maka agar tidak jadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana
171 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 683 K/PID.SUS/2017hukum Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikanperadilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila, hal ini dapat menjadi preseden buruk di kKemudianhari serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi untukmenciptakan keserasian dan keseimbangan di masyarakat, sehinggadengan demikian dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar Judex Factimenyatakan Terdakwa telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
286 — 490 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/2016perselisinan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harusdipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada sajayaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upahproses itu sampai putusan yang inkracht van gewijsde;5. Memperjelas tafsiran dari frasa belum ditetapkan akan membantuhakimhakim di pengadilan hubungan industrial sehingga mempunyaipilihan yang tegas.6. Ahli juga mendukung keterangan juga yang tadi dikatakan oleh Prof.Dr.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012
Tanggal 4 April 2013 — Koptu Joni Indra
31 — 23
  • Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang burukdalam pelaksanaan peraturan perudangundangan, yang mengakibatkan tidak tercapainyatujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum./ Menimbang.,...........Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis danpsikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelisberpendirian mengenai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 544/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs. Suriyatno, MM
Pembanding/Penggugat II : Siswanto, MPd
Pembanding/Penggugat IV : Drs. Boy Parady Purba, S.Sos
Terbanding/Tergugat I : HJ. Salha
Terbanding/Tergugat II : H. Imran Efendy Hasibuan
Terbanding/Tergugat III : HJ. Nurhayati Damanik
Terbanding/Tergugat IV : Dra. Siti Hanifah Lubis
Terbanding/Tergugat V : Nasafri
Terbanding/Tergugat VI : H. Asrul Sani
Terbanding/Tergugat VII : Rosmayana Marpaung
Terbanding/Tergugat VIII : Maimunah
Terbanding/Tergugat IX : Muhammad Syofian
Terbanding/Tergugat X : Kamaluddin
Terbanding/Tergugat XI : Pengurus Majelis Penyantun Madrasah Muslimat AL Jamiatul Washliyah Ranting Timbang Galung Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat XII : Nadzir atas Tanah Wakaf di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung atau disebut Nadzir tanah Wakaf Kelurahan Timbang Galung
Terbanding/Tergugat XIII : Pengurus Yayasan Perguruan Mesra
Terbanding/Tergugat XIV : Menteri Agama Republik Indonesia CQ Kepala Kantor Wilaya
52 — 51
  • dan tujuandibidang : Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, sehingga Majelis berpendapatbahwa maksud dan tujuan Yayasan Perguruan Mesra tidak bertentanganperuntukan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menurut Penggugat sangatberbahaya dan berpotensi besar untuk menyulut dan menyuburkan tumbuhnyaaksi aksi kejahatan dalam peralihan hak atas tanah wakaf.Bahwa Penggugat mengkuatirkan pertimbangan Majelis dalam putusan aquo,dapat menjadi preseden
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.Tte
Tanggal 10 Februari 2014 — MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP
59 — 29
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
492 — 546
  • Perludicatat bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa a quo oleh ParaPenggugat akan membawa dampak dan implikasi serius terhadap kondisisosiologis setempat dan preseden hukum di kemudian hari, karena di atasHPL Tergugat II Intervensi 1 tersebut telah berdiri bangunanbangunan milikmasyarakat, yang beritikad baik dan memahami posisi Tergugat II Intervensi1 sebagai pemegang HPL.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2029 — 1643 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus mengajukan permohonan PeninjauanKembali adalah Jaksa Agung, terpidana/pihak yang berkepentingan.Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundangundangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalammerumuskan ketentuanketentuan KUHAP, sehingga permintaanPeninjauan Kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum /Kejaksaan.Yurisprudensi/ Praktek Peradilan.Meskipun sistem hukum civil law yang dianut dalam hukum acara pidanaIndonesia tidak menganut asas stare decisis atau preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Anton Tedja
360 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika sekiranya Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkaratidak menerapkan ketentuan hukum, akan tetapi dilaksanakan sesualdengan kehendaknya saja tanopa mengindahkan ketentuan hukum berlaku,maka hal tersebut tentunya akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia, dan seolaholah melegalkan danmembenarkan kekeliruan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS DirektoratJenderal Pajak;2./.Bahwa sebagaimana diketahui berkas perkara penyidikan adalah sebagairumusan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1108 — 1268
  • dan imateriiloleh karena harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga, dan waktu yangsignifikan untuk mengajukan upaya hukum berupa jawaban maupungugatan rekonpensi ini, dimana seharusnya biayabiaya tersebut tidakperlu diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi apabila TergugatRekonpensi tidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpadasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik ABNRyang telah dibangun sejak tahun 1967 sebagai pemberi jasa konsultasihukum, menyesatkan publik, menimbulkan preseden