Petani/Masyarakat terlebin dahulu membentuk kelompoktani/oadan usaha yang berbadan hukum baik itu berupa CV atau UDdan dari Kelompok Tani/Badan Usaha tersebut mengajukanpermohonan lahan kemitraan/KSU disertai dengan nama anggotadari kelompok tani atau badan usaha tersebut berikut luasan lahanyang dimohonkan dan letak lahan yang dimohonkan.2.

Dan setelah biaya sewa dibayarkan maka petani sudah bisamelakukan penggarapan lahan dimaksud.Bahwa, dari pola kemitraan tersebut, ada kewajiban yang harus dipenuhioleh petani atau masyarakat yang akan mengerjakan lahan PTPN XIItersebut, antara lain :1. Membayar uang sewa dimana untuk lahan di Kebun Blawanditetapkan senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) per Hektar.2. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawanyang sudah tumbuh di lahan yang di mitrakan tersebut.3.

Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musimtanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masasewa habis dan pihak Kebun akan melakukan penanaman tanamankopi maka lahan di serahkan kembali kepada pihak kebun.Bahwa, petani atau masyarakat yang akan menggarap membayar biayayang telah ditentukan tersebut dengan cara dikumpulkan yang dibantu olehpetugas perkebunan dan setelah terkumpul kemudian disetorkan kepadapihak Perkebunan,Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017

Reg.Perk : PDM45/Tagro/05/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa JANTJE BERNAD Anak dari YERMIAS WAGEY padahari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 19.15 wita atau setidaktidaknya padawaktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di pinggirjalan lokasi lahan Plasma atau kebun kemitraan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari(BMML) desa Lebur Dinding RT. 02 Kec. Muara Samu Kab.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikute Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwaberjalan melewati areal kebun Plasma/ Kebun kemitraan PT. Bumi MuliaMakmur Lestari (BMML) desa Lebur Dinding RT. 02 Kec. Muara SamuKab.

PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi yang telah didengar keterangannya di bawahsumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :1 WARTONO Bin NYAMIRAN :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangandengan benar;Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dalamperkara pencurian minyak jenis solar;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015sekira pukul 19.25 Wita bertempat dipinggir jalan lokasi lahan Plasmaatau Kebun Kemitraan

mempersingkat uraian putusan ini, maka segalayang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagianyang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, sertadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :1 Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April2015 sekira jam 19.15 wita bertempat di pinggir jalan lokasi lahan Plasma ataukebun kemitraan

AMP Plantation sendirilah yang terlebihdahulu memutuskan hubungan kemitraan dengan KUD DASTRA yang menaungikelompok tani Tompek. Sehingga perbuatan YANG DITUDUHKAN OLEHTERMOHON BUKANLAH MERUPAKAN TINDAK PIDANAPENGGELAPAN MELAINKAN TINDAKAN KEPERDATAAN yang didasarioleh Perjanjian perjanjian dan adminstratif yang benar.

BANDORAJO, danSurat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. AMP Platationdengan Kelompok Tani (Koptan) Tompek Tapian KandisKenagarian Salareh Aia Kab. Agam tanggal 28 November 1994,sebagaimana keterangan Saksi LIHARDO SIPAYUNG pada hariKamis tanggal 13 Agustus 2015 dan Saksi AHMAD NUSIR DT.BANDORAJO (Penerus MARJOHAN DT.

BANDORAJO juga dikuatkandengan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. AMPPlantation dengan Kelompok Tani Tompek Desa Tapian KandisKab. Agam tanggal 28 November 1994.Untuk itu terhadap posita SUTAN KAMENAN (Pemohon) tidakberdasarkan faktafakta yang terjadi dan mohon ditolak.6.

AMP membidangi hubungan kemitraan yaitu hubungankemasyarakatan dan bidang hokum;e Bahwa Saksi bertanggungjawab langsung kepada Direksi PT.

Sita/86/VIII/2015/Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2015,melakukan penyitaan dari LIHARDO SIPAYUNG berupa:e Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. AMP Plantation dengan KelompokTani (Koptan) Tompek Desa Tapian Kandis Kenagarian Selaras Air Kec. PalembayanKabupaten Agam Propinsi Sumbar dalam rangka pembangunan dan pengelolaanperkebunan kelapa sawit pola kemitraan berlokasi di Desa VI Koto Selatan KenagarianKec. Perwakilan Pasaman Kab.

Daftar Nominatif Penerima BantuanDesember 2011;

Surat Perjanjian Kemitraan No. 05/PK/JPBGR/X/2017 (Suratpengangkatan karyawan kontrak). Slip gaji karyawan an. Muhamad Gunawan yang dikeluarkan oleh PT.Jessindo Prakarsa. Hasil audit berupa daftar penagihan yang dikeluarkan oleh PT. JessindoPrakarsa.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.4.

Surat Perjanjian Kemitraan No. 05/PK/JPBGR/X/2017 (Surat pengangkatankaryawan kontrak). Slip gaji karyawan an. Muhamad Gunawan yang dikeluarkan oleh PT.Jessindo Prakarsa.Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Bgr. Hasil audit berupa daftar penagihan yang dikeluarkan oleh PT.

Surat Perjanjian Kemitraan No. 05/PK/JPBGR/X/2017 (Surat pengangkatankaryawan kontrak). Slip gaji kKaryawan an. Muhamad Gunawan yang dikeluarkan oleh PT.Jessindo Prakarsa. Hasil audit berupa daftar penagihan yang dikeluarkan oleh PT. JessindoPrakarsa;Yang dipersidangan barang bukti tersebut terbukti terkait dalam perkara ini, makaterhadap barang bukti tersebut patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;Halaman 11 dari 13 Hal.

Surat Perjanjian Kemitraan No. 0O5/PK/JPBGR/X/2017 (suratpengangkatan karyawan kontrak). Slip gaji karyawan an. Muhamad Gunawan yang dikeluarkan oleh PT.Jessindo Prakarsa. Hasil audit berupa daftar penagihan yang dikeluarkan oleh PT. JessindoPrakarsa. ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Bahwa untuk hubungan kemitraan dengan pihak PT. Jagad Raya Tama ParaPenggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang dipersyaratkan undangundang, sebagaimana diatur padaPasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 1338KUHPerdata;. Bahwa dalam menjalin kemitraan dengan pihak PT.

Bahwa tentang status kemitraan antara Rumpun Ibrahim dengan pihak PT.Jagad Raya Tama telah disahkan oleh pihak pemerintah setempatberdasarkan Hasil Verifikasi Lahan yang dilakukan oleh pihak Perusahaanbersamasama dengan pihak Pemerintah setempat, yang sampai dengansaat ini jumlah rumpun yang diakui adalah sejumlah 7 (tujuh) rumpun dan 2(dua) kelompok, antara lain:a. Untuk rumpun, masingmasing:. Rumpun Polingai;Rumpun Muyjar;Rumpun Manus;Rumpun Ladika;Rumpun Latoro;en fF & fRumpun Porondu; dan7.

Kelompok 4 (Empat);10.Bahwa dari ke7 rumpun dan ke2 kelompok yang telah diakui tersebutdiatas, telah dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kemitraan (MoU)dengan pihak PT.

Jagad Raya Tama, dimana pada saat penandatangananPerjanjian Kemitraan (MoU) tersebut adalah langsung oleh Ibrahim sendiri;11.Bahwa tanpa kesalahan apapun, tibatiba Tergugat melalui Surat CamatPalangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang TindakLanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim telah memutuskanyang pada intinya menyatakan:a. Mengesahkan penggantian nama Rumpun Ibrahim menjadi Rumpun B.Sukman sesuai hasil keputusan 74 orang anggota Rumpun Ibrahim;b.

Bahwa "Pihak Pertama" adalah distributor, yang bergerak dibidang dilribusi dan penjualanbahan bangunan dan matrial lainnya yang tekait telah memiliki pengalaman dalampendistribusian bahan bangunan dan matrial lainnya yang tekait di Wilayah Indonesia;Untuk mendukung kemitraan ini Pihak Pertama. memberikan seluruhInformasinya kepadamitra/ Pengelola (Pihak kedua) dalam hal jaringan pemasaran. pemasok. pelanggan dan bantuanlainnya dalam hal sumber daya manusia. alat Angkut.

Bahwa bentuk kemitraan ini diwiijudkan dalam bentuk satuan usaha yang berdiri sendiriyang dikelola oleh "Pihak Kedua". dibawah pengawasan scpnuhnya oleh "Pihak Pertama":5. "Keuntungan Bersih" adalah mcrupakan kalkulasi clengan hasil posilif (plus) dari hasilpenjualan dikurangi dengan haraga pokok penjualan/ harga modal/ beli. biaya usaha. biayabunga dan pajakpajak terkait.

"pihak kedua" tidak dapat melepasakan din (mengundurkan did) dari tanggung jawabpengelolaan kemitraan secara sepihak tanpa persetujuan "pihak pertama":Bahwa: berdasarkan calatan yang dicatat dalam daftar pembayaran dari T'ergugal IIIkonsumen yang membeli barang bahan bangunan.

B 778 NEQ18. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda tahun 200819. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda tahun 2009barangbarang seperti tersebut diatas seharusnya aclalah merupakan asset/modal UD BintangUtama akan tetapi oleh tergugat rekonpensi lidak dimasukan sebagai asset barang modal milikBadan Usaha Kemitraan yang dalam hal ini milik UD.

Bintang Utama. akan tetapi diambil dandimiliki oleh Tergugat Rekonpensi. demikian halnya 1 (salu) Unit kendaraan Mitsubishi Pajero.yang dibeli dengan uang pribadi Penggugat rekonpensi telah dimasukan sebagai asset barangmodal milik Badan Usaha Kemitraan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa adanya perhitungan danpembagian yang jelas anlara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi paclahal cliketahuibahwa penggugai rekonpensilah yang mengoperasikan seluruh kegiatan usaha di UDBINTANG UTAMA yang merupakan

melamar menjadi sopir dan terdakwaawalnya ditempatkan sebagai sopir manager waktu itu, berjalanya waktu hanyasekitar 4(empat) bulan terdakwa dipindahkan menjadi sopir DT (DUMTRUK)kegiatan nya mengangkut Buah sawit, mengangkut pupuk, atas perintah darimandor, pada bulan maret, april dan mei tahun 2020 tersebut se ingat terdakwawaktu itu ada mengambil pupuk perusahaan PT Aditia Agroindo dimana tempatterdakwa bekerja tersebut dengan cara disaat terdakwa membawa pupuk darigudang KHB diantar ke kebun kemitraan

Simpang Hulu Kab.Ketapang Kalimantan Barat; Bahwa Terdakwa telan menjual pupuk jenis NPKHi Key milikperusahaan PT Aditia Agroindo; Bahwa awalnya terdakwa bekerja di perusahaan PT Aditia Agroindosebagai sopir DT (DUMTRUK) yang kegiatan nya mengangkut Buah sawit,mengangkut pupuk, atas perintah dari mandor; Bahwa pada bulan maret, april dan mei tahun 2020 tersebut, Terdakwamengambil pupuk perusahaan PT Aditia Agroindo dari gudang KHB diantarke kebun kemitraan, tetapi ketika terdakwa membawa pupuk tersebutsebagian

Pada bulan maret, april dan meitahun 2020 tersebut, Terdakwa mengambil pupuk perusahaan PT AditiaAgroindo dari gudang KHB diantar ke kebun kemitraan, tetapi ketika Terdakwamembawa pupuk tersebut sebagian ada terdakwa bawa ke kampung sekek danterdakwa jual.

Catur Indah Agra Saranamelalui fasilitas standby loan Bank Mandiri.Bahwa perbuatan terdakwa merekayasa dokumen persyaratan lelang danmemanipulasi isi dokumen terkait kemitraan (KSO) antara PT. Fajar HarapanIndahPT.

FajarHarapan Indah melakukan kemitraan/KSO dengan CV.

Catur Indah Agra Sarana menjalin kemitraan dalam bentukKSO;Bahwa Saksi tidak tahu Direktur PT. Catur Indah Agra, Saksi tidakmengetahui PT. Fajar Harapan Indah dan PT.

Catur Indah Agra Sarana dan Dasarnya adanyaSurat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO). Dan dasarHukumnya bahwa Sudah terdaftar SK. MEN .Keh .RI No. C.22HT.03.01Th. 1995 tanggal 18 Januari 1995. SK.

Catur Indah Agra Sarana;Menimbang, bahwa Terdakwa telah merekayasa dokumen persyaratan lelangdan memanipulasi segala isi dokumen terkait kemitraan (KSO) antara PT. FajarHarapan Indah PT. Catur Indah Agra Sarana untuk memenuhi persyaratanmengikuti lelang pengadaan Jasa Konstruksi;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merekayasa dokumen persyaratanlelang dan memanipulasi segala isi dokumen terkait kemitraan (KSO) antaraPT. Fajar Harapan Indah PT.

Indo Kebun Unggul(Tergugat) Dalam rangka Pembangunan Perkebunan kelapa sawit DenganPOLA KKPA dalam hal mana yang menjadi anggota kemitraan adalah petanipemilik lahan yang telah menjadi anggota KUD Sinar Tani, artinya bilamanatidak menjadi anggota KUD Sinar Tani maka dengan sendiri bukanlah petanipeserta kemitraan sehingga tidak memiliki hubungan hukum baik dengan pihakKUD Sinar Tani maupun dengan pihak Tergugat;Bahwa berdasarkan data yang ada pada pihak KUD Sinar Tani ternyatanama para Penggugat

Idokebun Unggul Dalam rangka Pembangunan Perkebunankelapa sawit Dengan POLA KKPA, dalam hal mana wadah dari parapetani peserta kemitraan adalah KUD Sinar Tani maka semestinyapihak KUD Sinar Tani ditarik dalam perkara a quo sebagai pihaktergugat Il, tidak ditariknya KUD Sinar Tani sebagai pihak dalam perkaraa quo maka akan terputus mata rantai hubungan hukum antara petaniplasma KUD Sinar Tani dan Tergugat. sebab legalitas petani plasmasalaku peserta kemitraan ada pada KUD Sinar Tani, dengan kata lainuntuk

Indo KebunUnggul untuk dibangun Perkebunan Kelapa sawit Kemitraan dengan pola anakBapak angkat;Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa sebelumnya Masyarakat Desa Muara Singoan yang tergabungdalam KUD Sinar Tani telah mengajukan permohonan untuk kerjasamapembangunan kelapa sawit, Ssesuain surat nomor : 08/KUD.ST/IX/1995tanggal 03 September 1995, kemudian pihak PT.

Indo Kebun Unggul dengan KUD Sinar Tani Desa MuaraSingoan tahun 19961997;Kemudian pada tahun 20092010 ada sejumlah pemilik lahan pesertaprogram kemitraan mengudurkan diri dari Kesepakatan dengan luas tanah320.97 Ha, diganti rugi tanah tumbuholeh PT.

Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT. IndoKebun Unggul dengan KUD Sinar Tani dalam rangka pembangunanKemitraan/plasma pola bagi hasil 40 : 60 seluas 120 Ha didesa MuaraSingoan Kecamatan Muara Bulian dan telah ditetapkan petani plasmaprogram pembangunan dan pengelohan kebun pola kemitraan dengan PT.Indo Kebun Unggul , sesuai dengan Surat keputusan Bupati batanghari No272 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016;Bahwa PT.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkanputusannya yang menyatakan bahwa dasar Tergugat yang menanamipohon akasia adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan HutanRakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan Tergugat V, sehingga berdasarkanpengertian perbuatan melawan hukum diatas dihubungkan dengan dasarpenguasaan Tergugat yaitu surat perjanjian HRPK, dihubungkan dengandasar penguasaan Tergugat yaitu surat perjanjian HRPK Bukti T. 1, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidaklah

melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas telah kelirukarena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat juga adamelakukan perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan( HRPK ) dengan Kelompok Tani Harapan Baru Mandiri seperti yang dijelaskanatau diuraikan oleh Turut Tergugat V dalam surat jawabannya pada poin 8halaman 5 pada pokok perkara bahwa terdapat perjanjian antara TurutTergugat Il Kelompok Tani Harapan Baru Mandiri

Bahwa alasan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimanadikemukakan pada poin 4 halaman 3 yang menyatakan: Bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya yangmenyatakan bahwa dasar Tergugat yang menanami pohon akasia adalahSurat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan(HRPK) dengan Turut Tergugat V; sehingga berdasarkan pengertianPerbuatan Melawan Hukum di atas dihubungkan dengan dasar penguasaanTergugat yaitu Surat Perjanjian HRPK dihubungkan dengan

I, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat tidaklahn melakukan perbuatan melawan hukum.Menurut Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim tingkatHalaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT JMBpertama tersebut diatas telah keliru karena Majelis Hakim tidakmempertimbangkan bahwa Tergugat juga ada melakukan perjanjian kerjasamaPembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan ( HRPK ) dengan Kelompok TaniHarapan Baru Mandiri seperti yang dijelaskan atau diuraikan oleh TurutTergugat V

Adapun mengenai pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama mengenai Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawanhukum yang didasarkan pada fakta hukum yang didukung buktibukti bahwaTergugat menanam pohon akasia di atas tanah tersebut berdasarkan SuratPerjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan(HRPK) dengan Tergugat V, Majelis Tingkat Banding berpendapat pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya keberatanPara Pembanding semula Para Penggugat harus

BERKAH JOGJA FARM berupa pakan ayam ternak merkQL kepada Saksi NUR KHABIB yang merupakan peternak kemitraan darikantor saksi sebanyak 55 (lima puluh lima) sak / karung telah diambilorang tanpa ijin sebanyak 10 (Sepuluh) sak / karung.Bahwa saksi bekerja di CV.

BERKAH JOGJA FARM sejak 5 (lima) bulanyang lalu dan jabatan saat ini saksi sebagai PPL (Petugas PengawasLapangan) yang bertugas memberikan pengawasan distribusi pakanterhadap peternak kemitraan dan menagih hasil penjualan kepada bakul.Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di atas dari saksi DIDIK yangkebetulan pada saat itu saksi DIDIK mendapat kabar dari saksi NURKHABIB bahwa pakan yang berada di saksi NUR KHABIB telah hilang.Bahwa saksi selanjutnya yaitu langsung menuju ke TKP dan mengecekpakan

yang ada di saksi NUR KHABIB memang masih 45 (empat puluhlima) sak / karung yang seharusnya ada 55 (lima puluh lima) sak /karung, setelah itu saya langsung lapor kepada pimpinan.Bahwa Pakan ayam yang telah diambil orang tanpa ijin tersebut merk QL9901 yang tidak dijual bebas di pasaran umum dan harga jual untukpeternak kemitraan dihitung seharga Rp. 375.000, (tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah).Sistem kemitraan yaitu CV.

BERKAH JOGJA FARM menyediakan bibitayam, pakan, obatobatan, penyuluhan, dan pengawasan kepadapeternak kemitraan dan peternak kemitraan harus menyediakankandang yang siap pakai dan pembagian hasilnya dihitung setelahpanen.Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa bukanlah mitra kerja dari CV.Berkah Jogja Farm.Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan;.

Foto Copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan pemberantasan tindak pidana korupsi (Karet dan Kakao).4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet.5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009.6.

NOSE : S.41DIR/ADK/12/2006 tanggal 20Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten MusiRawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kreditInvestasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan caramemberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan(KPENRP) dengan pola non Kemitraan kepada

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Cabang Lubuklinggau dengan maksud untuk mendapatkan KreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) denganPola Non Kemitraan (Karet dan kakao).Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yang menjabatsebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT.

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi KaretRakyat non kemitraan pada PT.

Musi Rawas.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasmengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit investasiRevitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikan KreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) denganpola kemitraan kepada 118 (seratus delapas belas) orang petani di Desa LubukPauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten

DIREKTORAT JENDRAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Qq. DIREKTUR JENDRAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
7.2. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Qq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.JASMAN ALIAS ALONG

DirektoratJendral Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Qq.Direktur Jendral Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan,tempat kedudukan Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti,Jl. Gatot Subroto No.2, Rt.1/rw.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat,Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Kelurahan Gelora, TanahAbang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai Turut Tergugat V2. Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Qq.

Termohon Keberatan adalah berkedudukansebagai pengemudi taksi pada perusahaan transportasi taksi PemohonKeberatan dalam hubungan kemitraan/rekanan usaha berdasarkansuatu perjanjian program operasional taksi;Oleh karenanya, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan bukanlah hubungan Pelaku Usaha danKonsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 8/1999Juncto Kep.

TRANSPORT "> (Termohon Keberatan)NUSANTARA INDONESIA(Pemohon Keberatan) sebagaisebagai Rekan Usaha Rekanan/Kemitraan Pengemudi Taksi UtamaPemilik Taksi dan Pemegang IzinUsaha Taksi TRANSCABOperasional Taksidalam Jasa TransportasiTaksi Transcab Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 724 K/Pdt.SusBPSK/2015 Masyarakatkonsumen/pengguna jasatransportasi TaksiTRANSCAB 3.4. Di dalam Perjanjian 1 April 2009 tersebut tidak ada jual beli atasmobil taksi.

Sedangkan jumlah keseluruhan setoran sebesarRp315.425.000,00 tersebut juga bukanlah harga pembelian mobil,melainkan sejumlah nilai yang disepakati sebagai syarat bagi RUPTUTAMA termasuk Termohon Keberatan dalam memilih opsi menjadipemilik mobil taksi tersebut berdasarkan perhitungan jumlah SetoranPokok sebesar Rp185.000/hari (Komponen setoran harian murniRp160.000,00 + setoran perawatan Rp25.000,00) x 5. tahunrekanan/kemitraan x (86524) hari per tahun = Rp315.425.000.

,melainkan sengketa mitra kemitraan dalam usaha transportasi TaksiTranscab antara Pemohon Keberatan sebagai Perusahaan TaksiTranscab dan Termohon Keberatan sebagai Pengemudi TaksiTrancab berdasarkan Perjanjian 1 April 2009;Keberatan Keempat;4.

Bahwa Perjanjian 1 April 2009 bukan perjanjian jual beli tetapi perjanjiankerja kemitraan atara perusahaan taksi dan pengemudi taksi ditegaskandalam klausulklausul pada Perjanjian tersebut sebagai berikut:a.

NOSE:S.41DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang KreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP)dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka padatahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mengadakankegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (K)Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikanKredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan(KPENRP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 orang petani

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggaudengan maksud guna mendapatkan Kredit Pengembangan Energi Nabati danRevitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet danKakao).> Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklahNGADINO yang menjabat sebagai Account Officer Ritel dan KomersilKredit pada PT.

Untuk memperkecil risikopemberian KPENRP pola non kemitraan, sebaiknyapetani peserta yang mengikuti program revitalisasiperkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usahaperkebunan.c. Angka Romawi VIll.

NOSE:S.41DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang KreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP)dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka padatahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mengadakankegiatan revitalisasi perkebunan dalampemberian kredit Investasi (K)Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan caramemberikanKredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 orangpetani di

Untuk memperkecil risikopemberian KPENRP pola non kemitraan, sebaiknyapetani peserta yang mengikuti program revitalisasiperkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usahaperkebunan.Angka Romawi Vill.

Surat Keputusan Direksi Nomor : 555/Tbk/SK0000/2014S11.2 tentangPedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)dan Program CSR PT.

TIMAH (Persero) Tbk mengatur bahwa:e Pasal 18 pelaksanaan Program Kemitraan dengan usaha Kecil danProgram Bina Lingkungan mengacu pada Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentangProgram Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecildan Program Bina Lingkungan Jo. Peraturan Menteri BUMN No.

TIMAH (Persero)Tbk., Nomor: 555/Tbk/SK0000/2014S11.2 tentang PedomanPelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) DanProgram Corporate Social Responsibility (CSR) PT.

Bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya dan dalam pembuktiannyabahwa Termohon Kasasi pada Februari tahun 2000 sampai dengan awalOktober 2014 berstatus sebagai Supir Borongan/Triep dikwalifisir bahwaantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berpedoman padahubungan kemitraan tidak adanya unsur upah dan perintah serta tidakmemenuhi aspek Perundangundangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003 yang mengatur halhal hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;4.

Bahwa hubungan kemitraan bersifat lebin mengedepankan mutualisme diantara dua pihak. Prinsipnya, hubungan kemitraan lebin menekankan padahubungan saling menguntungkan;5. Bahwa dalam hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalammemutus perkara a quo oleh karena itu putusan a quo tidak mencerminkanrasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon sebagai pencari keadilan;6.

Bahwa oleh karenanya, hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah hubungan hukum kemitraan, yakni hubungan hukumkerjasama keperdataan dan bukanlah hubungan kerja sebagaimanaHal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdnyang dimaksud oleh UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e.

Bahwa selain itu, Hubungan kemitraan antara Penggugat dan Tergugattidak lagi berlanjut sejak Bulan Mei tahun 2016, dimana Penggugatmelalui salah satu serikat buruh meminta uang tali asin dan tidak lagimelanjutkan hubungan kemitraan dengan Tergugat (Telah ada adakesepakatan memberikan tali asih sebesar Rp.5.000.000, pada tanggal16 Mei 2016);Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 250/Padt.SusPHI/2020/PN.Mdn9.

Bahwa mengingat Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugatadalah hubungan kemitraan, bukanlah hubungan kerja sebagaimanadimaksud UndangUndang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Maka, Telah tepat dan benar Anjuran Dinas Ketenagakerjaan KotaMedan No.567/1421 Tanggal 07 Juli 2020 Perihal anjuran;Oleh karena itu, beralasan demi hukum, Tergugat memohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq.

Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) sertaSurat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil:11.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Petitum Penggugat No.7yang pada intinya memohon menghukum Tergugat membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Dimana, Petitum Penggugat No. 7 yang di mintakan oleh Penggugattidaklah berdasarkan hukum dan mengadaada dikarenakan gugatan aquoadalah kekeliruan Penggugat yang memandang hubungan kemitraan

P.83/2016 yaitu HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTRdan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikanatas kawasan hutan (ayat (1)), HPHD, IUPHKm, dan IUPHHKHTRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan,Halaman 34 dari 88 halaman.

, kecualitanamannya (ayat (4)), Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTR,Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapasawit di areal hak atau izinnya (ayat (5)).

Direktur JenderalPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan NomorP.8/PSKL/Set/Kum.1/9/2017, dan tentang Pedoman Pembinaan,Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin PemanfaatanHutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Wilayah Kerja Perum PerhutaniHalaman 74 dari 88 halaman.

Direktur JenderalPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan NomorP.8/PSKL/Set/Kum.1/9/2017, dan tentang Pedoman Pembinaan,Halaman 75 dari 88 halaman.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin PemanfaatanHutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Wilayah Kerja Perum Perhutanidiatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal PerhutananSosial dan Kemitraan Lingkungan NomorP.11/PSKL/Set/Kum. 1/9/2017.b.