Ditemukan 752 data
Ali Mashar
Tergugat:
BUPATI JEPARA
100 — 42
UMUM1. Bahwa, Tergugat II Intervensi masuk menjadi pihak dalam perkaraTUN Nomor 2/G/2019/PTUN.Smg berdasarkan Penetapan Majelis HakimPemeriksa Perkara a guo yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Februari 2019;Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG2.
73 — 15
TANGGAPAN UMUM1. Majelis Hakim yang kami muliakan, sebelum Tergugat Ill menanggapi gugatanPenggugat, Tergugat Ill merasa perlu menyampaikan tanggapan umumTergugat Ill dalam rangka memberi pemahaman atau memperjelas posisihukum Tergugat Ill dalam menghadapi Gugatan a quo.2.
109 — 23
dalamperbuatan Terdakwa Anak;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur SetiapOrang;Tentang Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang sebagaisubjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagaiTerdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa sajadapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakpidana yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum1
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Malang bukan di desaDengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;c Kepentingan orang lain dan kepentingan umum1 Keterangan saksi dari TOPDAM V/Brawijaya ada tidak ada landasanpesawat dalam peta TOPDAM 1939.2 Diobyek sengketa ada tanaman polowijo/pertanian milik Para PemohonKasasi dan milik masyarakat Desa Dengkol.3 Di BAP risalah pemeriksaan tanah panitia A dihalaman 4 yang tertulissebanyak tiga orang namun Kepala Desa Dengkol tidak dilibatkansebagai panitia atau diabaikan.d Kelompok Para Pemohon
130 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum1.
173 — 112
,MM d Umum1. Bahwa Beliau telah menelantarkan segala tugas dari Partai DamaiSejahtera dengan pergi ke luar negeri dan meninggalkan SK PLH KetuaUmum Partai Damai Sejahtera yang akhirnya menimbulkan permasalahandalam internal Partai Damai Sejahtera antara lain yang terjadi di Kupang Saat ini ;2. DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM tidak mampu membawa Partai Damaisejahtera untuk lolos verifikasi pada pemilu tahun 2014 sebagai amanah Munas di Manado tahun 2010 ;3. DR. ML.Denny Tewu, SE.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BAKHRUDIN, SE MM Diwakili Oleh : YANDI HENDRAWAN, S.H
408 — 238
Bahwa item pekerjaan sesuai kontrak yaitu sebagai berikut : a URAIAN SATUAN a Ee TOTAL HARGA9ITEM SATUAN ASLI BoMote(RP)1 2 2 4 > 6 7I DIVISI 1 UMUM1 Mobilisasi LS 62.805.000,00 1,00 62.805.000,00 0,5462.805.000,00Ill DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH3.2.1(a) Galian Biasa M3 52.815,51 5.575,08 294.450.912,70 2,553.1(2) Galian Berbatu M3 63.317,58 9.782,50 619.404.038,27 5,363.2.(1) Timbunan Biasa M3 59.938,25 5.575,08 334.160.828,65 2,893.3(1) Penyiapan Badan Jalan M2 7.110,26 9.030,01 64.205.792,33 0,561.312.221.571,96Vv
HARGAURAIAN SATUAN KONTRA TOTAL HARGA9ITEM SATUAN KASLI RP) BOBOT %(RP)1 2 3 4 5 6 7DIVISI II UMUM1 Mobilisasi LS 62.805.000,00 1,00 62.805.000,00 0,5462.805.000,00DIVISI 3 PEKERJAANIll TANAHGalian3.2.1(a) Biasa M3 52.815,51 5.575,08 294.450.912,70 2,55Galian3.1(2) Berbatu M3 63.317,58 9.782,50 619.404.038,27 5,363.2.(1) Timbunan Biasa M3 59.938,25 5.575,08 334.160.828,65 2,893.3(1) Penyiapan Badan Jalan M2 7.110,26 9.030,01 64.205.792,33 0,561.312.221.571,96DIVISI 5 PERKERASANVv BERBUTIRPerkerasan
83 — 44
Labuhanbatu,Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit Layanan Pengadaan (ULP)Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian :2 (dua) lembar BAB Umum1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi3 (tiga) lembar BAB VIII.
Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 denganperincian :2 (dua) lembar BAB Umum1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi3 (tiga) lembar BAB VIII.
550 — 728 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dokter pada Rumah Sakit Umum1.Kabupaten Tangerang;Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan Visum et RepertumNomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.EVI UNTORO, Sp.F., dengan kesimpulan:Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih duapuluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudutmata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisidepan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata denganpatah
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum1.Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataanyang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan padapemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan padatingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimanamestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang, dan
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
59 — 20
UMUM1. Bahwa Terbanding berketetapan pada seluruh Fakta, Dalil, dan Buktiyang telah dikemukakan Terbanding di dalam selurun DokumenHukum yang telah diajukan oleh Terbanding kepada Judex Factie yangmemeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.33/Pdt.G/2016/PN.Bon,selama berlangsungnya proses pemeriksaan di Pengadilan NegeriBontang.2.
137 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasanalasan Keberatan Para Pemohon dalam MengajukanPermohonan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap PeraturanWalikota Nomor 45 Tahun 2018Alasan Umum1.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 57 ayat (2)(Selanjutnya disebut PP Nomor 122 Tahun 2015) dan PermendagriNomor 71 Tahun 2016 pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3), sertajuga tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
256 — 192
PUTUSAN ARBITRASE SIAC TIDAK BERTENTANGAN DENGANKETERTIBAN UMUM1.Bahwa di dalam Gugatannya, Pelawan pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut (vide Butir A (1) (7) halaman 911 Gugatan):a.
42 — 3
Pemeriksaan Umum1. Kesadaran : Sadar.2. Pernapasan : 24 X / menit.3. Nadi : 80 X / menit.4. Tekanan Darah: 120/80 mmHg.B. Pemeriksaan Khusus1.Kepala : tidak ada kelainan.2.Wajah : Luka robek dipipi kanan denganukuran 5X1X1 cm.3.Mulut : Luka robek dibibir atas denganukuran 6X1X1 cm.4.Telinga : Tidak ada kelainan.5.Tangan : Luka Robek dijari kelingkingtangan kanan dengan ukuran3X1X1 cm.6.Dada, Perut,Punggung,Kaki : tidak ada Kelainan.C. Pemeriksaan Lainnya1. Rontegent foto :Tidak dilakukan2.
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sapi dan Kerbaua) Persyaratan Umum1) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang ditetapkansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang kesehatan hewan;2) Bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti: cacatmata, kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainantulang punggung atau cacat tubuh lainnya;3) Memiliki nilai pemuliaan di atas ratarata populasinya.4) Memiliki klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua)generasi di atasnya untuk jantan dan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARI ADE BRAM MANALU,S.H
37 — 35
Pemanding/Terdakwa KOMARUDDIN Alias UDIN denganhukuman yang seringan ringannya;Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lainmohon putusan seadiladilnya:Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHalaman 32 dari 36 Halaman PutusanNomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDNNegeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Desember 2021 dengan alasan alasan padapokoknya sebagai berikut :TANGGAPAN PENUNTUT UMUM1
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
117 — 74
rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender daritanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3(tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:a) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Balongada DesaBandar;b) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Desa Pandai:;c) Pekerjaan jaringan/saluran irigasi di Desa Wailawar;Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut: NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAHPEKERJAAN HARGA1 2 3 4 5 6I UMUM1
rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender daritanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3(tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:d) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Balongada DesaBandar;e) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Desa Pandai;f) Pekerjaan jaringan/saluran irigasi di Desa Wailawar;Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut: NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAHPEKERJAAN HARGA1 2 3 4 5 6I UMUM1
88 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
dariPengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.Keputusan Menteri Keuangan ini bersifat umum.b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 393/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996tentang Tatacara Pembayaran Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehWajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atauPengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.b bahwa guna kelancaran pelaksanaan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 392/KMK.04/1996 tersebut, dengan inidiberikan penegasan sebagai berikut :1 Umum1
92 — 13
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum1. NamaTempat lahirUmur/Tgl.lahirJenis kelaminKebangsaanAgamaTempat tinggal :PekerjaanPendidikan2.
ADRIAN DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
MADINA Alias DINA Binti Alm. SAHABUDDIN
112 — 39
Nomor Barang Bukti Jumlah/Berat/Jenis1. 8755/2021/NNF 5,3917 gram(kode 1 s/d kode 10) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum1