Ditemukan 5054 data
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I MADE CATUR ADNYANA, SH
128 — 55
. : PDS 02 /P.1.!2./Ft.1/12 /2018 yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.
45 — 10
Komitmen Pembangunan gedung OK RSUD Hasan BasryKandangan.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek pada tanggalitu juga yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula,demikian jugaPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu jugayang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
ARJUNA B.S. TAMBUNAN, SH. MH
Terdakwa:
SUPRIADI Als KIJING
271 — 47
Perkara: PDS 01/BGRIFt. 1/01/2018., tertanggalJanuari 2018 dari Jaksa / Penuntut Umum ;> Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor23/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg., tanggal 12 Februari 2018, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;> Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal14 Februari 2018, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;> Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
153 — 98
Perkara : PDS 07/T.1.13/Ft.1/07/2019 tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. selaku AccountOfficer atau Pejabat Prakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Sorong, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT.
54 — 28
. : PDS 03 /GIANY/ 09 /2015 yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa I KETUT LUDRI tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
95 — 50
Perkara : PDS 10/ ARGAM / 01 /2018 tanggal 11 Juli 2018 yangpada pokoknya sebagai berikut1.
Reg.Perkara: PDS 10 / ARGAM / 01 / 2018 tertanggal 26Februari 2018 sebagai berikutKESATUPRIMAIRBahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE. ST. MM. Bin RAHIMI (Alm) selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu NomorA.639.VIII.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
96 — 47
Perkara : PDS 07/ ARGAM / 01 /2018 tanggal 11 Juli 2018 yang padapokoknya sebagai berikut1.
Reg.Perkara: PDS 07 / ARGAM / 01 / 2018 tertanggal 26Februari 2018 sebagai berikutKESATUPRIMAIRBahwa Ia Terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI (Alm) selaku Ketua Pokja XIIULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu NomorW.188.IX Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretaris dan Kelompok Kerja UnitLayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu, Surat Perintah Tugasdari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 824/74/ULPProv.Bk1/1II/2016 tanggal 4Februari 2016 untuk
98 — 38
Setelah membaca:a.d.B.a.b.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor20/PID/TPK/2011/PN.TK tanggal 16 Desember 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:20/Pen.Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 19 Desember 2011 tentang Hari SidangPertama;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan NegeriTanjung Karang Nomor: PDS~ 10/N.8.11/Fd.1/11/2011 tertanggal 12Desember 2011 atas
27 — 12
Perkara: PDS 01/L.PKAM/02/2016 tertanggal 24 Februari 2016terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Menimbang, telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 14 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah didakwasebagai berikut:KESATU :PRIMAIR:oonnon Bahwa Terdakwa DRS. YUSNI ALI selaku Direktur CV.
57 — 22
Perk Nomor : PDS 05/BTG/11/2011, telah mendakwa Terdakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIRBahwa terdakwaH. HAMSYAH MAHDAST, S.H Bin) DAENGMANGALEselaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi HM. RUSDIN ABDAVU selaku Ketua DPRDKota Bontang Periode 20002004 (terpidana dalam perkara sama yangdilakukanpenuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum KejaksaanNegeri Bontang) , dansaudara H.
110 — 19
REG.PERK : PDS 10/TPI/ Ft.1/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014, Terdakwa telahdihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I ATanjungpinang dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaSatuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Terluar Kepulauan Riauberdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.26 Tahun 2010Hal 27 dari 245
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
96 — 69
Perkara : PDS 10/ ARGAM / 01 /2018 tanggal 11 Juli 2018 yangpada pokoknya sebagai berikut1.
Reg.Perkara: PDS 10 / ARGAM / 01 / 2018 tertanggal 26Februari 2018 sebagai berikutKESATUPRIMAIRBahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE. ST. MM. Bin RAHIMI (Alm) selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu NomorA.639.VIII.
58 — 29
. : PDS 04 /GIANY/ 09 /2015yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusansebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MADE ASTIKA alias GENEP tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1.
82 — 180
Telahmendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukumterdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan balikdari penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula yangdisampaikan masingmasing secara tertulis di depan persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkandakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaanNo.Reg.Perkara : PDS 5 /Stbt
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
62 — 38
.31.357.740.000.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 38 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRPerubahan a tas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut UmumNo.Reg.Perk : PDS
125 — 22
PDS.01/Ft.I/Pdang/01/2013 sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa Ir.
130 — 45
PERK: PDS 01/R.4.10/ Ft./ 01/2019 Tanggal 19 Februari 2019.Setelah membaca Berkas Perkara dan suratsurat lain yangbersangkutanSetelah mendengar keterangan saksisaksi, Pendapat Ahli danKeterangan Terdakwa di persidangan;Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukandi persidangan kepada saksisaksi dan terdakwa;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 02 Juli 2019 NO. Reg.
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
109 — 55
. : PDS 03/P.1.12/Ft.1/12/2018 yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.
138 — 38
Imran diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Pekerjaan Pembangnan Prasarana Dasar (PDS) Penataan dan RevitalisasiKawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Nomor :500/KPTS/M/20011 tanggal 27 Desember 2011tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja Atasanlangsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal tertentu(SNVT) dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
150 — 33
Perkara : PDS 08/PDG/12/2015, tertanggal21Januari 2016, selanjutnya setelah pembacaan surat dakwaan oleh JaksaPenuntut Umum, Majelis Hakim menanyakan apakah benar identitas Terdakwasebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwamembenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa Arkasim, S.Sos Bin Alm. Hamid, selanjutnyadisebut Terdakwa Arkasim adalah subjek hukum = yang dapatmempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan berdasarkanHalaman 192 dari 261 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PN.