Perjalanan Dinas Nomor : 192/BKU Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas kunjungan kerja menelusuri keberadaan Lembaga Penggadaian diKalimantan Timur sejumlah Rp. 33.995.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 194 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas Bintek Legislatif dan Eksekutif Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan dan Management Keuangan Daerah sejumlah Rp. 57.000.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 204 Tanggal 02 Juli 2007 untuk Biaya perjalanandinas Anggota DPRD mengikuti Lokakarya

Perjalanan Dinas Nomor : 192/BKU Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas kunjungan kerja menelusuri keberadaan Lembaga Penggadaian diKalimantan Timur sejumlah Rp. 33.995.000,.Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 194 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Biayaperjalanan dinas Bintek Legislatif dan Eksekutif Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan dan Management Keuangan Daerah sejumlah Rp. 57.000.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 204 Tanggal 02 Juli 2007 untuk Biaya perjalanandinas Anggota DPRD mengikuti Lokakarya

Surabaya, dan jabatan AHLI adalah Guru Besar.Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak dan tidak mempunyai hubungan saudara.Bahwa saat ini AHLI bekerja sebagai Dosen pada Fakultas HukumUniversitas Airlangga Surabaya dan mata kuliah yang AHLI ajar adalah diBidang Hukum Pidana (mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi,Argumentasi Hukum, Hukum Acara Pidana, dan Praktek Peradilan Pidana,dil).Bahwa aktivitas AHLI di luar jabatan dinas adalah sebagai nara sumberdalam seminar, lokakarya

Membantu ahli pelatihnan dan penyuluhan dalam menyelenggarakanpelatinan, lokakarya bagi pelaksana proyek dan Pokwas / OPI(Organisasi Perikanan Indonesia). Membantu pelaksanaan berbagai pelatihan di daerah dan programpenyuluhan daerah Membantu Satker/PIU dalam memantau kemajuankerja di lapangan dan memberikan wantiwanti kepada PIU dan DirekturProyek mengenai kesulitan atau bakal permasalahan dan bekerjabersama mereka dan staf PIU/SATKER dalam melakukan tindakantindakan penanggulangannya..

:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ketut Suastika,SH.Bahwa sebagai Ahli dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengansertifikasi dari LKPP dan lingkup Perpres No.54 Tahun 2010 diantaranyasosialisasi, workshop, saksi ahli, lokakarya, dan Sertifikat Essential Skills Procurement Training Programme Training of Trainers dari LKPP dan ISP3(Modul 1 s/d 8).Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 10 ayat(4) menyatakan bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan olehPA (Pengguna

Tulungagung untuk Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2016 ;

1 (satu) Bendel Fotocopy Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah Nomor : S- 12/ MK.7/2017 Tanggal 13 Maret 2017;

1 (satu) Bendel Fotocopy Perjanjian Hibah Daerah ( PHD ) Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017 Nomor : PHD-63/AM/MK.7/2017 Tanggal 30 Oktober 2017;

1 (satu) Bendel Fotocopy Undangan Lokakarya

Tulungagung untuk Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2018;

kemamlouan teknis SDMpada institusi yang bersangkutan(misalnya diklat, beasiswa, kunjungankerja).e Pekerjaan yang operasi danpemeliharaanya memerlukan partisipasimasyarakat.e Pekerjaan yang dari segi besara, sifat,lokasi atau pembiayaan tidak diminatioleh penyedia barang/jasa.e Pekerjaan yang secara rnci/detail tidakdapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabilak dilaksanakanoleh penyedia barang/jasa akanmenanggung resiko yang besar.e Penyelenggaraan diklat, kursSus,penataran, seminar, lokakarya

kemampuan teknisSDM pada instusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa,kunjungan kerja);Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannnya memerlukanpartisipasi masyarakat;pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaantidak diminati oleh penyedia barang/jasa;Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukanterlebin dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa akan menanggung resiko yang besar;Penyelanggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

Lokakarya Class Action yang diselenggarakan oleh YLBHI LBH Jakartapada tahun 2000.8. Kursus Perijinan Lingkungan yang diselenggarakan oleh BKPSL & LemlitUniversitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000.9. Kursus Comparative Administrative Law UGMMaastricht (2006)10. Training of Materials Budget Oversight LGSPUSAID (2009)Beberapa pelatihan yang pernah diikuti antara lain: 1. Penataran BelajarMengajar Kopertis (1994)Mata Kuliah yang Diampua.

Narasumber dalam Lokakarya Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik yangdiselenggarakan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY,tanggal 12 November 2012.39. Narasumber dalam "Pelatihan dan Karya Hukum" yang diselenggarakan olehPusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.40.

Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal laporan /kesimpulan hasil rapat Badan Musyawarah, namun berdasarkanundangan dari pihak luar kegiatan bimtek juga dapat dilaksanakandalam bentuk seminar dan lokakarya;Bahwa yang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimtek yangdiselenggarakan oleh Setwan DPRD Kab. Purwakarta adalah seluruhpimpinan DPRD (apabila tidak ada kegiatan lain) beserta anggotaDPRD Kab.

Seminar Nasional Refleksi 70 Tahun Upaya Pembaruan HukumPidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas HukumUniversitas Semarang, Semarang, 12 Desember 2015;g. dan berbagai seminar, lokakarya, simposium, dan rapat kerja,mengenai hukum, hukum pidana, dan pendidikan sejak tahun1992sekarang.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli pernah dimintaiketerangan sebagai Ahli Hukum Pidana berkaitan dengan beberapaperkara, di mana pendapat tersebut saksi utarakan berkenaandengan tindak pidana pencurian, penipuan,

Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal laporan /kesimpulan hasil rapat Badan Musyawarah, namun berdasarkanundangan dari pihak luar kegiatan bimtek juga dapat dilaksanakandalam bentuk seminar dan lokakarya;Bahwa yang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimtek yangdiselenggarakan oleh Setwan DPRD Kab.Purwakarta adalah seluruhpimpinan DPRD (apabila tidak ada kegiatan lain) beserta anggotaDPRD Kab.

No.2114 K/Pid.Sus/2011 Murung Raya denganPemerintah Kota PalangkaRaya.Tanggal 02 Mei 2006ST. 138.01/AII/BDPRD/2006 36YURIKUSDIMANG.Biaya menghadiri undanganpembukaan lokakarya HIV/AIDS, NAPSA, KESPRO,PMS untuk rakyat KalimantanTengah.Tanggal 27 Mei 2006ST. 150.01/AII/BDPRD/2006/BKU/2006Rp 350.000, 37YURIKUSDIMANG.Biaya menghadiri undanganpelaksanaan dharma shantyhari raya nyepi tahun barucaka 1928 tingkat PropinsiKalimantan Tengah.Tanggal 06 Mei 2006ST. 145.01/AII/BDPRD/2006/BKU/2006Rp 350.000, 38YURIKUSDIMANG.Biaya

2017 Kota Bitung;

Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 32/KPTS/C/2013 tanggal 24 Mei 213 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor :29/KPTS/DC/2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibag Air Minum dan Sanitasi Tahap II Bantuan Pemerintah Australia;

Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 beserta lampirannya;

Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Prof.Dr.Alvi Syahrin S.H.,M.Syang bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof.H.Syamsul Arifin ,S.H.

pokoknyamenerangkan sebagai berikut :106Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupunhubungan pekerjaan.a Bahwa, ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perwakilan BPKPPropinsi Bengkulu dengan jabatan Auditor Madya sejak tanggal 1 Oktober2010.b Bahwa, ahli menamatkan pendidikan formal sejak Sekolah Dasar (SD)sampai dengan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Klaten JawaTengah, DIV STAN lulus tahun 1993 di Jakarta sedangkan pendidikan nonformal / sertifikasi Lokakarya

Yang paling sering terkait dengan pemerintahanadalah memberikan pemahaman tentang peraturan perundangundangan dan sebagai narasumber dalam berbagai penelitian, seminardan lokakarya;Bahwa Ahli tidak membaca selurun Dakwaan. Namun memang yangdidakwakan terutama adalah pasal 2 (primair) dan pasal 3 (subsidair)dijunctokan dengan pasal 10 UndangUndang Nomor 21Tahun 2007.Dapat Ahli jelaskan dalam pasal 2, delik ini dirumuskan dalam 3 (tiga)susunan.

Kotabaru ; 1 (satu) lembar copy surat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan 3 Haritentang Perpres Nomor : 54 tahun 2010 Nomor : 025/P.18/P2m/2012yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin ;1 (satu) lembar copy surat sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Nomor :087/SRTFGD/PusdiknasP3VII/2014 tanggal 28 Maret 2014 yangdikeluarkan Pusat Studi Kebijakan Nasional bersama Pusat PengkajianPengadaan Indonesia ;1 (satu) lembar copy surat Sertifikat Pelatihnan dan Lokakarya TeknikEvaluasi Dokumen Penawaran

satu) lembar copy surat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan 3 Haritentang Perpres Nomor : 54 tahun 2010 Nomor : 025/P.18/P2m/2012yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin ;1 (satu) lembar copy surat sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Nomor :087/SRTFGD/PusdiknasP3VII/2014 tanggal 28 Maret 2014 yangPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.411dari.442dikeluarkan Pusat Studi Kebijakan Nasional bersama PusatPengkajian Pengadaan Indonesia ;1 (satu) lembar copy surat Sertifikat Pelatinan dan Lokakarya

Yang paling sering terkait dengan pemerintahanadalah memberikan pemahaman tentang peraturan perundangundangan dan sebagai narasumber dalam berbagai penelitian, seminardan lokakarya;Bahwa Ahli tidak membaca selurun Dakwaan. Namun memang yangdidakwakan terutama adalah pasal 2 (primair) dan pasal 3 (subsidair)dijunctokan dengan pasal 10 UndangUndang Nomor 21Tahun 2007.Dapat Ahli jelaskan dalam pasal 2, delik ini dirumuskan dalam 3 (tiga)susunan.

Kotabaru ; 1 (satu) lembar copy surat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan 3 Haritentang Perpres Nomor : 54 tahun 2010 Nomor : 025/P.18/P2m/2012yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin ;1 (satu) lembar copy surat sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Nomor :087/SRTFGD/PusdiknasP3VII/2014 tanggal 28 Maret 2014 yangdikeluarkan Pusat Studi Kebijakan Nasional bersama Pusat PengkajianPengadaan Indonesia ;1 (satu) lembar copy surat Sertifikat Pelatinan dan Lokakarya TeknikEvaluasi Dokumen Penawaran

satu) lembar copy surat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan 3 Haritentang Perpres Nomor : 54 tahun 2010 Nomor : 025/P.18/P2m/2012yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin ;1 (satu) lembar copy surat sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Nomor :087/SRTFGD/PusdiknasP3VII/2014 tanggal 28 Maret 2014 yangPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.411dari.442dikeluarkan Pusat Studi Kebijakan Nasional bersama PusatPengkajian Pengadaan Indonesia ;1 (satu) lembar copy surat Sertifikat Pelatinan dan Lokakarya

Lokakarya Penyidikan di Kupang Tahun 1994.2. Diklat Audit Investigasi di Jakarta Tahun 2002.3. Diklat Auditor Ahlidi Kupang Tahun 1995.4. Diklat Auditor Ketua Tim di Bandung Tahun 1999.Hal 195dari 68 hal, Put. NO.01/Pid.Sus.TIPIKOR/2015/PT.BGL.1965. Diklat Laboratorium Audit Invenstigasi di Pusdiklat BPKPCiawi Tahun 2005.6. Diklat Auditor Madya di Pusdiklat BPKP Ciawi Tahun 20097. Diklat Auditor Porensic di Pusdiklat BPKP Ciawi Tahun 20118. Diklat Perpajakan di Bengkulu Tahun 2011.9.

dana tersebut dicairkansecara bertahap berdasarkan LPJ yang dimasukkan oleh masingmasing Puskesmas Bahwabenar dana tersebut di peruntukkan buat kegiatan :Y Kegiatan penjaringan ibu hamil.Y Kegiatan pengobatan Valariasis.Y Kegiatan Kunjungan Nifas.Y Trasnportasi baiaya perjalanan tenaga kesehatan ke lapangan.Halaman 200Putusan Nomor 9/PID.SUS.TPK/2021/PNJapY Kegiatan kemitraan bidan dan dukun.Y Kegiatan rapat lintas sektoral.Y Kegiatan Review kegiatan ibu dan anak.Y Kegiatan SDIDTK.Y Kegiatan rapat lokakarya