Ditemukan 521 data
1.Bani Safari, selaku Direktur CV. Lafasa Agrochem
2.Bani Safari, selaku Direktur PT. BYP Technologi Utama
3.Charlie Kosasi, selaku Direktur PT. Tugumas Karyasukses
4.Lily Sujadi, selaku Direktur CV. Citra Pratama
5.Hendry Heng, selaku Direktur PT. Trio Reka Krida
Tergugat:
1.PT Naval Overseas
2.Asep Suryadi
3.Soleman
4.PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero
366 — 458
., sebagai berikut:PARA PIHAK DAN KOMPETENSI PENGADILAN1.Bahwa sesuai teori /egitima persona standi in judicio maka PENGGUGATberhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini;Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwaadalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapaSiapa yangdijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan yang didirikan di Indonesia yangberkedudukan
PT. Ira Inti Graha Diwakili ABDULLAH SONY BATUBARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
1.Putra sembiring Meliala
2.Jhon indra Sembiring
3.Purnama Sembiring
4.Bahagia Sembiring Meliala
5.Rostawaty Sembiring
183 — 74
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal,dalam hal ini berupa kekuasaan yang diberikan oleh undangundang kepadaPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, danmemutuskan sengketa/gugatan dibidang tata usaha negara yaitu KeputusanTata Usaha Negara (Beschiking).2.
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
389 — 441
Kewenangan Pengadilan1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor AHUAH.01.060024661 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan TamanHarapan Malang tanggal O7 Mei 2021, bertindak berdasarkankapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 Angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yangHalaman 3 dari 72 halaman.
LAZUARDI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN RESOR BINJAI
180 — 56
inpersona/keliru dimana Kepala Kesatuan Reskrim Polres binjai dan KepalaUnit Reskrim merupakan satu kesatuan dari Kepala Kepolisian Resor Binjai,oleh karenanya eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak ;B.Dalam pokok perkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanyang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangHal 69 of 79 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnjdiajukan memohon kepada Pengadilan1
Siti Komariah
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak
Intervensi:
KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI
178 — 79
KOMPETENSI PENGADILAN1.
1.IRWAN SAFRIZAL
2.DRA. NURLINA SYAFIDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PT. FOSSA BARA INDONESIA DIWAKILI OLEH KAHAR CUA
492 — 235
Kompetensi Absolut Pengadilan1.Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negarayang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang
Pembanding/Penggugat II : BASRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD DEFRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : RUDI HARTONO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : RUSDI YANTO MUSA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : SYAIFUL BAHRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : ZAINUDIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : NURHAYATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : BINJI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : SARKONI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : CIKNAWATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : NUKSIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XIII : MURSIDAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk<
203 — 206
Olehkarenanya, pokok permohonan Para Penggugat kepada Tergugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena haltersebut dituduhkan bukan kepada pihak yang tepat.PETITUM PARA PENGGUGAT MENGENAI PENETAPAN HAK MILIKATAS TANAH BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa pada petitum Gugatan dalam poin nomor 3 (tiga), ParaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa danHalaman 64 dari 82 Hal.
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
85 — 26
PENGADILAN1. Bahwa sesuai teori /egitima persona standi in judicio maka PARA PENGGUGATberhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini;2. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April1997 Nomor 3909 K/Pdt. G/1994 yang menggariskan bahwa adalah hak dariPENGGUGAT untuk menentukan siapaSiapa yang dijadikan atau ditarik menjadipihak dalam perkara;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PUTRA RAJA R SIREGAR SH
Terbanding/Terdakwa : Jumari Sirait Diwakili Oleh : Charles Junward Rovanli SH MH
197 — 107
dan tumbuhan kehidupanlainnya; Bahwa ada PPNS tapi di Provinsi; Bahwa tidak ada plang kawasan hutan di tempat alat ditengkapmaupun disekitaran Desa Parik;4) Bahwa didalam persidangan, saksi Jose Rizal Pasaribumengatakan: Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MangaturManurung; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melihatpohon yang ditumbang dan hanya meratakan tanah; Lokasi penangkapan alat ada lahan pertanian masyarakat;Tidak Sesuai Dengan Yang Saksi Nyatakan di Sidang Pengadilan1
1.Rekso Siswoyo
2.Aziz Ibrahim
Termohon:
Bea dan Cukai Manado
87 — 40
Eksepsi PARA PEMOHON tidak dapat mengajukan permohonanPraperadilan atas hal yang sama berdasarkan Penetapan Pengadilan1.
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
182 — 162
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negaradidasarkan atas ketentuan sebagai berikut:a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UndangUndang Dasar1945, menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalamlingkungan Peradilan Umum, Limgkungan Peradilan Agama,Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara dan oleh sebuah Mahkamah Agung;b.
MURSAL
Tergugat:
PT. BUMI PERSADA PERMAI
116 — 41
Kompetensi Relatif Pengadilan1.
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
275 — 163
Penggugat ajukan,Tergugat tidak pernah menjawabnya sampai dengan saat ini, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU AP, badan dan/atau pejabatpemerintahan (in casu Tergugat) diberi waktu paling lama10 (sepuluh) harikerja untuk menyelesaikan keberatan administratif yang Penggugat ajukan.Karena upaya keberatan administratif yang Penggugat ajukan tidak kunjungdirespon oleh Tergugat maka kemudian Penggugat mengajukan gugatanaquo ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;KOMPETENSI PENGADILAN1
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
199 — 144
Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan1. Eksepsi mengenai kewenangan = absolut Pengadilan dapatdipertimbangkan dan diputus terlebih dahulua.
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
495 — 788
OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah SuratPemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15 Desember 2018,yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakanperihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masingmasing bernama: 1).Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV, dan3). Yonatan Tunbonat, kelas II;2.
114 — 66
DALAM EKSEPSIEksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa pada Posita Gugatan angka 24, Para Penggugatmenyampaikan bahwa Tergugat X tidak dapat menunjukkan warkahpersetujuan semua ahli waris, baik persetujuan semua ahli waris, akta hibah,Surat wasiat, dan juga akta pembagian hak bersama. Kemudian, padaPosita Gugatan angka 23, Para Penggugat sampaikan bahwa peralihan hakdari PEWARIS kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bertentangandengan Pasal 171b Buku Kedua Bab Kompilasi Hukum Islam;2.
H. MOHAMAD SYAMSUDIN. HS. M.Pd.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI BANTEN
304 — 664
Kewenangan Pengadilan1. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/Kep.273BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019 tersebut sebagai objek gugatantelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9)undangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasHalaman 4 dari 86. Putusan Nomor 4/G/2020/PTUNSRGUndangUndang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan alasan sebagai berikut :a.
Drs. MISBACHUL MUNIR
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
73 — 46
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat nomor : 01/PSK/AdvNG/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 perihalPermohonan Penerbitan Surat Keputusan CPNS kepadaTermohonyang pada pokoknya meminta Termohon untukMenerbitkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, suratpermohonan mana telah diterimasecara lengkap oleh Termohonpada tanggal 20 Agustus 2018, dengan nomor ID: 6348;2.
331 — 237
DALAM EKSEPSIEksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa pada Posita Gugatan angka 24, Para Penggugat menyampaikanbahwa Tergugat X tidak dapat menunjukkan warkah persetujuan semua ahliwaris, baik persetujuan semua ahli waris, akta hibah, surat wasiat, dan jugaakta pembagian hak bersama. Kemudian, pada Posita Gugatan angka 23,Para Penggugat sampaikan bahwa peralinan hak dari PEWARIS kepadaAYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 171bBuku Kedua Bab Kompilasi Hukum Islam;2.
257 — 259
Kewenangan Pengadilan1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;2.