Ditemukan 5799 data
360 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pura ;10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JAEXT/V/02tanggal 25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis AndAssociate kepada Dudung Syarifuddin, Direktur UtamaYKKBI mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000tentang jual beli peralatan pembuat bahan baku kertas uangantara PT. Pura Binaka Mandiri dan PT.
Pura ;10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JAEXT/V/02 tanggal 25Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associate kepadaDudung Syarifuddin, Direktur Utama YKKBI mengenai PerjanjianJual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual beli peralatan pembuatbahan baku kertas uang antara PT.
Pura ;10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JAEXT/V/02 tanggal25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associatekepada Dudung Syarifuddin, Direktur Utama YKKBI mengenaiPerjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual belliperalatan pembuat bahan baku kertas uang antara PT. PuraBinaka Mandiri dan PT.
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
DR. ABU BAKAR, M.Pd.
183 — 49
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Firma Konsultan No 1 Tanggal 3 Agustus 2009 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 88 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 0216 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
220 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dankawankawan/para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jenderal Sudirman Kav 21 Jakarta dan Block 2 First CityComplex 1st Floor # 8 21 Batam Center berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Desember 2011 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VII/PemohonKeberatan VIl/Terlapor ;Il. Il. PT.
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
832 — 457
BINA MUTU SEJAHTERA, Perseroan Terbatas yang berdomisili di JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, JEFRI PAMANDA A.SIMBOLON, SH, Advokat pada Firma Hukum JEFRI PAMANDA &PARTNERS, yang ,beralamat di JIn. Letjend Suprapto, Ruko Mega GrosirCempaka Mas, Blok J nomor 16, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN :1. FX BAMBANG TRI MARGONO, berdomisili di JIn.
225 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidaktermasuk keuangan negara dalam UndangUndang No. 3 1971tersebut adalah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruhmodalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lainlain ;Hal. 80 dari 116 hal. Put. No. 14 PK/Pid/20052.
1.JULERMANTO SIREGAR
2.PARDOYO
3.SUPARDI SUHAM
4.ABDULLAH
5.MUJIANTOYO
6.H. TIGOR NASUTION
7.AMAN MAKMUR
8.ZULFIAN SIREGAR
9.MARZUKI
10.MUJIATIN
11.MUJIANTIAH
12.FAISAL
13.RUDIARTO
14.RIFAL
15.EKO BAYU SAPUTRA
16.MUHAMMAD DARMAWAN
17.ANDI PRAYETNO
18.SUPRAPTO
19.ASTRA
20.SUJAYAN
21.MISWANTO
22.WAHYUDI
23.KUMPUL RITONGA
24.HASAN
25.IRWANSYAH SIMBOLON
26.AMAT NAWAWI
27.KHOLIJAH NASUTION
28.FATMA NASUTION
29.SUGENG
30.AMRULLAH
31.RAMLI
32.ZAINUDDIN NASUTION
33.JUNAIDI
34.SUTRIANTONO. SE
35.RUBIAM
36.CHAIRUL AMRI NASUTION
37.IWAN
38.WARDI
39.SAFARUDIN
40.SUHANDI
41.SAIFUL BAHRI,
42.DARIAH
43.DARTI
44.SUMIRAN, SE
45.PONIJAH
46.SOFIANTO
47.ERWIN
48.SAMSIAH NASUTION
49.BENITO EDY SAHPUTRA
50.NALIM
51.SJARIFUDIN ZAHARY
52.MUJIONO
53.MUJIEM
54.MARSUDI
5
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik
166 — 61
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.11 Rekan adalah PenilaiHalaman 38 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pat.G/2019/PN SimPublik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPPberbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.7.
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
428 — 107
Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tnghukum dan menyalahgunakan proses hukum dengan rincianbiaya sebagai berikut:(i) Biayabiaya untuk menangani perkara, termasuk untukmenghadiri persidangan dan proses mediasi dalamgugatan Tergugat Rekonpensi di Pengadilan NegeriTangerang, dengan jumlah total sebesar: Rp2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah)(il) Biayabiaya untuk berkonsultasi dengan firma hukumSingapura karena perkara ini melibatkan subyek hukumdan perjanjian (MPA) yang dibuat berdasarkan
75 — 301
Adapun yang berbadan hukummisalnya : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi, sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), UsahaDagang ataupun Perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau Partai Politik,Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya ;Menimbang, bahwa berdasarkan peritmbangan hukum tersebut di atas, makapengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), menurut MajelisHakim memiliki sifat
85 — 37
dengan menyalahgunakan kesempatan, karenakedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telahdinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum PidanaMateriil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50" menyebutkan bahwa istilah jabatandan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
1.SITTI HASRAH, Bsc
2.AKBAR ACHMAD, SE
113 — 43
Adapun yangberbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau MaskapaiAndel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukummisalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atauperkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.( Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 17);Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan diatas, bila dihnubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
H. DEDI WAHYUDI, S.Sos ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI.
353 — 216
., M.H darikantor hukum Firma Hukum Semar berkantor di , Jl.
69 — 14
Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
258 — 112
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 58Nomor 31 Tahun 1999 tentang
163 — 92
mempunyai fungsi dalam suatu korporasi(Vide R Wiryono, SH.tentang Pembahasan UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi);Menimbang, bahwa oleh karena Undangundang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas mengenai kedudukan, maka berdasarkan pendapat dari:Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan Formil Korupsi diIndonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukantidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukumprivat seperti PT, CV, Firma
61 — 10
Orang146perorangan berarti adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskandengan kata Barang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk Badan Hukum atautidak, Adapun yang berdaban hukum misalkan Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalkan Firma, CV,Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya bahkan juga dapat menjangkau PartaiPolitik, Organisasi Masa dan sebagainya (Vide : Darwis Prints, SH, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.
123 — 32
., Semuanya ParaAdvokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum PUGUH WIRAWAN & REKAN,semua Warga Negara Indonesia yang berkantor di Gedung Bank INA, Lantai 5, Jala RayaPasar Minggu Nomor 2 BC, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 21 Maret 2011, kemuka persidangan;Untuk Tergugat III datang kuasanya CAHYA HIDAYAT, SH,.
97 — 27
Adapun yang berbentuk badanhukum an tara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
173 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
netio 998 gnm (sembilan ratus sembilan puluhdelapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabungnarkotest yang diketahui hasilnya positif sebagai narkotika golongan jenis kokaina; Dan berikut adalah fotokopi paspor dengan nama Reginaldo BonFim dengan foto Pemohon PK yang ditempel pada berkas fotokopian:* oe * # i gnees fe : ot ns ofhe J rece rn ee erie wontons' ME ape ee ih ili aiaecon a do titular / Signature du titulairetreeed a B earcts signature / Firma
436 — 460 — Berkekuatan Hukum Tetap
*Firma kami bertindak sebagai kuasa hukum dari PT Garuda Pancaarta(Garuda) sehubungan dengan akuisisi saham dan hutang Sugar GroupCompanies yang dilakukan oleh Garuda dari PT Holdiko Perkasa SugarGroup Companies....kami merujuk ke surat anda kepada Scott Coffey danRidwan Irawan dari PT Holdiko Perkasa tertanggal 31 Januari 2002sehubungan dengan PT Indolampung Perkasa.Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar anda menyediakanseluruh salinan dokumentasi hutang, baik yang lampau ataupun sekarangini
44 — 17
Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasiyang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);97Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31