955 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara tidak berwenang memeriksa dan memutus pengaduan Konsumen/Pengadu karena BPSK Kabupaten Batu Bara bukan BPSK yang terdekat daritempat tinggal Konsumen/Pengadu, melainkan BPSK yang terdekatseharusnya adalah BPSK Pekanbaru.

Nomor 955 kK/Pdt.SusBPSK/2017saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum terbentuk BPSK, sehinggasecara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;.

Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yangdiperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) Undang UndangNomor 8 Tahun 1999....

Nomor 955 K/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 419/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 13 April 2016;9.

551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

tentangPerlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pengangkatan danPemberhentian anggota BPSK ditetapbkan oleh Menteri

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan MahkamahAgung R. Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase /BPSKBBA//2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanHalaman 11 dari 36 hal Put. Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK yang menyatakanbahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menyelesaikan perkara aquo Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo.

Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolakmenyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidakHalaman 16 dari 36 hal Put.

58 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Majelis Hakim BPSK Kota Padang lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;. Tentang Putusan BPSK Kota Padang 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 melebihi jangka waktu pemeriksaan perkara;1.

Tentang Putusan BPSK Kota Padang 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016yang melebihi kKewenangannya (ultra petita non cognoscitur);1.Bahwa Putusan putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 secara nyata merupakan putusan yang bersifatultra petita non cognoscitur sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat(2) dan ayat (3) RBg, yang mana Majelis BPSK Kota Padangmemberikan amar putusan yang melebihi kewenangan dari yangdiamanatkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Bahwa

waktu pemeriksaan perkara;(2) Kekliruan subjek Penggugat pada laporan pengaduan dengan subjekPenggugat pada Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016;(3) Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 yang melebihi kewenangannya (ultra petita non coqnoscitur);(4) Pertimbangan Putusan BPSK Kota Padang tersebut mengenaipenutupan asuransi jiwa dan kepada perusahaan asuransi mana akanditutup merupakan keputusan Alm.

Putusan BPSK Kota Padang untuk menyatakan Lunas Hutang an. AlmYulis Wandri adalah jauh dari rasa keadilan;a. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang dalam Putusannya Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 tanggal yang menghukum PemohonKasasi untuk menyatakan lunas hutang Sdr. Alm.

Putusan BPSK Kota Padang melebihi batas kewenangannya (ultra petitanon cognoscitur);a. Bahwa Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 secara nyata merupakan putusan yang bersifat ultrapetita non cognoscitur sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2)dan ayat (3) RBg, yang mana Majelis BPSK Kota Padangmemberikan amar putusan yang melebihi kewenangan dari yangHalaman 19 dari 22 hal. Put.

1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa Konsumenapabila:(b) Permohonan gugatan bukan kewenangan BPSk;Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara;a.

Bahwa BPSK seolaholah telah bertindak sebagai suatu lembagaperadilan umum yang dapat menilai Isi dari perjanjian kredit yang dibuatantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan. BPSK menilailangkah hukum lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melaluiKPKNL Medan;d. Bahwa BPSK seperti telah salah kaprah dan salah langkah dalammemutus perkara;e.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenanganmengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1016/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal 11 November 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), menyatakan:a.

161 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;2.

Putusan BPSK Nomor804/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 21 September 2016;.

pada BPSK yang terdekat;3) Namun, dalam perkara a quo BPSK Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili yang domisilinya Termohon Keberatan terletakdi Dusun VI, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara, padahal di tempat wilayah domisili TermohonKeberatan ada BPSK yang terdekat.

Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkanHalaman 26 dari 37 hal. Put.

Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara NomorHalaman 30 dari 37 hal.

208 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikanputusan sebagai berikut:1.AtauMenerima permohonan keberatan/banding dari Pembanding semulaTergugat;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bekasi Nomor 15/REG/BPSKBKS/2018, tanggal 9 Agustus2018;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi1.

banwa Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat/pelakuusaha) melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dalampembuatan perjanjian pengikatan jual belli;Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telahmemberikan Putusan Nomor 514/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Bks tanggal 10Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon Keberatan; Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

pembangunan serta dalam kondisi tidak siap melakukan serahterima unit apartemen pada tanggal yang diperjanjikan, sementara di sisi lain,Termohon Kasasi telah melakukan pelunasan pembelian unit apartemen,sehingga Pemohon Kasasi selaku penjual telah melakukan cidera janji(wanprestasi), karena itu sengketa antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi adalah sengketa perdata yang secara absolut merupakankewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

Nomor 208 K/Pat.SusBPSK/2019Membatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bekasi Nomor 015/BPSKBKS/2018 tanggal 9 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakberwenang secara absolut mengadili perkara a quo;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu

961 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Nomor 006/A/BPSKDKI/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 batal demihukum.d. Menyatakan hukum bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telahdiberitahukan dan menyetujui luas ruangan yang diberikan yaitu sebesarRp33,16 m?.e. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat yang diajukan melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta untukseluruhnya.f. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul akibat perkara ini;8.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Nomor OO06/A/BPSKDKI/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016batal demi hukum.4. Menyatakan hukum bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahuluPenggugat telah diberitahukan dan menyetujui luas ruangan yangdiberikan yaitu sebesar Rp33,16 m?.5. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yangdiajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKIJakarta untuk seluruhnya.6.

kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2017 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri JakartaUtara ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena berdasarkanpraktik beracara dalam perkara perdata batas waktu pengajuan keberatandihitung pada hari berikutnya dari tanggal sidang pembacaan putusan,kehadiran mana terbukti adanya dalam perkara a quo;Bahwa dalam sidang pembacaan Putusan BPSK

Nomor 961 K/Padt.SusBPSK/2018Putusan BPSK DKI Jakarta dihitung sejak tanggal berikutnya dari tanggalsidang pembacaan putusan;Bahwa sidang pembacaan Putusan BPSK DKI Jakarta dilaksanakanpada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2016, sedangkan pengajuan keberatanoleh Pemohon Kasasi diajukan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016sehinmgga sudah tepat keberatan diajukan melebihi tenggang waktupengajuan keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan

693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalahHalaman 19 dari 35 hal.

atau perselisihan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu. Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danHalaman 21 dari 35 hal. Put.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan keberatan dari Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan;- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 46/Pts/BPSK/XII/2014 ;MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;- Menghukum Pemohon/Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.304.000

PUTUSANNo. 26 /Pdt/Sus/BPSK/2015/PN.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT.

Makmur No. 106 Kelurahan Tengkerang KecamatanBukit Raya Pekanbaru , semula disebut sebagai PEMOHON/PENGGUGAT,selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARA :Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkara imisebagaimana tercantum dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 46/Pts/BPSK

Menolak untuk selebihnya ..Menimbang, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru No. 46/Pts/BPSK/XII/2014 telah diputus tanggal 15 Januari 2015 yang dihadirioleh kedua belah pihak.Membaca surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan tertanggal 28 Januari 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2015 di bawah No.26/Pdt/Sus/BPS K/2015/PN.

PBRPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No.46/Pts/BPSK/XII/2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnyaPengadilan Negeri Pekanbaru akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat/Termohon Keberatan sebagai pihak yangkalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, Pasal 56 ayat (2) jo.

Pasal 58 ayat (1) Undangundang no. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen, Rbg dan seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan keberatan dari Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan; Membatalkkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 46/Pts/BPSK/XII/2014 ;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidakberwenang untuk mengadili perkara ini;

645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 4 ayat 1 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwakeberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Konsumen tersebut dan tenggang waktudiajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanyapemberitahuan putusan BPSK.

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut;b. Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkanoleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidakberwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapimerekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untukmembatalkan putusan tersebut.9.

warisnya yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usahamelalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSK terdekat;Sehingga jelas konsumen tidak salah mengadukan permasalahansengketanya di BPSK Kabupaten Batu Bara karena sesuai dengan tugasdan fungsi BPSK sebagai lembaga yang resmi yang dibentuk oleh undangundang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan Pelaku Usaha;Menimbang, bahwa menurut Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun1999 juncto Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001

tentang Tugas dan Wewenang BPSK adalahbilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, makagugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika PelakuHalaman 8 dari 20 hal.Put.

Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (8) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan (3) keberatan terhadap putusanArbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukanapabila

Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara nomor 529/ARBITRASE/BPSK-BB/XII/2015, tanggal 23 Juni 2016;4. Menolak gugatan/permohonan selain dan selebihnya;5. Menghukum Tergugat (Termohon)/Penngugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara nomor : 535/PGARBl/JSIV/BPSK/BB/l/2016tertanggal 4 Januari 2016, perihal Panggilan Persidangan kepada PimpinanPT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk cabang Rantau Prapat, pada Hari Rabu/tanggal 11 Januari 2016c.

patut dari BPSK PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA, dalam halini antara tanggal penerimaan panggilan dengan jadwal persidangan hanyakurang dari 1 hari saja, sedangkan untuk menuju kantor BPSK PEMERINTAHKABUPATEN BATU BARA diperlukan wakitu perjalanan + selama 6 jamHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP13.14.15.16.17.perjalanan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa menurut Undangundang Nomor :8 tahun 1999 Tentang Perlindungankonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:1.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 529/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 23Juni 2016;4.

Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;3. Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara nomor529/ARBITRASE/BPSKBB/X1V/2015, tanggal 23 Juni 2016;4. Menolak gugatan/permohonan selain dan selebihnya;5. Menghukum Tergugat (Termohon)/Penngugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 341 .000.

731 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 731 kK/Pdt.SusBPSK/2017yang terdekat; Bahwa surat pernyataan Termohon keberatan tentang memilin Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara; Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,keputusan mencatum lIrahirah Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani pokok ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telahmemberikan putusan Nomor

Dalam Pokok PerkaraBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah membatalkankeputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK )Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara a quo, sedangkan menurutPasal 6 ayat (3 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan

suatu halangan atau larangan terhadapPemohon Kasasi melakukan upaya hukum di BPSK karena gugatanpemohon di realisasikan atas amanah UUPK Nomor 8 Tahun 1999 danbukan tanpa dasar hukum;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK )adalah:1.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang padaPasal 2 menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BPSKterdekat;Bahwa selama belum di dapati undangundang yang melarangkonsumen untuk mengajukan gugatan ke BPSK selain domisili, makakonsumen tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan yang belumditegaskan oleh undangundang;Bahwa menurut Pasal 23

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Negeri Bukittinggiyang telah membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara NomorHalaman 25 dari 28 hal. Put.

1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat KeputusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor117/Arbitrase/2018/BPSKMdn. tanggal 18 Oktober 2018 untuk seluruhnya;7.

Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSKMDN. tanggal 18Oktober 2018;4.

818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam waktu 14 hari konsumen dan pelakuusaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolakputusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusanBPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeputusan BPSK dibacakan. berdasarkan uraian eksepsi di atas makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;B.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);1.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perihalnya adalah Keberatan AtasPutusan BPSK Nomor 025/PTS ARB/BPSKA/I/201 ;Kemudian Penggugat mengatakan dalam posita gugatannya bersama iniPenggugat mengajukan gugatan pembatalan Putusan BPSK Nomor025/PTSARB/BPSK/VI/2015 akan tetapi Penggugat didalam petitumgugatannya tidak ada meminta pembatalan Putusan BPSK Nomor025/PTSARB/BPSKA/I/2015 tersebut;Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.SusBPSk/20152.

) Kota Batam;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Majelis Hakim BPSK telah mengeluarkanPutusan Nomor 025/PTSARB/BPSKA/I/2015 yang amar putusannya adalah:1) Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;Halaman 9 dari 20 Hal.

dasar sengketa dalam perkara a quo adalah Perjanjian Kredit Nomor02PKKPR/255/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan telah diajukan sertadipertimbangkan dalam Putusan BPSK dimaksud hal mana dapat dilinat padaHalaman 13 dari 20 Hal.

menolakpermohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatanbukan merupakan kewenangan BPSK.

586 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

membuat keputusan. sehingga, berdasarkan faktafakta dan dasardasar hukum tersebut, mohon Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28 Januari 2016.Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Melebihi Wewenang YangDiperbolehkan Hukum (Ulira Vires):Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara telah mengadili danmemutus dengan melebihi apa yang menjadi Kewenangannya

(ultra vires).BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa konsumentermasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

Olehkarenanya Putusan BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015Tanggal 28 Januari 2016 telah melebihi wewenang dan apa yangdiperbolehkan hukum (ultra vires) sehingga tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan;Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara YangTidak Benar Dan Tidak Berdasarkan Hukum:Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil pada butir11 halaman 2 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28 Januari 2016 yang mengatakan

BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28Januari 2016 yang mengatakan ...Pelaku Usaha telah melepaskan haknyauntuk membela kepentingannya dalam persidangan di BPSK Kab.

Nomor407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28 Januari 2016;Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbanganhukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 7 halaman 5 PutusanArbitrase BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28Januari 2016 yang mengatakan ...artinya harus ada Penyelesaian ataukeputusan oleh BPSK, apalagi konsumen telah memilih Penyelesaiansengketa aquo melalui jalur arbitrase... karena pada kenyataannyaHalaman 12 dari 25 hal.

Menyatakan badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo tidak berwenang untuk memotus perkara sengketa konsumen dalam perkara ini antara Termohon keberatan (dahulu di BPSK Kabupaten Probolinggo sebagai penggugat atau Konsumen ) dengan pemohon keberatan (dahulu di BPSK Kabupaten Probolinggo sebagai tergugat atau pelaku Usaha)

3.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan Hukum atas Putusan Pada BPSK Kabupaten Probolinggo Dengan Putusan Nomor, 02.AK/BPSK/426.117/2017 tanggal, 23 Agustus 2017;

4. Menghukum Tergugat / Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam prkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah)

71/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Krs

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggosebagai Tergugat atau Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan Hukum(dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenProbolinggo sebagai Pengugat atau Konsumen).c.

Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki FiatEksekusi, dengan ini Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) wajib dimintakan penetapan eksekusinyaterlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat.b.

PemohonKeberatan mengetahui adanya putusan BPSK Kabupaten Probolinggosetelah menerima surat dari BPSK Kabupaten Probolinggo pada tanggal 8November 2017 yang dibuktikan berdasarkan Tanda Terima NomorTransaksi : 1767282000000012290 dari PT Pos Indonesia (Persero) atas14pengiriman Surat No. 510/26/BPSK/426.117/2017 tanggal 25 Oktober 2017perihal : Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan Arbitrase BPSK dariBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggoyang ditujukan kepada PT.

pertama pada tanggal 9 Agustus 2017, sidang kedua pada tanggal 16Agustus 2017.kemudian BPSK menyebutkan kembali bahwa BPSK KabupatenProbolinggo menerima pengaduan Termohon Keberatan Hukum padatanggal 31 Juli 2017.

Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum atas Putusan pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo denganPutusan No. 02.AK/BPSK/426.117/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 .4.

1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

upaya bagipelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima Putusan BPSk.

BPSK Maros hanyamenitikberatkan pada kepentingan pribadi Konsumen/Termohonsemata.

Maros) tergabung sebagai anggotadalam BPSK Kabupaten Maros.

konsumen diterima BPSK;Adapun ketentuan perihal batas waktu penyelesaian tersebut tidaksesuai dengan kinerja BPSK Kabupaten Maros dalam menyelesaikansengketa antara Pemohon dan Termohon.

dalam putusan BPSK dalam perkara a quo;c.

62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Melalui suratPanggilan BPSK Batu Bara memanggil Pemohon Keberatan guna hadir keBPSK Batu Bara, dalam hal ini Pemohon Keberatan telah menyampaikankepada Wakil Ketua BPSK bahwa Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan berdasar pada Perjanjian Kredit tersebut di atas maupunperubahannya di atur pada intinya bahwa telah memilih tempat kedudukanhukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera PengadilanNegeri di Kabupaten Simalungun, sehingga berdasar pada Pasal 1338KUHPerdata disebutkan:Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undangbagi mereka yang membuatnya;Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhiUndang Undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baiksecara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atausengketa kepada BPSK Batu Bara, akan tetapi BPSK Batu Bara malahmemanggil Pemohon Keberatan guna hadir untuk Sidang Arbitrase sesuaisurat BPSK Batu Bara Nomor 029/PGARB/BPSK/BB/II/2015 tanggal 3Maret 2015 serta banyak

terhadapsengketa tersebut sehingga putusan BPSK Nomor 207/Arbitrase/BPSKBB/X1/2014 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentutan yangberlaku maupun faktafakta hukum yang sebenarnya terjadi;Bahwa kecacatan putusan BPSK tersebut, juga sangat terlinat jelas dariputusan BPSK yaitu tertulis tanggal 2014 namun dalam materi putusannyabaik dalam tentang arbitrase, tentang duduk perkara, tentang pertimbanganhukum maupun dalam petitumnya, bagaimana mungkin putusan tahun 2014namun agenda persidangan

BatuBara tersebut, telah keliru dan penuh kecatatan hukum oleh karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat meneliti sengketa aquo, maka majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yangberkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumenHalaman 9 dari 21 hal.

Bahwa adapun keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara Nomor 207/Arbitrase/BPSKBB/XI/2014 tanggal 26 Juni2015 adalah sebagaimana tersebut di atas;Ill.

46/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn