Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-07-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 172/B/2016/PTTUN.SBY
Tanggal 23 Agustus 2016 — IMAM NUGROHO, S.E. dkk. vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN dan PT. Bukit Alam Permata, yang diwakili oleh Dwi Kurniawan selaku Direktur
481126
  • ., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda. Kab. Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat diKantor Sekretaris daerah jalan Parasamya Beran TridadiSleman, angka 3 Pegawai Negeri Sipil pada Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman JI. KRT.
Register : 12-08-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2017 — JONI ASMANTO, S.ST ; KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
6747
  • BuktiT1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS KotaSungai Penuh tanggal 20 November 2013. (FotokopiSesuai Dengan Asli) ;2. Bukti T2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;3. Bukti T3 : Surat Panggilan Nomor : R056.C/BPS/92000/01/2016,tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;4. BuktiT4 : Surat Panggilan Il Nomor : R079/BPS/92000/01/2016tanggal 25 Januari 2016.
    ARIS BUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian TataUsaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LRCadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan DanauSipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;2. IMAN KARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg.
    Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaanpekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimanadiketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata UsahaBPS Kota Sungai Penuh ;Halaman 28 dari 47 halaman.
Register : 21-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 17 April 2017 — 1.Teungku Ainal Mardhiah alias Teungku Ainon binti Twk Johan Ali 2.Teungku Asma binti Twk Johan Ali 3.Teuku Syaiful Asri bin TM Ali Akbar 4.Teuku Eddy Usman bin TM Ali Akbar 5.Meurah Bunsu binti Twk Husen Lawan: 1.Gubernur Aceh Cq Walikota Banda Aceh 2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
8933
  • Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, AlamatJalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;5. Nurbayti, SH., MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;6. Zahrul, SH.
    Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh7. Afriandy Karim, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,Alamat Jalan Tgk.
Register : 31-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 156/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 13 Oktober 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
19669
  • ., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 222220 ee nne nnn nnn oneKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor diJalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/3421/436.1.2/2020, tanggal 26 Maret 2020, memberi kuasa jugakepada :1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H. ; 2 =2. ADRINAUFALSANIY,S.H. ; 27 ==" =="3. M. SJUAMSUL ARIFIN, S.H. ; 22222 22 22 4. WINDIYANTO YUDHOW., S.H. ; 27277 =" ="5.
Register : 22-10-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 135/B/2015/PTTUN.MKS.
Tanggal 20 Nopember 2015 — ELLY WEYA, SIP.,;---Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT / PEMBANDING; M e l a w a n : 1. GUBERNUR PAPUA,;--------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT /TERBANDING; Dan 2. KOSTAN TOWOLOM,;--------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING;
6526
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;5. JUADI. AR, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub BagianHal 1 dari 15 Hal Put.No.135/B/2015/PT.TUN.MKSDanTelaahan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan HukumBiro Hukum SETDA Provinsi Papua;6. LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., Jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua) ==7. ELSIUS F.
Register : 30-01-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
RASYIK
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
20389
  • ., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNSpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Sumenep, beralamat di JI. Dr. Cipto No. 33SUMENED 2 nnn nn nen nn nnn ene ne nnn ence nc nn en nneDan berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor256/G/TUN/100220, tanggal 18 Maret 2020, memberikankuasa kepada : MUHAMMAD SALEH, SH.
Register : 04-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 29 Oktober 2015 — DADAN SUHENDAR VS 1. BUPATI BANDUNG, 2. DANI HAMDANI
5324
  • Jabatan Kepala SubBagian Permasalahan Hukum pada Bagian HukumHalaman 3 dari 88 Putusan Nomor : 68/G/2015/PTUNBDGSekretariat Daerah KabupatenBandung ;. Aam Muharam, S.H. Jabatan Pelaksana PadaSub. Bagian Permasalahan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten. Adid Nurulloh, S.H., Jabatan, Pelaksana PadaSub. Bagian Permasalahan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten. Dadan Sunandar, S.H., Jabatan, Pelaksana PadaSub. Bagian Permasalahan Hukum SekretariatDaerah KabupatenBandung ;.
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
LAILA JUFRI
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
2.PT. Duta Balai Lelang
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I
4.TONI
5.HARSONO alias AHON
5634
  • Gatot Subroto Kav.3638 Jakarta Selatan, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2019 dan Tergugat II tidak hadir, untukTergugat III hadir Kuasanya Rina Maryana (Subbagian Advokasi) berkedudukanHalaman7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 266/Padt.G/2019/PN.JKT.UTR.di Jalan Parajurit KKO Usman dan Harun No.10, Senen Jakrta Pusat, danTergugat IV hadir Kuasnya Sugino, SH dan Juinson Sitanggang,SH, beralamatkantor di pada Law Office Sugino & Partners, di Jalan Krsesk Raya No.88 C,Rt.009
Register : 28-10-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PA Ngamprah Nomor 3038/Pdt.G/2021/PA.Nph
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
138
  • Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman
Register : 16-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tsm
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
Nirwan
299
  • SubBagian Keuangan Drs. H.
Register : 24-10-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 19 Maret 2015 — CV. PERMATA HITAM INDAH; melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
16197
  • Oleh karena itu, maka jangkawaktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGATadalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten KurtaiKartanegara subbagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal26 Juli 2014.
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
DWI PORWANTI SUBAGIO, SH
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
13878
  • BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);16.
    VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSurabaya); Putusan Perkara Nomor : 115./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 81 HalamanKesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7429/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1. SETIJO BOESONO, SH,MH ;2.M.
Register : 24-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — MUADDIN AIS MUAD bin Alm. H. ABDUL AZIZ VS SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR;
5626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar.3. Zuraida, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan Pemerintah Kabupaten Banjar.4. RR. Dian Parwatisari, S.H., M.Si., Kepala Sub BagianDokumentasi dan Publikasi Hukum Pemerintah KabupatenBanjar.5. Hj.
Register : 25-08-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Tgl
Tanggal 22 Februari 2016 — - Nurchikmah Melawan - PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Jakarta. Cq. Unit Layanan Modal Mikro di ULaMM Talang - Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negera cq. Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
7410
  • Kepala Subbagian Bantuan HukumHalaman dari 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN TglIMB Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 5.Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 6. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IID Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, 7.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 K/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAMMAD ILHAM ROSSADY bin (alm) BAMBANG KUSNUN; ABDUL MAJID bin ABDULLAH;
178141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2365 K/Pid.Sus/2015pelaksanaan tugas dengan anggota direksi dan melakukanpembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bagian/subbagian/cabang/unit peiayanan dan Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin bekerja di PD.
    Cahya Reinaldi danAkhmad Karyadi baik pinjaman kredit pertama dan kedua, TerdakwaIV Norhasanah alias Sanah binti Hasan Fakhrudin selaku Kepala SubBagian Kas PD.
    Ilham Rossady,S.Sosselaku Direktur Pemasaran bahwa Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin dengan jabatan sebagai Kepala SubBagian Kas pangkat Cl mengawasi langsung teller/kasir di PD.
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; 2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA; 3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA; 1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA; 2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
12867
  • Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.
    Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.
    Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
6137
  • Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan TataKerja Badan Tenaga Nuklir Nasional tanggal 24 Nopember 2005, dengandemikian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan NuklirBadan Tenaga Nuklir Nasional adalah Badan Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha10 Bahwa Subbagian
    Persuratan dan Kepegawaian, Bagian Tata Usaha, PusatTeknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional,mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, sesuai Pasal185 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nukllir Nasionaltanggal 24 Nopember 2005, dengan demikian Subbagian Persuratan danKepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir
    Bahwa Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat19.Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak melaksanakantugasnya dengan baik untuk melakukan urusan persuratan dan kepegawaian dilingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir, berusaha menutupidata informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan hak dari Penggugat yang harusdilayani oleh Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata UsahaPusat Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga
    Kesalahan tanggal tersebut, juga diakui oleh Kepala SubBagian Persuratan Dan Kepegawaian, Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam diskusi email.
    Reaktor DanKeselamatan Nuklir Badan Tenaga ~/Nuklir Nasional ;Bahwa Kepala Pusat Teknologi Reaktor Dan Keselamatan Nuklir (Eselon II) Badan Tenaga Nuklir Nasional, tidak menegur bawahannya (Kepala BidangPengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir tahun 2012, Eselon II) padasaat berbuat pelanggaran Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, sepertiDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untukPenggugat tahun 2012, baru dapat Diminta oleh Penggugat pada tanggal 03April 2013 melalui Kepala SubBagian
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
Warno
Tergugat:
1.Pem RI cq Depdagri cq Pemprov Tk.I Jatim cq Pemda Tk II Kab Lmg cq pem wil kec Paciran cq Pem Desa Banjarwati
2.BPD Desa Banjarwati
3.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarwati
613
  • ., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lmg.Paciran,2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI,3. LEMBAGAYang Berkedudukan Di Desa Banjarwati, KecamatanPaciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.
    ARIFAH RAHMAN HAKIM, S.H., M.Si., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESABANJARWATI, Yang Berkedudukan Di DesaBanjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaSUWARTO (Anggota LPM dengan SK.
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
ADRIAN PUTRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA
195250
  • .; Kapala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal pada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara;3. Nama SUHENDRA, S.E.;. Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor PelayananJabatan Pajak Pratama Praya;4. Nama : HELMI ARFAN, A.Md.;Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak* Pratama Praya;Pekerjaan5. Nama : PUTU ARYA ADTYA PRAMANA, S.H.
    ;Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakHalaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN MtrPekerjaan Nusa Tenggara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Sku02/WPJ.31/KP.07/2019, tanggal9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :1. Nama : SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF.;: Kepala Subdirektorat Advokasi, DirektoratJabatan Peraturan Perpajakan II;2. Nama : Drs. KETUT SUKARDATA, M.M.
    Nama : TRANG BINTARO, S.H.;: Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;8. Nama : MART TRI POLA SITANGGANG, S.E., M.E.;: Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IllJabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya;9. Nama : KADEK AGUS YUDHI SURYAWAAN, S.E., M.M.;Jabatan :Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor PelayananPajak Pratama Praya;10.
    Nama : PUTU ARYA ADITYA PRAMANA, S.H.;: Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di JalanDiponegoro, No. 38 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;Membaca:1.
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 11/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 24 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. LATIF PRIBADI, M.Si. Bin SAMURI Alm
Terbanding/Penuntut Umum : RICCA YULISNAWATI, S.H., M.H.
354268
  • ,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI2. Azmi Nomor SPPD : Ditandatangani dan diHidayat,ST 900/163/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah oleh DwiCahyadi Selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Konsultasi Halaman 47 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL Kementrian DalamNegeri RI danDitandatangani serta diCap Basah olehSugeng,S.SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 3.
    ,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI2. Herry Nomor SPPD : Ditandatangani dan diFahrial 900/166/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehNorfen Sugeng,S.SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 3. Rachman Nomor SPPD : Ditandatangani dan diRizal, SH 900/167/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 4.
    ,M.Si Halaman 48 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL Selaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI5. Harrie Nomor SPPD : Ditandatangani dan diAryanto 900/169/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 6. Taufik Nomor SPPD : Ditandatangani dan di900/170/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI7.
    ,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI8. Ridwan Nomor SPPD : Ditandatangani dan diNasrul 900/172/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai SistemPenganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir yang sudah dicap basahdari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) : 1.
    ,M.Si SelakuSelaku Kepala SubBagian Perlengkapan4. Michael Nomor SPPD Ditandatangani dan diPratama 900/180/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah oleh Sugeng,S.Sos.,M.Si SelakuSelaku Kepala SubBagian Perlengkapan5. H. Yahya Nomor SPPD Ditandatangani dan diMuhammad, 900/178/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah oleh Sugeng,SH S.Sos.