Ditemukan 1104 data
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih jauh simak Doktrin gugatan wanprestasidan PMH;5. Bahwa memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugatuntuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikandirinya. Walaupun pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaituadanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidaksembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;6. Bahwa lebih jauh dijelaskan oleh Moh.
23 — 1
Tergugat berdinasdi Tanjungpinang pada bulan ke empat antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcoklagi Tergugat sering keluar kota dan keluar malam dengan alasan berdinas, halmanadibantah secara tegas oleh Tergugat, dari keterangan saksi kedua Penggugat (ERNIJUNIARTI binti MAAZ BUJANG) yang pernah tinggal serumah dengan Penggugattidak diperoleh fakta kalau Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, sedangkanmenurut saksisaki yang diajukan oleh Tergugat (SRIYANTO bin WIRO SUDARMOdan FAISAL RIZAL bin SIMAK
411 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola
Nomor 760 K/PID.SUS/201554.50.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.reeBagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asii) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asii) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Hal. 151 dari 155 hal. Put.
37 — 25
Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli ).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.SKPD tugas = pembantuan WISMP = 050/212/WISMP/2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan Matriks
Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.halaman 106dari 112 hal, putusanNomor : 54/PID.SUS.K/2013/PTMDN.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.12:73.74.75.76.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar
Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan
Pembanding/Tergugat II : ASMIN alias JASMIN Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat III : DAERAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat IV : IQBAL Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat V : NASRAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VI : ROHANI Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VII : NURMADINA Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VIII : MURNI Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat IX : RAHMAT Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat X : SUDDING Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XII : SYARIFUDDIN Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XIII : SAHARIAH alias SALMIAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XIV : JA'I Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XV : PASAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XVI : LAWIA Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XVII : BACO alias PUA WEDIA Diwakili Oleh : REZKI, SH
47 — 33
tidak dapat menuntut untuk membeli.Bahwa hal ini terjadi karena pertimbangan hakim hanya sampai padapenilaian dan pertimbangan bukti Penggugat yang dalam pertimbangannyamenyatakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilgugatannya yang mana beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.Bahwa akan tetapi jika kita simak keterangan saksisaksi yang diajukanoleh para Tergugat dalam putusan dimaksud sangat jelas bahwa obyeksengketa dalam perkara diaksud adalah tanah wakaf, dan oleh karenatanah obyek
127 — 78
menyatakan 7(tujuh) bidang tanah yang dimaksud dalam gugatannya merupakan tanahmilik adat dan bukan tanah negara tidaklah benar karena surat Mabes TNIAU Nomor : B/96904/21/14/ DIRPASBEKAU, tanggal 26 Oktober 1992,Berita Acara tentang penelitian tanah Cibogo dan Babakan Jeruk LanusHusein Sastranegara sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutpenghapusannya dan terhadap tanah tersebut samapi dengan sekarangmasih tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor : IKMN50504006 atau tercatat dalam SIMAK
Bukti T.Il.Intv. 7:Bukti T.Il.Intv. 8:Bukti T.I1.Intv. 9:Surat Edaran Mendagri Dirjen Agraria Nomor : 593/III/AGR,tanggal 7 Januari 1983, Perihal : Penyelesaian tanah rakyatyang diambil oleh Pemerintah Jepang ; (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 209 K/TUN/1997(fotocopy) yang memperkuat Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 72/B/PTUNBDG/1995 danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 141/B/1996/PT.TUN.JKT ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;SIMAK
90 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;.
RKAK/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikeluarkan oleh ParaPenggugat dalam mengurus tanah objek sengketa dan kerugian immateriil,lagi pula besaran kerugian materiil yang dituntut Penggugat juga sama tidakjelas dan kabur karena tidak terperinci, demikian pula kerugian immateriilnyasangat kabur;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehinggasudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat II:1.Setelah membaca dengan saksama dan berulangulang surat gugatanPenggugat, maka yang Tergugat simak
37 — 11
dalamlaporannya tertanggal 27 Maret 2013 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetappada isi gugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat danTergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Jawaban TergugatI:Bahwa gugatan Penggugat saya nyatakan ditolak secara keseluruhan sangattidak mendetail pada objek sengketa dan tidak mendasar pada hukum ;Bahwa setelah saya pelajari dan simak
75 — 29
Dapat kita simak faktafakta dalamsidang, antara lain sebagai berikut :a. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyaSaksi1 Tommy Wibisono, Pangkat Lettu Chb, NRP219603365493477, Jabatan Sesmin Pok Banmin dtgBagpam Seskoad, Kesatuan Seskoad.b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April2013 ketika Saksi mendapatkan penempatan pertamasetelah mengikuti Secapa Reg dan berdinas di Seskoad,dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidakada hubungan keluarga.c.
H.ANDI IDRIS MANGGABARANI,SE,
Tergugat:
AHLI WARIS GULING, DKK
230 — 53
Untuk itu marl kita simak dan kaji secara teliti cermat alat bukti Sertifikat HGB 599,600, 601, 602 tahun 1994 (fotocopy terlampir) dan UndangUndang pokok agraria,Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Pasal 24 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak pakai atas tanah menyatakan :Ayat (1) "Hak Guns Bangunan dapat berallh den dialihkan kepada pihak lain"Ayat (3) "Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus ddaftarkan pada Kantor Pertanahan"59I beli yag dilakukan melalui
Pada haiaman pendaftaran peralihan hak/n dan pencatatan lainnya tidak ada tulisan / catatan kosong belum teradihak kepada pemilik pemegang hak pihak lain, demikian pulaterjadinya an jaminan / hipotik kepada Bank juga tidak ada, dengankata lain, Penggugat H Andi Idris Manggabarani,SE sebagai pemiliksah tanah / HGB 599, 600, 601, 602 tahun 1994.n bila kita simak dan kaji sec,ara teliti / cermat Akta Perjanjian PengikatanNo,228/L111112005 tanggal 23 Maret 2005 pada halaman 3, yang berbunyiberikut :dalam
M.Musa Hatif, SE
Tergugat:
Haji Mahen Kosim, S.Ag
82 — 45
Dapat kita simak Putusan(Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyebutkan: "mengenai honorariumAdvokat tidak ada sesuatu peraturan dalam H.I R yang mengharuskanseorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upahtersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab managugatan tersebut harus ditolak ;Oleh karenanya seluruh gugatan ganti rugi materil yang didalilkanPenggugat tersebut HARUS DITOLAK.Mengenai kerugian Imateriil
15 — 7
Dan bila kitasemua simak kejadian yang menimpa din pemohon di atas maka timbulpertanyaan apakah pemohonkah yang melakukan KDRT....? Atautermohonkah yang melakukan tindakan KDRT. sebagaimana dalil termohondalam jawaban poin 2 ....?
78 — 10
Maka apa yang diperbuat /dilakukan oleh Tergugat II TergugatIII Tergugat IV secara berjamaah /bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum ;17.Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C DesaDesa Dawuhan Lor, TergugatIV menulis/mencatat No. 34, Nomor persil144, Kelas DesadI luas tanah 0.033 da, atasnama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
174 — 130
- Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014
- Form Cek List /Daftar Simak Pokja,
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- Bill of Quantity (BoQ),
- Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- Spesifikasi Teknis,
- Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,
- Gambar,
- Dokumen Pengadaan Nomor
Made Winarsa, M.Si.91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 201492) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),95) Bill of Quantity (BoQ),96) Kerangka Acuan Kerja (KAk),97) Spesifikasi Teknis,98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,99) Gambar,100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,101) Surat Pemberitahuan
INKAMINA 905;91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 201492) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),95) Bill of Quantity (BoQ),96) Kerangka Acuan Kerja (KAk),97) Spesifikasi Teknis,98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,99) Gambar,100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,101) Surat Pemberitahuan
INKAMINA 905;Dikembalikan kepada Suyadi dan Fuad Bachtiar Bau Agiel.91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 201492) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),95) Bill of Quantity (BoQ),96) Kerangka Acuan Kerja (KAk),97) Spesifikasi Teknis,98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,99) Gambar,100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersendirimaupun dengan surat edaran ;Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku untuk internalPengadilan dan Para Hakim, tidak boleh mengatur Penyidik POLRI ;Dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 selanjutnyamenyebutkan :Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UndangUndang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimanasoal itu harus diselesaikan;Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur di dalam lingkupPengadilan tidak sampai ke Penyidik POLRI ;Kita simak
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutomo Nomor 103 atau Jalan Indragiri Nomor 1,Surabaya, telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMNatau Simak), sebagaimana tersebut dalam Formulir Data Tanah PoldaJatim Nomor Register 61523010 tertanggal 16 November 1992;Bahwa selain faktafakta pada poin 2 dan 3 tersebut, putusan Judex Jurisseharusnya mempertimbangkan faktafakta hukum yang lebih luas danmenyeluruh baik yang bersumber dari putusan Judex Facti (Hakim TingkatPertama) maupun putusan Judex Facti (Hakim Tingkat Banding
H. ELI PADLI
Tergugat:
1.Ny. YUYUN SURYANI
2.Tn. DEDE KOMARUDIN alias ADE KOMARUDIN
3.Ny. NANI SUMARNI
4.Ny. RINA NURAENI
113 — 30
Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli No 04 tanggal 09 Juli2018 dibuat dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, S.H.tersebut, sekilas telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata,akan tetapi dapat simak secara gambling (/ncocreto)ternyata tidak selaras dengan nilainilai kepatutan dankeadilan, hal ini seiring dengan pendapat Prof. Z.
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Jakarta pada tahun 1994;Bahwa pada mulanya sewaktu orang tua Penggugat (ANDI BERAHIM) masihhidup tanah pertanian/perkebunan di atas secara fisik benarbenar dikuasai dandimiliki serta digarap/dikerjakan beliau untuk pertanian /perkebunan secara terusmenerus, disamping itu beliau juga mempunyai alas haknya berupa Surat SegelTanah yang dibuat oleh Het Districts hoofed Tanah Boemboe Tertanggal 21September 1936, dengan keterangan doedoek tanahnya tercantum dalam Surat Segeldi atas dan "Penggugat simak
176 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena apabila kita simak bersama, bahwa akibatperbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian pada pihak korban PT.Taman Malibu Indah, di sini Putusan Pengadilan Tinggi belum mencerminkankeadilan;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:A. Judex Facti Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan, karena dalam memberikan putusan aquo telah kurang cukup memberikan pertimbangan;1.