Ditemukan 1104 data
Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S.
Tergugat:
1.Budi Santoso
2.Kadek Sutra Astara
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
101 — 80
Pihak Tergugat Tidak TepatBahwa dalam lalu lintas Acara Keperdataan telah diatur secara imitativemengenai PihakPihak yang harus didudukan sebagai Tergugat ataupunsebagai turut Tergugat, penarikan pihak tersebut haruslan sejalan denganbebantanggung jawab hukumnya, karena tatkala ada pihak yangdimasukkan dalam suatu gugatan maka subyek hukum selaku Penggugatataupun Tergugat dan Turut Tergugat akan memikul beban hukum ataukonsekuensi hukum sesuai derajat hukumnyaBahwa dalam perkara aquo coba kita simak
Terbanding/Penggugat : ROMMY TEGUH, SH
138 — 53
Bahwa adanya katakata dari TERGUGAT sekarang PEMBANDING yangTERBANDING simak yaitu TULISAN PEMBANDING pada halaman 14( Empat belas ) pada Huruf b. yang menulis kan kata kata sepertiyang TERBANDING kutip sebagai berikut Pertimbangan HukumJudex Factie Tidak relevan dan Bahkan MENYESAT KAN kemudian dilanjut kan lagi dengan Kalimat PEMBANDING pada ALINEA KE DUApada kalimat bagian di tengah Oleh karenapertimbanganhukumJudex Factie dalam putusan nya, tidak relevan dan BAHKAN SANGATMENYESAT KAN, makaberalasan
61 — 18
Bayu dandiberikan bertahap 2 (dua) kali karena pengambilan via ATM tidak bisalebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, dan di hariberikutnya invoice beserta uangnya dibawa sdr.Bayu sendiri untukdisetorkan ke Turindo pusat ;Bahwa Turindo tidak punya Sistem Management Accountansi (SIMAK) ;Bahwa pada kertas catatan kecil yang tertera di bendel invoice ada yangbukan tulisan tangan terdakwa ;Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukanPembelaan yang disampaikan secara
15 — 7
Dan bila kitasemua simak kejadian yang menimpa din pemohon di atas maka timbulpertanyaan apakah pemohonkah yang melakukan KDRT....? Atautermohonkah yang melakukan tindakan KDRT. sebagaimana dalil termohondalam jawaban poin 2 ....?
78 — 10
Maka apa yang diperbuat /dilakukan oleh Tergugat II TergugatIII Tergugat IV secara berjamaah /bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum ;17.Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C DesaDesa Dawuhan Lor, TergugatIV menulis/mencatat No. 34, Nomor persil144, Kelas DesadI luas tanah 0.033 da, atasnama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersendirimaupun dengan surat edaran ;Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku untuk internalPengadilan dan Para Hakim, tidak boleh mengatur Penyidik POLRI ;Dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 selanjutnyamenyebutkan :Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UndangUndang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimanasoal itu harus diselesaikan;Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur di dalam lingkupPengadilan tidak sampai ke Penyidik POLRI ;Kita simak
Terbanding/Penggugat : OKTORA RIAHTARAS SEBAYANG, SH
316 — 166
Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sangat obscuur libel sekali di dalamgugatan disebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi di dalam uraianpositanya seperti gugatan wanprestasi sehingga Pembanding/Tergugatsangat bingung, bila kita simak uraian posita nomor 3 Bahwa penjelasanTergugat/Pembanding tentang letak kolam renang sebelum Penggugatmembeli rumah adalah jauh dari kolam renag yaitu di blok B, akan tetapikarena rumahnya sangat sempit lalu Penggugat/terbanding pindah rumah kehalaman 17 dari 35
187 — 146
Bahwa selanjutnya jika dihubungkan pertimbangan hukum dalam putusanaquo halaman 29 alinea ke tiga dan halaman 31 alinea ke dua,jika di simak kembali dalam pertimbangan Hakim Majelis yangmempertimbangkanApakah benar objek ~= sengketa berkaitan dengan warisan dari PaulMichel Dendeng dan apakah Penggugat dan Tergugat I adalah ahiiwaris dan apakah berhak mmewarisi .Apakah benar Penggugat telah memberikan surat persetujuan peralihanantara Tergugat I dan Tergugat II,Apakah benar Tergugat I tertulis Agustien
28 — 13
Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Simon, VOS, Pompe maupun HazewinkelSuringa:Yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusiaartinya "naturalijke personen" sedangkan hewan dan badanbadan hukum (rechtpersonen) tidak dapat dianggap sebagai subjeck hukum (vide : Hukum Pidanabagian Prof.
43 — 25
Jika kita simak makna dari kalimat diatas, maka sesungguhnyapembentuk undangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikatyang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundang yang dibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwakedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuatperjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan dayamengikatnya dengan undangundang, namun bukan berarti bahwaperjanjiian memiliki kedudukan seperti undangundang yang dapatberlaku
Terbanding/Tergugat : RUSLAN
Terbanding/Tergugat : LINJALUNG
Terbanding/Tergugat : H. JAMHARI
Terbanding/Tergugat : SUKIMAN ACONG
Terbanding/Tergugat : JABIR
52 — 26
pula sebaliknya apabila ada pihak lainyang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidak dijadikan pihakberperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadap putusanpengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalamputusan tesebut, oleh karena itu apa yang didalilkan tergugat dalamkeberatannya tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalahberalasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurangpihak (Plurium Litis Consotium) harus dikabulkan;Bahwa bila kita simak
85 — 48
terbitlah Sertipikat HakPakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900 m2 tercatat atas nama SekretarisNegara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, KecamatanTampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah/areal kompleks asrama Polisi Militer dan Pegawai Istana Kepresidenan yangtelah bersertifikat hak pakai No. 1 / Manukaya sebagai Barang Milik Negara(BMN) dengan Nomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dalamLaporan BMN pada aplikasi SIMAK
Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletakHalaman 59 dari 73 Perkara Nomor 156/Pdt/2017/PT DPS.di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ProvinsiBali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK
Blessmiyanda S.Pi, M.Si
Tergugat:
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
896 — 1641
.: Bahwa menurut ahli ketika dijatuhi Nukuman entah ituHalaman 49 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUNJKT.pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat, harus kembali dulu rumusanpelanggaran disiplin itu apa tadi ahli simak, pengertian pelanggaran disiplinutk pns adalah ucapan, tulisan dan tidak mentaati kewajiban dan larangan; Bahwa menurut ahli undang undang PTUN maupun undangundang administrasi pemerintahan, ini menimbulkan kontroversial Antaradinyatakan tidak sah dengan dinyatakan
Yang namanyaKTUN yg pertama kalau lihat simak ada prosedural menimbang dan adadasar hukum mengingat, dasar hukum mengingat inilah harusmencantumkan wajib hukumnya dicantumkan, kedua dasar wewenang tadiitu.
28 — 8
memintanasehat kepada tante Pemohon agar memahami kewajibankewajibanapa Saja bagi seorang isteri dan menjaga sikap etika sopan santundengan orang yang lebih tua, membaur dengan keluarga besar suamidengan nasehat tersebut Termohon juga keberatan dengan melaporkepada ibu Termohon dan bagi Pemohon nasehat tante Pemohon adalahsama dengan nasehat ibu Pemohon dan di dalam keluarga kami hal itusudah biasa dan wajar saling menasehati jangan melihat siapa orangyang menyampaikan nasehat tersebut tapi lihat dan simak
185 — 95
meriwayatkantentang latar belakang dan motif, yang diliputi oleh suasana yangmendahului, menyertai dan mengikuti peristiwa itu, yakni hubungankemanusiaan, yang didorong dengan niat karya dan pelayanan sosial,serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;Oleh karena itu, Tergugat II menilai bahwa dalil Penggugat adalah daliltanpa motif, dalil yang obscuur, absurdum, dan bahkan menyesatkan.Padahal sesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiwai danmeliputi dalildalil lain dan selebihnya;Mari kita simak
142 — 44
pembayaran angsuran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut,Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat I dan tergugat II melakukanlelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumah yang dijadikanjaminan hutang penggugat karena penggugat mengalami keterlambatanpembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturut turut maka hal tersebutharus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diri Tergugat I1213141516Bahwa apabila kita simak
Terbanding/Tergugat I : NATANIEL KEWILAA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku
141 — 50
I17, T.II26,T.IIl32, dan telah masuk dan terdaftar sebagai aset Polda Malukudalam Sistim Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang MilikNegara(SIMAK BMN)yangdiperoleh sejak tanggal 1 Januari 1959 bukti T.ll14, sehinggaterbanding / Tergugat II bukan merupakan wajib pajak atas objeksengketa;f.
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.27 PK/Pid/2010pun didepan Persidangan dibawah tekanan Preseur massa dari keluargakorban sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan keteranganmengenai kejadian yang sebenarnya dan persidangan tidak dapatberjalan secara fair, sedangkan bukti visum et repertum juga tidakdidukung dengan keterangan saksi ahli, perlu kita simak dalam Bukukarangan YAHYA HARAHAP yang berjudul pembahasan permasalahandan penerapan KUHAP Halaman 275 telah diuraikan pengakuan bukanmerupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
115 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2655 K/Pdt/20171.2.2.dalam Akta Van Concessie Quala Bingey tanggal 24 Juli 1898itu.Bahwa adalah merupakan fakta, bahwa para Panggugat sendirimengakui bahwa comparant dari Akta Van Concessie QualaBingey tanggal 24 Juli 1898 itu adalah Sultan Deli dan bukankelompok yang diproklamirkan Para Penggugat sebagaimasyarakat adat Kampung Stabat alias Orang Kampung danbukan pula Pemangku Adat yang disebut Para Penggugatselaku pengawas peruntukan lahan (mohon simak positagugatan Para Penggugat angka 3)
144 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berikut ini marilah kita simak Pasal 1,2, 3, 4, 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 5 Tahun 2007 yangbertentangan dengan Pasal 136 Undangundang Nomor. 32 Tahun 2004.Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 5 Tahun 2007 tentangpelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul, menyatakan :a) Daerah adalah Kabupaten Bantul ;b) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul ;Hal. 19 dari 28 hal. Put.