Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
259 — 165
  • Simpang Jaya Dua tentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;
    1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadi beserta lampiran (data-data/Identitas/Kartu Keluarga H.
    Simpang Jaya Dua tentangPengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang JayaAbadi beserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H.Didi Supriadi);1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
    Simpang Jaya Dua tentang PengelolaanPupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadibeserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
    Simpang Jaya Dua tentang PengelolaanPupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadibeserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
175 — 60
  • persidanganyang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannyadalam didepan persidangan; Bahwa terhadap perusahaan atau badan usaha yang sudah go public dalamhal ini adalah dengan menjual sahamnya kepada masyarakat, maka hanyapemegang saham saja yang bisa ikut campur tangan dalam pengelolaanperusahaan; Bahwa lembag tertinggi dalam suatu perseroan adalah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
    dalam teknisdari Menteri Keuangan dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai wakilPemerintah yang mewakili pemegang saham pada PT.Persero tersebut ; Bahwa kalau pemegang sahamnya 60 % adalah Negara dan 40 %pemegang saham dimiliki public maka posisi pemerintah sebagaipemegang saham yang hanya pemegang saham menurut ketentuanundangundang PT.sehingga justru pemerintah pemegang saham tidakboleh campur tangan dalam pengurusan atau pengelolaan DrreksiPT.Persero tersebut, jadi Organ dari PT.Persero adalah RUPS
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LOE MEI LIEN alias INDRASARI Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
235 — 123
  • Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris.Halaman 15 dari 194, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg3. Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual danPembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telahmemperoleh cover note dari notaris.6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.7.
    Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :1) Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debiturdiatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.2) Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapatpersetujuan RUPS/ Komisaris.3) Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;4) Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antaraPenjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;5) Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atauminimal telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Rito Nasibu, S.T., M.Eng
110 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nomor 02.680.206.6822.000 ;1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian BadanUsaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH ;1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 November2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma IndorayaSukses ;1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS
    Pid.Sus/201527.1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian BadanUsaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;28.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH ;29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RI NomorAHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 November 2009 tentangpengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses ;30.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 12-08-2024 — Putus : 05-09-2024 — Upload : 05-09-2024
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 143/PID/2024/PT PLK
Tanggal 5 September 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HOK KIM Diwakili Oleh : Drs, AKHMAD TAUFIK, SH.MH.M.Pd
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Jaksa Madya DWINANTO AGUNG WIBOWO. S.H., M.H.
68 — 74
  • LIEPUTRA tahun 2008 s/d. 2014;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Rincian Modal dan bukti transaksi modal YANSEN tahun 2008 s/d. 2014;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapan Pembagian Hasil Kebun Sawit SOEJATMIKO LIEPUTRA;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapan Pengiriman Dana dari SOEJATMIKO LIEPUTRA untuk Kebun Sawit;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy buku kas keuangan dari tanggal 4 Januari 2018 s/d. 10 Juni 2021;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Susunan Pembagian Hasil (Saham) menurut RUPS
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2021 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 28-04-2022
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 13 April 2022 — Penuntut Umum:
LILIK HARDIYANTO, SH
Terdakwa:
MARITTO ARIES VITTORIO.S.Kom.
395 — 217
  • Dunia Fasta Indoniaga
  • 1 (satu) bundel copy sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyaluran kredit proyek KC Yogyakarta tahun 2019
  • 1 (satu) bundel copy sesuai asli Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan Bank Jateng Nomor : 15 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Subiyanto Putro, SH.,M.Kn.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
148 — 39
  • GSD dalampengadaan genset tersebut bidangnyan sebagai pengelola, bidangpengembang dan bidang kontruksi dan kontruksi ini ada kontruksi Sipil,kontrusksi mekanikel dan elektrikel ada didalamnya ;Bahwa yang mengangkat Dirut adalah RUPS ;Bahwa saksi sampai saat ini masih menjadi Dirut ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pengadaan tersebut di Subkon lagi ;Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksiBahwa benar dibuatkan BAP oleh Penyidik ;Bahwa benar saksi mendadatangani BAP tersebut ;Bahwa
    dalam BAP ;Bahwa semua uang yang masuk ke Trimitra dikeluarkan seluruhnya;Bahwa tidak ada yang diambil langsung oleh Djajat secara tunai ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu Subkon atau dipinjam ;Bahwa saksi mengetahui ada proyek GSD di Raja Ampat ;Bahwa saksi mengetahui dari Pak Djajat dan Pak Toto adanya proyek GSDdi Raja Ampat ;Bahwa saksi lupa diangkat sebagai Komisaris di Trimitra ;Bahwa saksi mempunyai sahan di Trimitra ;Bahwa saham saksi di Trimitra saksi lupa ;Bahwa belum pernah ada RUPS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Data Alias Darta
192 — 75
  • Beruangmas PerkasaDi Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang hariKamis tanggal 11 Februari tahun 2016. 157.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa Surat DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor: AHUAH.01.030140636tanggal 29 Mei 2017, Perihal: Penerimaan PemberintahuanPerubahan Data Perseroan PT INTI SARANA SUKSES danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPerseroan Terbatas PT INT SARANA SUKSES Nomor: 36tanggal 15 Mei 2017. 158.1 (satu
    Beruangmas Perkasa Di Desa CisaatKecamatan Ciater Kabupaten Subang hari Kamis tanggal 11Februari tahun 2016. 157.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa Surat DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor: AHUAH.01.030140636 tanggal 29 Mei2017, Perihal: Penerimaan Pemberintahuan Perubahan DataPerseroan PT INTI SARANA SUKSES dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT INT SARANASUKSES Nomor: 36 tanggal 15 Mei 2017. 158.1 (
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
361 — 270
  • Namun Pemohon tidakmelaksanakankewajibannya dengan iktikadbaik, yaitu: a) Belummemiliki keseluruhan lisensi dan persetujuan Pemerintah berupa 1IzinPembangunandanPengoperasianTerminal KhususdanIzinLingkungan; b) Gagal menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyetujui penunjukanTermohon sebagaiOperator, sehingga salah satu Pemegang Saham Pemohon, yaitu Ir.Isrullah Achmad melakukangangguan dan kekacauan di areapertambangan berupa demonstrasi, menutup atau memblokade jalandi area pertambangan
    Damai AbadiSamudra, jika RUPS belum dapat diselenggarakan. Bukti T.K;Halaman 227 dari 246 Putusan Nomor 427/PatSusArbt/2021/PN. Jkt. Sel664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 27 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.IL1;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 28 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
462 — 571
  • memang peraturan ini terlalu umum seharusnya adapenjelasan yang lebih konkrit tentang apa yang dimaksud denganpihak ketiga itu dan yang harus ada persetujuan dari DewanPengawas dan Gubernur karena sebuah Perusahaan itu ketikamalakukan kerjasama itu ada membuat kebijakan Perusahaan umumpemegang saham sebenarnya dalam hierarki organisasi dalamlingkup Perusahaan disitu ada rapat pemegang saham, ada komisarisdan 2 (dua) Direksi kalau misalkan 3 hal ini sudah disetujui adakebijakan yang disusun oleh RUPS
    Tetapikalau ada perbuatan melawan hukum dari RUPS sendiri yagmelaporkan kepada pihak lain ;Bahwa untuk pemeriksaan Direksi dirembukkan dulu kepadapemegang saham jadi kalau ada perbuatan melawan hukum barulahdiperintahkan dalam hukum public.
    Perusahaan Negaracenderung Korupsi kalau menurut hemat saya kalau dilihat dari kacamata hukum Perusahaan Swasta dan Negara karena meskipunPerusahaan Negara tidak pada BUMN tetapi kalau di PerusahaanSwasta yaitu penggelapan uang maka dituntut dengan sanksipenggelapan uang bukan korupsi tetapi sama sama hukum private ;Bahwa dalam UndangUndang Daerah ada siklus anggaran Daerahmisalnya kalau ada kecenderungan rugi murni karena bisnis itukerugian Perusahaan bukan kerugian Direksi pertanggung jawabanpada RUPS
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 18-01-2024 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PT PALEMBANG Nomor 1/PID.TPK/2024/PT PLG
Tanggal 21 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDEK PRANATA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
273 — 238
  • AGUS PURNOMO;
2.Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
1)4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN;
2)1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT.
5.Barang bukti yang disita dari BAMBANG PRIDJO BASOEKI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2020 berupa:
1)4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT.
PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014;
6)1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014;
7)5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014;
8)1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT.
PMO nomor: DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014;
9)1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013;
10)1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT.
PN III selaku pemegang saham PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal Rekomendasi atas usulan pengangkatan anggota direksi dan dewan Komisaris anak perusahaan patungan PT. Perkebunan Mitra Ogan;
12)1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Anwar Junaidi No. 61 tanggal 18 April 2011 risalah RUPS PT. SMS sdr DEDEK PRANATA, sdr MUHAMMAD SYAFEI dan sdr Ir. ELKA WAHYUDI perihal Modal Dasar, Pemegang saham PT. SMS dan Strktur organisasi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
467 — 1866 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
166 — 30
  • Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus2014 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para PemegangSaham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuat secaradibawah Tangan tertanggal 04 Agustus 2014 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H tersebut berdasarkan Datayang ada di Kantor adalah Sadr. Ir.
    Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal28 April 2016 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuatsecara dibawah Tangan tertanggal 29 April 2016 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Kuasa Direktur PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-03-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
2.WIRAWAN PRABOWO, S.H.
3.TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
4.FITRIAN WELFIANDI, S.H.
5.FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
6.STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
7.RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
8.INDRA JAYA, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO
131 — 83
  • Siak Prima Nusalima, Nomor: 20, tanggal 07 Agustus 2010 (Foto Copy)
  • 1 (Satu) Bundel Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
    Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Asli)
  • 1 (Satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima tentang RKAP tahun Buku 2012 dan Laporan Perkembangan Perusahaan Tahun 2011 (Foto Copy)
  • 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari PT. Siak prima Nusalima Kepada koperasi Tinera Jaya dari agustus 2011 s/d Desember 2014 (Asli)
  • 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT.
    (Fotocopy)
  • 1 (Satu) Rangkap Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2022. (Fotocopy)
  • 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Asli).
  • 1 (Satu) Bundel buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup PT. Perkebunan Nusantara V, berdasarkan Surat Keputusan DireksiPTPN V Nomor : 07-SKEP/05.D1/PLG/IV/2022. Tanggal 01 April 2002.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamundangundang ini;Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 mengaturDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
503 — 209
  • adadivisi tersendiri yang mengurus;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Bekasi dalam rangka upacara 17Agustus 2018;Bahwa saksi pernah menjenguk saat Bupati Bekasi melahirkan;Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah proyek Meikarta denganBupati Bekasi;Bahwa pada bulan April tahun 2016 saksi diminta untuk menjadi Dirut di PTLIPPO CIKARANG;Bahwa kompetensi saksi sebenarnya bukan di property;Bahwa masa kerja saksi di PT LIPPO CIKARANG selama 18 bulan;Bahwa setelah diberhentikan melalui mekanisme RUPS
    PT.MSU mempunyai tim manajemensendiri yang sebagian besar itu tim ekspat, jadi semua keputusan diambil olehmereka;Bahwa terkait hubungan PT.MSU dengan PT Lippo Cikarang bahwa semuakeputusan diambil oleh PT MSU dibantu oleh Tim manajamen yang sebagianbesar ekspartriat, tapi perannya Lippo Cikarang ini hanya untuk memverifikasibahwa apa yang dilakukan oleh PT.MSU ini sudah diverifikasi secara baik,karena PT.Lippo Cikarang sendiri sebagai perusahaan terbuka maka harusdapat dipertanggungjawabkan kepada RUPS
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
159 — 34
  • Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus2014 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para PemegangSaham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuat secaradibawah Tangan tertanggal 04 Agustus 2014 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H tersebut berdasarkan Datayang ada di Kantor adalah Sadr. Ir.
    Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal28 April 2016 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuatsecara dibawah Tangan tertanggal 29 April 2016 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Kuasa Direktur PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 21 Maret 2017 — HASMIR,SH.MH Bin ABDUL LIKAH
99 — 55
  • Bahwa saat Saksi Edi Iskandarmeminjam PT Zuty Jaya Mempawahdilakukan didepan notaris Deni Yohanes , SHMKn Akta pernyataankeputusan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB)perseroaan terbatas PT Zuty jaya mempawah No. 67 tanggal 22 01 2013 , dalam perusahaan PT Zuty Jaya mempawah Saksi EdiIskandarberkedudukan sebagai Direktur 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
79 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini;Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 288/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Maret 2019 — TOHIR SUTANTO Lawan 1.PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES 2.FIREWORKS VENTURE LTD 3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE 4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
328 — 248
  • Bank Rama tersebut dijual kepadaMAS;Bahwa setelah BPPN menjual hutang GWP ke MAS, lalu MAS menjualhutang GWP ke Fireworks;Bahwa saksi pernah berkerja di GWP sebagai Eksekutif Direktur, akantetapi saksi tidak dapat menunjukkan bukti penunjukan saksi sebagaiEksekutif Direktur tersebut;Bahwa pengangkatan saksi sebagai Eksekutif Direktur dilakukan tanpamelalui RUPS;Bahwa saksi pernah bertindak sebagai Kuasa dari Firework, akan tetapiterkait dengan bukti pencabutan kuasa tersebut, saksi tidak dapatmenunjukkannya