Bahwa Tergugat adalah pejabat publik memiliki tugas yang berperandiantaranya sebagai penyelenggara kebijakan publik yaitu dalam halmenjalankan urusan yang bersifat Eksekutif atau urusan pemerintahan ikutmenjamin dalam kehidupan warga negara untuk tertidb hukum, olehkarenanya tidak ada alasan lagi bagi Tergugat menghalangi, mempersulittugas penyidik Polri dengan cara tidak meminjamkan/menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat dan atau Penyidik Polda Jatim;Bahwa Penggugat maupun Penyidik Polda Jatim

., dan kawankawan,Para Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP),berkantor di Jalan Anggajaya , Brojodento, Nomor 294Gejayan, Desa/Kel. Condongcatur, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 8 hal. Put.

yang dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaradan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentinganpublik;Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaanInformasi Publik, yang bertujuan untuk:a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;mengembangkan

., M.H. dan kawankawan,Para Advokat dan atau Pembela Umum pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP), beralamat di Jalan Anggajaya , Brojodento, Nomor294, Gejayan, Desa/Kelurahan Condongcatur, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.

., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yangberalamat di Jalan Anggajaya , Brojodento Nomor 294Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 6 September 2018;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 17 dari 8 hal.Put.Nomor 970 K/Pdt.SusPHI/2018Menimbang

,MH dan ALAMSYAH,SH Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukumdan Advokasi Kebijakan Publik (L.BHAKP) berkantor beralamat di Jalan Beo Indah Nomor: 36 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan berdasarkanSurat Kuasa Nomor: 13/KA.LBHAKP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017;Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor 915/Pid/2017/PTMDN.

., dan kawankawan, Para Advokat, Konsultan Hukumdan Advokat Magang pada Kantor Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, berkantor di JalanStania Nomor 133, Bukit Baru, Pangkalpinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan

., dan kawankawan, Para Advokat, pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP), berkantor di Jalan Anggajaya , Brojodento Nomor 294Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6September 2018;Para Termohon Kasasi;Halaman 17 dari 9 hal. Put.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUNMDN.11.12.13.14.15.16.c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidupOrang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/atauf.

Kepri, Perlakuan dan/atau tindakan Tergugatitu bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 UndangUndang inibertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan

., dan kawankawan, Para Advokat, Konsultan Hukum danAdvokat Magang pada Kantor Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, berkantor di JalanStania Nomor 133 Bukit Baru Pangkalpinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan

., dan kawankawan, Para Advokat dan atauPembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum &Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), berkantor di JalanAnggajaya , Brojodento Nomor 294, Gejayan, KelurahanCondongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;Halaman 17 dari 9 hal. Put.

PEMBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada Zaenal Aripin, S.Sy dan Imron Supomo, S.H, keduanya Advokat dari Kantor Majelis Hukum HAM & Kajian dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta, semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang Pembanding ;M e l a w a nTERBANDING

AGAMA SEMARANGmemeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah inidalam perkara Cerai Talak antara :PEMBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, berdasarsurat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa danmemilih domisili hukum kepada Zaenal Aripin, S.Sy dan ImronSupomo, S.H, keduanya Advokat dari Kantor Majelis HukumHAM & Kajian dan Kebijakan

Publik Pimpinan DaerahMuhammadiyah Surakarta, beralamat di Jalan Teuku UmarNomor 5 Surakarta, semula sebagai Termohon/Pelawansekarang Pembanding ;MelawanTERBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, PekerjaanWiraswasta (pekerja seni), Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal Kabupaten Bantul, berdasar surat kuasakhusus Nomor 02.VIII/SK/AS/2017 tanggal 10 Agustus 2017dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukumkepada Akhmad Syakur, SH, Advokat/ Konsultan Hukum padaHal. 1 dari

Bahwa Sesuai dari Tujuan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 3 UndangUndangini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahul rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRe.18.mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orangbanyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa, dan/ataumeningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BadanPublik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakatuntuk

., dan kawankawan, Para Advokat danatau Pembela Umum pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), berkantor diJalan Anggajaya , Brojodento, Nomor 294, Gejayan,Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September2018;Halaman 17 dari 9 hal. Put.

., dan kawankawan, Para Advokat danatau Pembela Umum pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), berkantor diJalan Anggajaya , Brojodento, Nomor 294, Gejayan,Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta,Halaman 1 dari 9 hal. Put.

merugikanPenggugat dan surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yangditandatangani pada tanggal 5 April 2016 dengan Nomor 049/LGLHIS/Ext/III/2016 sebagai bukti (prima facie evidence) adanya perbuatanmelawan hukum (intentional torts) dan pelanggaran ketertiban umum dankebijakan publik (public policy and public order),10.Menghukum PT HIS menutup usaha travel di seluruh Indonesia yangdibangun atas mimpi tanpa business plan yang jelas dan layak demiuntuk menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kebijakan

publik(public order) dalam masyarakat;11.Menghukum PT HIS membayar semua kerugian Penggugat yang dinilaisebesar Rp10.289.914.623,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluhsembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh tigarupiah);12.Menghukum Penggugat membayar kembali tagihan ticket PT HISsebesar Rp137.085.377,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratuslima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah Tergugat membayarsemua kerugian Penggugat:13.Menghukum PT HIS untuk

berhak untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karenadiantara Para Tergugat, yakni Tergugat dan Tergugat Il, berkedudukan di Jakarta Pusat;TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGATDAN MEKANISME GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAW SUIT).3.Bahwa Para Penggugat adalah Para Advokat pada kantor ADAMS &CO, CounsellorsatLaw, beralamat di Wisma Bumiputra, Lantai Jalan 15,Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910 mengkhususkan Ya vgdirinya dalam Hukum Perlindungan Konsumen Kebijakan

Publik dan flanjuga menjadi bagian Konsumen ketenagalistrik; sebagaimana andimaksud dalam Pasall angka 7 Undangundang Nec Th. 2009 tentang .30ketenagalistrikan (Undang undang Ketenagailistrik a n)Bahwa sebagai Advokat, sebagaimana diatur dalam UndangUnd;sngNo. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (vide Pasal5 ayat (1), ParaPenggugat berstatus penegak hukum yang sejajar dengan instansiHal 2 dari 91 Hal Putusan No.476/PDT.G/2009/PN.JKT.P STlainnya yang berhak untuk mengutamakan tegaknya hukum, 5kebenaran

Kesemuanya Advokat atau PembelaUmum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP) ; Beralamat di Jl. Anggajaya , No. 294, Brojodento, Gejayan,Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.

., dkk, Advokat dari lembaga bantuanHukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAPBANTEN) beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20RT.03/RW.13 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang,Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,sebagai Penggugat,melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 04 Agustus 1990, agama Islam,pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di xxxxx Serang, Provinsi Banten sebagaiTergugat