Menyatakan Surat Pemberhentian Kerja Nomor 0001/PK/RLI/XI/15tertanggal 18 November 2015 tentang Surat Pemberhentian Kerja adalahbatal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengat Tergugat sejakputusan ini diucapkan;4.

Menyatakan Surat Pemberhentian Kerja Nomor 0001/PK/RLI/XI/15tertanggal 18 Nopember 2015 tentang Surat Pemberhentian Kerjaadalah sah;Hal 23 dari 24 hal. Put.Nomor 775 K/Pdt.SusPHI/20173. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015;4.

PT STAR (Surya Timur Anugerah Raya);

hal pekera/buruh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupenanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut turut Bahwa TERGUGAT sesuai ketentuan UndangUndang No 13 Tahun 2003menyebutkan Pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimanadimaksud ayat 2, berupa tindakan kepada pekerja/ouruh yang sedangproses pemberhentian

kerja (PHK) dengan tetap wajib membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh , dan jelasdisampaikan TERGUGAT di dalam surat skorsing menuju PHK kepadasaudara PENGGUGAT pada pointke 5 yang berbunyi: Upah dan hakhaklain pekerja/ouruh akan dibayarkan setelah ada putusan pengadilan(inkracht) * ;Hal. 6 dari 18 hal.

memberikan surat peringatan tertulis pertama, kedua danketiga secara berturut turut terkait pembinaan diterima oleh PENGGUGATdi buktikan dengan tanda tangan PENGGUGAT di dalam surat peringatantersebut ;TERGUGAT menolak serta menyangkal adanya klarifikasi dari pengurusFSBM (Federasi serikat buruh madani) dengan pihak TERGUGAT perihalpembinaan berupa surat peringatan tertulis yang diberikan kepada pihakPENGGUGAT ;Bahwa TERGUGAT memberikan pembinaan secara tertulis dan tindakanberupa skorsing menuju proses Pemberhentian

kerja kepadaPENGGUGAT sudah berdasar pada ketentuan di dalam pasal 161 ayat 1juncto pasal 155 ayat 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;Bahwa TERGUGAT berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 bahwa di dalam surat skorsing yang diberikankepada PENGGUGAT dijelaskan bahwa Upah beserta hakhakpekerja/buruh akibat skorsing akan diberikan kepada PENGGUGAT setelahada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;Bahwa pihak TERGUGAT menolak posita

Gugatan Penggugat angka 9, dan 10 yang menyatakanpada pokoknya bahwa Tergugat wajib membayar upah keselurunan kepadaPenggugat selama pemutusan hubungan kerja dengan perhitungan 12 (duabelas) bulan merupakan hal yang mengadaada dan tidak berdasarkan padahukum, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil GugatanPenggugat tersebut;Bahwa perhitungan 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan upah Tergugattersebut tidak didasarkan pada kenyataannya, dimana pada kenyataan bahwaTergugat telah melakukaan pemberhentian

kerja terhadap Penggugat padatanggal 27 September 2018 melalui Memorandum Nomor:093/Memo/HRD.CORP/IX/2018, yang kemudian atas pemberhentian tersebuttelah dilakukan penyelesaian secara bipartit, yang kemudian berlanjut melaluilembaga tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiPemerintah Kota Denpasar.

Penggugat ini tidak berdasarkarena sampai dengan saat ini operasional Kantor Cabang Bali tetap berjalandan pemutusan hubungan kerja yang dijatunkan kepada Penggugatdidasarkan pada kinerja yang tidak baik dan tidak optimal sebagaimana telahTergugat kemukakan sebelumnya;Bahwa dapat Penggugat tegaskan kembali bahwa pemberhentian Penggugatyang didasarkan pada SP Ill terlanggal 10 September 2018 dan selanjutnyaditerbitkan surat memorandum nomor: 093/Memo/HRD.CORP/ X/ 2018tertanggal 27 September 2018 perihal pemberhentian

kerja BM (BranchManager) Bali per tanggal 27 September 2018 atas nama Cahyadi Putramijaya(Penggugat) murni didasarkan pada hasil penilaian atau evaluasi kinerjaPenggugat selama menjabat sebagai Branch Manager / General Manager danFakta ini diperkuat dengan Memorandum No.

M.0007/VII/2018/AUDITtertanggal 30 Juli 2018 tentang Laporan Hasil Internal Audit yang memperolehadanya temuan potensipotensi yang dapat menyebabkan kerugian bagiperusahaan, sehingga sangat jelas bahwa pemberhentian kerja atas diriPenggugat bukanlah didasarkan pada alasan efisiensi dengan melakukanpembekuan operasional kantor cabang Bali, dan proses pemberian sanksiberupa Surat peringatan yang ditindaklanjuti dengan pemutusan hubungankerja dari Tergugat kepada Penggugat memiliki alasan yang jelas

suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;Memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan kepada Tergugatagar mengeluarkan surat keputusan pemberhentian

kerja dengan hormatoleh Direksi PT Benzine Indonesia Perkasa kepada Penggugat;Memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan kepada Tergugatuntuk membatalkan surat pengunduran diri Penggugat yang menurutpernyataan dari Penggugat dilakukan dengan proudeleus (tipu daya)oleh pihak Tergugat;Memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan kepada Tergugatuntuk membatalkan surat pernyataan pengakuan bersalah dariPenggugat yang berdasarkan pernyataan Penggugat adanya tekanandan paksaan dari pihak Tergugat;

Menetapkan Surat Peringatan I, II dan III, yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak berlaku dan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Penggugat batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan;4.

Menetapkan Surat Peringatan I, II dan Ill, yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat tidak berlaku dan Surat Pemberhentian Kerja terhadapPenggugat batal demi hukum;3.

Fotokopi Surat Pemberhentian Kerja (pensiun), tanggal 1 Maret 2003,dikeluarkan Departemen Keuangan RI (bukti P.8).Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masingmasing sebaagal:ll.

Satunya suratperingatan, dan satunya lagi surat pemberhentian kerja sejak 31 Mei 2006yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2006. Dengan alasan sudah melanggaraturan.

Ricard Dedy Faah;

- 1 (satu) lembar Pemberhentian Kerja Nomor: 007/BS-SK/VII/2017, a.n.

PadaTergugat, sejak bulan April 2014 s/d tanggal 30 November 2017, = (+ 4) tahun dengan upah terakhir sebesar Rp.10.000.000,00 sebagaiStaf Operasional:;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugatmenunjukan loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab penuhsebagai pekerja, ini di buktikan oleh Penggugat belum pernahmendapatkan Surat Peringatan secara tertulis maupun secara lisanoleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Tergugat mengeluarkan SuratNomor 02/HRD/PABB/XI/2017, Perihal pemberhentian

Kerja efektippada tanggal 01 Desember 2107, dengan alasan sebagai berikut:a.

Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tidak pernahmenyampaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepadaPenggugat terutama melalui Surat Nomor : 02/HRD/PABB/X1/2017Tanggal 30 November 2017 Perihal Pemberhentian Kerjasebagaimana digarisbawahi oleh Penggugat, dimana Penggugatmelakukan beberapa coretan atas isi Surat pemberhentian kerja,sehingga surat tersebut tidak disepakati oleh Penggugat danTergugat, yang mengakibatkan Surat Nomor02/HRD/PABB/XI/2017 Tanggal 30 November 2017, tidakpernahdinyatakan

mohon Putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkansebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak bulan April 2014Sampai dengan tanggal 30 November 2017 dengan upah terakhirsebesar Rp10.000.000, sebagai Staf Operasional; Bahwa selama bekerja, Penggugat belum pernah mendapatkan SuratPeringatan secara tertulis maupun lisan dari Tergugat; Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Tergugat mengeluarkan SuratNomor 02/HRD/PABB/XI/2017, perihal pemberhentian

kerja efektif padatanggal 1 Desember 2017 dengan alasan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja sepihak yang tanpa dasar, dengan sewenangwenangkarenanya terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, namunHal 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 83/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.

., MKn;- 1 (satu) bendel fotocopy berkas Akad Pembiayaan Murobahah dengan Nomor : 886/BM.05/H.1/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017;- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta Notaris bulan Mei 2017;- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta PPAT bulan Mei 2017;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberhentian Kerja di Kantor Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani Sdr.

., MKn;e 1 (satu) bendel fotocopy berkas Akad Pembiayaan Murobahah dengan Nomor :886/BM.05/H.1/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017;e 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta Notaris bulan Mei 2017;e 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta PPAT bulan Mei 2017;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberhentian Kerja di Kantor Notaris & PPATYULI SARASWATI, SH., MKn tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani Sdr.Septi Winarti;e 1 (satu) lembar Kuitansi berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULISARASWATI, SH

Covernote/Surat Keterangan tanggal 16 Mei 2017berkop Surat Notaris & PPAT YULI SARASWATI, S.H., M.Kn atas namaPAIMAN menggunakan kertas HVS Ukuran Kwarto/A4 yang tidak adanomor surat dan tanda tangan notaris YULI SARASWATI, SH., MKn;1 (satu) bendel fotocopy berkas Akad Pembiayaan Murobahah dengan Nomor: 886/BM.05/H.1/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017;2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta Notaris bulan Mei 2017;2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta PPAT bulan Mei 2017;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberhentian

Kerja di Kantor Notaris &PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn tertanggal 22 Juni 2017 yangditandatangani Sdr.

No. 165K/Pdt.Sus/2011Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalahpengakhiran perjanjian kerja atau. kesepakatan kerjabersama guru atau dosen karena sesuatu hal yangmengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guruatau. dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan ; Bahwa dalam hal ini forum untuk menguji benaratau. tidaknya pemberhentian dan atau pemutusanhubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan perjanjian kerja

atau kesepakatankerja bersama (Perjanjian) adalah Peradilan Umumin casu Pengadilan Negeri ; Bahwa selain itu) Tergugat adalah tidak benartelah melakukan PHK kepada Penggugat melainkanmelakukan pemberhentian kerja kepada Penggugatadalah karena Penggugat tidak lolos seleksipenerimaan Guru tetap, karena Penggugat tidaksanggup memenuhi untuk mengajar secara purnawaktu dan bukan PHK, seperti layaknya buruh dalamsuatu perusahaan ; Bahwa secara spesifik hubungan kerja yang adadalam bidang usaha jasa pendidikan

MadeSadu Yuliadi tidak menyerahkan data maupun arsip mengenaikaryawan sehingga Tergugat tidak mengetahui alamat Penggugatsecara pasti dan jelas selain itu juga Tergugat memang menantikehadiran Penggugat untuk datang dan bekerja di tempat Tergugatkarena masih membutuhkan tenaga dan pemikiran Penggugat, akantetapi hingga saat dikeluarkannya pemanggilan tersebut tidak pernahditanggapi dan Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah masukuntuk bekerja;Bahwa dengan tidak adanya surat pemberhentian kerja

Bahwa Poin 4 mengenai surat pemberhentian kerja, dari dahulu Tergugatsekarang Termohon Kasasi tidak diberikan, itulah sifat jahatdirencanakan, oleh dahulu Tergugat sekarang Termohon Kasasi, oranghaknya digantung diberhentikan tidak bekerja, tidak digaji, memancingemosi agar dahulu Penggugat sekarang Pemohon Kasasi berbuat keliru;A.

Surat Kontrak Kerja dan Pemberhentian kerja an Agus Saputra dan Dimas Prasetio

Diperlukan guna pembuktian dalam perkara Dimas Prasetio Bin Suparno dan Agus Saputra Bin Nurrohim maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

tanggal tersebutsementara Surat baru diterima tanggal 03 Juni 2020;Bahwa, pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020 Penggugat masuk kerja danmengisi ABSEN (Daftar Hadir) sebagaimana ketentuan yang berlaku di KSPSAHABAT MITRA SEJATI dan ketemu dengan Pimpinan ,namun pada saatitu. pimpinan tersebut tidak ada memanggil Penggugat dalam halmempertanyakan mengenai pekerjaan;Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2020 Penggugat masuk ke kantor KSPSAHABAT MITRA SEJATI Cabang Pematangsiantar dan langsungmendapatkan fotocopy SURAT PEMBERHENTIAN

KERJA yangditandatangani oleh dan atas nama Irwan Marasi Sitio selaku BranchManager dan dalam surat tersebut berisikan pemberhentian kerja efektifpada Tanggal 20 Mei 2020;Bahwa, Penggugat menilai ada kejanggalan yang bersifat sistematis dalampenerbitan Surat Pemberhentian, dimana Tergugat memberikan SuratPemberhentian Bekerja secara sepihak pada Tanggal 30 Mei 2020, yangberisi bahwa Penggugat diberhentikan secara efektif pada Tanggal 20 Mei2020, tetapi penerbitan Surat Pemberhentian dimaksud diterbitkan

danTergugat maka Penggugat mengajukan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan diPengadilan Hubungan Industrial Semarang ;Bahwa sejak Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal27 Januari 2009, maka mulai bulan Februari 2009 Penggugat tidak mendapatkan gaji dariTergugat sampai dengan sekarang ;Bahwa sejak diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat sampaisekarang belum mendapatkan pekerjaan sehingga Penggugat harus menanggung bebanhidup untuk setiap bulannya ;Bahwa pemberhentian

kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat tanpa adanya alasan pemberhentian yang tidak jelas dan hal tersebutmelanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga telah menimbulkankerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat ;Bahwa selama Penggugat mengajukan proses hukum, maka gaji selamaPenggugat menunggu proses keputusan wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatyaitu mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 (sampai gugatan inididaftarkan

Fotokopy dari Fotocopy surat tertanggal 25 September 2019 yang ditujukankepada Nyoman Intan Yulia, prihal: Pemberhentian Kerja, diberi tanda T5;6. Fotokopy sesuai Printout absensi sidik jari milik Penggugat diberi tanda T6;Halaman 13 dari halaman 36 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2020/PN Dps7. Fotokopy Surat Keterangan Dokter atas nama Nym.

Dinas Abasan RT/RW 004/000, Kel/DesaPanji Anom, Kecamatan Sukasada, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Kenal dengan Penggugat(Saksi adalah bawahan Penggugat ) dan kenal dengan Tergugat karenaSaksi pernah bekerja di Slippery Stone dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengangugatan yang diajukan penggugat tentang pemberhentian kerja Penggugat; Bahwa Saksi menyatakan

yangseharusnya berlangsung terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampaidengan 14 April 2020 (untuk waktu selama 1 tahun) namun Tergugat Halaman 26 dari halaman 36 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2020/PN Dpsmemutuskan hubungan kerja Penggugat terhitung sejak 25 September2019 (Sesual Bukti P7 dan T5); Bahwa Para Tergugat tidak bisa menunjukkan adanya surat peringatansurat peringatan lain atas tindakan indisipliner Penggugat selain surattertanggal 25 September 2019 yang ditujukan kepada Nyoman Intan Yulia,prihal: Pemberhentian

Kerja; (Vide bukti T5); Bahwa saksi Penggugat, Made Adi Sambhera dan saksi Jhony Adityapratamadan saksi Tergugat , Kadek Andi Gusdiantara ternyata menyebutkan SteveGeorge dan Zoogolas George selaku owner PT.

Uang Dana Pensiun telah disalurkan kepada Penggugat melalui rekeningNo 16200 00287874 sebesar Rp. 57.459.974, tertanggal 18 Juni 2019b.Uang Jaminan Hari Tua telah disalurkan kepada Penggugat melaluirekening No 16200 00287874 sebesar Rp.25.808.380, tertanggal 12Juli 2019.c.Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No BKJ.R10/HC.572/2019tertanggal 02 Mei 2020, serta telah diterima oleh Penggugat.Penggugat pada posita butir 9 juga mendalilkan dan menilai bahwa Tergugattidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan

Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No BKJ.R10/HC.572/2019tertanggal 02 Mei 2020, serta telah diterima oleh Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagai berikut:1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja;2. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari tempat kerja di PT.

Bahwa, Penggugat sempat mengundang Turut Tergugat guna musyawarahatau klarifikasi atas pemberhentian kerja sama secara sepihak namun tidakhadir pada tanggal, 2 Juni, 06 Agustus, tentang masa kontrak habis dan 20Agustus 2016;8. Bahwa, hal mana Tergugat hanya mengeluarkan biaya sejumlah kurang lebihRp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), yakni 20% dari total biaya sewa1 (satu) tahun kurang lebih Rp 180.000.000, (seratus delapan puluh jutarupiah);9.

bertindakberdasarkan Badan Hukum;> Mengganti poin 6 posita, dalam surat gugatan menjadi:6.Bahwa, seiring berjalannya waktu setelah terbentuknya PT, yang tanoa adaAnggaran Dasar serta Rumah Tangganya, sampai pada kenyataannyaTergugat ingkar janji, hanya membayar sewa outlet selama 1 (satu), tahunsaja berjalan , yaitu dari 1/82015 hingga 31/72016;> Mengganti poin 7 posita, dalam surat gugatan menjadi:Bahwa, Penggugat sempat mengundang Tergugat dan Tergugat Il, gunamusyawarah atau klarifikasi atas pemberhentian

kerja sama secara sepihaknamun tidak hadir, yakni pada tanggal 2 juni 2016, selanjutnya 21 juni 2016dan 20 agusius 2016, tentang masa kontrak outlet;> Mengganti poin 11 posita, dalam surat gugatan menjadi:11.

telahdiberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelissetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinyakemudian diberi kode (bukti P2);Fotokopi panggila ke Il untuk mediasi dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Nomor:033/Kua.24.06/6/Pw.01/04/2020, tertanggal 1 April 2020, yang telahdiberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelissetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinyakemudian diberi kode (bukti PS);Fotokopi surat pemberhentian

kerja sama dari PT.

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA BbPerusahaan dan saat ini tidak memiliki penghasilan Tetap berdasarkan buktiFotokopi surat pemberhentian kerja sama dari PT.

tentangnafkah lampau akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam Gugatar Rekonvensi Penggugat Rekonvensimeminta nafkah lampau selama 39 Bulan berdasarkan bukti rekening koranatas nama Penggugat Rekonvensi (bukti T) sebesar Rp78.000.000,(tujuh puluhdelapan juta rupiah) selanjutnya dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi dariTergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah lampau sejumlahtersebut, karena sejak tahun 2018 Tergugat Rekkonvensi telah dirumahkanberdasarkan bukti Fotokopi surat pemberhentian

kerja sama dari PT.PANGANSARI UTAMA FREEPORT PROJECT, Nomor: 340/PSUMAINING/FREEPORT/2018, tertanggal 4 Maret 2018 (bukti P4).