Ditemukan 1582 data
42 — 24
Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa SRI REJEKI BINTI SLAMET RIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
20 — 15
Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa ROMANSAH ALS ROHMANSYAH BIN AMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
35 — 30
Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA BIN MASHUL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
35 — 18
Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa I. RIAN HIDAYAT Bin ABDUL KARIM tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
225 — 21
Mengingat akan ketentuan dari Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :M E N G A D I L I :- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
186 — 150
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa 1. EDI HANDOKO Bin ISKANDAR, terdakwa 2. PARLAN Bin KASNO, terdakwa 3. KAMDI Bin KAMSI dan terdakwa 4. MARIANA Binti HASAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
H. Edward Manurung
Termohon:
Polres Balangan Cq. Kapolres Balangan Cq. Kasat Reskrim Polres Balangan
102 — 41
Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 24 April 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah : Nihil;
25 — 18
Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 27 Juni 2016 Nomor 53/PID.SUS/2016/PN.Tbh yang dimintakan banding tersebut; - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
11 — 5
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1.
178 — 104
Mengingat akan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum .- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 79/Pid.B/2016/ PN.Dum.
23 — 13
Mengingat, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl tanggal 4 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
18 — 13
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1.
64 — 25
Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; - Menguatkan Putusan Pengadilan NegeriRokan Hilirtanggal 2 Oktober2017 Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Rhl, yang dimohonkan banding tersebut; - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-
80 — 33
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 tahun 2012 rentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;2. MenguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tanjung PinangNomor 10/PID.Sus- Anak/2016/PN Tpg tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;3.
49 — 30
Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut ; - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
21 — 12
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI :1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilil Nomor 553/Pid.Sus/ 2016/PN Rhl tanggal 20 Februari 201 yang dimintakan banding tersebut; 3.
1.DESSITA AMELIAWATI,S.H
2.Galuh Larasati, SH
Terdakwa:
MUSTAFA Alias TAFA Bin H. SAFUANI
151 — 30
Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa MUSTAFA Als TAFA Bin H.
:
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar +19,5 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
123 — 96
Mengingat, ketentuan Pasal 75 A jo Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 276/ PID.SUS/2014/PN.Tpg tanggal 11 Pebruari
398 — 290
Mengingat, Pasal112 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I: - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Rhl.tanggal 11 Oktober 2017yang dimintakan banding
97 — 48
Mengingat akan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 30 Maret 2016, yang dimintakan banding terebut ;- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana